Pengadaan Buku pada 34 SD di KabupatenTTU Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 tidak ditemukankerugian negara yang harus ditagih untuk dikembalikan kepada Negara/Kas Daerah dengan demikian atas dasar apakah Termohon Praperadilanmenyatakan adanya kerugian negara dan Pemohon Praperadilan adalahpelakunya, sebab Kejaksaan bukannya lembaga Auditor Negara yangberhak menentukan ada tidaknya kerugian negara, apalagi membatalkanHasil Audit BPK tanggal 29 Juni 2012;Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor

melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ............... dst;Tentang ada tidaknya perbuatan Pemohon Praperadilan yang melawanhukum untuk memperkaya diri sendiri, harus didasarkan pada PerjanjianKerja (Kontrak) antara Pemohon dan Dinas PPO Kabupaten TTU apakahdari 14 pasal perjanjian tersebut Pemohon tidak melaksanakan pasalyang mana akan tetapi Pemohon telah menerima pembayaran yangmengakibatkan kerugian Nagara;Bahwa di dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tipikor Smg. Sejak tanggal19 September 2011 s/d. tanggal 18 Oktober 2011 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang tanggal11 Oktober 2011 No. 63 / Pen. Pid. Sus. / 2011 / PN. TIPIKOR. Smg.Sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d. 17 Desember 2011.Penetapan Pembantaran Hakim Pengadilan Tipikor Semarangtanggal 28 Oktober 2011 No. 74 / Peng.Pid / Sus. / H / 2011 / PN.TIPIKOR. SMG. dilakukan pembantaran sejak tanggal 31 Oktober2011 s/d 09 Nop. 2011 ;.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 8 Desember 2011 No. 106/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg. Sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d. 16 Januari 2012.5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor KE2 pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Januari 2012 No. 7 /Pen.Pid./TPK/2012/PT.Smg. Sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d. 15 Pebruari 2012Terdakwa di persidangan didampingi oleh YOS BAMBANGSUHENDARTO, SH. MH., ARYO GARUDO WIDODO, SH.

Sumbing No.490 Cacaban Timur Magelang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2011 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang, di bawah Nomor 182/Pid/KKH/2011/PN.Smg ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 27 Juni 2011 No.50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg. tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal O05 September 2011Nomor : 50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang PerubahanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini.3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri 24 Juni 2011 Nomor : B538/0.3.13/Ft.1/6/2011 tentang pelimpahan perkara ini untuk diperiksa menurutacara pemeriksaan khusus .4.

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di PengadilanNegeri Semarang tertanggal 30 Juni 201 No. 50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang penetapan hari persidangan perkara ini.5. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2011 NO.REG.PERKARA : PDS02/MGL/06/2011 .6.

kepada TermohonBanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudahmemenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan UndangUndangyang berlaku.Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kamiPenasihat Hukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sangatkeberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kami PenasihatHukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sependapat denganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkandan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No:37/Pid.Sus/2020/PNLSK tertanggal 21 April 2020.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALIterbukti bersalan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding

Empaja Utra RT.08, Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 11 Oktober 2011 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT :Telah Membaca ;Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diperbuat oleh KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, No.PDS23/Fd.1/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 ;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : B19/Q.4.12/Ft.1/09/2011, tanggal27 September 2011 ;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda,No.25/ Pid.Tipikor

Tipikor/2011/PNSmda,tanggal 04 Oktober 2011, tentang Penentuan hari sidang pertama untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah mendengar :Keterangan para saksi dan Terdakwa ;Pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perk.:PDS24/TNGGA/09/2011, tanggal 13 Desember 2011, yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa H.M.

., M.S, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimana dalamPasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.

HERDIANSYAH, M.Si,Terdakwa YANSAR, M.Pd, dan AdJIl WIWEKO dapat disangkamelanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, oleh karenaakibat dari perbuatan mereka bertiga diindikasikan terjadi kerugianHalaman 109 dari 198 Putusan Nomor 42/Pid.

Sedang terhadapperbuatan AJI WIWEKO dapat disangka melanggar ketentuanPasal 2 UU Tipikor, karena telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, yang dapatmerugikan keuangan negara.Bahwa yang dimaksud dengan unsur pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor adalah pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,yakni pengertian

SusTPK/2018/PN Smrkedudukan atau jabatan tertentu dan digaji yang berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk didalam unsurpegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor, karena termasukorang yang menerima gaji atau upah dari kKeuangan negara.Bahwa yang dimaksud dengan unsur menjalankan suatu jabatan umumsecara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagaimana dalamPasal 9 UU Tipikor adalah orang yang secara insidentil diberi tugasmenjalankan pekerjaan yang bersifat

SusTPK/2018/PN Smrsebagai pegawai negeri, telah dengan sengaja memalsu bukubuku ataudaftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi kegiatanPengadaan Penggandaan Bahan Ajar (Hanjar) kegiatan PSKGJ, sehinggaperbuatannya memenuhi unsurunsur subyektif dan unsurunsur obyektifdalam Pasal 9 UU Tipikor.

tanggal 21 Januari 2009 perihalPembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Papua beserta lima lembar lampirannya;Dua lembar Surat Nomor: 523/22/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihalPeringatan atas Hasil Temuan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 33/TIPIKOR

perihalPembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Papua beserta lima lembar lampirannya;14 Dua lembar Surat Nomor: 523/22/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihalPeringatan atas Hasil Temuan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;6 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 8/Tipikor

Banding/2013/PT.JPR tanggal 11 Juli2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 33/Tipikor/2012/PN.Jpr, tanggal 20 Maret 2013 yangdimintakan banding tersebut;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam keduatingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi

Bahwa Pemohon Kasasi adalah termasuk dalam kategorimasyarakat tidak mampu;2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pengadilan Klas IA Jayapura karena tidak meneliti berkastuntutan Perkara Nomor: 33/TIPIKOR/2012/PN.JPR Dalam pemeriksaanperkaranya Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan surat hasil auditinspektorat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti. SuratKeterangan BPK dan KPK yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasibersalah.

Keberatan Penjatuhan HukumanBahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhnkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 14 September 2015, menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa ELFINA binti DJAKFAR N dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun adalah suatu putusan pemidanaan yang terlalu. ringansehingga tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang jelasjelasmerugikan keuangan Negara serta bertentangan dengan rasa keadilanmasyarakat, disamping itu juga

tidak hanya merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaranterhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telahmenimbulkan keresahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat,bangsa dan Negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatanyang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secarameluas yaitu harus lebih berat dari tindak pidana lainnya ;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatunkan olehPengadilan Tinggi/Tipikor

berdaya gunadan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakatumumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telahdilakukannya.> Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untukdiri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagiperbuatannya.Dengan alasanalasan hukum yang telah kami uraikan diatas jelasbahwa putusan yang telah diambil Judex Facti maka berdasarkankebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap terhadap putusanPengadilan Negeri/Tipikor

Keberatan terhadap Uang PenggantiBahwa jumlah uang pengganti yang diputuskan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PIDTIPIKOR/2015/PT.

Pengadaan PLTMHElelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga MikroHidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengantanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KHal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT JAPPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan ListrikTenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentuantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

PN Jap dan permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patutHal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT JAPkepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dan permintaanbanding Terdakwa tersebut telah pula diberitahnukan secara seksama dan patut kepadaPenuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap olehJurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkanpekerjaan pabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namunbarang barang tersebut sudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum KabupatenYalimo, atas dasar pemikiran itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yangdilakukan oleh terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Tipikor

SALINANPUTUSANNomor : 1/ PID / TPK/ 2017/ PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat bandingtelah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDINTempat Lahir : Teluk BetungUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 16 Agustus 1970;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 23Desember 2016 No.24/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada hari Kamis, 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyatelah mengajukan Memori

Banding tertanggal 23 Desember 2016 yang diterimadi kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 18 Januari 2017 dan memoribanding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan RelaasPenyerahan Memori banding Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. pada tanggal18 Januari 2017.Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umummengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2017 dan telahdiserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1Februari

pemberitahuanmempelajari berkas perkara tanggal 20 Januari 2017;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

Namun setelah adanya OTT KPK,baru diberikan uang perawatan mobil;Sepengetahuan saksi, di Lapas Sukamiskin untuk napi pidanaumum dan tipikor digabung dan mulai ada pemisahan blok antaranapi pidana umum dengan tipikor dimulai tahun 2013;Sepengetahuan saksi, Fahmi Darmawansyah adalah napi tipikor;Sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah napi pidana umum;Saksi menjadi supir ambulance Lapas sejak tahun 2017;Surat tugas izin pengawalan dan berobat diterbitkan oleh bagianKamtib dan Perawatan serta harus ditandatangani

Arahan tersebut sekitar satu atau dua kali ;Renovasi yang dilakukan Terdakwa ANDRY RAHMAT adalahsepengetahuan WAHID HUSEN ;Selama saksi menjadi PLh KPLP yang melakukan renovasiadalah hanya Terdakwa ANDRY RAHMAT ;Saksi mengetahui Terdakwa ANDRY RAHMAT sering dipanggiloleh WAHID HUSEN untuk melakukan pijit urut ;Saung besar letaknya di dekat masjid jumlahnya sekitar 32.Tetapi sekarang sudah dihancurkan ;Yang memiliki saungsaung tersebut adalah napi tipikor ;FAHMI DARMAWANSYAH, TUBAGUS CHAERI WARDHANA

yangdi putus oleh PN Tipikor Jakarta Pusat, PN Tipikor Bandung,dil.Hal.106 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Bahwa saksi saat menjabat selaku kepala Lapas Sukamiskindi tanggal 17 Maret 2018 saat apel sertijab saksi, kemudianselang berapa hari setelah pelantikan saksi, ada perkumpulanpaguyuban warga binaan Tipikor Lapas Sukamiskin yang inginmenghadap saksi, saat itu yang menghadap saksi kurang lebih6 orang menghadap saksi diantaranya Djoko Susilo, yanglainnya saksi lupa, pada saat itu mereka

Sebelumnya Terdakwamenjadi tamping CHARLES MAHESANG tahanan tipikor juga.Terdakwa sempat menjadi tamping 2 tahanan yaitu CHARLESMAHESANG dan Fahmi Darmawansyah.Bahwa jaman DEDY HANDOKO (kalapas lama), FahmiDarmawansyah pernah ijin berobat ke luar lapas. Bahwa yangmengurus perijinan berobat Fahmi Darmawansyah adalahHal.163 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Terdakwa.

,MH, (hakim adhoc tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga RABU, tanggal 20 Maret 2019, olehHal.227 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu olen NOKROHAYATI,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,DARIYANTO, SH.,MH. SUDIRA, SH.,MH.Dr. H.

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satuunit rumahnya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 04/PIDTIPIKOR/2014/PTBNA tanggal 22 Juli 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telahmenjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengambil keputusan perkara telah melakukan kekeliruandengan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehinggapidana yang dijatuhkan dan besar uang pengganti yang harus dibayar olehTerdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat daribanyaknya faktafakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi

/ Tipikor Banda Aceh, antara lain sebagai berikut :a.

Terdakwa yang berakibat tujuandimaksud tidak terpenuhi;Bahwa dengan mendasarkan pada program pemerintah yang sedang giatgiatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di manaTerdakwa selaku Kepala Desa Pantan Reduk seharusnya memberikancontoh atau sebagai teladan yang baik bagi masyarakat, maka penjatuhanhukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa terlalu ringan belummemenuhi rasa keadilan masyarakat;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan olehPengadilan Tinggi Tipikor

Banda Aceh yang lebih rendah dari putusanPengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (Sesuai dengan bunyiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatunkan oleh PengadilanTinggi Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif gunamendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkarayang

Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari Nomor :W30U7/319/HK.07/3/2017 tanggal 1 maret 2017 Perihal : Pengiriman BerkasPerkara Banding No 11/Pid.SusTPK/2016/PN Mnk a/n : Ir Marthen LutherRumadas,MSi;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS10/MANOK/04/2016tanggal 3 mei 2016, pada pkoknya memuat sebagai berikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa Ir.

Menimbang bahwa Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya pada hari selasa tanggal 13desember 2016 demikian juga Permohonan Banding Terdakwa pada hari itu jugadiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, masingmasing berdasarkan AktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 12 desember 2016, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

sesuai Akta Tanda TerimaMemori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN Mnk, telah diberitahukan dan diserahkanHalaman 23 dari30 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PT JAP.kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari jumat tanggal 3 pebruari 2017 sesuai AktaPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 16 pebruari 2017, yang telah diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/TIPIKOR

Surat nomor: W30U7/264/HK.01/II/2017 tanggal 13 pebruari 2017 Perihal: Surat Pemberitahuan MempelajariBerkas Perkara;Menimbang bahwa setelah membaca Akta Telahn Mempelajari Berkas PerkaraBanding Nomor 11/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN Mnk kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnyapada hari rabu tanggal 15 pebruari 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal16 pebruari 2017;Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan TambahanMemori Banding yangditerima Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

Perpanjangan penahanan oleh Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMataram , sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015 Nomor14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah );40Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding No 11/Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang mana permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2015,sebagaimana

ternyata dalam Akta Pemberitahuan PermohonanBanding No.11/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimanaternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan

PU TUSANNomor : 06 / TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: PUJLISTINA ;: Bantul ;: Perempuan. ;: Indonesia.;: Islam

Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 28 November 2012 Nomor :46/PNH/XI/2012/P.Tpkor.Yk terhitung sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 18 Desember 2012Nomor : 46/PNH/XI/2012/P.Tpkor. Yk terhitung sejak tanggal 28 Desember 2012sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ; 9.

Advocates LegalConsultants ........Cosultants yang berkantor pada : KARTIKA DEWI & PARTNERS alamat JalanAdhyaksa I/8, Perumahan Banteng Baru, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ; n PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; wonnnnn= Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 April 2013No.06/TIPIKOR/2013/PTY.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding;Telah membaca Akta tanggal 12 =Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding Jaksa PenuntutUmum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.

TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 10 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding PenasehatHukum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 12 Agustus 2016 Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Bgl, tentang pemberitahuan permintaan bandingdari Penasehat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;Telah membaca Akta tanggal 15 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20Oktober 201 3.~~ ~~ mn nn nnn nnn nnn5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2013sampai dengan tanggal 19 Nopember 20193 6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 19 Desember 2013.

SIKKY, SH Catatan : Putusan dalam Perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, olehkarena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan upaya hukumbanding;36UNTUK TURUNAN RESMIPANITERA/SEKRETARIS TIPIKOR,PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,SULAIMAN MUSU, SH.NIP. 19580808.198103.1.003

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRpvs.000, (Iria, MIGU PUI) ~~~==~n nan nnn rin nnn neemMembaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan NegeriDenpasar, Nomor : 48/Pid. Sus Tpk/2015/PN.DPS. pada tanggal 29 Agustus 2016 yangaltiat Seba al DSKIKUT: sae annnememmeennnmsessnennnmmeseRsienHmes Re ERH HSM REH RMS SSHASRRERARRES1.Menyatakan Terdakwa Dr.

IHATSUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar selaku Anggota Majelis, dan putusan mana pada hari ini Jumat, tanggal 7Oktober 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, olehMajelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatasdibantu oleh GEDE IRIANA, S.H., M.H.

telah tidakmemenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimanahukum yang dicitacitakan;Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor:278/Pid.Sus/2020/PNJth, tanggal 01 Maret 2021,adalah telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telahtidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan danmemberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasakeadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicitacitakan;Bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor

adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepadaJaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukumTerdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakinibahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memilikijiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untukmenegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

RECAKSI...........cccccceccseeceeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 116.000,(Seratus enam belas ribuJumlah rupiah)Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon(FERAWATI)Banda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaHalaman 9 dari 7 Halaman, Penetapan

No. 04/TIPIKOR/2013/PTY Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jo.No. 1168 K/PID.SUS/2013 Pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia; 2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 dalam PerkaraPidana Korupsi Sebagaimana terdaftar dalam Register perkara No.15/Pid.Sus/2012/P.TpkorYk. pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Saryoto, S.Pd.