Ditemukan 1098 data
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
EddjonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya:Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut olen Hakim Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagai pasal "keranjang", karena itulan Hakimmenyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkanpada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut karena secara logikasetiap orang yang
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif /nstitute For Criminal Reform (ICJR) dalamtulisannya :Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung R epublik Indonesiasebagai pasal "KERANJANG", karena itulan Hakim menyebutkan bahwapenggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupunNiat untuk apa Narkotika tersebut
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2568 K/Pid.Sus/201715.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONO(Direktur Excekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), yangmengatakan:Bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaPutusan Mahkamah Agung R yang menyoal praktek penggunaan Pasal111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, dan memang Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamemiliki
74 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimTingkat Pertama karena telah berdasarkan alasan yangbenar dan tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Bandingdijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalammemutuskan dan mengadili perkara ini serta menjadikanbagian dari dan telah termasuk dalam putusan;Bahwa dengan demikian pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salahmenerapkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok AgrariaPasal 10 ayat (1 dan 2) dalam perkara ini khusus mengenai asas/dasar Landreformatau Agraria Reform
9 — 0
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal,Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived o f a happymarried state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
68 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) :Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalambeberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyoalpraktek penggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,memang Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memilikirumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Telah dirumuskan tentang pecandu narkotika dan korbanpenyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;16.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WW EddyonomorDirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) :Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah adadalam beberapa putusan Mahkamah Agung R yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111dan Pasal 112
19 — 0
pemeliharaan anakanak menjadi terlantar bahkan pertengkaranpertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan danpertumbuhan jiwa anakanak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil danbermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintuperceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan,sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S.15Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform
6 — 0
Jaffer Husssain (MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.
115 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jika Para Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WEddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) :Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktik penggunaanPasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 danPasal 112 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika memiliki rumusan pidana
69 — 304
47none Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas, terdapatdissenting opinion dari Hakim Anggota 2 yang berpendapat berbeda (DissentingOpinion) yaitu mengenai dikenakannya dakwaan kesatu terhadap terdakwa:Bahwa suatu tindakan yang hendak dikriminalisasi mestinya harus dirumuskandengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi orang yang terkenamasalah, sesungguhnya perbuatan manakah yang dilarang menurut UU yangberlaku (vide, icjr.or.id, ICJR (Institute for criminal justice reform
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutannya tidak menguraikanmasingmasing apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanaman seperti yang telah didakwakankepada terdakwa pada dakwaan kesatu seperti yang dimaksudkan oleh ICJR(Institute for criminal justice reform
18 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
116 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)10.KUHAP seharusnya tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum, mengingatPEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika golongan bukan tanaman jenis shabushabu ;Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalamtulisannya :Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009
23 — 2
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
59 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa nyatakan disidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)KUHAP seharusnya tuntutan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum,mengingat pada saat ditangkap Terdakwa sedang memakai/menggunakansabusabu dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan sebagaipenyalahguna Narkotika;Bahwa jika Terdakwa mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform
23 — 4
JAFFER HUSSAIN(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
11 — 7
Jaffer Husssain (MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIULaw Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived o f a happy married state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
20 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
15 — 4
Jaffer Husssain (MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, ITU LawJournal, Vol.
51 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
EDDYONO,Direktur Eksekutif /nstitute for Criminal Reform (ICJR), dalam tulisannya:Bahwa rumusan memiliki, mMenyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MahkamahAgung RI sebagai pasal keranjang, karena itulan Hakim menyebutkanbahwa penggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) harusdilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut, karenasecara logika, setiap orang