dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaankumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP bukan merupakan uraian unsurunsurdelik tetapi merupakan kualifikasi dalik, yang membedakan diantara keduanya dalam pasaltersebut terletak pada setiap ayatnya

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33(putusan Pengadilan Negeri Klas IB Metro) telah keliru dalam menerapkanketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, karena penerapan ketentuan pasal 1339KUHPerdata yang dilakukan oleh Judex Facti tidak secara lengkap danutuh, hanya sebagaian bunyi ayat saja yang diterapkan sehingga arti danmaksud dari ketentuan pasal tersebut menjadi tidak lengkap dan utuh yangdapat berakibat berbeda dengan apabila ketentuan tersebut keseluruhanbunyi ayatnya diterapkan

diatur dan diancam pidana dalampasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas danAngkutan JalanDANHalaman 16 dari 27 Putusan Nomor559/Pid.Sus/2018/PN SmgKetiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas danAngkutan JalanMenimbang, bahwa setelah mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umumkarena Pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua dandakwaan ketiga adalah pasal yang sama hanya berbeda ayatnya

dibedakan ke dalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam UndangUndang tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi, lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa NarkotikaGolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpada ayatnya

Pemerintahan dan selain tidak adanya Keputusan / Ketetapan (beschiking) yang dikeluarkan oleh Tergugat , selain itu secara jelasPertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon a quo tidak sejalandengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelawanHukum oleh Badan / Atau Pejabat Pemerintahn (Onrechtmatigeoverheidsdaad) yang dapat Penggugat / Pembanding kutip ayatnya

Nomor 205 K/Pdt/2017Agung dari salah satu ayatnya yang berbunyi: (1) Mahkamah Agung dalamtingkat Kasasi Membatalkan putusan atau penetapan penetapan pengadilandari semua lingkungan peradilan sebagaimana penjelasan Pasal 30 ayat (1)yang dimaksudkan adalah dalam memeriksa perkara, Mahkamah agungberkewajiban menggali, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Bahwa adapun faktafakta yang terungkap dipersidangan dengan disertaibuktibukti surat sebagaimana poinpoinnya adalah sebagai berikut

bahwaFederasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional di deklarasikanpada tanggal 20 Mei 2014 di Bandung untuk jangka waktu yangtidak ditentukan.Bahwa pada Pasal 1 angka (1) Akta Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD & ART) Federasi Kesatuan Serikat PekerjaNasional (FK.SPN) yang ditetaokan di Bandung pada tanggal 20Mei 2014 dengan jelas dinyatakan bahwa Federasi KesatuanSerikat Pekerja Nasional adalah Gabungan dari Serikat Pekerjabergerak dalam sektor industri, perdagangan dan jasa.Kemudian pada ayatnya

Kemudian pada ayatnya yang ke (4)pasal yang sama ditentukan bahwa Anggota adalah setiaporang yang bekerja pada Sektor Industri, Perdagangan danJasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibuktikandengan Kartu Tanda Anggota. Padahal seharusnya menurutketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi serikat pekerja/serikatburuh dibentuk oleh sekurangkurangnya 5 (lima) serikatpekerja/serikat buruh.

dijerat dengan beberapa pasal dalamKUHP atau UndangUndang tentang tindak pidana lainnya;Kenyataan yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapTerdakwa hanya menguraikan satu perbuatan saja, akan tetapidakwaannya bersifat kumulatif dan hal ini juga ditegaskan oleh JaksaPenuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa dakwaan disusun secarakumulatif;Disamping itu dakwaan yang bersifat kumulatif yang dibuat oleh JaksaPenuntut Umum tersebut hanya mengacu kepada satu Pasal saja yaituPasal 266 KUHP dan Ayatnya

sangat dipaksakan dalam pelaksanaanya (eksekusi), danmerugikan Pemohon Kasasi antara laindapat di sebutkan dalam uraianuraian dalil eksepsi ini:1 Bahwa dengan dasar iktikad baik Pemohon Kasasi/Banding/Pelawan yang mengacu terhadap pasal dalam RV pasal 379 jo pasal 195 HIR(dan telah dikuatkan dan diakui sendiri dalam dalildalil yang ditulis olehTermohon Kasasi/Termohon Banding/para Terlawan sehingga lebih memilikidaya karena argumentasi para Terlawan telah menulisnya pasal 195 HIR, tanpamenuliskan ayatnya

kumulatif dengan variasi alternatif(Kombinasi / Campuran), untuk itu format yang tepat adalah Dakwaan Kesatu (bersifatalternatif yang terdiri dari alternatif pertama atau alternatif kedua dan Dakwaan Kedua(bersifat tunggal) ;Menimbang.......... 35/wenn anna Menimbang, Bahwa selain itu dalam dakwaan alternatif pertama, PenuntutUmum telah menguraikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat(1) KUHP, namun dalam penyebutan pasalnya, hanya menyebut pasal 53 KUHP sajatanpa menyebutkan ayatnya

No.5 Tahun 2004 masingmasing ayatnya berdiri sendiri ataupun tergabung dalam satu pasal baru,maka sudah dapat dipastikan pembuat undangundang tidak akanmencantumkan materi Pasal 30 huruf ( a, b dan c) dari UU No. 14 Tahun1985 dalam UU.

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan yang sangatdilarang oleh allah menjual ayat ayatnya, dan sangat dilarang oleh adat adalah jualbeli harta berupa manusia ( kaum ibu );8. Yang dikatakan banyak lebih dari 3 orang hanya sebagian kecil saja melawankepada mamak, menurut pepatah minangkabau Keponakan barajo kamamak ,mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo kanan bana hanya ada dua hal yangbenar dipermukaan bumi ini yaitu Alquran dan Sunnah Rasul;10.

bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa selanjutnya khusus terhadap pembelaan PenasehatHukum antara lain yang menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umumyang mendakwa terdakwa dengan Pasal 480 ayat (1) ke1 KUHP, karena pasal480 ayat (1) tidak ada ayatnya

dibedakan ke dalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam UndangUndang tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa NarkotikaGolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpada ayatnya

hari);Bahwa pasal 45 UU RI No. 23 tahun 2004 ayat 2, ancamanhukuman penjara dan dendanya lebih ringan, karenaperbuatannya juga lebih ringan;Bahwa DALAM DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTANYA, jaksa penuntutumum tidak membedakan atau merinci pasal dan ayat mana yangdituduhkan kepada saya secara jelas;Sehingga sangan berdasarkan hukum jika dakwaan dan Surattuntutan jaksa penuntut umum dikesampingkan oleh MajelisHakim dan membebaskan saya dari segala tuntutan;Bahwa tanpa menguraikan secara terperinci pasal dan ayatnya

sebagaiberikut;il,Bahwa sebab tidak ada dalil baru dalam Replik gugatan rekonpensi yangperlu. dibantah dalam ODuplik Tergugat Rekonpensi, PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi hanya akan menegaskan prinsip dan dalilyang telah diajukan dalam jawaban Tergugat Rekonpensi;ZsBahwa namun sebelumnya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi,mohon perkenan untuk mengapresiasi nasihat dan niat baik TermohonKonpensi/Penggugat Rekonpensi, yang sudah mulai ada keinginan untukmendekatkan diri terhadap Ilahi dengan mengutip ayatNya

Sangatlah cukup jelasHalaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 2/Pat.SusPHI/2018/PN.Japsebagaimana penjelasan dari kedua pasal dan ayatnya dari peraturanperundangundangan tersebut, oleh karena dasar perhitungan hakpesangon Penggugat adalah upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetapharus tidak diikutsertakan sebagai dasar upah perhitungan hak pesangonPenggugat.

Oleh karena itu, secaraex officio dan dengan mempertimbangkan Pasal 149 huruf (a dan b) KompilasiHukum Islam Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah iddah dan mut'ahsebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan padaketentuan surat AthThalaq ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami yangbunyi ayatnya adalah sebagai berikut:Artinya :Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari

Akta Perobahan Koperasi Pegawai Negeri Kantor Koperasi danPengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Utara pada Bab VII tentangHAK, TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS dalam Pasal (12) ayat (1)tentangTugas Pengurus, pada bahagian c, disebutkan :Mewakili Koperasi di hadapandan di luar Pengadilan, kemudian dalam ayatnya yang ke (2) Tentang HakPengurus pada bahagian c disebutkan : Mengajukan tuntutan kepadaHalaman 4 dari 89 Putusan No.452/Pdt/2020/PT MdnPengadilan Negeri terhadap siapa saja yang merugikan

Akta Perobahan Koperasi Pegawai Negeri Kantor Koperasi danPengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Utara pada Bab VIItentang HAK, TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS dalam Pasal (12) ayat(1)tentang Tugas Pengurus, pada bahagian c, disebutkan :Mewakili Koperasidi hadapan dan di luar Pengadilan, kemudian dalam ayatnya yang ke (2)Halaman 56 dari 89 Putusan No.452/Pdt/2020/PT MdnTentang Hak Pengurus pada bahagian c disebutkan : Mengajukan tuntutankepada Pengadilan Negeri terhadap siapa saja yang merugikan

Sejahtera (disingkat KPN S), adalah merupakansubjek dan objek hukum yang dalam bertindak secara hukum diwakili olehPengurus sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Akta Pendirian Koperasi Jo.Akta Perobahan Koperasi Pegawai Negeri Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecildan Menengah Kabupaten Tapanuli Utara pada Bab VII tentang HAK, TUGAS DANKEWAJIBAN PENGURUS dalam Pasal (12) ayat (1) tentang Tugas Pengurus,pada bahagian c, disebutkan :Mewakili Koperasi di hadapan dan di luar Pengadilan,kemudian dalam ayatnya

yang berdekatan denganKawasan Industri Nikomas Gemilang, diantaranya adalah Koperasi DesaCijeruk, yang telah bertahuntahun melakukan pengangkutan limbah dariPerusahaan yang ada di Kawasan Industri Nikomas Gemilang;Bahwa awal mula terjadinya perselisinan ini yaitu ketika Penggugat di PutusHubungan Kerja oleh Tergugat dengan alasan Penggugat melakukankesalahan berat dengan dasar hukum yang digunakan Tergugat untukmelakukan PHK terhadap Penggugat adalah UU No.13 tahun 2003 pasal158 (tidak disebutkan ayatnya