Hal ini diperkuat denganketerangan dari Badan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah(BPPKAD) Kabupaten Karanganyar pada saat Penggugat Illmenanyakan status dari tanah letter C nomor 625 atau dengan nomorberapa pun setidaknya yang terletak/berada di Dusun Berjo RT. 02,RW. 05, Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.

Karanganyar, JawaTengah atas nama Karyorejo dimana data tanah tersebut masihtersimpan di BPPKAD Kabupaten Karanganyar, oleh karenanya dapatdisimpulkan bahwa tanah letter C nomor 625 atau dengan nomorberapa pun setidaknya yang terletak/berada di Dusun Berjo RT. 02,RW. 05, Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.

Halini diperkuat dengan keterangan dari Badan Pendapatan dan PengeluaranBelanja Daerah (BPPKAD) Kabupaten Karanganyar pada saat PenggugatII menanyakan status dari tanah letter C nomor 625, Persil 169 P, kelasdesa II yang terletak/berada di Dusun Berjo RT. 02, RW. 05, Desa Berjo,Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, berbentuk tanahpekarangan sebagaimana tertuang dalam Buku Besar Desa Berjo, Kec.Ngargoyoso, Kab. Karanganyar seluas kurang lebih 3.275 M?

KARYOREJO dimanadata tanah tersebut masih tersimpan di BPPKAD Kabupaten Karanganyar,oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tanah letter C nomor 625, Persil169 P, kelas desa II yang terletak/oerada di Dusun Berjo RT. 02, RW. 05,Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT SMGDesa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, berbentuktanah pekarangan sebagaimana tertuang dalam Buku Besar Desa Berjo,Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar seluas kurang lebih 3.275 M?

dasar pengangkatan SK Bupati Tana Toraja Nomor: 11/1/tahun 2016 tanggal 09 Januari 2016 lalu pada saat itu pihak dinaskesehatan melalui bendahara mengajukan permintaan uang persediaan kekas daerah (DPPKAD) sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)namun bendahara saksi Ribka Rante Manik masih dalam tahappembelajaran atau belum menguasai terkait dengan proses permintaananggaransehingga saat itu terdakwa yang membawa SPM (surat printahmembayar) permintaan UP (uang persediaan) tersebut ke BPPKAD

dasar pengangkatan SK Bupati Tana Toraja Nomor: 11/1/tahun 2016 tanggal 09 Januari 2016 lalu pada saat itu pihak DinasKesehatan melalui bendahara mengajukan permintaan uang persediaan kekas daerah (DPPKAD) sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)namun bendahara saksi Ribka Rante Manik masih dalam tahappembelajaran atau belum menguasai terkait dengan proses permintaananggaran sehingga saat itu terdakwa yang membawa SPM (surat printahmembayar) permintaan UP (uang persediaan) tersebut ke BPPKAD

sebagaimanadasar pengangkatan SK Bupati Tana Toraja Nomor : 11/1/tahun 2016tanggal 09 Januari 2016 lalu pada saat itu pihak Dinas Kesehatanmelalui Bendahara mengajukan permintaan uang persediaan ke Kasdaerah (DPPKAD) sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus jutarupiah) namun Bendahara saksi Ribka Rante Manik masih dalamtahap pembelajaran atau belum menguasai terkait dengan prosespermintaan anggaransehingga saat itu terdakwa yang membawa SPM(Surat printah Membayar) permintaan UP (uang persediaan) tersebutke BPPKAD

Bendahara Pengeluaran yangbaru dan pada tanggal pihak Dinas Kesehatan melalui Bendahara mengajukan permintaan uang persediaan ke Kas daerah(DPPKAD) sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Mks.namun Bendahara saksi Ribka Rante Manik masih dalam tahappembelajaran atau belum menguasai terkait dengan proses permintaan anggaransehingga saat itu terdakwa yang membawaSPM (Surat printah Membayar) permintaan UP (uang persediaan) tersebut ke BPPKAD

Fotokopi tanah pekarangan milik Tona dikutip dari BPPKAD,bermeterai cukup, dinazeglen dan dicocokkan telah sesuai denganaslinya, diberi tanda T.4;5. Fotokopi silsilah ahli waris P. rahmat dan B. rahmat, bermeteraicukup, dinazeglen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberitanda T.5;B. SaksiSaksi:Him. 20 dari 41 hlm. Putusan No. 1177/Pdt.G/2017/PA. Sit.1. MUJANA bin P.

tersebut terkategori sebagaiakta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikattentang pembayaran Pajak oleh Tona atas obyek tersebut di atas namun bukanmerupakan bukti tentang kepemilikan atas obyek tersebut, sehingga buktitersebut adalah merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti lain yangdapat menguatkan tentang kepemilikan atas obyek tersebut;Menimbang, bahwa bukti T4 yang diajukan Tergugat I, Tergugat II danTergugat adalah Fotokopi tanah pekarangan milik Tona dikutip dari BPPKAD

Bagian Persidangan danPerundangundangan Sekretariat DPRD Situbondo telahmengajukan Nota Dinas Nomor: 175/9/431/100.3.1/2017 perihalperihal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatanpembahasan raperda Non APBD sub kegiatan/unit pembahasanraperda dengan anggaran sebesar Rp.251.700.000, (dua ratuslima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya padatanggal O8 Maret 2017 IKA WAHYULI HADIYANINGSIHmengajukan SPP dan SPM Tambah Uang (TU) dengan Nomor36/300301/SPP/ SPM/TU/III/2017 kepada BPPKAD

pada tanggal 31 Maret 2017 Bagian Persidangandan Perundangundangan Sekretariat DPRD Situbondo telahmengajukan Nota Dinas Nomor: 175/18/431.100.3.1/2017 perihalpembahasan raperda dengan anggaran sebesar Rp.297.378.000,(dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapanribu rupiah);Bahwa selanjutnya atas pengajuan nota dinas tersebut kemudianpada tanggal O06 April 2017 IKA WAHYULI HADIYANINGSIHmengajukan SPP dan SPM Tambah Uang (TU) dengan Nomor64/300301/SPP/SPM/TU/IV/2017 kepada BPPKAD

untukpermintaan Tambah Uang (TU) kegiatan pembahasan Raperdasebesar Rp.297.378.000, (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tigaratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);Bahwa setelah diproses BPPKAD kemudian diterbitkan SP2DNomor: 0878/300301/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 07 April 2017, danuang sebesar Rp. 297.378.000, (dua ratus sembilan puluh tujuhjuta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut ditransferdari rekening Kas Daerah Kabupaten Situbondo ke rekeningBendahara Sekretariat DPRD kabupaten

Pembanding/Penggugat I : Sujana Bin Arinta Alias Senggal
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN WANAREJA
Terbanding/Tergugat III : BUPATI CILACAP Cq CAMAT WANAREJA Cq KEPALA DESA JAMBU
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat : BPPKAD KABUPATEN CILACAP
Turut Terbanding/Penggugat II : Carwita Alias Karsita Binti Arinta Alias

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap,berkedudukan danberalamat di JI. Jend. Sudirman No. 7, Cilacap,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERI KISMOYO, SH. MH. Dkk.berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor:181.1/3082/05.

data SISMIOP yang ada pada Turut Tergugat,SPPT PBBP2 tanah atas nama SUJANA dan KARSITAsebagaimana tersebut di atas telah terbit sejak tahun 2010 pada saatPBBP2 masih dikelola oleh KPPBB (saat ini bernama KPP PratamaCilacap) sampai dengan tahun 2016;Bahwa atas tanah dimaksud berada dalam penguasaan danpengelolaan Perhutani KPH Banyumas Barat dan telah dikenakanPBBP3, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, maka BPPKAD

Veteran Gang Pemuda No.48 Rt.03 Rw.05 KelurahanBandar Agung Kabupaten LahatAgama : IslamPekerjaan : Karyawan Honorer (BPPKAD Kabupaten Lahat)Pendidikan : SMA (Tamat)Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:1.Penyidik Polri, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal10 April 2016;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengantanggal 20 Mei 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal07 Juni 2016;Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak

Bahwa sejak berdirinya 14 (Empat Belas) karaoke dimaksud tanpa izin,BPPKAD Kabupaten Wonosobo kehilangan potensi pajak.2. Adapun potensi pajak hiburan berupa karoke adalah sebagai berikut:a. Potensi sampai dengan tahun 2017 dengan tarif pajak 25% daripendapatan karaoke adalah sebesar Rp.5.855.400.000, ( LimaMilayar Delapa Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus RibuRupiah).b.

Foto copy surat Nomor 900/896/BPPKAD/2018 tentang Potensi PajakTempat Hiburan Karaoke, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T1.18 ;19. Foto copy berita acara penutupan tempat usaha karaoke tanggal 12September 2018, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T1.19 ;20.

30 huruf g bahwa tarif Pajak hiburan untuk diskotik,klab malam, klab eksekutif, karaoke dikenakan pajak 25 % dari jumlahpendapatan yang diterima dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1018tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor11 tahun 2011 Tentang pajak Daerah dalam huruf g bahwa tarif pajakhiburan untuk diskotik, klab malam, klab eksekutif, karaoke dikenakanpajak 40% dari jumlah pendapatan yang diterima ;Bahwa sejak berdirinya 14 (Empat Belas) karaoke dimaksud tanpa izin,BPPKAD

berdasarkan Surat KeputusanBupati Tolitoli Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2009, Desa Sambujan beserta 5 desa lainnya ditetapkan sebagai desapenerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2009 yang masingmasingdesa menerima dengan dana sebesar Rp. 64.000.000, (enam puluh empat jutarupiah).Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi DanaDesa (ADD) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2009diterbitkan SPP Nomor : 18/SPPLS/BPPKAD

Bahwa sembari menunggu Proses Roya Hak Tanggungan selesai,Tergugat Il melaksanakan proses Pengajuan Validasi Pajak Jual Bell(BPHTB) di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPPKAD) Kota Surakarta yang kemudian disetujui oleh BPPKAD KotaSurakarta untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan rincian sebagaiberikut:a.

Bahwa karena Penggugat merasa keberatan dengan hasil validasitersebut, maka pada tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 09.00 WIBPenggugat dengan ditemani salah satu staff Tergugat Il mendatangiBPPKAD Kota Surakarta untuk melakukan klarifikasi Nilai Jual ObjekPajak yang kemudian disetujui oleh BPPKAD Kota Surakarta denganrincian sebagai berikut:a. Sebesar Rp 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah)untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 315 / Kelurahan Sangkrah;b.

kepada pihakpihak lain yangberkaitan dengan urusan kedinasan, Melaporkan hasil pekerjaan daripembayaran Untuk pengajuan pencairan dana pertamatama KelompokSwadaya Masyarakat (KSM) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Halaman 64 dari 141 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.menyerahkan dokumen dan surat terkait pencairan setelah itu bendaharaberdasarkan surat dan dokumen yang diajukan menerbitkan SPPLSyang diajukan ke Pengguna Anggaran kemudian menerbitkan SPMsetelah itu diajukan permintaan ke BPPKAD

yang kemudian BPPKADmengeluarkan SP2D setelah SP2D keluar langsung dibawa ke bank dandana nya otomatis ke rekening KSM Bank Pembangunan Daerah MalukuCabang Dobo;Bahwa untuk pengajuan pencairan dana, maka kelompok swadayamasyarakat (KSM) atau pejabat pembuat komitmen (PPK) menyerahkandokumen kelengkapan, setelah itu bendahara menerbitkan SPPLS yangdiajukan ke Pengguna Anggaran kemudian menerbitkan SPM untukdiajukan kepada BPPKAD kemidian BPPKAD menerbitkan SP2D untukdikirimkan kepada Bank dimana

suratsurat terkait permintaanpencairan dana dari PPK maka tidak secara langsung dana dicairkan,karena dana harus melalui tahapan proses pencairan yaitu dengandibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan danRincian kemudian diajukan ke Pengguna Anggaran untuk dapatditerbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM), setelah itu diajukanbersamasama dengan surat dan atau dokumen yang sudah diterima darimasingmasing KSM maupun PPK ke BPPKAD

KSM dibentuk, PPK memberitahukan kepadaPihak ketiga yang sudah mereka tentukan sebelumnya untukmengerjakan pekerjaanBahwa untuk pengajuan pencairan dana pertamatama KelompokSwadaya Masyarakat (KSM) bersamasama dengan PPK menyerahkandokumen dan surat terkait pencairan kepada bendahara, setelah itubendahara berdasarkan surat dan dokumen yang diajukan menerbitkanSPPLS yang diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran, kemudianKemudian KPA menerbitkan SPM setelah itu diajukan permintaan keBPPKAD yang kemudian BPPKAD

dinas, selain ituberdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Gresik Nomor : 950/600/ HK/ 437.12/ 2018 tentang Pemberian dan Pembayaran InsentifPemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Periode Triwulan III Tahun2018, ( vide bukti P8), Penggugat karena jabatannya selaku KoordinatorPengelolaan Keuangan Daerah, bersama Bupati dan Wakil Bupati, sertaPejabat dan Staf BPPKAD

Bahwa yang terjadi kemudian, Penggugat ditetapbkan sebagai Tersangkaoleh Kejaksaan Negeri Gresik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsipemotongan insentif pemungutan pajak daerah pada Badan PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab.

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :Print02/M.5.27/Fd.1/10/2019, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 21Oktober 2019 ditetapbkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindakpidana korupsi pemotongan instensif pemungutan pajak daerah padaBadan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)Kabupaten Gresik Tahun 2018 (vide bukti P12);Halaman 69 dari 74 halaman, Putusan Nomor 90/G/2020/PTUN.Sby..

BANDYK SUTRISNO (Sekda Kota Probolinggo Periode 2004 - 2008)
5.KEPALA BPPKAD KOTA PROBOLINGGO
6.KEPALA DINAS PUPR DAN PERKIM KOTA PROBOLINGGO
7.KEPALA BPN KOTA PROBOLINGGO

Dinas Kominfo Pemkot Kediri tanggal 31 Desember 2022;

SA28/06/2 No:118/SP 28/06/ 5 ke BPPKAD IDeo! 011 T/VI/2011 2011 vsOtt, Kab. Buru di BEHU Mp. gB00.000Namlea tgl 28 KUJuni s/d 1 Juli Halaman 26 dari 108 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2019/PT AMB 2011 47. SALMALESNY RP: 3.800.000SSAJaldis. 48. AKNo:121/S menghadiri19/07/2 No:121/SP 19/07/ a ILUN27. PPD/V/ panggilan Kajati Rp. 3.650.000O11 TV 2011 2011 5q44 GiAmbon tol 19 SUKs/d 23 Juli 201149. BAISAYASOUL RP: 3:600.000SSANo:122/S Jaldis Konsultasi 50. Dr15/07/A No:122/SP 15/07/

., M.Si.Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Badan Pendapatan Pengeloaan Keuangan Dan AsetDaerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, jabatan sebagai Sekretaris;Bahwa sebagai Sekretaris tugasnya memfasilitasi administrasi danmengkoordinasikan tugas pokok dan pelayanan ;Bahwa tugasnya BPPKAD mengelolah keuangan daerah;Bahwa tidak seluruh anggaran / sumber dana ada di BPPKAD, hanya sebagaikonsultan pengelolaan kKeuangan saja;Bahwa saksi tidak terlibat pada proses lelang

atau disetujui pada tanggal 1082020;Bahwa Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi persyaratan, pinjaman efektiftanggal 11112020;Bahwa ada jadwal sebelumnya efektif mulai tanggal 9102020 ;Bahwa dari dana senilai 200 miliar bisa dicairkan ;Bahwa saksi tidak tahu ada proses lelang Barang dan Jasa ;Bahwa sebelum tanggal 11112020 belum bisa dicairkan ;Bahwa waktu itu ada perubahan di tanggal 1532021, dan sebelumnya tanggal31122020;Bahwa setelah tanggal 31122020, dana bisa dicairkan ;Bahwa saksi Sekretaris di BPPKAD

Penggugat:
1.Abdul Hamid Amar
2.AFIF ASDIE RISQULLAH
3.RIQIE ADRYA DANUTYA
4.RANDY REKTA DANUTYA
5.TIKA EMMAWATI
6.MARITHA ANGGASARI
7.Hilman Saravian Iskawanto
8.Ahmad Yudi Affandi
9.UDI ROSIDA HIJRIANTI
10.MARIA MAGDALENA
11.Joko Santoso
12.Samudra Santoso Amar
13.SITI SALAMA AMAR
14.Abdurrahmat Amar
Tergugat:
14.BUPATI SUMENEP
15.DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Turut Tergugat:
DINAS BPPKAD SUMENEP

lokasipekerjaan, selanjutnya saksi Imam Kurniawan selaku pendamping Desamembuat Gambar Rencana Pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya,dan disusun dalam bentuk proposal, selanjutnya proposal tersebut diajukanke Tim Asistensi Kecamatan Bulakamba untuk diverifikasi, selanjutnya TimAsistensi Kecamatan membuatkan surat pengantar untuk dikirim ke DinasPemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes,kemudian Dinpermades mengirim proposal tersebut ke Badan PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD

pekerjaan,selanjutnya saksi Imam Kurniawan selaku pendamping Desa membuatGambar Rencana Pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya, dandisusun dalam bentuk proposal, selanjutnya proposal tersebut diajukan keTim Asistensi Kecamatan Bulakamba untuk diverifikasi, selanjutnya TimAsistensi Kecamatan membuatkan surat pengantar untuk dikirim ke DinasPemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes,kemudian Dinpermades mengirim proposal tersebut ke Badan PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD

Bahwa proses penyaluran dana desa adalah berkas permohonan daridesa di verifikasi oleh Camat kemudian dikirim ke DINPERMADESKabupaten Brebes selanjutnya DISPERMADES Kabupaten Brebes di kirimke BPPKAD Kabupaten Brebes dengan melampirkan:a. Surat Pengantar yang ditandatangani Kepala DINPERMADESKabupaten Brebes.b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM). Surat Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung (SPTBTL).d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap sebelumnya.e.

selanjutnya saksi Imam Kurniawan selaku pendamping Desamembuat Gambar Rencana Pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya,dan disusun dalam bentuk proposal, selanjutnya proposal tersebut diajukanke Tim Asistensi Kecamatan Bulakamba untuk diverifikasi; Bahwa benar selanjutnya Tim Asistensi Kecamatan membuatkan suratpengantar untuk dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(Dinpermades) Kabupaten Brebes, kemudian Dinpermades mengirimproposal tersebut ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (BPPKAD

., jabatan Kepala SubbidangPemberdayaan dan Perubahan Status Hukum AsetDaerah pada BPPKAD Kabupaten Kudus.4. Yosi Saputra, S.H., jabatan Staf Bagian HukumSetda Kabupaten Kudus.5. Sholichul Hadi, S.H., jabatan Staf Bagian HukumSetda Kabupaten Kudus.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/1399.1/04.00/2018, tanggal 31 Mei 2018,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:1. PT. Padudaya Bangun Persada, yang berkedudukan di RukoBanjardowo JL.

Bahwa sejak berdirinya 14 (Empat Belas) karaoke dimaksud tanpaizin, BPPKAD Kabupaten Wonosobo kehilangan potensi pajak.2. Adapun potensi pajak hiburan berupa karoke adalah sebagaiberikut:a. Potensi sampai dengan tahun 2017 dengan tarif pajak 25% daripendapatan karaoke adalah sebesar Rp.5.855.400.000, ( LimaMilayar Delapa Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus RibuRupiah).b.