Tentang kiswah, bahwa atas hal tersebut Penggugat DR juga memintabiaya untuk kiswah kepada Tergugat DR sebesar Rp 5.000.000, (lima jutarupiah); Bahwa rangkaian tanggung jawab dan keawjiban yang dimintakan olehTermohon kepada Pemohon, telah berdasarkan pertimbangan kemampuan dankeadaan yang ada dimana Pemohon sebagai Kontraktor yang juga telahmemiliki beberapa usaha, disisi lain antara Pemohon dan Termohon pernahmenempuh hidup bersama dengan segala suka citanya; Maka berdasarkan dalildalil dan buktibukti

Menetapkan keawjiban nafkah Anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) kepada Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak kepada Penggugat, sebagaimana diktum angka 6 (enam) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

8.

Bagarah: 241);Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madhiyah(nafkah lampau) sebesar Rp.27.000.000,00 ( dua puluh tujuh juta rupiah)selama pisah rumah 30 bulan dan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHIsuami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesualkemampuannya dan keawjiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinyaperceraian kecuali bila istri nusyuz .

Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Keawjiban embayaran UtAng (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinytakan berakhir;

Pihnak Pertama dan Pihak Keduatidak akan saling bermusuhan, tetap berhubungan baik dalam rangkamendidik dan membesarkan anakanak sampai dengan dewasa ;PASAL IIIHAK DAN KEWAJIBANBahwa Pihak Kedua tidak akan mempersulit proses persidangann yangdiadakan oleh Pengadilan Agama Salatiga dalam rangka memutuskan ikatanperkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ;Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan menghalanghalangiapabila kedua belah pihak ingin bertemu dengan anak mereka ;Bahwa sebagai keawjiban

Pemohon dalamKonpensi menyatakan tidak mampu membayar seluruh tuntutan Penggugat dalamKonpensi/Termohon dalam Konpensi, maka Penggugat dalam Konpensi/Termohondalam Konpensi, dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kemampuanTergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konpensi/Termohon dalam Konpensi,tidak mengajukan bukti yang cukup yang mendukung gugatannya, namun demikianmaka Majelis Hakim perlu membebani Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalamKonpensi keawjiban

Tidak benar, Penggugat tetap perhatian dan peduli dengan anak istri apalagidiri Tergugat, Tergugat hidup dengan aktivitas normal seperti Keumumannyaberkehidupan, menuntut ilmu agama bagi Tergugat adalah keawjiban yangdengannya Tergugat dapat memahami bagaimana hidup berkeluarga yangdiharapkan agama menuju keluarga sakinah mawahdah warohmah,Tergugat memahami untuk mencapai tujuan tersebut pasti dengan ilmu yangdengannya pasti ada pengorbanan baik waktu atau lainnya, mengajinyaTergugat juga untuk memenuhi

PUTUSANNomor 24/Pdt.SusPKPU/2018/PN SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa danmengadili permohonan pernyataan Penundaan Keawjiban Pembayaran Utang padapengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PT. BANK VICTORIA SYARIAH, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan diJakarta Barat, berkantor di jalan JI.

Mitra Pratama saya jual dengan harga Rp.120.000, / kibikBahwa terdakwa menjual batu hasil olahan tersebut kepada Ikhalayak umum;Bahwa terdakwa mengetahui tentang keawjiban memiliki izin terhadap kegiatanpertambangan tetapi terdakwa tidak mengurus izin tersebut ;Bahwa alasa terdakwa tidak mengurus izin tersebut karena sulitnya pengurusHalaman 13 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Btgizin, berbelitbelit dan terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan untukmendapatkan izin tersebut sehingga sebagian

Putusan kasasitersebut juga telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalamhukum acara dan melanggar asas vormverzium oleh karenanya putusankasasi tersebut haruslah dibatalkan;Bahwa menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, MajelisHakim wajib untuk memberikan pertimbanganpertimbangan hukum yangcukup, keawjiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974tanggal 25 November 1974 yang pada pokoknya menyebutkan:Bahwa

Unsur Barang Siapa :Menimbang bahwa , yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalahorang dalam hal ini terdakwa Iman lIfandy bin Komarudin sebagai Subjek Hukummerupakan pendukung hak dan keawjiban sebagaimana termuat dalam dakwaanPenuntut Umum sebagai identitasnya dan setiap kali dipersidangan dari awal sampaiputusan diucapkan terdakwa dapat menjawab dengan baik artinya terdakwa sudahdewasa dan cakap untuk melakukan suatu perobuatan dan bertanggung jawab atasperbutannya itu , dalam perkara

Bahwa selain itu ada Penambahan Petitum dalam perubahan PermohonanPemohon yaitu tepatnya pada Petitum angka 3 yang intinya membebaskanPemohon dari keawjiban membayar nafkah iddah dan mutah;.

Put.No.1091/Pdt.G/2020/PA.Kng.rupiah) selama pisah rumah mulai 1 Nopember 2019 dan Tergugat Rekonvensitidak menyanggupinya;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHIsuami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesualkemampuannya dan keawjiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinyaperceraian kecuali bila istri nusyuz.

Tidak benar juga pemohon katakan bahwasaya/termohon selalu keluar jalur dari keawjiban dan tanggungjawabsebagai ibu rumah tangga.

Bagarah: 241);Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madhiyah(nafkah lampau) sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) selama pisahrumah 3 bulan dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah lampau selama3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHIsuami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuaikemampuannya dan keawjiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinyaperceraian kecuali bila istri

oleh karena Penggugat tidak bisa melakukanPut No. 165/PDT/2016/PT.DPS. hal8kewajibanya setelah surat peringatan pertama, selanjutnya Tergugat llmenerbitkan Surat Peringatan I (kedua), dengan SuratNo.054/Adm.Krd/V1.16/2014 tanggal 16 Juni 2014, dengan surat peringatanpertama dan surat peringatan kedua tersebut Penggugat tidak juga melakukankewajibannya , selanjutnya Tergugat menerbitkan dan mmengirimkan suratperingatan Ill (ketiga) tanggal 2014 perihal pemberian kesempatan terakhiruntuk pemenuhan keawjiban

Tunggakan keawjiban Tergugat pertanggal 9 Juni 2016adalah Tp. 771.973.929,60 terdiri dari hutang pokok Rp. 274.000.000,00,Bungan 214.992.215,00, Denda Rp. 281.195.714, 45 dan biaya Rp.1.750.000,00.Kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat terkait dengankewajiban pembayaran bungan kepada nasabah Tergugatl karena danyang diberikan kepada v dalam bentuk fasilitas kredit adalah dananasabah yang disimpan pada Tergugat dalam bentuk tabungan dandeposito yang bungannya dibayarkan setiap bulan oleh Tergugat

Bisa dikeluarkan sertipikat kalau dari AsuransiBumi Asih Jaya membayar lunas kewajibannya ;Bahwa pada waktu saksi datang ke Bank Mandiri dari pihak Bank Mandiritelah mengajukan klaim ke Asuransi Bumi Asih Jaya ;e Bahwa dari Asuransi Bumi Asih Jaya sudah membayar ke Bank Mandirisebagian dan saksi tidak mengetahui berapa keawjiban Asuransi Bumi AsihJaya yang harus dibayarkan ke Bank mandiri ;e Bahwa alm DR.SYAMSU MARIFUL QOMAR,SPB tahun 2010 meninggaldunia tetapi Bank Mandiri belum mengembalikan agunan

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : Perjanjian Kerja adalahperjanjian antara pekerja/ouruh dengan pengusaha atau pemberi kerjayang memenuhi syarat=syarat kerja, hak dan keawjiban para pihak;15. Bahwa karenanya Penggugat dan penggugat Il adalah mitrayang upahnya diterima secara per Trip/ borongan yang diperhitungkandengan jarak tempuh dan ukuran panjang truck trailer yang dipakai;16.

Bahwa dalil penggugat yang menyakan Penggugat menderita kerugiankarena Tergugat tidak menerbitkan surat perintah kerja adalah dalil yangtidak berdasar karena sebagaimana telah tergugat jelaskansebelumnya,berdasarkan perjanjian tida ada keawjiban bagi Tergugatuntuk menerbitkan surat perintan Kerja seperti telah di asumsi olehPenggugat demikian.