Husada Utama tanggal 18 April 2013, bukti P11;Fotocopy Buku Catatan Ksehatan Anak an.

(satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Ksehatan Kab.Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2013 ;8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan Bupati Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan dr. ISTANTO. M.Kes. Menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas ;9. 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kab.

(satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentifpemungutan retribusi daerah pada Dinas Ksehatan Kab.Banyumastriwulan Il Tahun Anggaran 2013 ;8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan BupatiNomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 Tentang Pengangkatandr. ISTANTO. M.Kes. Menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas;9. 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kab.

(satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentifpemungutan retribusi daerah pada Dinas Ksehatan Kab.Banyumastriwulan Il Tahun Anggaran 2013 ;8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan BupatiNomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 Tentang Pengangkatandr. ISTANTO. M.Kes. Menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas ;9. 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kab.

PT SMG1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara PenerimaanTahun 2013 ;1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerahKabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten BanyumasTahun anggaran 2013 ;1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiataninsentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas KesehatanKab.Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2013 ;(satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentifpemungutan retribusi daerah pada Dinas Ksehatan

selama masa iddah sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

PN.Pso(2) dan ayat (8) UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Ksehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG ABDULAH TALIB aliasBAMBANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dendasebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungandikurangi selama Terdakwadalam tahanan sementara dengan perintah tetapditahan ; 3.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah danmeyainkan menurut hukum;Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidanasesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsurunsurlainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan' adalahKesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan sesuatu luka padatubuh orang lain atau merugikan ksehatan orang

Bahwa terkait dengan tindakan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Penggugatdan pekerja lainya dalam program jaminan ksehatan ( BPJS Ketenagakerjaan ),maka Penggugat pernah mengadukan ke Bagian Pengawas Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung sebagaimana Surat Nomor 61/KPMS/P/XI/ 2016 tanggal 30November 2016, atas pengaduan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kab.

Bahwa benar saksi SARJAN, Apt, selaku Kepala DinasKesehatan Kota Bima sekaligus selaku KuasaPengguga Anggaran (KPA) telah menyusunperencanaan dengan mencantumkan perincian namakegiatan dan paketpaket pekerjaan berikut pagudananya sebagaimana tertuang dalam RencanaDefinitif DAK tahun 2009 Bidang Ksehatan No. 810/09/DAKDIKES/III/20009 tanggal 5 Maret 2009 danPencana Pembangunan Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan Pencepatan PembangunanDaerah (DPDF PPD) tahun 2009 Bidang KesehatanNo.810/30/DPDFDIKES

Pemabgunan Daerah (DPDF & PPD) Bidang kesehatanTahun 2009 sebesar Rp. 2.727.200.000, (dua milyar tujuh ratus dua puluhtujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangansaksi SARJAN, Apt, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima sekaligusselaku Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) telah menyusun perencanaandengan mencantumkan perincian nama kegiatan dan paketpaketpekerjaan berikut pagu dananya sebagaimana tertuang dalam RencanaDefinitif DAK tahun 2009 Bidang Ksehatan

Safa Ashalina Putri binti Jaya Frima Dodi Al Banjari, perempuan, lahir di Batam, tanggal 08 Maret 2018, umur 4 tahun, berada di bawah hak asuh atau hadhonah Termohon;

Katingan danmenjabat sebagai apoteker pelaksana di Dinas Ksehatan kabupaten Katingan;Bahwa Zenith atau Carnopen termasuk golongan obat keras atau daftar G,Obat jenis Zenith atau Carnopen sudah di tarik ijin edarnya atau dibatalkanijin edarnya, Zenith atau Carnopen dilarang beredar berdasarkan SuratHalaman 10 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus/2016/PN.KsnBadan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalanpersetujuan Nomor jin Edar

begitu unsur dengan sengaja telahterbukti dan terpenuhi;unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkan Pasal 1Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan AlatKesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah,membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat ksehatan

Pol BE6484AI milik saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDIN dimanasebelumnya saksi AAN ANDIKA telah menghubungi EKO dengan menggunakan 1(satu) buah / unit Hand Phone milik saksi AAN ANDIKABahwa Terdakwa bersama dengan saksi AAN ANDIKA dan saksi ZIKRI TOMMY BinHASANUDIN melakukan perbuatan menyimpan sabu sabu tersebut sama sekali bukanorang yang sedang dalam perawatan dokter dan sama sekali tidak mempunyai ijin dariDepartemen Ksehatan atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan ataupun memilikisabusabu tersebut

obat jenis double L (LL) tersebut dan anak KOMARUDINmengaku mendapatkan 1 (satu) kantong plastic hitam yang didalamnyaterdapat 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan 420 (empat ratus duapuluh) butir obat double L (LL) dari saksi Tomi selanjutnya anakKOMARUDIN Bin Basri P beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU gunaproses hukum lebih lanjut.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 UU RI No 36tahun 2009 tentang ksehatan

DanaPenguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pemabgunan Daerah(DPDF & PPD) Bidang kesehatan Tahun 2009 sebesar Rp.2.727.200.000, (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa saksi SARJAN, Apt, selaku Kepala DinasKesehatan Kota Bima sekaligus selaku Kuasa Pengguga Anggaran (KPA)telah menyusun perencanaan dengan mencantumkan perincian namakegiatan dan paketpaket pekerjaan berikut pagu dananya sebagaimanatertuang dalam Rencana Definitif DAK tahun 2009 Bidang Ksehatan

AdamiChazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia,Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 5153);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan bahwa saksi SARJAN, Apt, selaku Kepala Dinas KesehatanKota Bima sekaligus selaku Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) telahmenyusun perencanaan dengan mencantumkan perincian namakegiatan dan paketpaket pekerjaan berikut pagu dananya sebagaimanatertuang dalam Rencana Definitif DAK tahun 2009 Bidang Ksehatan No.810/09/DAKDIKES/III/20009

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat ksehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;3. 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;4. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;5.

Juga harapan agar janganmemperlakukan penggugat secara kasar, suka menampar dan mencakar;10.11.12.13.Bahwa akan tetapi hak pemberi pelajaran Penggugat tidak berlaku bagiTergugat, bukannya menjalankan kewajibannya mengururus rumah tanggaseperti layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, tetapi selalubepergian tanopa seizin suami dan setelah ditanyakan, jawabannya selaluakalakalan dan mengadangada serta marahmarah termasuk di dalamnyaKuliah S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ksehatan (STIKES) Purwokerto,

diatasdapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpanmenguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah bLembaga IlmuPengetahuan Industri farmasi, Pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijindari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Persaulian Pgl Ucok bukanlahseorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan,pedagang besar farmasi maupun petugas ksehatan

sebagai berikut:Bahwa Ahli menjelaskan pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehatjasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya;Bahwa Ahli menjelaskan la sekarang bekerja sebagai profesi apoteker danstaf Seksi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Blk.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa la mengerti sebabnya sehingga diperiksayakni sehubungan dengan adanya surat bantuan permohonan bantuanSaksi Ahli ke Dinas Ksehatan

sebulan, dan selamaberada di Teluk Belitung anak sering sakit mungkin karena pengaruhfactor cuaca/lingkungan, dan melihat kondisi tersebut akhirnyaTermohon Konvensi bersama anak dengan diantar Pemohon Konvensikembali ke Pekanbaru dan tinggal dirumah orangtua TermohonKonvensi hingga sampai dengan sekarang, jadi tidak benar TermohonKonvensi tidak mau tinggal di Teluk Belitung, sebagaimana disebutkanHalaman 25 dari 42 halaman, Pututsan No. 1451/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Pemohon Konvensi, hanya karena faktor ksehatan

Pertimbangan mengenai proritas ini didasari adanyakebutuhan yang sangat mendesak akan tenaga di bidangpendidikan dan ksehatan serta keterbatasan anggaran baikAPBN maupun APBD;2.20.