Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai ayah kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 831 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secaraex oficio

Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akantetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnyaitu. sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktiuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

maka petitum Pemohonpada point 1 dapat pula dikabulkan;Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3point, namun didalam diktum Majelis Hakim mengabulkan 6 point, hal inibukanlah ultra petitum partium (melebihi dari apa yang diminta) akantetapi perubahan point ini karena ditambah dengan point 1 sebagaipernyataan legal standing dalam hal Termohon tidak hadir sedangkanTermohon telah dipanggil secara.resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan dan diktum point 4 dimana secara ex oficio

adalah sebagai bentukimplementasi Pasal. 72 juncto pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah kembali dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Paniteramengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikahdan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, untuk terlaksananyatugas tersebut dengan baik, maka secara ex oficio

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai ayah kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secaraex oficio

perceraian menjadialternatif terbaik bagi kedua belah pihak.Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa walaupun Termohon tidak menggugatmasalah mutah dan nafkah iddah, akan tetapi PengadilanAgama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkaraini diberi kewenangan (hak oficio

Pasal 116huruf f, Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi dalam perkara inidan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalahberalasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex oficio perlumempertimbangkan akibat langsung dari cerai talak menyangkut hak istri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Kompilasi Hukum Islamdengan memperhatikan

Makapertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Muara Buliantentang putusan tuntutan iddah secara ex oficio tidak tepat,sehingga majelis hakim banding memutuskan tuntutan dimaksuddalam bentuk gugat rekonpensi oleh Termohon konpensi terhadapPemohon Konpensi;Menimbang, bahwa ~=merupakan kewajiban Pembanding(suami) yang menceraikan isteri (Terbanding) untuk membayarnafkah iddah, nafkah iddah tersebut terdiri dari tigakomponen yaitu: Makan dan minum (Matham), tempat. tinggal(Maskan) dan Pakaian (Kiswah

;Menimbang, bahwa atas permintaan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan dapat menyetujui seluruhnya, oleh karena itu MajelisHakim berdasarkan pasal 149 huruf (bo) dan (d) Kompilasi Hukum Islam,secara ex oficio dapat menetapkan nafkah iddah GaDQLI tah sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);Meni mbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon kemudiandihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga masing masingpihak, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telahterbukti sesuai dengan Ketentuan

terdapat putusan yang menyangkut pemeliharaandan pengasuhan anak (hadlonah) serta poin 4 (empat) amar putusan a quomemerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isikesepakatan perdamaian tersebut, sedangkan Penggugat dan Tergugat, baikdalam posita maupun petitum gugatan tidak pernah meminta hal tersebut,bahkan Tergugatpun tidak pernah mengajukan rekonvensi tentangpemelihnaraan anak, sedangkan masalah pemeliharaan anak (hadlonah) tidaktermasuk hak hakim yang bisa diberikan secara ex oficio

Zulkifli Bin Ismail memiliki jabatan sebagaiImam Meunasah Gampong Pulo Pineung Meunasah Dua KecamatanJangka, dimana jabatan itu secara ex oficio dapat bertindak sebagai Nadzir,maka sangat jelas tindakan hukum Alm. Tgk. Zulkifli Bin Ismail yangmembuat Ikrar Wakaf sebagaimana dalil Para Penggugat adalah karenakedudukannya sebagai Nadzir dan bukan Wakif dari objek tanah kuburantersebut;3.3.

Zulkifli Bin Ismail pada saat itu menjabatsebagai Imam Gampong Pulo Pineung Meunasah Dua Kecamatan Jangkamaka secara ex oficio dapat bertindak sebagai Nadzir, karena jabatan itulaholehnya membuat Akta Ikrar Wakaf No. W.2/5/140 tahun 1993 tanggal 19September 1992;4.3.

Bahwa PPAIW diangkat oleh Menteri Agama berdasarkanperaturan Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1), Pejabat PPAIW secaraex oficio berasal dari jabatan Kepala KUA, oleh karena PPAIWmerupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, atas tindakan hukumpejabat PPAIW itu berakibat hukum bagi badan hukum danperseorangan serta bersifat final, maka gugatan ini tidak dapat diadilioleh Pengadilan Negeri Bireuen, yang memiliki kewenanganmengadili gugatan a

ZulkifliBin Ismail (Pewaris dari Tergugat I, Il, Ill) hanya bertindak selaku Nadzir danex oficio dari jabatan Imum Meunasah Gampong Pulo Pineung MeunasahDua pada saat itu, oleh karenanya demi hukum gugatan ini tidak tepat danharuslah ditolak;14.

Bahwa PPAIW diangkat oleh Menteri Agamaberdasarkan peraturan Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1), Pejabat PPAIWsecara ex oficio berasal dari jabatan Kepala KUA, oleh karena PPAIWmerupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, atas tindakan hukum pejabat PPAIW ituberakibat hukum bagi badan hukum dan perseorangan serta bersifat final,maka gugatan ini tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri Bireuen, yangmemiliki kewenangan mengadili gugatan

No. 484/Pdt.G/2020 /PA.Wno.Tanggal 23 September 2020Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b KompilasiHukum Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohonsebagai penyiar radio, maka secara ex oficio Majelis patut menghukumPemohon untuk memberikan nafkah iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mut*ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut gabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a KompilasiHukum Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohontersebut serta lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon yang baru berjalanselama 1 tahun 9 bulan, maka secara ex oficio

Oleh karena nafkahiddah termasuk ex oficio Hakim, maka Hakim Tingkat Bandingmewajibkan kepada Pemohon Terbanding selaku PensiunanPengawas Sekolah, dianggap mampu jika memberi biaya hidupkepada Termohon Pembanding dalam masa iddah untuk makansetiap hari Rp.15.000, x 90 hari = sebesarRp.1.350.000, (satu) juta tiga ratus lima puluh riburupiah) ;Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Terbanding jikamencerai isterinya, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi HukumIslam bukan hanya nafkah iddah, tetapi juga mutah,

perceraian menjadi alternatif terbaik bagikedua belah pihak.Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa walaupun Termohon' tidak menggugatmasalah mutah dan nafkah iddah, akan tetapi PengadilanAgama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkaraini diberi kewenangan (hak oficio

2021/PA.Kab.Mlg.Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara ceraigugat terjadi setelan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap,sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadisetelah pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa pihak Termohon masih keberatan bercerai denganPemohon dan masih menginginkan rukun kembali dengan Pemohon danpernikahan mereka telah berlangsung kurang lebin 6 tahun 5 bulan, olehkarena itu untuk melindungi hak Termohon, maka secara ex oficio

Pemohondan Termohon dalam keadaan bada dukhul:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,telah beralasan hukum apabila Pemohon dibebani untuk membayar uangmutah kepada Termohon dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akanditentukan sendiri oleh majelis dengan memperhatikan ketentuan pasal 160Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran mutah disesuaikan dengan kepatutandan kemampuan suami;Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani, maka untukmemenuhi rasa keadilan secara ex oficio

permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talakPemohon telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon danmemberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Selongsetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan olehMajelis Hakim maka secara Ex oficio

karenatalak, maka bekas suami wajib memberikan Mutah yang layak kepada bekasisterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut goblaaldukhul, hal ini sejalan pula dengan AlQuran dalam Surat AlBaqarah ayat241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antaraPemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri gobla aldukhul, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membayar atau memberikan uangMutah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara Ex oficio

oleh karenanya sesuai pasal 155 HIR makamajelis hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untukmengucapkan sumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yangdidalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar tidaklain dari yang sebenarnya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah suplitoiryang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;Menimbang, dalam pasal 1943 KUH Perdata dikemukakan bahwasumpah suplitoor ini diperintahkan hakim karena jabatanya (ex oficio

bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a KompilasiHukum Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohonsebagai sopir serta lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon yang baruberjalan selama 5 tahun 10 bulan, maka secara ex oficio

Put.No. 441/Pdt.G/2021/PA.WnoTanggal 21 Juli 2021tersebut, maka secara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon atas mutah dannafkah selama masa iddah tersebut, maka dengan mempedomani SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti dengan sampingan bisnis secara online, maka secara ex oficio Majelispatut menghukum Pemohon untuk memberikan

No. 644 /Pdt.G/2018 /PA.Wno.Tanggal 2 Agustus 2018Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti dengan sampingan bisnis secara online, maka secara ex oficio Majelispatut menghukum Pemohon untuk memberikan

arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) UndangUndangNomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketayang menyatakan: Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri Banda Acehwajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketayang telah ditetapkan melalui arbitrase.Bahwa eksepsi mengenai komptensi absolut dapat diajukan di setiap saat dandisetiap tahap pemeriksaan, dan walauapun tidak diminta oleh Para Pihak, hakimsecara ex oficio

arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal11 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan: Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri BandaAceh wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatupenyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.Bahwa eksepsi mengenai komptensi absolut dapat diajukan di setiap saatdan disetiap tahap pemeriksaan, dan walauapun tidak diminta oleh ParaPihak, hakim secara ex oficio

Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknya yang terjadi dalam masyarakat haltersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menjamin kepentingan anaktersebut diperlukan adanya kepastian hukum melalui penetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa