Hari;

LunduLamiase.61. 62. 2 (dua) buah benda uji hasil coredrill JalanSimpangSukamulya Tahun 2009.63. 1 (satu) bundel Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Non PKPT Atas Perhitungan KerugianNegara pada Kegiatan Lanjutan Peningkatan JalanSimpangSukamulya Tahun Anggaran 2009Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor700/555/Inspektorat/2012 tanggal 04 Desember201264. 1 (satu) bundel Laporan Hasil PemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiaatas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan2010 pada Sekretariat

Direksi Teknis dapat memerintahkan penyedia jasauntuk menguji hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacatmutu.Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non ProgramKerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat KabupatenPurwakarta Tahun 2012, atas perhitungan kerugian negara padaKegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan SimpangSukamulya tahunanggaran 2009 Nomor: 700/555/Inspektorat/2012 tanggal 04Desember 2012 akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara CqPemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengalami

wakil penyedia jasa tersebut pada PAsal 28.1 tidak memadai,maka direksi pekerjaan secara tertulis dapat meminta penyedia jasauntuk mengganti personil lain yang kualifikasi, kKemampuan, danpengalamannya melebihi wakil penyedia jasa yang diganti selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil penyediajasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.e Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non ProgramKerja Pengawasan Tahunan (PKPT

Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah);e Bahwa,benarberdasarkan hasil pemeriksaan fisik ataspekerjaan di lapangan terdapat kekurangan volume baik101kualitas maupun kuantitas yang berdasarkan perhitunganmenyebabkan selisih harga sebesar Rp.580.074.028,69 (limaratus delapan puluh juta tujuh puluh empat ribu dua puluhdelapan rupiah koma enam puluh sembilan sen) ;e Bahwa, benar berdasarkan Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

,(delapan ratus delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratustujuh puluh dua rupiah); sehingga terdapat selisin kurang atas volumepekerjaan;Menimbang, bahwa tentang adanya kekurangan volume fisikpekerjaan ini adalah sesuai dengan keterangan dari Tim Ahli PliteknikBandung, yang~ telah melakukan perhitungan fisik terpasang atasKegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan SimpangSukamulya TahunAnggaran 2009, dan berdasarkan isi Laporan Hasil Pemeriksaan KhususNon Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

Surat inilah yang menjadi surat pengantar dari BadanPermusyawaratan Desa kepada Inspekur Inspektorat Daerah yang kemudianmenerbitkan Nota Dinas Inspektorat Daerah Nomor : 700/206/Insp/2017 tanggal9 Maret 2017 Perihal Laporan Hasil Knusus Non PKPT atas adanya PengaduanMasyarakat melalui surat pengaduan dari Bamusdes (BPD) Sukatani.

SABAR SUKO

79) Buku laporan hasil pemeriksaan khusus PKPT 2018 (1) ;

80) Buku laporan hasil pemeriksaan khusus PKPT 2018 (2);

81) Satu bendel berkas DPPKAD;

82) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Pagelaran Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi;

Dikembalikan Kepada Sdr.

SABAR SUKO79) Buku laporan hasil pemeriksaan khusus PKPT 2018 (1) ;80) Buku laporan hasil pemeriksaan khusus PKPT 2018 (2);81) Satu bendel berkas DPPKAD;82) 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa tahunAnggaran 2017 Pemerintah Desa Pagelaran Kecamatan Purabaya KabupatenSukabumi;Dikembalikan Kepada Sdr. HERI MAULANA6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidanayang dijatunkanMenetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan8.

SABAR SUKO79) Buku laporan hasil pemeriksaan khusus PKPT 2018 (1) ;80) Buku laporan hasil pemeriksaan khusus PKPT 2018 (2);81) Satu bendel berkas DPPKAD;82) 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desatahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Pagelaran Kecamatan PurabayaKabupaten Sukabumi;Dikembalikan Kepada Sdr. HERI MAULANA.

2009dengan Jenis Konstruksi Beton T=20 cm dengan nilai kontrak Rp.1.398.148.000,Dan nomor urut61.Fotocopy laporan R/I Proyek yang direferensikan oleh Bp.Dino Purwakarta, systempekerjaan kosong, jenis pekerjaan pkerjaan jalan dan saluran, lokasi pekerjaan jalanSimpangSukamulya, pemilik pekerjaan Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta,pelaksana PT.lundu lamiase ;Dan nomor urut63.2(dua) buah benda uji hasil coredrill Jalan Simpang Sukamulya tahun 2009;64.1(satu) bundle laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non PKPT

Addendum Kontrak Nomor 01 tanggal 27 Nopember 2009 atas Kontrak Nomor :51/SPK/PADBMP/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009, Pasal 1 Pihak Kedua harusmelaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yaitu Kegiatan lanjutanPeningkatan Ja/an Simpang Sukamu/ya sesuai dengan kontrak kerja konstruksi hargasatuan ini dan /ampirannya.Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2012, atas perhitungankerugian negara pada Kegiatan

sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampaiditerima baik oleh pihak Kesatu.Addendum Kontrak No. 01 tanggal 27 Nopember 2009 atas Kontrak Nomor 51/SPK/PADBMP/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009, Pasal 1 Pihak Kedua harus melaksanakan,menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yaitu Kegiatan lanjutan Peningkatan JalanSimpang Sukamulya sesuai dengan kontrak kerja konstruksi harga satuan ini danlampirannya.Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT

61.Fotoeopy Laporan R/L Proyek yang direferensikan oleh Bp.Dino Purwakarta, systempekerjaan kosong, jenis pekerjaan pkerjaan jalan dan saluran, lokasi pekerjaan jalanSimpangSukamulya, pemilik pekerjaan Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta,pelaksana PT.Lundu Lamiase ;Dan nomor urut ;62 uang tunai sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh uta rupiah), dirampas untuk Negara ;63.2(dua) buah benda uji hasil eoredrill Jalan Simpang Sukamulya tahun 2009 ;64.1 (satu) bundle Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non PKPT

Jenis Konstruksi Beton T=20 em dengan nilai kontrak Rp.1.398.148.000,Dan nomor urut ;61.Fotoeopy Laporan R/L Proyek yang direferensikan oleh Bp.Dino Purwakarta, systempekerjaan kosong, jenis pekerjaan pkerjaan jalan dan saluran, lokasi pekerjaan jalanSimpangSukamulya, pemilik pekerjaan Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta,pelaksana PT.Lundu lamiase ;Dan nomor urut63.2(dua) buah benda uji hasil eoredrill Jalan Simpang Sukamulya tahun 2009 ;64.1(satu) bundle laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non PKPT

Azril Ismail selaku Inspektur Pemeriksa padakantor Inspektorat Kabupaten Pelalawan, pihak Inspektorat PemdaKabupaten Pelalawan telah melaksanakan pemeriksaan Reguler padaBulan Desember Tahun 2009 terhadap Badan Kesbang Linmas PemdaKabupaten Pelalawan dan hal itu dilakukan karena merupakan salah satutugas dari Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan setiap tahunnyaterhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan PKPT(Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) dan pada saat dilakukanpemeriksaan ditemukan

Azril Ismail selaku Inspektur Pemeriksa padakantor Inspektorat Kabupaten Pelalawan, pihak Inspektorat Pemda KabupatenPelalawan telah melaksanakan pemeriksaan Reguler pada Bulan DesemberTahun 2009 terhadap Badan Kesbang Linmas Pemda Kabupaten Pelalawandan hal itu dilakukan karena merupakan salah satu tugas dari Inspektoratuntuk melakukan pemeriksaan setiap tahunnya terhadap seluruh Satuan KerjaPerangkat Daerah berdasarkan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan)dan pada saat dilakukan pemeriksaan

LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPJ) dan LaporanKeterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yangberakibat Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Nomor:36/G/2020/PTUN.KPG. laporan terlambat dan telah mendapatkanteguran dari Camat Lela (vide Keterangan Saksi Fitrinita Kristiani) ; Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Hasil Pemeriksaan RegulerAtas Administrasi Pemerintahan Desa Dan Urusan PemerintahanPutusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBYHalaman 26 dari 38 HalamanDesa Nomor : 39/LHP/PKPT

Tahun 2017Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.sampai dengan fTahun 2019 sebesar Rp.1.727.768.257, ( satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuhjuta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus limapuluh tujuh rupiah) dan silpa alokasi dana desa Tahun2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp.763.242.266, (tujuh ratus enam puluh tiga juta duaratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh enamrupiah), sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan RegulerInspektorat Kabupaten Sikka Nomor39/LHP/PKPT

tentangPemberhentian Kepala Desa Lela, KecamatanLela, tanggal 22 Mei 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan BupatiPeraturan Bupati Sikka Nomor : 15 Tahun 2016Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa,tanggal 21 Juni 2016, beserta lampirannya;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataanatas nama : Frederich Fransiskus BabaDjoedye,S.Pi, Kepala Desa Lela, tanggal 02 Maret2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan HasilPemeriksaan Reguler Atas AdministrasiPemerintahan Desa Dan Urusan PemerintahanDesa Nomor : 39/LHP/PKPT

Masyarakat dan Desa, diketahui bahwaPenggugat lalai dalam membuat Laporan KeteranganPertanggungjawaban Desa (LKPJ) dan Laporan KeteranganPenyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang berakibatHalaman 71 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.laporan terlambat dan telah mendapatkan teguran dari Camat Lela(vide Keterangan Saksi Fitrinita Kristiani);Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Hasil Pemeriksaan RegulerAtas Administrasi Pemerintahan Desa Dan Urusan PemerintahanDesa Nomor : 39/LHP/PKPT

Kenedy Latief(Tergugat/Terbanding), karena surat ini dibuat olehyang berwenang, maka menurut hukum mempunyai nilaipembuktian atasnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya akandipertimbangkan laporan hasil pelaksanaan khususdugaan tindak lanjut fiktif atas hasil auditinvestigative BPKP Provinsi Bengkulu LHAI No:2672/PW.06/5/2006 atas pelaksanaan PKPS BBMIPKabupaten Kepahiang Tahun 2005, Nomor.700/081/I1IT/KPH 2010 tanggal 19 Mei 2010 (Bukti P4), dasar pemeriksaan yaitu Program KerjaPemerikasaan Tahunan (PKPT

(Persero) angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;20. 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, BUKU I AUDIT PKPT tanggal 14-24 Nopember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012;21. 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, BUKU II AUDIT PKPT tanggal 5-10 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012;22.

(Persero)angkasa Pural Bandar Udara Ngurah Rai Bali;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, BUKU AUDIT PKPT tanggal 1424 Nopember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, BUKUHalaman 4 dari 138 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps22.23.24.25.26.Bhs28.29.30.31.32.33.34.35.36.Il AUDIT

PKPT tanggal 510 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, BUKUIll AUDIT SISTEM KOMPUTERISASI PARKIR PT.

pendapat sebagai ahli dalamkasus yang lain dipersidangan;Bahwa benar sepengetahuan ahli, Angkasa Pura ini adalah perusahaan miliknegera (BUMN);Ya, AP memang dibenarkan memiliki audit internal;Bahwa sesuai dengan tupoksi dan carter memang SPI ini merupakan audit internaldi BUMN yang melakukan audit di AP 1;Bahwa sesuai dengan data yang disampaikan kepada kami oleh Penyidik bahwayang diaudit itu hasilanya adalah periode tahun 2008 sampai tahun 2011, dimanaprosedur yang dilakukan pertama adalah audit PKPT

dan ditemukan indikasi dalamaudit PKPT inisalah satu yang dilakukan adalah dengan uji petik, setelah dilakukanuji petik didapat ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang riil, setelah itudilakukan pedalaman dengan audit knusus sehingga distu ada temuan denganbantuan audit forensik sehingga ditemukanlah omset yang sebenarnya, jadi omsetyang sebenarnya itu berbeda dengan yang sudah dilaporkan dan disetorkan kepihak AP I, disitu ada istilah ada perubahanperubahan terhadap aflikasi sehinggayang

(Persero)angkasa Pural Bandar Udara Ngurah Rai Bali;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, BUKU AUDIT PKPT tanggal 1424 Nopember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, BUKUIl AUDIT PKPT tanggal 510 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan

vide amar Putusan Nomor 5(lima))Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 405/Pdt/2019/PT MDNBahwa Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Judex Factie ataspertimbangan hukum tersebut karena Judex Factie hanya mempertimbangkanBuktiBukti Surat Penggugat/Terbanding yaitu sebagaimana dimaksud dalamPutusan Halaman 23:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P16 yaitu Jawaban dariSurat Pengaduan yang isinya adalah LaporanHasil PemeriksaanPenyerobotan Tanah oleh PNS KambaHutagalung Nomor LHP.04/PKPT

InspektoratKabupaten Nomor: 700/210/2007 yang diperbuat dan diterbitkan pada tanggal4 Desember 2007 oleh Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah yang memuatlampiran sebanyak 10 lembar berisikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Penyerobotan tanah oleh PNS Kamba Hutagalung (Tergugat 1) Nomor LHP:04/PKPT/2007 tanggal 4 Desember 2007....dst..dst...

Nota Dinas dari Inspektur wilayah II tanggal 24 Maret 2010 tentang Telaahan hasil Audit PKPT bulan Maret pada kantor Kementerian Agama Kab. HST Prov. Kalsel.6. Surat Tugas Nomor : ND/II/2/286/2010 tanggal 20 April 2010.7. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : IJ/II/HK.04.1/041/2010 tanggal 20 April 2010.8. Nota Dinas Nomor : ND/II/2/286/2010 tanggal 20 April 2010.9.

Foto copy sesuai Aslinya berupa : Perjanjian Kredit No. 571/PKPT/VII/2015,tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda T.l 1;2.

Nota Dinas dari Inspektur Wilayan II tanggal 24 Maret 2010 tentang telaahan hasil audit PKPT bulan Maret pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kal.Sel. --------------- 6. Surat Tugas Nomor : IJ/1.a/PS.00/0289/2010 tanggal 20 April 2010;---- 7. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 1J/II/HK.040.1/041/21010 tanggal 8 April 2010 ; ----------------------------------------------------------------------------- 8.

Sesuai dengan Laporan Investigasi tentang PerhitunganKerugian Negara/ Daerah atas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap TahunAnggaran 2016, Nomor: IK.91/ LHP/ PKPT/ 2017, tanggal 14 Desember 2017oleh Tim Audit pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor

Sesuai dengan Laporan Investigasi tentang PerhitunganKerugian Negara/ Daerah atas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap TahunHalaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2018/PT KPGAnggaran 2016, Nomor: IK.91/ LHP/ PKPT/ 2017, tanggal 14 Desember 2017oleh Tim Audit pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak

(Persero) angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali ;20. 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU I AUDIT PKPT tanggal 14-24 Nopember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012;21. 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU II AUDIT PKPT tanggal 5-10 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012

(Persero)angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali ;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan ParkirDengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, BUKU I AUDIT PKPT tanggal1424 Nopember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan ParkirDengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU II AUDIT PKPTtanggal 510 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan

Kegiatan Audit PKPT (Audit Tahunan untuk Bandara Ngurah Rai). Tanggal 1424NOVEM DEE ecccscsscanevenecaxesNopember 2011 ;Dijumpai ketidaksesuaian pengelolaan parkir dengan kontrak, :1. Pendapatan rata2 disetor Rp. 11 jutaan, Hasil Uji Petik = Rp. 23 juta, dikomputer parkir = Rp. 17 juta, disetor Rp. 19 juta.2.

(Persero)angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali.1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan ParkirDengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU I AUDIT PKPT tanggal1424 Nopember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan ParkirDengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU Il!

AUDIT PKPT tanggal510 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan ParkirDengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU III AUDIT SISTEM23.24.25;26.27.28.29;30.31.32.33.34.KOMPUTERISASI PARKIR PT. PENATA SARANA BALI tanggal 2029 Januari2012 oleh Pelaksana PT.

(Persero) angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali ;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan PengelolaanParkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali .BUKU I AUDITPKPT tanggal 1424 Nopember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan PengelolaanParkirDengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali ,.BUKU IJ AUDIT PKPT tanggal510 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012;221 (satu) bendel surat yang dibukukan

Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2017 yang menyatakan Bahwa Kepala Desabertanggung jawab atas penggunaan ADD, ADD Penundaan, DBH Pajak NonPBb Dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa, melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 514.675.109, (lima ratus empatbelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan rupiah)sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PKPT

Putusan Perkara Nomor 31Pid.SusTPK/2021/PN.BdgPemeriksaan Khusus PKPT 2020 Desa Bojongkerta Kecamatan WarungkiaraKabupaten Sukabumi Nomor : 700/13/RiksusEvalop/2020 tanggal 24 Nopember2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumidalam menjalankan fungsinya pada kurun waktu tahun 2018 dan 2019memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumberdari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa

tersebut diatas dari yang seharusnya dilaksanakan tetapidigunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dengan maksudmemperkaya diri sendiri atau orang lain dimana terdakwa tidak mempunyaihak sendiri untuk menikmati dana tersebut.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negaraatau perekonomian Negara sebesar 514.675.109, (lima ratus empat belasjuta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan rupiah) sebagaimanatercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PKPT

dilaksanakan namun tidaksesuai dengan RAB/APBDes Desa Bojongkerta Kecamatan WarungkiaraKabupaten Sukabumi dan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan terdapatselisih anggaran sampai dengan jumlah Rp514.675.109,00 (lima ratus empatbelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli yang didengarketerangan dan pendapatnya berdasar keahliannya, ahli NOVEL IRIA, SE., M.MBin GAHANUGRAHA (alm) dihubungkan dengan Laporan Hasil PemeriksaanKhusus PKPT

bersumber pada Dana Desa dan Alokasi dana desatahun 2019 Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dimana Terdakwa UKON MUTAHAR Bin AHMAN (ALM) selaku PemegangKekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, penanggung jawab PenyelenggaraanKegiatan pemerintahan dan Pembangunan Desa Bojongkerta KecamatanWarungkiara Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 dan Tahun 2019 berdasarTemuan Inspektorat sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan InspektoratDaerah Kabupaten Sukabumi (Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PKPT

(program kerja pengawasantahunan) audit regular atau yang sudah di programkan untukmemastikan program kerja yang dilakukan SKPD telah dilaksanakansesuai dengan peraturan atau belum, output dari PKPT ini adalahLaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.

Ada juga non PKPT yaitumelakukan tugas pengawasan diluar dari PKPT dengan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat melalui PDTT (PemeriksaanDengan Tujuan Tertentu.Bahwa dapat saksi jelaskan PKPT yang akan dijalani pada tahunberjalan perencanaan dilakukan sebelumnya jadi semisal kami akanmelakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran tahun2020 maka pada desember tahun 2019 kami telah memprogramkanberupa objek pemeriksaan (skpd/ Distrik) mana yang akan kamiperiksa, dan dari rencana tersebut selanjutnya

saksi selaku inspekturmenerbitkan surat perintah terhadap petugas yang saksi tunjukuntuk melakukan PKPT pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnyahingga saat pemeriksaan terjadi, dapat dijelaskan semisal saksiperintahkan pada juni tahun 2020 objek pemeriksaan pada PKPTadalah 1 (satu) tahun anggaran 2019 hingga juni tahun 2020.Kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tersebutselanjutnya kami laporkan kepada BUPATI Merauke danditembuskan kepada SKPD yang bersangkutan untukmenindaklanjuti

Dan ketika ada temuan pasti adasurat dari BUPATI Merauke ke SKPD yang bersangkutan.Dapat saksi jelaskan terhadap pelaksanaan Pengadaan Sarana danPrasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam,Wogikel, Bibikem, Padua Distrik llwayab pada Dinas PerikananKabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 tidak masuk dalamrencana program PKPT kami, karena minimnya SDM dan sarana diinspektorat sehingga program PKPT menggunakan metode sampeldan untuk pengadaan tersebut kami kebetulan tidak tercantumdalam program

rencana PKPT kami.

fotocopy Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2012.3. 1 (satu) bundel buku kas umum Desa Kilangan bulan Januari s/d Agustus 2012.4. 1 (satu) bundel buku simpanan bank untuk Desa Kilangan No.Rek : 0501011118 untuk bulan Januari s/d Agustus 2012.5. 1 (satu) bundel buku simpanan Bank dan setoran pajak tahun 2012 untuk Desa Kilangan.6. 1 (satu) bundel fotocopy hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang Hari Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

PN.Jmb.hm10.11.12.13.14.15.16.17.18.1 (Satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Batang Hari tentang PedomanPengelolaan ADD Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel buku kas umum Desa Kilangan bulan Januari s/dAgustus 2012.1 (satu) bundel buku simpanan bank untuk Desa Kilangan No.Rek :0501011118 untuk bulan Januari s/d Agustus 20121 (satu) bundel buku simpanan Bank dan setoran pajak tahun 2012untuk Desa Kilangan.1 (satu) bundel fotocopy hasil temuan Inspektorat Kabupaten BatangHari Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

SPJ Triwulan Ill dan V Tahun 2012 Desa Kilangan.6. 1 (Satu) bundel buku simpanan Bank dan setoran pajak tahun 2012 untuk DesaoeKilangan.. 1 (satu) bundel fotocopy hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang HariTentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) InspektoratKabupaten Batang Hari tahun 2013 dan Fotocopy surat pernyataan SekretarisDesa Kilangan perihal kesanggupanmengembalikan uang sejumlahRp134.212.000,(seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah)yang dibuat dalam

2013.1 (Satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Batang Hari tentang PedomanPengelolaan ADD Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel buku kas umum Desa Kilangan bulan Januari s/d Agustus2012.1 (satu) bundel buku simpanan bank untuk Desa Kilangan No.Rek :0501011118 untuk bulan Januari s/d Agustus 2012.1 (satu) bundel buku simpanan Bank dan setoran pajak tahun 2012 untukDesa Kilangan.1 (satu) bundel fotocopy hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang HariTentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

Hal ini disebabkan karena Penggugat dalam pengambilankeputusan tidak melibatkan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desasehingga berpotensi merugikan daerah/Desa ; Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim PKPT InspektoratKabupaten Halmahera Barat atas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sarau,Kecamatan Ibu Selatan (Bukti T11) diperoleh fakta hukum bahwa PengelolaanADD tahun 2008 sebesar Rp. 55.000.000, dan tahun 2009 sebesar Rp. 33.000.000tidak dapat dipertanggungjawabkan