Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN SUMBER Nomor 191/Pid.B/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — H. SAMBUNG BIN JARI
111 — 18
  • Pais dan Mulyani ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah demo ataupun keributanmasalah solokan;Bahwa sewaktu pertemuan di kantor camat di singgung masalahuang Rp. 10 Juta dan waktu itu camat menanyakan tentang uang Rp.10 Juta kuwu (terdakwa) menjawab iya itu uang pribadi saya daritower untuk pembangunan drainase (solokan) ;uang Rp. 10 Juta tersebut benar dari konpensasi tower dan bukan dariTerdakwa;Bahwa selama berada diruang pak camat tersebut tidak ada ditadantangisuratsurat apapun, dan saksi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat:
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
153 — 88
  • Dari semua fakta hukum tersebutMajelis Hakim berkesimpulan bahwa titik berat dan titik singgung persoalan dalamperkara ini adalah persoalan keperdataan yang harus diselesaikan terlebihMenimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, dapatdisimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah kepemilikanatas sebidang tanah, oleh karena itu harus ditetapkan terlebih dahulu ApakahPenggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah obyek sengketamelalui peradilan umum (perkaraPerdata
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.g/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — WIWIN TEDDY VERNANDO MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
74 — 8
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalahmasalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan hartakekayaan, atau Badan Hukum Publik yang memiliki hubungan perdata denganpersoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 111/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 13 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Abdullah Abu Bakar Diwakili Oleh : Abdullah Abu Bakar
Terbanding/Tergugat I : Sanusi
Terbanding/Tergugat II : Rais Fahrizal
Terbanding/Tergugat III : Rosdiana
Terbanding/Tergugat IV : Syahwal Ichda Asyar
Terbanding/Tergugat V : Rahmat Angkasa
Terbanding/Tergugat VI : Mansur
Terbanding/Tergugat VII : Ansari Raja
Terbanding/Tergugat VIII : Ikbrahim
Terbanding/Tergugat IX : Taufik
Terbanding/Tergugat X : Noviadi
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Aceh
103 — 80
  • Furniture yang berlokasi di Gampong Cot Malem, KecamatanIngin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan dari bukti T9 Pengadilan Tingkat Bandingtidak menemukan titik singgung antara CV Karya Bersama dengan CV.M.A.Furnituredengan tanah sengketa sehingga bukti T9 belum dapat membuktikan bahwa TergugatII adalah pihak yang berhak atas tanah Kapling No.62 dan 63 yang akan diberi gantirugi pembangunan jalan tol;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugatyang mohon agar tanah kapling No
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG
Register : 09-05-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 3 Oktober 2017 —
114 — 34
  • Sehingga titik singgung antara kepentingan warga danpemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit danberlakuknya sebuah KTUN. Sebagai Negara hukum, setiap KTUN yang diHalaman 5Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN.TPIterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dapat dipersoalkan atau digugatapabila merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata;KETERKAITAN sebuah KTUN dengan Penggugat , Warga masyarakatdalam UUAP telah mengalami pergeseran yang sangat positif.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 05-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 28/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
RENTINUS TAKOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
Intervensi:
Drs. Alfonsus ST. Foni
189 — 79
  • Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2020); Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah sebagaimana yangdimaksud objek sengketa (vide bukti P1 = bukti T1, bukti T II Intv1), dengan cara menggarap sendiri pada tahun 1978 (vide lampiranBukti T2);Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menerbitkan objek sengketaa quo atas nama Tergugat II Intervensi namun dengan adanya perbedaan asalusul/riwayat kepemilikan tanah atas bidangbidang tanah sebagaimana telahdiuraikan di atas yang mana merupakan titik singgung
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Misrawaty Alwin Djafar, SH
Terdakwa:
Teguh Adi Susilo Alias Ego Bin Sutono. S
38 — 4
  • Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelasbahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaan narkotikajenis sabusabu pada diri pelaku adalah
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama
Register : 02-05-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 31-05-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 119/Pdt.G/2017/MS.Bna
Tanggal 1 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 16
  • Saya juga sedih kalau saya singgung masalah mas maharHalaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 0119 /Pdt.G/2017/MS.Bnakawin saya sekedar nyicil aja 1.000.000/bIn beliau tersinggung padahal kalauuntuk bantu/meminjamkan uang ke saudara selalu ada bahkan tanpa dimintabeliau sendiri menawarkan bantuan begitu juga saat mengutangkan barangdagangannya terhadap pembeli percaya sajaMertua saya juga bilang ke Ruli dan sangat meyakinkan Ruli bahwa sayabilang ke orangorang masalah saya sudah slama minta cerai
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-03-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN BUOL Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Bul.
Tanggal 20 Maret 2017 — 1. Ruslan Abd Muin alias Ut, Tempat tanggal lahir: Leok/30 September 1971, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: RT.019/RW.011 Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Petani, Dalam hal ini dikuasakan kepada: 1. H. Fadly Is. Suma, S.H., M.H. 2. Muhammad Ismail, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Syarif Mansyur Nomor Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/SKK-Pidum/III-2017, tanggal 4 Maret 2017, Sebagaimana surat kuasa yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor W21-U6/07/Hk.03.06/III/2017, tanggal 7 Maret 2017, Sebagai Pemohon. Lawan: 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq. Kepala kepolisian Resort Buol, Berkedudukan di Jalan bhayangkara No. 09 Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi Tugas kepada Sigit Suhartanto, Dkk, sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas/75/III/2017/Reskrim, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;
149 — 48
  • Mendengar hal tersebut, kami menghentikan kegiatanpengukuran yang sedang kami lakukan, kemudian Tersangka sempatberkata kenapa langsung main ukurukur, dan tidak berapa lamakemudian pak Ledo sempat berkata kepada Tersangka dengan katakatajangan singgung saya, jangan sampe keluar yang ada dalam badansaya sambil menepuknepuk dadanya dan sempat juga pak Ledo berkatatorang baku liat, lalu Tersangka pergi kKerumahnya sambil mengatakannanti tunggu disini, disusul dengan perintah KASI Trantib kepada kamisemua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 17 Juli 2017 — AHMAD FUAD SIAGIAN VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
86 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvoldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan jelasdan saksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersuaian, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;g.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 04-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 54/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Marihot Nababan
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
Jasa Tarigan
152 — 88
  • mengenai kepemilikan/sengketa hak perdatasehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal inimenurut Majelis Hakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalambidang tata usaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan);Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hakkepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-02-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
HUSNI TAMRIN, S.P.d
Tergugat:
BUPATI LOMBOK BARAT
101 — 58
  • Bahwa sebagaimana Penggugat singgung di atas, bahwa terhadap premispenggugat mengenai sengketa hasil pemilihan kepala desa, maka sudahsepatutnya untuk dinyatakan hukum untuk ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak apat diterima.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Tanah
Register : 12-03-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 7/PDT.G/2014/PN.BTG
Tanggal 1 Juli 2014 — Penggugat: 1.H.MUHAMMAD YUSUF 2.MUHAMMAD AMIN 3.PASSE 4.Hj.Norsehan 5.HATIPAH Tergugat: 1.H.A.SYAIFUL BACHRI 2.H.SATRIANSYAH ALIAS SA'AT 3.Pemerintah Daerah Kota Bontang Cq.Dinas Kesehatan Daerah Kota Bontang Cq.Walikota Bontang
110 — 39
  • Sayid MuhammadRizal Wahyudi yang muncul setelah adanya Sertifikat Hak Milik diterbitkan olehBPN.Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal yang menjadi titiksinggung adalah bukti alas hak/asal usul tanah yang dimiliki oleh Penggugatdengan alas hak/asal usul tanah yang menjadi pembuatan Sertifikat Hak Milik atasnama Tergugat dan Tergugat II yang diterbitkan oleh BPN adalah tepat, bukansah tidaknya penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN.Menimbang, bahwa titik singgung pembuktian dalam perkara
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-11-2012 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Tbh
Tanggal 11 Desember 2013 — - KOPERASI INDONESIA RAYA BERSATU (KOPERASI INDORATU), (Penggugat). - 1. P.T. SUMATERA RIANG LESTARI (Tergugat I). - 2. PEMERINTAH R.I. Cq MENTERI KEHUTANAN R.I (Tergugat II.).
58 — 12
  • Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpokok perkara tentang titi singgung antara Penggugat dengan Tergugat I danTergugat II, sebagai berikut:1. Apakah tanah/lahan obyek perkara benar ada, dan bagaimana keadaan obyekperkara tersebut?2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukumdan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian? 3.
Pengadilan PN NABIRE
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-11-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN NABIRE Nomor 81/Pid.B/2011/PN.NBE
Tanggal 7 Nopember 2011 —
36 — 19
  • TRI NUGROHO, sampai didepan Pertokoan lalu kami minta uang samaanakanak yang duduk didepan Pertokoan, pada saat minta uang ada salah satu darianak yang kami mintai pada saat berbicara masak bawa motor ninja mintamintauang, mendengar hal itu saksi korban langsung memukul anak yang bicara pada saatitu, saksi korban pukul 2 (dua) orang anakanak yang duduk didepan pertokoan, saksikorban pukul dengan menggunakan kedua tangan saksi korban secara bersamaan,tangan kiri saksi korban mengenai orang yang singgung
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama
Register : 08-01-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Mbl
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 15
  • Hal inipenting mengingat persoalan nusyuz atau tidaknya seorang isteri berpengaruhterhadap berhak atau tidaknya dia mendapatkan nafkah dari suaminyasebagaimana yang telah Majelis singgung di atas;Menimbang, bahwa terkait nusyusz tidaknya pada kepergian PenggugatRekonvensi ke Batu) Sangkar yang pertama, majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukanPenggugat Rekonvensi yang bernama NAMA SAKSI 2 TERMOHONmenjelaskan bahwa saksi saat itu
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 11 Nopember 2014 — DARKASYI, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT.JAYA BERSAMA DAN SONS MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
33 — 8
  • Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena TergugatIll adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karenamasalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi(privat) dalam lapangan harta kekayaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350 K/Pdt/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — 1. Dr. ZENETTY TUMANGGOR, dkk. VS ISKANDAR ZULKARNAIN dan 1. HADI SUHARJA Alm, dkk.
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ic Tergugat ) dinyatakantidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan pada pokoknya sebagaiberikut:"Menimbang, bahwa dari kenyataan/fakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat kini sedang terjadi singgung antara sengketaperdata/kepemilikan di satu pihak menyangkut tanah berikut S.H.M Nomor2964 atas nama Iskandar Zulkarnain dengan sengketa Tata Usaha Negaramenyangkut sertifikat objek sengketa di lain pihak;"Menimbang, bahwa karena sengketa a quo ternyata lebih cenderungkepada sengketa
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 17 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI’IF GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN BUPATI TANAH BUMBU PT. BORNEO INDOBARA
181 — 86
  • Sehingga titik singgung antara kepentinganwarga masyarakat dan pemerintah dalam konteks administrasi senantiasabermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN. Sebagai negarahukum, setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dapatdipersoalkan atau digugat apabila merugikan kepentingan seseorang ataubadan hukum perdata.
    danproduk formal dari sebuah prosedur Administrasi Pemerintahan adalahHalaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BJM.10keputusan administrasi yang memuat mengenai ketentuan hak dan kewajibanyang diperoleh oleh individu atau anggota masyarakat lainnya dalam satuAdministrasi Pemerintahan.Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan TataUsaha Negara (KTUN).Setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi pemerintah dengan masyarakat atauwarganya.Sehingga titik singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
94 — 31
  • (videMakalah SENGKETAKEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DAN HUKUMACARANYA Titik Singgung Kewenangan PTUN dan MK hal1416);Bahwa berdasarkan uraian dan dalil hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan dan dalil hukumnya bila Objek Gugatan ParaPenggugat bukan merupakan objek (Keputusan TUN) yang dapatdigugat dan oleh karenanya kami memohon Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat ;3 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KELIRUATAU KABUR (OBSCUUR)Bahwa Gugatan
    Tentang Penetapan Calon Walikota dan WakilWalikota Palembang Terpilih Masa Bhakti 20132018 karena tidakmempunyai dasar hukum ;Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada fakta dan alatbukti yang disampaikan oleh para pihak ;Bahwa titik singgung antara Hukum Administrasi dengan Hukum Tata Negarasudah jelas, tetapi terhadap halhal tertentu hukum harus memberikan celahterhadap persoalan hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat ;Bahwa untuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bermasalah