• Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta.Pid/2019/PN Mdnyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan,yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Penasihat HukumPara Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Hal. 4 dari 10 hal.

• 1955Umur : 57 tahun.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : JI.Sinar Mulya Lk.II No.24 Rt.003 Kel.KeteguhanKec.Telukbetung Barat Bandar LampungAgama : IslamPekerjaan : PNS/Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pesawaran.Pendidikan : S1Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :123Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

  pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 06 Februari 2013.

  TPK/2013/ PN.TK sejak tanggal. 06 Februari 2013 s/d tanggal O07 Maret2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2013Nomor.06/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tersebut tanggal 30 April 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05Juni 2013 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tanggal 24 Mei 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal

  (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 26 Juni2013 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota ,dibantu oleh : ARIF MUNANDAR, SH.

  (Hakim Ad Hoc Tipikor) Panitera PenggantiARIF MUNANDAR, SH

• Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

  Tertanggal 02Juni 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor : 14/TIPIKOR/2014/PTBNA.

  Gubernur Aceh Nomor : 800/24172 tanggal 17September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umumdan Tipikor, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempelbasah);Halaman 25 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor13.14.15,16.17.18.19.20.21.22.23.24.21/G/2019/PTUN.BNABukti T 13Bukti T 14Bukti T 15Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tentangPelaksanaan Pemberhentian

  Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor1/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bna tanggal 02 Juni 2014 Penggugat terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraHalaman 42 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor21/G/2019/PTUN.BNAbersamasama dengan dijatuhnkan Hukuman pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P5);4.

  Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor14/PID.Tipikor/2014/PTBNA tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P6);5.

• AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A);e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang, sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

  Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN.Plg.e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang , sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

  Kemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKdan saksi FATHONY ANHAR, SH masuk kedalam ruangan danberkata kami dari Tipikor Polres Empat Lawang, ini surat tugas kamikemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKmemeriksa ruangan terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu ) buahtas berwarna hitam merek ERUO POLO milik terdakwa yangditemukan di samping kursi;Bahwa, saksi ada membuka isi tas tersebut dan ditemukan amplopbesar yang diduga berisi uang dari penyerahan kepala desa yang barusaja meninggalkan

  Kepala Desa se Kecamatan TalangPadang untuk memenuhi permintaan terdakwa;Bahwa, Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disimpan di Tas EUROPOLO milik Terdakwa;Bahwa, seingat Terdakwa, sekitar + 5 (lima) menit setelah SaksiMakhdani, Saksi Median dan Saksi Umar Hasim keluar dari Gedungkantor DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Saksi Kemas Junaidi danSaksi Fathony Anhar dari Polres Empat Lawang masuk keruang kerjaTerdakwa dan berkata kami dari Tipikor

• PNBP....... 000 ccceee cee eee ee eee eee eee eseeeeeneeeees Rp. 5.000, Jumlah Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Chaidir (Pemohon).Banda Aceh, 09 April 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBna

• (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pat.P/2019/PN Bgl

• Kolaka TimurProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa WoihaPendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal11 Februari 2020; Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 29 Februari 2020 sampai

  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa AKTUR Bin ARIFIN S.

  ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS01/RP9/Ft.1/01/2020 yang dibacakan pada tanggal 2 April2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemutuskan:1.

  TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materiill;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teorikesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawanhukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

  dengan harga Rp20.000.000, dibelakang balai desa dan ukuran 500 m2 dengan harga Rp40.000.000,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Primair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Halaman ke 146 dari 156 halaman, Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus TPK/2020/PN.

• (lima ribuRupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR / 2011 / PT.Bdg., tanggal 27 Juli 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal20 Mei 2011 No : 03/Pid.Sus/2011/PN.Bdg., denganperbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut

  tanpa ada penambahankualifikasi Pegawai Negeri Sipil dalam unsurnya, sehingga dengandemikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor yangmenyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur setiap orang pada Pasal2 UndangUndang Tipikor dan menetapkan Terdakwa melanggar Pasal 3UndangUndang Tipikor adalah keliru ;2) Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan UndangUndang ; Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada PTBandung) dalam

  Karena itu, Sesuai HukumPutusan Pengadilan Tipikor Bandung dan Putusan Pengadilan TinggiBandung Harus Dibatalkan ;2 Bahwa, Judex Facti telah salah menyimpulkan, tidak berdasarkanpada peraturan perundangundangan serta dan ketentuan yangberlaku, adalah sebagai berikut :Pada pertimbangan halaman 157 sampai dengan 160 point7,11,12,13,16,24, dimana pendapat tersebut merupakan dasar dalammenentukan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;Halaman 157 point 7Bahwa benar selanjutnya bantuan APBD Propinsi

  Terdakwasebagai pegawai negeri mengakibatkan kerugian keuangan Negara cukupbesar yaitu Rp. 510.611.076, ;Judex acti kurang mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHAP,karena Terdakwa sebagai PNS tidak mendukung program pemerintah RIdalam upaya pemberantasan korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR

  UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 29 / TIPIKOR

• Nomor :PUTUSAN33 / TIPIKOR / 2013 PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa :ll NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanILNamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan

  ,sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April2013 No.13/PPN/IV/2013/P.Tpkor. YK, sejak tanggal 13 April 2013 sampaidengan tanggal 11 Juni 2013.

  Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggalSEPTEMBER 2013 No.33/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkatbanding ;ll. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 25 Juli2013 No. 11/Pid.Sus/2013/P. Tpkor.YK. yang dimintakan banding tersebut ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

  Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SHWakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta selaku Ketua Majelis, HYYUSDIRMAN YUSUF, SH.MH.

  Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta danDR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad.

• ASEP SUKANDI, M.M.Pd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, telah pulamengeluarkan surat Nomor : 027IKPA5310RapotIDisdik tanggal 22Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir.

  MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkara terpisah yangtelah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasidengan pihak PT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir. Hj.

  ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, selakuKuasa Pengguna Anggaran dan saksi Jr. Hj.

  ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalarn perkara lain yang telah diputus diPengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi mengabulkkannyadengan syarat adanya jaminan dari PT. Remaja Rosdakarya; Dan untuk ituPT. Remaja Rosda Karya telah menyerahkan cek Bank Jabar, No.

  MAHFUD, sebagai KP A, Terdakwa dalamperkara lain yang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarangtingkat Kasasi. PT.

• Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Tipikor kepadaPenasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayadengan Surat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby, yang menerangkan bahwa BerkasPerkara Tipikor Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby telah selesaidiminutasi, agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan olehundangundang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari(inzage) berkas perkara tersebut

  tidak terbukti.Bahwa berdasrkan uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas,maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Surabaya a quo harus dibatalkan, karena telah terbukti adanyapertimbnganPutusan yang tidak cermat, tidak tepat dan tidak berdasarhukum oleh karenanya putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagidan harus dibatalkan.Berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas,maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Majelis HakimBanding Tipikor

  Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Priyanto, S.H. PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTimur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,t.td. t.td.H. Suryanto, S.H., M.Hum H. Syamsul Ali, S.H., M.H.t.td.H.

• Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PTPDGtanggal 22November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 kK/PID.SUS/2018Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pdg.

  Putusan Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNomor 18/TIPIKOR/2017/PT PPGyang menguatkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor17/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Pdg., tanggal 20 September 2017 yangmenyatakan Terdakwa DALISMAN, S.Pdl panggilan BUYA bin M.TANIR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan subsidair, danoleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1

  penjatuhan pidana Mahkamah Agungberpendapat putusan Judex Facti perlu di perbaiki, sebagaimanaputusan berikut ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumdan Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor18/TIPIKOR

  Putusan Nomor 400 kK/PID.SUS/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN tersebut ;MemperbaikiputusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PTPDGtanggal 22November

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;5. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat sertamartabatnya;6.

Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganhukum dari Majelis Tipikor Tingkat Pertama, pertimbangan unsurunsur telahmendasarkan kepada faktafakta yang terungkap di persidangan dan telahmendasarkan pada argumen hukum yang memadai sehingga PengadilanTipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini, dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehTerdakwa

Berkaitan dengan barang bukti knhususnya nomor urut 813, 814 dan815;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar barangbarangbukti tersebut Supaya dirampas untuk Negara sebagaimana diajukan dalamtuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tipikor TingkatPertama, karena barangbarang bukti tersebut sudah tidak dipergunakandalam perkara lain, yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat PertamaHalaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGditetapbkan dikembalikan kepada Penuntut

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan kepada Terdakwa,menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji komponen lainyaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedomanPeraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 TentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganMajelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2020tersebut

telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwadan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain dan selebihnya,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga atas halhal tersebutberalasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Putusan Pengadilan Tindak Pidana

• PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 55 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir. ENDANG SUARDI, MSi Bin USIN SASMITATempat lahir : Bandung.Umur/tgl.

  Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan RutanSejak tang gal 0.0.0... ccc cece nee e eee ene eee eee ee ee etna scence eee eenaeeeeeeeaeeeaeeeeaeenaeeeaaesPeriksa penahanan terhadap terdakwa ..............eecceece cence ence tees eeneeeneeeeas !

  Hakim TindakPidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan BUDHI BASARI PARDIANTO, SH., MH.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juni 2014, Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 05November 2014 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut,serta

• Nomor: 1331 K/PID.SUS/2014Bahwa sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang sebagaimana diuraikan dalam halaman 88 yang antara lainmenyatakan:Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan data buktipengeluaran keuangan yang dibayar langsung oleh Terdakwa yang ditandatanganioleh Terdakwa dan Ketua Komite Akhmad Safi'i dengan perincian: TA 2009 (5Februari sampai dengan akhir tahun 2009) sebesar Rp82.980.420, TA 2010 (2Maret sampai dengan 18 Desember 2010

  Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Panitera Pengganti,ttd.Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai HakimAnggota II telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusanini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. dan HakimAd Hoc Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.Jakarta, 21 Agustus 2015Ketua Mahkamah Agung RI,ttd.Prof. Dr. H.M.

• Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;5. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejakTanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;6. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 November20016 s/d tanggal 20 Desember 2016;7.

  ,M.H., Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2017 Nomor : 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2017 olehHalaman 31 dari 32 Hal Put No. 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIKetua Majelis tersebut dengan

• Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;6.

  Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwadari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaktidaknya menyatakanTerdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan.Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2015 Penuntut Umum tidakmengajukan Kontra Memori Banding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempelajari

• NURYADI;

• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota ) Pers TIPIKOR a.n. NURYADI;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) Pers Mitra Pos a.n. NURYADI;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggot ) KPK (Komisi Penegak Keadilan) Jateng NURYADI;
• 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BRITAMA warna abu-abu dengan nomor kartu 5221842109047628;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) LSM Peduli INSANI Jateng A.n.

• Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggI DKI Jakarta tanggal 02 November 2017No.316/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;9.

  Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2017No.327/Pen.Pid/TPK/ 2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;10.Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia.

  Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua, NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. DanACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakimhakim Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H.RUSYDI, SH. Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratHal. 55 dari 56 halaman Put.

• Tipikor Semarang, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; ------------

• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----------------------------------------
• Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ------------------
• Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------

1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati

   tertanggal 30 September 2013, dimana pernyataan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30September 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarakepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 18 Oktober 2013,sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yangdimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

   NegeriSemarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuanini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa, masingmasing telah mengajukan MemoriBanding pada tanggal 23 Oktober 2013, diterima Kepaniteraan PengadilanTipikor Semarang tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 06 Nopember 2013,diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

   Memori banding dari terdakwa mengemukakankeberatankeberatan sebagai berikut ; Bahwa uang yang dianggap sebagai kerugian negara pada kenyataannya didesa saya gunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan desa, sebagaimanayang saya sampaikan pada pledoi saya tanggal 27 Agustus 2013 dan Duplikpada tanggal 10 September 2013 ; Bahwa fakta pendukung administrasi bangunanbangunan yang tidak adadikarenakan tidak tertibnya penataan administrasi desa ; Mohon kepada Pengadilan Tinggi Tipikor untuk mempertimbangkan

   Tipikor Smg dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanyaterdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan kepadanya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalamtahanan ; 222222 n nn nnn nn nnn nnn nnn anneMenimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

   Tipikor Semarang,tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; o Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangiseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; o Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; o Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADDKabupaten Banjarnegarta ; 2. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun2010