Ditemukan 8630 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Wilayah negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/PID.TPK/2019/PT SMG
Tanggal 29 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NURUL ANWAR, SH, MHum
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMIRIN bin DULAH KASPAR
227 — 177
  • PurworejoPropinsi Jawa Tengah,, atau setidaktidaknya bertempat di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiSemarang di Semarang, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yangpada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolaholah sesuai dengan peraturanperundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahaldiketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan,
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 24 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIDWAN Bin SARTO WIRJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BOBI HARYANTO, SH. MH.
97 — 39
  • PropinsiJawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 :Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang meliputi daerahn hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikansesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara sebagai berikut : Bahwa bermula pada tahun 2016 PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2011 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 08 / Pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn
Tanggal 24 Oktober 2013 — - RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM, M.Kes
81 — 25
  • MdnMenimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat pasal 3 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan. Jadi, untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-09-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 06-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 60/PID.B/2011/PN.SML
Tanggal 9 Januari 2012 — SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos.
81 — 26
  • tahun 2001, khususnyaPasal 2 merupakan pasal yang luas ruang lingkupnya, maksudnya semua perbuatankorupsi dapat masuk ke dalam pasal 2 karena adanya rumusan melawan hukum, bahwademikian pula Pasal 3 pasti akan cocok dan masuk dalam Pasal 2 ;nonce Menimbang, bahwa apabila Pasal 2 tersebut diletakkan sebagai dakwaan primair,maka dengan sendirinya akan menutup kesempatan pembuktian atas Pasal 3 sebagaidakwaan subsidair, padahal jika Terdakwa merupakan orang yang memiliki jabatan ataukewenangan publik penyelenggara
    negara lebih tepat apabila diterapkan Pasal 3 ;nonce Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saatterjadinya delik sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa merupakanseorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa (BPMDPP dan PD)Kabupaten Maluku Barat Daya sekaligus juga merupakan Pengguna Angggaran padaSKPD tersebut nnn nn nnn nnn nee nnn nn nnn nnn nce nnn c enn nec ee een
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/ /2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — Dra.Hj.MURNIATI Binti H.MARKO KUSUMO
68 — 19
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNopotisme; ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas jika perbuatanTerdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimana diuraikandiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapaperaturan perundangundangan sekaligus yang semestinya wajib dipedomani dan ditaatidalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 25-09-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 04-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 7/PID.TPK/2012/PT AMB
Tanggal 12 Nopember 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. ENOS YANSEN AKASIAN
107 — 39
  • Sedangkan kenyataanbahwa tidak seluruh kontraktor bersedia membayar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) tetaplah TIDAK BISA DIANGGAP bahwa PEMOTONGAN TERSEBUTBUKAN SECARA PAKSAAN, karena pada pasal 12 huruf E pada UU Tipikor,kalimat MEMAKSA SESEORANG MEMBERIKAN SESUATU, TIDAK ADADISEBUTKAN BAHWA YANG DIPAKSA HARUS JUGA MEMENUHI PAKSAANTERSEBUT ( seperti pada saksi Dongky Tunggal).Sehingga, unsurunsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf E UU Tipikor yaitu :Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;Dengan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
107 — 48
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
720 — 2063
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 14 Juli 2020 — Penuntut Umum:
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
JAFARUDDIN Bin DAHE.
114 — 32
  • UU Pemberantasan Korupsi (SejakPerpu No 24 tahun 1960 yang dicabut dengan UU Nomor 3 tahun 1971 dandicabut dengan UU Nomor 31 tahun 1999 terakhir diubah dengan UU No 20tahun 2001)memiliki sasaran utama(adresaat) adalah pegawai negeri ataupenyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 28 tahun1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa jo UU Nomor30 tahun 2002 tentang KPK.Menimbang,Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
265 — 134
  • Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkanbahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimanadikemukakan dalam angka 2 di atas, namun norma Pasal 87UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdminstrasiPemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "UU AP) telahmemperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negaradengan ruang lingkup : (a) Penetapan tertulis yang jugamencakup tindakan faktual ; (b) Keputusan Badan dan/atauPejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif, dan penyelenggara
    Negara lainnya ; (c)Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPEB ; (d)Bersifat final dalam arti lebih luas ; (e) Keputusan yangberpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau ; (f)Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat =;Halaman 7 dari 274 halaman, Putusan Perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-07-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1788/ Pid.B/ 2010 /PN PLG
Tanggal 6 Juli 2014 — I dr. Agustria Zainu Saleh, Sp.OG (K) bin Sulaiman II Prof. dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG(K) bin K.H. Daud Rusydi
232 — 46
  • .02.03.12.3.1372 tanggal O5Agustus 2003 tentang Penunjukan / PengangkatanPemegang KasKeuangan / Bendahara Departemen Obstetri dan GinekologiFakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya / RSMH Palembang, pada waktu dantempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebutdiatas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagaiperbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendirisendiri ataupun secarabersamasama sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu. , membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, perobuatan mana dilakukan terdakwa dan terdakwa II dengan caraESTA SEI ES mmm mm annem neeme Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ( UNSRI ) Palembangdisamping menyelenggarakan Program Studi Strata 1 jugamenyelenggarakan
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 12-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 15 April 2015 —
38 — 4
  • segalahak dan kewajiban yang tidak dipisahkan pengurusannya dilakuan Pusatdan Daerah , berada dalam tanggung jawab dan penguasaan danpengurusa oleh Badan Usaha, Yayasan, Badan Usaha Milik Daerahdimana Negara ikut menyertakan modal ;Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara Pasal 1 ayat 22 menyebutkan antara lain Kerugian Negaraadalah berkurangnya keuangan milik Negara baik aset, uang , suratberharga akibat perobuatan melawan hukum baik disengaja atau lalaiyang dilakukan oleh Penyelenggara
    Negara ;Bahwahasil audit Nomor Lainv73/PW10/5/2014 tanggal 10 Pebruari2014 dilakukan Audit Investigatif mencakup adanya penyalahgunaanpengelolaan dana kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)109dan Usaha Ekonomi Kreatif ( UEK) program PNPM Mandiri Perdesaankecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur ;Bahwa Hasil audit ditemukan adanya dugaan penyimpanganmengakibatkan kerugian Negara ;Bahwa dalam melakukan Audit ahli meminta pihak Polres memaparkankasus yang terjadi, mempelajari peraturan, mendapatkan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 08-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
350 — 194
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK
Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. H. SYAMSUL USMAN, MT
101 — 20
  • Agung tersebut diatas dapat dilihat hubungannya dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Pasal 6 yang menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas (a.)koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam penjelasan Pasal 6 disebutkan, yang dimaksud dengan instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara, inspektorat pada Departemen atau LembagaPemerintah NonDepartemen.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI’IF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
193 — 75
  • Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kemanfaatan89.Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menjelaskan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas :Halaman 101 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaran Negara, AsasKeterobukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan AsasAkuntabilitas ; Sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999,tentang Penyelenggara
    Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme; 90.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANDHI GINANJAR, SH., MH.
Terdakwa:
Albert Zefanya Nompetus
84 — 52
  • Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti olehPutusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1Angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya telahdidakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggaranegara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-07-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Juli 2017 — Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd., Bin H. MAHFUD
70 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab Terdakwamelakukan perbuatan a quo bertindak dalam kedudukan atau kualitas sebagaipegawai atau penyelenggara negara yang menggunakan kewenangan secarabertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;Bahwa Terdakwa tidak akan mungkin dapat melaksanakan ataumewujukan tindak pidana a quo apabila terhadap dirinya tidak melekat kualitasjabatan dalam bentuk kewenangan yang ada padanya;Menurut Anggota Majelis seharusnya dalam pemeriksan Judex Factimenerapkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Tanah
Putus : 19-08-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 475/Pdt.G/2013/PN Jkt.Ut
Tanggal 19 Agustus 2014 — ROHAYAH, dkk melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq Menteri Pekerjaan Umum qq Dirjen Bina Marga qq Ketua Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, dalam hal ini diwakili oleh Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dkk
256 — 499
  • harusdilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Pembangunan jalan tolakses Tanjung Priok.6 Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa Pembesasan Tanah untuk Pembangunan jalan tol akses Tanjung Prioktelah jelas sebagaimana diuraikan sebelumnya telah berlandaskan denganketentuan perundangundangn yang berlaku.7 Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara
    Negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa hal ini mutlak harus dilakukan oleh Aparatur Pemerintah dalam hal inipelaksanaan pembebasan tanah untuk Pembangunan jalan tol akses TanjungPriok dikarenakan dana yang digunakan merupakan Anggaran yang berasal dariAnggaran Negara sehingga harus dilakukan secara Akuntabel;Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum serta faktafakta
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
448 — 56
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Halaman 130 dari 139 Halaman Putusan Nomor:21/G/2018/PTUN.ABNBerdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;~~ 29 QAKeputusan yang berlaku bagi masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa merupakankeputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanketentuan tersebutdi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
178 — 83
  • Yang dimaksud dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasanHalaman 142 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.MksUndangUndang Peratun adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertibpenyelenggaran negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme;Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan