Ditemukan 8350 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Ktbm Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 1
22 — 1
memberikannasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, sertakedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur,diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, ataubahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anakbelum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semuaitu akan rawan
penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak paraPemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak dibawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang palingtinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organreproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belummatang, yang semua itu akan rawan
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 26-03-2020
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 1157/Pdt.G/2017/PA.IM Tanggal 4 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ARYANTO BIN MUNTARA) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (WITRI BINTI RAWAN
Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm Tanggal 12 Agustus 2015 — WIDYO TJAHYONO Als. YONO BIN SOETJIPTO (Alm)
67 — 21
67 — 21
pengaspalan agar dapat memenuhi sesuai denganspesifikasi teknis yang telah ditentukan di dalam kontrak pekerjaanpengaspalan.Bahwa benar yang berkewajiban untuk membuat DMF adalah kontraktorsebab di dalam spesifikasi teknis tahun 2006 divisi 6.3.8 tentang pengukurandan pembayaran dijelaskan pembayaran pekerjaan sudah termasuk biayapengujian.Bahwa benar untuk pekerjaan yang tidak membuat DMF maka pekerjaantersebut tidak memiliki acuan dalam melaksanakan pekerjaan tersebutsehingga pekerjaan tersebut rawan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012 1740 — 7201
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
., LL.M.Pertimbangan mengapa materi muatan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) relevan dengan ketentuan UUD 1945adalah, pertama, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (utrecht)karena keistimewaannya terletak pada sanksinya yang bersifat memaksa,berbeda dengan hukum lainnya (hukum perdata dan hukum internasional).Sanksi istimewa hukum pidana terhadap setiap orang yang telah terbuktimelanggar hukum pidana sangat rawan terhadap pengabaian hak asasiterdakwa/ terpidana
Putus : 27-04-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin KALIRI
74 — 26
74 — 26
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pejelasan Pasal 2 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabatlain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnyadidalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme, yang meliputi :a.
Putus : 24-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 32/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 24 Oktober 2013 —
42 — 8
42 — 8
sebesar 70, 51 % yaitu laporan LaporanMingguan Kemajuan Pekerjaan yang terakhir konsultan pengawas buatpada tanggal 1518 Desember 2011 Minggu keXV (lima belas) padapekerjaan Pembangunan Bengkel dan Pabrik Es adalah sebesar 70, 51 %,yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2011, dengan pertimbanganatas penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Pengairan KabupatenBanjar terhadap penyerapan anggaran, oleh karena dana DAKminimal penyerapannya adalah 50 % ke atas, dan keadaan sosialmasyarakat kecamatan AluhAluh rawan
Register : 02-07-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 13/PID.TPK/2019/PT BDG Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SIJU , SH, MH
Terbanding/Terdakwa : Drs HERRY ISMIRADI, MM
96 — 82
Terbanding/Terdakwa : Drs HERRY ISMIRADI, MM
96 — 82
Halaman 23 dari 142undangan;c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepadaWalikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saatdalam kondisi darurat bencana;f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; danh. melaksanakan kewajiban
Register : 12-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 1 Oktober 2015 — Pidana
- HASBI HASIBUAN, SH. MSC
219 — 251
219 — 251
Saksi RUDI SAPTARI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik memberi keterangan, dibuat beritaacara, tandatangan, tidak ada paksaan dalam memberi keterangane Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Keselamatan Teknik dan Saranaberdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta pada tahun Juli 2011, dantugastugas saksi yaitu menganalisis daerah rawan kecelakaan, melakukanpenelitian terhadap rancang bangun kendaraan bermotor roda 4, menerbitkansertifikat regristasi
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Syam Suarman, SH
84 — 26
84 — 26
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah meliputi orangyang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalahpejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraanNegara rawan terhadap Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputiDireksi, Komisaris dan
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
188 — 68
188 — 68
sendirimenurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabatnegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atau pejabat lainyang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 17 Februari 2016 — HADIZON, SE. Bin YAZUL (Terdakwa)
MOHAMMAD SUHATSYAH Bin H. NASARUDDIN ( Terdakwa)
105 — 19
105 — 19
Sedangkan layanankhusus ditujukan bagi anakanak yang tinggal didaerah terpencilseperti di tepi pantai, di perbatasan, anak fakir miskin atau anakdidaerah rawan konflik;Bahwa bentuk program pendidikan inklusif yang akan dijalankandidaerah ditentukan oleh proporsal yang diajukan oleh pesertapenerima dana bantuan yang nantinya akan dijalankan oleh Pokjayang dibentuk untuk pelaksana pendidikan inklusif. Jika dalamHalaman 92 dari 172 Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK /2015/PN.
Register : 27-05-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb. Tanggal 2 September 2015 — RAHMAD WIRADI SURYA Bin Mustofan.
51 — 21
51 — 21
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;a Ff WwW NY.
Putus : 10-10-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG. Tanggal 10 Oktober 2016 — - KHAERMAWAHYUDI,SP Alias DEDEN Bin H.Drs.SUWARDI
- HERI BAELANU Alias NANU Bin H.KAMDARI
83 — 22
83 — 22
Saksi MULYADI Bin BACHRUDIN (Alm) : dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai PNS di Puskesmas Munjul Kabupaten Pandeglang ;Bahwa saksi selaku Koordinator RBB Zona 4 ;Bahwa terkait perkara ini pada tahun 2010, saksi bergabung dengan paraTerdakwa dalam ke Ormasan RBB karena saksi bergerak dibidangkesehatan dan diajak mengadakan khitanan massal, bantuan sosial banjir,pogging seperti di wilayah Labuan yang rawan banjir saksi dihubungi olehTerdakwa Deden sebagai
Putus : 02-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 2 Oktober 2013 —
32 — 7
32 — 7
sebesar 70, 51 %yaitu laporan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan yang terakhir konsultanpengawas buat pada tanggal 1518 Desember 2011 Minggu keXV (lima belas)pada pekerjaan Pembangunan Bengkel dan Pabrik Es adalah sebesar 70, 51 %,yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2011, dengan pertimbangan atas penilaiankinerja Dinas Kelautan dan Pengairan Kabupaten Banjar terhadap penyerapananggaran, oleh karena dana DAK minimal penyerapannya adalah 50 % ke atas,dan keadaan sosial masyarakat kecamatan AluhAluh rawan
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 15 Juni 2015 — TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN
72 — 11
72 — 11
JUANDA :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benarBahwa saksi adalah staf bidang manajemen rekayasa dan lalu lintasangkutan jalan, hanya membantu atasan saksi yaitu saksi Dody Rosadiselaku Kasi Manejemen Rekayasa dan Lalu Lintas Angkutan Jalan untukmembuat Surat Rapat Kedinasan dalam arti berkaitan dengan lalu lintastitik rawan kemacetan dan membantu temanteman memasang kebutuhanrambu lalu lintas di jalan terutama yang sudah rusak.Bahwa benar saksi mengetahuinya adanya pembangunan
Putus : 06-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm Tanggal 6 Juni 2016 —
45 — 12
45 — 12
Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desayang salah satu pungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batubara, dimana pungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atauPendapatan Asli Desa,yang dibuat olehterdakwa Husni Firdaus sebagaiKepala Desa,dan kenyataan uang yang diterima oleh desa ternyata juga tidakdimasukan dalam kas desa atas keinginan terdakwa selaku kepala desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
Register : 02-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SUMENEP Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN.Smp Tanggal 18 Desember 2017 — SATLIYA Bin SUIB
37 — 14
37 — 14
pinggang sebelah kiri ada barang (gagang) yang menonjol, kemudian dilakukan penggeledahan dan ternyata benar Satliya membawa sebilah celurit yang diselipkan didalam baju dan jaket yang dipakainya di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya saksi mengamankan sebilah celurit tersebut, lalu membawa Satliya ke Kantor Polsek Dungkek untuk dimintai keterangannya ; - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Satliya mempunyai sebilah celurit tersebut ;- Bahwa situasi di Desa Lapa Laok pada waktu itu aman dan tidak rawan
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T
242 — 86
242 — 86
petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 145 dari 339 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
Sambungan Rumah (SR) tersebut dariPDAM Intan Banjar yang memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran Illtentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
Putus : 06-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm. Tanggal 6 Juni 2016 —
54 — 13
54 — 13
151pemerintahan desa kepada terdakwa selaku ketua LPM untuk membayarseluruh biaya operasional yang ada sebagaimana Peraturan Desa Nomor 2Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desa yang salah satupungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batu bara, dimanapungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atau PendapatanAsli Desa,yang dibuat oleh saksi Husni Firdaus sebagai Kepala Desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
Register : 02-10-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.TRI ANTORO HADI,SH
2.ANITA DIAN WARDHANI,SH
3.YUSSY SRI NURAMELIA, SH.
Terdakwa:
FIKRI SALIM Als KIKY
113 — 107
1.TRI ANTORO HADI,SH
2.ANITA DIAN WARDHANI,SH
3.YUSSY SRI NURAMELIA, SH.
Terdakwa:
FIKRI SALIM Als KIKY
113 — 107
Dan angkanya pengurusan tinggi untukkonsultannya;Bahwa Saksi memberi info tentang titiktitik rawan di jalan yang akandibangun hotel, karena Saksi sering mengawal lewat daerah atas sehinggaSaksi hapal;Bahwa amdalalin bukan dibidang tugas Saksi;Bahwa pada 25 Maret 2019 di Klinik Medika Nangewer KecamatanCibinong Kabupaten Bogor Saksi pernah menerima uang SebesarRp30.000.000, ( Tiga puluh juta rupiah ) dari Terdakwa Fikri Salim untukbiaya pengurusan Ijin Amdal Lalin Hotel di Cisara milik Prof.