Ditemukan 944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otoritas oktorina otorisai oktoria odorpita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-01-2016 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 9 Februari 2016 — PT. YAMAHA INDONESIA;DIREKTUR UTAMA PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG
93 — 77
  • Persero;Badan Otorita;f.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN BATAM Nomor 594/Pid.B/2016/PN Btm
Tanggal 5 September 2016 — KHUSNUL ARIFIN Bin SALI
44 — 23
  • bernama RAZI Untuk mengantar saksi kerumah karena saksi tidakmempunyai sepeda motor dan setelah saksi sampai dirumah saksi langsungkekamar suami saksi ternyata saksi melihat dari luar kamar saksi tersebut suamisaksi sudah terbaring diatas karpet yang mulut nya sudah terbuka dan kakunamun pihak kepolisian tidak memberikan saksi untuk memeluk suami saksitersebut karena masih menunggu pihak indentifikasi dari polresta barelangmemeriksa tubuh suami saksi tersebut selanjutnya korban di bawa ke rumahsakit otorita
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-10-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 435/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 17 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : PT. ABETAMA SEMPURNA
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung
40 — 19
  • Badan Otorita;f. Badanbadan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintahyang dapat diberikan HPL sepanjang sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah.(vide pasal 67 ayat (1) & (2) PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999)Walaupun HPL bukan hak atas tanah, namun HPL tetap dilakukanpendaftaran dan diterbitkan sertipikatnya sebagai tanda bukti haknya. HPL sebagai HMN tidak dapat dipindahtangankan dan tidakditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 13-09-2012 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN.Mks
Tanggal 13 September 2012 —
267 — 101
  • Sejak Indonesia Merdeka (tahun 1945) sampai dengan tahun1958, ketika perusahaanperusahaan Belanda dinasionalisasiberdasarkan Undangundang Nomor 86 tahun 1958,termasuk perusahaan Pelabuhan Belanda di Makassar(HAVEN OTORITA) selama 13 tahun, PT. Pelindo IV. Cab.Makassar, tidak pernah menguasai obyek sengketa. Sejak Haven Otorita / Perusahaan Belanda Dinasionalisasi /1958 sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama /SKB.
    Pemanfaatan Tanah Sengketa Sebelum Kemerdekaan NKRI.Pada tahun 1943, tanah sengketa digunakan sebagai HAVENoleh HAVEN OTORITA yang dipimpin oleh Haven Directie:VAN HOESPEN seSuai. Surat perjanjian / Kontrak sewa,tanggal 30 Desember 1943 yang dibuat dan dihadapanGelarang Ujung Tanah yang bernama : Roeheng Dg. Palawa,antara Mappainga Krg. Mampang, yang memiliki ibunyaAlmarhumah Nannu Krg.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 13 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RICHARD SEMBIRING.SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
272 — 194
  • Harus ada kerugian;Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas, Terdakwa Ultri SonlahirSimangunsong selama melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaipimpinan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosirsejak tahun 2012 s/d bulan 4 (empat) 2018 (dalam kurun waktu yang panjang)telah banyak berbuat untuk kemajuan Pariwisata di kabupaten Toba Samosiruntuk mendukung otorita wisata danau tobadan belum pernah sama sekalliterdengar catatan hitam dari Terdakwa selama menjabat sebagai kepala
    Kabupaten TobaSamosir antara lain adalah salah satunya membangun Pantai Bulbul menjadidestinasi kawasan wisata yang menarik perhatian baik wisatawan lokal maupunmancanegara;Kembali kepada perkara aquo, bahwa Pengadaan KayakKayak padaEven Internasional Toba Kayak Marathon tahun 2017 yang dipermaslahkan ini,serta dianggarkan Kabupaten Toba Samosir untuk mendukung ProgramKementerian Pariwisata dalam memajukan Pariwisata di Indonesia terkhususmemajukan Pariwisata pada kawasan Danau Toba yang dikenal otorita
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 29-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 84/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 23 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK
Terbanding/Penggugat : JULIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat III : NOTARIS dan PPAT ANLY CENGGANA SH
Turut Terbanding/Tergugat II : PEMIMPIN CABANG BATAM PT. BANK RAKYAT INDONESIA
79 — 40
  • BahwaOleh karenagagal bayar dengan memberikan reschaduling, reconditioning,maupun restrukturisasi Sesuai peraturan Bank Indonesia danOtorita Jasa Keuangan (OJk).Namun, selain dari Tergugat Il mewakili Terguguat tidakmenerima permohonan Restrukturisasi Secara nyata, permintaandari Penggugat dengan hanya melakukan pembayaran sebesarRp. 1.000.00, sampai dengan Rp. 1.500.000, tidak lah dapatditerima karena tidak memenuhi persyaratan restrukturisasi yangdiatur oleh Otorita jasa Keuangan (OJk).
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 30/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.SYAFRUDDIN
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
1.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
2.MUSLIE FENDI
75 — 8
  • Berdasarkan Pasal 67Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan, Hak Pengelolaan dapat diberikan kepadaPemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT.Persero, Badan Otorita dan badanbadan hukum Pemerintah lainnya yangditunjuk Pemerintah;Menimbang, bahwa Hak Pengelolaan dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu:i Konversi hak penguasaan sebagaimana dimaksud
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 16-01-2011 — Putus : 16-03-2012 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 17/Pid.B/2012/PN-Jpr
Tanggal 16 Maret 2012 — SELPIUS BOBBI, DKK
184 — 191
  • Lapago danMepago.e Bahwa Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan di Lapangan Zakeus PadangBulan sejak tanggal 16 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011.e Bahwa yang hadir dalam Kongres Rakyat Papua III kurang lebih 12.000( dua belas ribu ) orang peserta.e Bahwa profil Negara Papua disusun oleh rakyat Papua peserta KRP II, danPresiden Negera Federal Papua adalah FORKORUS YABOISEMBUT,S.Pd, dan Perdana Menteri EDISON KLADIUS WAROMI, SH.e Bahwa sebelum ada deklarasi, yang menjadi pemimpin bangsa Papuaadalah otorita
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-01-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Bdg
Tanggal 28 Mei 2015 — PT. ABETAMA SEMPURNA LAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINRAH PROPINSI JAWA BARAT Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT, DKK
70 — 21
  • Persero;Badan Otorita;~ 9 @29 5 BDBadanbadan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah yangdapat diberikan HPL sepanjang sesuai dengan tugas pokok danfungsinyayang berkaitan dengan pengelolaan tanah.(vide pasal 67 ayat (1) & (2) PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999) WalaupunHPL bukan hak atas tanah, namun HPL tetap dilakukan pendaftaran danditerbitkan sertipikatnya sebagai tanda bukti haknya. HPL sebagai HMNtidak dapat dipindahtangankan dan tidak ditunjuk sebagai obyek HakTanggungan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 22-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR UTAMA PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG VS I. PT. PIMSF PULOGADUNG., II. PT. PAMINDO TIGA T., III. PT. BALINA AGUNG PERKASA., IV. PT. DIAN RAKYAT., V. PT. MORITA TJOKRO GEARINDO., VI. PT. DISTRIVERSA BUANAMAS., VII. PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS., VIII. PT. KARUNIA KREASI JAYA., IX. PT. TOTAL CHEMINDO LOKA., X. PT. SUPITRA., XI. PT. SWADAYA AGUNG PERKASA., XII. PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA., XIII. PT. TRAKTOR NUSANTARA., XIV. PT. SUMBER BAHAGIA CONCERN., XV. PT. BUMIARTHA PURNAKREASI., XVI. PT. MARTINA BERTO, TBK., XVII. PT. SAI INDONESIA., XVIII. PT. HERLINA INDAH;
372 — 416 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persero;Badan Otorita;2929 5 BpBadanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjukpemerintah;(2) Badanbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan Hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengantugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaantanah;Merujuk pada ketentuan Pasal 67 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Pengelolaan hanya dapatdiberikan kepada pemerintah dan badanbadan hukum milikpemerintah.
    Persero;Badan Otorita;9209 5 pBadanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjukpemerintah;(2) Badanbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan HakPengelolaan sepanjang sesuai dengantugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaantanah;Merujuk pada ketentuan Pasal 67 Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Pengelolaan hanya dapatdiberikan kepada pemerintah dan badanbadan hukum milikpemerintah.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 05-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 31 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT SINAR SURYA GRAHATAMA
Terbanding/Tergugat V : PT PROTECHNIK KARYA ALAM
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Terbanding/Tergugat I : PT KARTIKA DHARMA GRAHA
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM
Terbanding/Tergugat II : ANLY CENGGANA SH
63 — 19
  • Ketua Otorita Batam adalah In casuTERGUGAT III dan yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) milik TERGUGAT adalah In casu TERGUGAT IV dan SertifikatHal 27 dari 54 hal. Put.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.LELI RUWAIDA
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
99 — 12
  • tersebut kepada pihak ketigadan atau bekerja sama dengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek dari Hak Pengelolaanadalah tanah untuk pertanian dan tanah bukan untuk pertanian.Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada PemerintahDaerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT.Persero, Badan Otorita
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama Perceraian
Register : 19-03-2014 — Putus : 29-08-2014 — Upload : 26-10-2014
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 255/Pdt.G/201/PA-TPI
Tanggal 29 Agustus 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
28 — 12
  • Fotokopi Surat Gugatan Perceraian, atas nama GITA HALINA FAUZIAHbinti ZAULIS LYN dengan HARRY SUHENDRA bin NORASYID, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TanjungpinangRegister Nomor : 500/Pdt.G/2012/PATPI, pada tanggal 19 Juli 2012,dengan dilampiri Relaas Panggilan kepada Tergugat, pada tanggal 31 Juli2012, bukti P.6;Fotokopi Surat Pemesanan, Nomor : 087/GNPSP/X/2011, atas namaMUSDAHLIFA, yang dikeluarkan oleh General Manager TropicanaResidence the Otorita Of Batam, pada tanggal 27
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 746/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 20 Juni 2017 — - PT.RED RIBBON INDONESIA (PENGGUGAT) - PT.KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero 9TERGUGAT)
75 — 24
  • Badan Otorita;f. Badanbadan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjukPemerintahSelain itu bahwa Badanbadan hukum sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diberikan hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengantugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 32/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.JON AFRIJON
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
97 — 14
  • Persero, Badan Otorita dan badanbadan hukum Pemerintah lainnya yangditunjuk Pemerintah;Menimbang, bahwa Hak Pengelolaan dapat terjadi karena 2 (dua) hal,yaitu:1. Konversi hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMenteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi HakHalaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2018/PN LbbPenguasaan Atas Tanah Negara Dan KetentuanKetentuan TentangKebijaksanaan Selanjutnya.2.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 31/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.SUMARNIATI
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
128 — 26
  • tersebut kepada pihak ketigadan atau bekerja sama dengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek dari Hak Pengelolaanadalah tanah untuk pertanian dan tanah bukan untuk pertanian.Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada PemerintahDaerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT.Persero, Badan Otorita
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 134/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 5 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUBAHAN RAKYAT Cq. PERUM PERUMNAS KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUBAHAN RAKYAT Cq. PERUM PERUMNAS KOTA PALEMBANG
Terbanding/Penggugat : IR. H. FRENCY AMIN
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Palembang
Turut Terbanding/Tergugat I : PIMPINAN PT. BELINDO REALTY PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN PT. BELINDO REALTY CABANG PALEMBANG
90 — 40
  • Badan Otorita;f.
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
127 — 63
  • TERGUGAT VIIl bahwa pengakuan dalam suratpermohonan tersebut telah menjelaskan danmenggambarkan apa motivasi sesungguhnya TERGUGAT ,TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGATHal. 24 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pya34.4)34.5)V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIIImembuat suratsurat palsu dan penuh rekayasa yangselanjutnya dipakai sebagai sarana atau alat untukmelakukan perbuatan melawan hukum dalam bentukmenjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT xX (SangPemilik Otorita
    Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah,diperoleh fakta bahwa Kepala Desa Sengkol, Kepala Desa Teruwai, Kepala DesaKawo, Kepala Desa Ketare, Kepala Desa Tanakawu, Kepala Desa Pegembur,Kepala Desa Rembitan dan Kepala Desa Kute serta ditandatangani oleh CamatPujut sebagai pihak mengetahui/menyetujul, memohon tanah Embun Sambak duiyang berlokasi di desa Kuta dapat diberikan kepada semua Desa yang ada dikecamatan Pujut, karena menurut riwayatnya adalah tanah negara, dan beradadalam kawasan otorita
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 47/Pdt.G/2017/PN LBB
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.ASRILKARI BATUAH
3.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
4.Kepala Kantor BPN Agam
5.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
134 — 20
  • Persero,Badan Otorita dan badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjukPemerintah;Menimbang, bahwa Hak Pengelolaan (HPL) dapat terjadi karena 2 (dua)hal, yaitu:1. Konversi hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam PermenagNo.9/1965.2.
Pengadilan PN BATAM Perdata Tanah
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN BATAM Nomor 44/PDT.G/2015/PN.BTM
Tanggal 4 Februari 2016 — - 1. NORIAN selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; - 2. KIE PUTRA selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT MELAWAN - 1. SALEH SERAN selanjutnya disebut TERGUGAT I - 2. ADI RAHMAN selanjutnya disebut TERGUGAT II - 3. BUYAMIN BIN ZURMI selanjutnya disebut TERGUGAT III - 4. KIAN HIE/ACAI selanjutnya disebut TERGUGAT IV
93 — 32
  • pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Ill ada memiliki tanahdiatas obyek sengketa dengan Penggugat dan juga berdasarkanpemeriksaan setempat bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat Ill adalahbagian yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana bukti P14 yangbersesuaian dengan bukti Tergugat T.IIlI33 dan bukti T.IIl35 yangmenerangkan bahwa perkembangan hasil penyidikan untuk dapatmenjadikan tersangka terhadap Ali Tandu harus ada bukti kepemilikan yangsah yaitu berupa : 1. jin Prinsip (IP) dari Otorita