Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.4.007.189.130,- tanggal 16 Januari 2014 untuk keperluan klaim bank garansi no jaminan bank B.08/XII/2013/pembayaran. 37. Kertas Data Audit terhadap Politeknik Negeri Pontianak tanggal 15 s/d 24 April 2014 dengan kode temuan 1.01.18 (Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dicairkan).38.

SK dengan Nomor: 01/SKST/BKT/V/2013,tertanggal 2 Mai 2013;Bukti No. 23: Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) No. 003/257847/2012,tertanggal 08 Januari 2013;Bukti No. 24: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PANPEN/CATHLAB/RSSWN/2013, tanggal 18 Februari 2013Bukti No. 24A: Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara CV.

Asria Nurlindra Inti Sejahtera dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : KU.08.07/PJN-WIL.IKB/345, tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 238.721.650,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);48) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Contract Agreement nomor : 06-30/BU-01-I/RB/ADB/2184/0408 tanggal 17 April 2008 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan Teraju Balai bekuak, pelaksana PT.

Samoa Rayadiberikan denda keterlambatan sebesar Rp. 151.200.000,(seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) danberdasarkan data yang saksi terima yakni Surat Setoran BukanPajak (SSBP) bahwa Bendahara Pengeluaran Ditjen BimasBuddha telah menyetorkan ke Kas Negara berupa uang sebesarRp. 151.200.000, pada tanggal 9 September 2013 sebagaidenda keterlambatan dimaksud;Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Pak Karbonosebanyak Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yangmengatakan

Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP3, PNBPPKH disetoroleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP4, yaitu SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / Pos Persepsidengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441. Bahwa Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBPPKH tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor91/PMK.02/2009.

Bahwa Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP3, PNBPPKHdisetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP4, yaituSurat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / PosPersepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441.

ToshidaIndonesia berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), BuktiPenerimaan Negara dan keterangan Sdr. Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut.,M.Si. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebesarRp3.261.770.968,00 Bahwa pada kewajiban PNBPPKH tahun 2009 terjadikelebihnan bayar, dimana PNBPPKH terutang pada tahun 2009 seluruhnyaadalah sebesar Rp691.376.961,00 sedangkan pembayaran yang dilakukanoleh PT.

Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP3, PNBPPKH disetoroleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP4, yaitu SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / Pos Persepsidengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441. Bahwa Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBPPKH tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor91/PMK.02/2009.

Bahwa Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP3, PNBPPKHdisetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP4, yaituSurat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / PosPersepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441.

ToshidaIndonesia berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), BuktiPenerimaan Negara dan keterangan Sdr. Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut.,M.Si. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebesarRp3.261.770.968,00 Bahwa pada kewajiban PNBPPKH tahun 2009 terjadikelebihnan bayar, dimana PNBPPKH terutang pada tahun 2009 seluruhnyaadalah sebesar Rp691.376.961,00 sedangkan pembayaran yang dilakukanoleh PT.

4.205.739.146,00.Selisih harga pengadaan pipa betonisian yang tidak sesuai spesifikasi Kontrak Rp 154.203.000,00.Jumlah kerugian Keuangan Negara RP 4.359.942.146,00.(4+5).Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan tersebut atas permintaanKPA dilakukan dpembelokiran sebesar Rp 1.871.155.760,00 (satumiliyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh lima jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah),Bahwa saat berakhir Audit, telah dilakukan tindak lanjutnya sebagaimanasesuai Surat Setoran bukan Pajak (SSBP

Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP3, PNBPPKH disetoroleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP4, yaitu SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / Pos Persepsidengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441. Bahwa Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBPPKH tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor91/PMK.02/2009.

Bahwa Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP3, PNBPPKHdisetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP4, yaituSurat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / PosPersepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441.

ToshidaIndonesia berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), BuktiPenerimaan Negara dan keterangan Sdr. Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut.,M.Si. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebesarRp3.261.770.968,00 Bahwa pada kewajiban PNBPPKH tahun 2009 terjadikelebihnan bayar, dimana PNBPPKH terutang pada tahun 2009 seluruhnyaadalah sebesar Rp691.376.961,00 sedangkan pembayaran yang dilakukanoleh PT.

Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP3, PNBPPKH disetoroleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP4, yaitu SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / Pos Persepsidengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441. Bahwa Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBPPKH tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor91/PMK.02/2009.

Bahwa Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP3, PNBPPKHdisetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP4, yaituSurat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / PosPersepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441.

ToshidaIndonesia berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), BuktiPenerimaan Negara dan keterangan Sdr. Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut.,M.Si. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebesarRp3.261.770.968,00 Bahwa pada kewajiban PNBPPKH tahun 2009 terjadikelebihnan bayar, dimana PNBPPKH terutang pada tahun 2009 seluruhnyaadalah sebesar Rp691.376.961,00 sedangkan pembayaran yang dilakukanoleh PT.

Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan tersebut atas permintaan KPAdilakukan dpembelokiran sebesar Rp 1.871.155.760,00 (satu miliyardelapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh lima juta tujuh ratusenam puluh ribu rupiah),Bahwa saat berakhir Audit, telah dilakukan tindak lanjutnya sebagaimanasesuai Surat Setoran bukan Pajak (SSBP) tanggal 17 September 2013.Bahwa penyimpangan yang ditemukan dalam kegiatan PembangunanKonstruksi Dinding Penahan Gelombang Pulau Baai Bengkulu Tahun2012 tersebut

Tiga Ratus Sembilan Rupiah).1 (satu) bundel dokumen SSP PPN Tahun 2010 yang dibayarkanTanggal 14 Februari 2011 atas nama Perusahaan: PT.NusantaraSejahtera Bersama, CV.Bangun Tirta, CV.Wijaya Agung, CV.CitraNikita, CV.Kasih Sayang, UD.Harapan Baru dan BPM sejumlahRp310.085.205, (Tiga Ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Lima RibuDua Ratus Lima Rupiah).1 (satu) bundel dokumen Daftar Rekapitulasi PFK (IWP,ASKES,TAPERUM dan PPH 21) Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah KotaTomohon Bulan November 2010, beserta SSBP

Tiga Ratus Sembilan Rupiah).1 (satu) bundel dokumen SSP PPN Tahun 2010 yangdibayarkan Tanggal 14 Februari 2011 atas nama Perusahaan:PT.Nusantara Sejahtera Bersama, CV.Bangun Tirta, CV.WijayaAgung, CV.Citra Nikita, CV.Kasih Sayang, UD.Harapan Barudan BPM sejumlah Rp310.085.205, (Tiga Ratus Sepuluh JutaDelapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).1 (satu) bundel dokumen Daftar Rekapitulasi PFK (IWP,ASKES,TAPERUM dan PPH 21) Gaji dan Tunjangan Pegawai DaerahKota Tomohon Bulan November 2010, beserta SSBP

No. 21 K/PID.SUS/20171883.1884.1885.1886.1887.1888.Kota Tomohon Bulan November 2010 beserta SSBP(IWP,Askes, Taperum) dan SSP PPh 21 Gaji dan TunjanganPegawai Daerah Kota Tomohon Bulan Desember 2010 besertaDaftar Rekapitulasi Pembayaran Gaji dan Sebagainya untukpara pegawai Kota Tomohon untuk bulan Desember 20101 (satu) bundel dokumen Slip Setoran Bank Sulut UntukSetoran Pajak PPN dan PPh atas nama SKPD Se KotaTomohon dan Pihak Ketiga yang tervalidasi tanggal 29November 2010 dgn no.urut 422521 dengan

(Surat SetoranBukan Pajak) diantaranya IWP, Askes, Taperum dan SSP PPh 21Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah Kota Tomohon BulanNovember 2010.1 (satu) bundel dokumen Daftar Rekapitulasi PFK (IWP,ASKES,TAPERUM dan PPH 21) Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah KotaTomohon Bulan November 2010 beserta SSBP(IWP,Askes, Taperum) dan SSP PPh 21 Gaji dan Tunjangan PegawaiDaerah Kota Tomohon Bulan Desember 2010 beserta DaftarHal. 1386 dari 1486 hal.

B. 2006A/DP2TKDN/X1/2005 tanggal 21 #Nopember2005 tentang Pemanfaatan alat bengkel terhadapkegiatan ABT APBN Ditjen Binapendagri TahunAnggaran 2004.BB 20.3 : 1 (satu) lembar SSBP kode 088 tanggal 23Nopember 2005 mengenai pembayaran kelebihansetoran pembayaran ABT APBN Tahun Anggaran 2004sebesar Rp.5.124.000, dari CV Dareta.BB 20.4 : 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BidangAdm nistrasi dan Keuangan LPK Bina Edukasi kepadaPimpinan Proyek Pengembangan Sistem Pel ati han danHal. 110 dari 278 hal.

Arkonin sudah menyetorkan uang sebesar379.636.384, (tiga ratus tujun puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluhenam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) kepada KementerianKesehatan RI berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlinatkan di depanpersidangan;Ir. NUSA SETIANI TRIASTUTI, M.T;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa pekerjaan saksi dosen di Universitas Mpu Tantular;Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT ARKONIN.

Periode tanggal 01/12/2009 S/D31/12/2009.3 (Tiga) Lembar asli Bukti Penarimaan Negara Surat Setor Bukan Pajak(SSBP) NPWP. 016118911441000 Nama Wp.

PANDU PERSADA alamat Jl.Hal.732 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.1343.1344.Soma no.15 Babakan Surabaya Kota Bandung Mata Anggaran 423922Pendapatan Pelunasan Piutang, Jenis Setoran Ganti Rugi Yang DideritaNegara, Jumlah Pemayaran RP.100.000.000, ( Seratus Juta Rupiah ), SatuanKerja Sekretariat Ditjen P2PL, Bank Mandiri Jakarta Ragunan Tanggal14/03/2013 yang di tandatangani oleh Djadjat Suharja Direktur UtamaPT.PANDU.3 (Tiga) Lembar asli Bukti Penarimaan Negara Surat Setor Bukan Pajak(SSBP

Arkonin Nomor S/558/WPB.12/KP.0530/2014 hal.Konfirmasi SSBP.2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat PT. Arkonin kepada SekretarisDirektorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan LingkunganKementerian Kesehatn RI (u.p. Bok. Dr. H.M.

secara bertahape Berita Acara Serah Terima Pekerjaane Berita Acara Pembayarane Kuitansi yang disetujui oleh Kepala Kantor/ Satker sebagai PA/ Kuasa PAatau Pejabat lain yang ditunjukPutusan Nomor 62/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm Hal 149 dari 204e Faktur Pajak beserta SPPnya yang telah ditandatangani oleh WajibPajakJaminan Bank untuk Pembayaran uang muka, pemeliharaan danpekerjaan yang dibayarkan secara bertahape SPTJM yang menyatakan bahwa Jaminan Bank tersebutasli atau sahe Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP

Inspektur Jenderal DepartemenPendidikan Nasional No.Kep.495/B/U/Kp.2009 tentangPerubahan atas keputusan Inspektur Jenderal DepartemenPendidikan Nasional No.Kep.13/B/Kp/2009 tentangpengangkatan penanggungjawab kegiatan dan penetapanalokasi anggaran pada program Inspektorat JenderalDepartemen pendidikan Nasional Tahun 2009 beserlalampirannya.1 (satu) bendel copy setoran 5% DKP Inspektorat Jenderal.1 (satu) bendel Rekap dana potongan 5% dan DKP InternalInspektorat II.1 (satu) bendel copy bukti setoran SSBP

Menyetorkan sisa uang persediaan (UP)/ tambahan uangpersediaan ke kas Negara dengan menggunakan formulir suratsetoran bukan pajak;Menyetorkan sisa belanja ke kas Negara dengan menggunakanformulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lewattahun anggaran;Menyusun dan menyampikan LPJ atas uang yang dikelolanya dandisampikan paling lambat 10 hari bulan berikutnya kepada :1. Kepala KPPN2. Kepala Satuan Kerja3.

saksi adalah sebagai berikut :adalah Secara tupoksi melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran danperbendaharaan. secara fungsional :. penyelenggaraan pengujian SPM.. penerbitan surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D). penyelenggaraan pengendalian kas.. penyelenggaraan penatausahaan dokumen perbendaharaan.. penyelenggaraan sinkronisasi terhadap pembebanan belanja.. penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP). penyelenggaraan verivikasi penggajian PNS. penyelenggaraan menyetorkan SSBP

Menyetorkan sisa belanja ke kas Negara dengan menggunakanformulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lewattahun anggaran;j. Menyusun dan menyampikan LPJ atas uang yang dikelolanya dandisampikan paling lambat 10 hari bulan berikutnya kepada :1. Kepala KPPN2. Kepala Satuan Kerja3. BPKk.