yang ditandatangani Terdakwa Bawong kepada PengusahaSeptember 2009 ;Surat dari Dinas P2B tanggal 2 Desember 2009 dan surat dari BPKD tanggal 4September 2009 ;Surat dari PT Duta Sena Muda Perkasa kepada BPKD tertanggal 15 April 2008,tembusan surat tidak ada disampaikan kepada Dinas P2B ;Suratsurat dinas dari P2B kepada PT Duta Sena Muda Perkasa ;Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2005 tentang Pendirian Unit PelaksanaTeknis Pemeriksa Pajak Reklame Jakarta Pusat dan Timur ;Laporan Hasil Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara Atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Titik Reklame oleh PT Duta SenaMuda Perkasa yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I Nomor : R694/PW09/5/2011tertanggal 21 Januari 2011 dan barang bukti lainnya dalam berkas ;Barang bukti digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H.

Martantiningsih ;12 Saksi Eko Baruna ;Keterangan AhliLuwiter Diramotido, SESurat :Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I Nomor R694/PW09/5/2011 Tanggal 21 Januari 2011, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalampemanfaatan titik reklame oleh PT Duta Sena Muda Perkasa yang pada kesimpulannyamenyatakan bahwa penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan PT Duta Sena MudaPerkasa atas pendirian bangunan dan penyelenggaraan

reklame di titik P27, P8A,P9A, dan U8B telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PemerintahDaerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.588.410.380,00 (empat milyar lima ratusdelapan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) ;Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahsalah dalam pertimbangannya yaitu tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, khususnya Pasal 184 KUHAP ;Bahwa Majelis Hakim secara implisit

Nias Utara TA. 2010 secara LENGKAP dan SAH telahmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq.

keuangan Negara adalah sebesar Rp. 709.500.450, (tujuhratus sembilan juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah).e Bahwa Drs.

Fonaha Zega selaku Pengguna Anggaran periode Januari s/dMei 2010, bertanggungjawab bersamasama dengan PPTK dan BendaharaPengeluaran atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 167.114.400,(seratus enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu empat ratusrupiah).e Bahwa Yasoni Nazara selaku Pengguna Anggaran periode Juni s/dDesember 2010, bertanggungjawab bersamasama dengan PPTK danBendahara Pengeluaran atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.542.386.050, (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan surattuntutannya serta keterangan ahli penghitungan kerugian keuangan negara dariBPKP perwakilan Propinsi Sumatera Utara menyatakan perbuatan terdakwa telahmerugikan keuangan negara sebesar Rp. 709.500.450, (tujuh ratus sembilan jutalima ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah)..

;Menimbang, bahwa perumusan kerugian keuangan negara dalam pasal 3UU No.31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifatalternatif, apabila salah satu telah terpenuhi maka yang lain dapatHalaman 323 dari 270.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor :17/ Pid. Sus. K / 2013 /PN. Mdndikesampingkan, dengan terbuktinya kerugian keuangan negara makaPerekonomian Negara tidak pula dibuktikan lagi. ;Ad. 5.

. :(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB desaharus didukung denganbukti yang lengkap dan sah.(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan olehSekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan buktidimaksud.Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara/ Daerahsebesar Rp. 28.534.806,80 ( Dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribudelapan ratus enam koma delapan puluh rupiah).won Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa, dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) sbb. :(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBdesa harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah.(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahanoleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaanbukti dimaksud.Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara/ Daerahsebesar Rp.28.534.806,80 ( Dua puluh delapan

1.22.1.03.01.17.03.5.2 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum(DAV) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana telah terbuktisebelumnya, terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan pemerintahkabupaten Sukoharjo tersebut, dengan cara menjual 20 (dua puluh) drum aspal,300 (tiga ratus) zak semen serta uang senilai Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus rupiah) untuk keperluan pengobatan bagi terdakwa sendiri ;Menimbang, bahwa bedasarkan hasil audit BPKP akibat perbuatanterdakwa disimpulkan menyebabkan adanya kerugian

keuangan negara/daerahsebesar Rp. 28.534.806,80 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empatribu delapan ratus enam rupiah delapan puluh sen) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebutdiatas unsur yang dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi danterbukti secara sah menurut hukum ;Ad. 5) .

perbuatan terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. telah menimbulkankerugian keuangan Daerah/Negara Perjalanan Dinas Fiktif secarakeseluruhan Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi UmumPerkantoran sebanyak 27 SPPD atas nama 14 (empat belas) orang sebesarRp 131.627.400, (seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuhribu empat ratus rupiah), Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupatisebanyak 1(satu) SPPD atas nama 1 (satu) orang sebesar Rp. 7.200.000,(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) jumlah kerugian

keuangan Negara/daerahRp. 138.827.400, (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluhtujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKPPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SR553/PW23/5/2013tanggal 23 September 2013 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Dan khusus untuk perbuatan terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM., Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp. 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima15puluh ribu rupiah). dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif,sebagaimana

MM. telahmenimbulkan kerugian keuangan Daerah/Negara Perjalanan Dinas Fiktifsecara keseluruhan Kegiatan Penataan dan Pengelolaan AdministrasiUmum Perkantoran sebanyak 27 SPPD atas nama 14 (empat belas) orangsebesar Rp 131.627.400, (seratus tiga puluh satu juta enam ratus duapuluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Kegiatan Penyedia Dukungan Staf AhliBupati sebanyak 1(satu) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama1 (satu) orang sebesar Rp. 7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)jumlah kerugian

keuangan Negara/Daerah Rp. 138.827.400, (sertus tigapuluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraBarat Nomor : SR553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hary Pitrajuwanto, Ak, dibawah sumpah menerangkan:Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Polda NTB, danketerangan Ahli benar;Bahwa Ahli melakukan audit berdasarkan permohonan auditperhitungan kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan perjalanandinas fiktif pada Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat TA 2011;Bahwa dalam pemeriksaan yang Ahli Lakukan telah menemukan SPPDatas nama Terdakwa, yaitu SPPD SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011An. Helmiati, S.Kom.

Alokasi Dana Desa TA 2017 bantuan APBD Rp.46.750.000Jumlah = Rp. 521.184.804Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari Dana Desabantuan APBN TA 20152017 adalah sebesar Rp.433.870.304.

(empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ributiga ratus empat rupiah) dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA20162017 adalah sebesar Rp.87.314.500 (delapan puluh tujuhjuta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) sehingga totaladanya kerugian keuangan Negara dari Dana Desa bantuanAPBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesarRp.521.184.804 (lima ratus dua puluh satu juta seratus delapanpuluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah

(dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonoomianNegara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikutjumlahnya;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat(1) undangundang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu saranauntuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalamkekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawanhukum in casu

keuangan negara;Menimbang, bahwa sesuai buktibukti dan fakta serta keteranganSaksi Jamaludin Rumfot, Saksi Ibrahim Rewanata, Saksi Anmad Rumfot,Saksi Abdul Manan Rumfot, Saksi Drs.

keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaiberikut:Halaman 173 dari 197 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.1.

Kerugian Keuangan Negara (A B) Rp. 4.720.618.182,00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair :Bahwa terdakwa Drs.

HERU BUDI SANTOSO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengadaanbuku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD danDASMEN tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama RepublikIndonesia telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 4.720.618.182, (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratusdelapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu sebagaimana surat berupa Laporan Hasil AuditPerhitungan BPKP No : SR234/D6/01/2015 tanggal

Kerugian Keuangan Negara (AB) Rp. 4.720.618.182.00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jopasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Il.

negara).In casu bahwa barangbarang yang di perjanjikan sesuai kontrakPelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan danReferensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar di KabupatenTimor Tengah Utara pada Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 TahunPelaksanaan 2011 telah dilaksanakan pengirimannya dan telahditerima secara baik dan lengkap bahkan barangbarang tersebutsudah dipergunakan untuk pembelajaran siswasiswa di 45 SDtersebut, maka unsur kerugian

keuangan negara tidak terpenuhi.Berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan butir 2.1 dan 2.2 diatasbahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak sah karenatidak sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu tidak didukung dua alatbukti yang sah (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUX1l/2014 tanggal 28042015), sehingga tindakan TERMOHONmenetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sahmenurut hukum.

melakukan penahananlanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor:105/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015;Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadapPemohon adalah sah dan telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku yakni Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana dan undangUndang Nomor 16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia;Terkait dengan kerugian

keuangan negara, hal tersebut telah masuk dalammateri pokok perkara yang akan Termohon buktikan dalam persidanganperkara Pemohon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang, namun untuk menambah wawasan/pengetahuan PemohonPutusan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN Kfm. 29 dari 74 halamanmelalui KuasaHukumnya, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasilRAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 09 Oktober2009 di Palembang, pada intinya menyebutikan bahwa Badan PemeriksaKeuangan adalah

keuangan negara setelah mendapat rekomendasi dariBPK, terkait dengan dugaan adanya unsur tindak pidana;Bahwa Ahli berpendapat dalam hal ini kejaksaan bisa melakukan penyidikantersebut;Bahwa terkait dengan penetapan status tersangka kepada IR.

keuangan Negara atas perkara DugaanTindak Pidana Korupsi penyimpangan pelaksanaan Program P2DTKUnit Pengelola Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKepahiang (UPKD PU) tahun anggaran 2008/2009 Nomor : SR6264/PW06/5/2010 tanggal 21 Desember 2010 oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkuluatau. setidaktidaknya sebesar itu. yang digunakan untukmemperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu MULYADI, S.Hut. binCIK ASAN selaku PPK Kabupaten Kepahiang dan Saksi Ir.

mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawabatas kebenaran materil dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti tersebut.wane nnnn= Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikankeuangan negara atau perekonomian Negara sekira Rp.134.854.532,87, (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus limapuluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluhtujuh sen) berdasarkan Laporan hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian

keuangan Negara atas perkara DugaanTindak Pidana Korupsi penyimpangan pelaksanaan Program P2DTKUnit Pengelola Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKepahiang (UPKD PU) tahun anggaran 2008/2009 Nomor : SR6264/PW06/5/2010 tanggal 21 Desember 2010 oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkuluatau. setidaktidaknya sebesar itu. yang digunakan untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi MULYADI,S.Hut. bin CIK ASAN selaku PPK Kabupaten Kepahiang dan Saksi

dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti tersebut.wane enn nn Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikankeuangan negara atau perekonomian Negara sekira Rp.22134.854.532,87, (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus limapuluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluhtujuh sen) berdasarkan Laporan hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian

keuangan Negara atas perkara DugaanTindak Pidana Korupsi penyimpangan pelaksanaan Program P2DTKUnit Pengelola Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKepahiang (UPKD PU) tahun anggaran 2008/2009 Nomor : SR6264/PW06/5/2010 tanggal 21 Desember 2010 oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkuluatau setidaktidaknya sebesar itu.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dandiancam pidana Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan (3)UndangUndang Nomor

BURHANUDDIN ZUHLIL,MA (terdakwa dalam berkasterpisah) untuk biaya kegiatankegiatan tersebut diatas setelah kegiatan terlaksana,Drs.Burhanuddin Zuhlil,MA memerintahkan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluranuntuk mengeluarkan lagi biayabiaya tersebut dan membuat pertanggungjawabandengan cara menggelembungkan biaya kegiatan masingmasing.Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Drs.BURHANUDDIN ZUHLIL,MA,telah terjadi duplikasi pembayaran yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan

MANDIRI TATA SARANACONSULTANt3 Pajak yang disetor ke kas Negara Rp (11.963.636,37)PPN10% Rp. (8.545.454,55)PPh 4% Rp (3.418.181,82) Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan Rp 82.036.363,63(1+2+3)C Pekerjaan KurangSR yang belum terpasang Rp 20.587.500,00(15 x Rp1.372.500,00) Total Kerugian Keuangan Negara Rp 4.226.553.863,63(A+B +C) Perobuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (1) jo.

MANDIRI TATA SARANACONSULTANt3 Pajak yang disetor ke kas Negara Rp (11.963.636,37)PPN10% Rp. (8.545.454,55)PPh 4% Rp (3.418.181,82) Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan Rp 82.036.363,63(1+2+3)C Pekerjaan KurangSR yang belum terpasang Rp 20.587.500,00(15 x Rp1.372.500,00) Total Kerugian Keuangan Negara Rp 4.226.553.863,63(A+B +C) Perobuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 3 jo.

Keuangan Negara(PKKN) dengan Audit Investigatif (Al) yaitu:a.

keuangan negara;+ Bahwa saat dilakukannya proses persidangan dalam perkara a quo,Terdakwa telah menyelesaikan atau melakukan penyambungan atas15 sambungan rumah (SR).

,berlokasi di Jalan Pondok Bambu Kota Banjarbaru, untuk jaminanpengembalian kerugian keuangan negara;ahwa saat dilakukannya proses persidangan dalam perkara a quo,Terdakwa telah menyelesaikan atau melakukan penyambungan atas 15sambungan rumah (SR).

Keuangan Negara atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi Pengadaan Mesin dan Tempat PenyimpananIncineratoruntuk 17 Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi TahunAnggaran 2013, dengan Surat Tugas NomorST2104/PW10/5/2015 tanggal 14Agustus 2015dan Surat Tugas Perpanjangan Waktu Audit Nomor ST2586/PW 10/5/2015 tanggal 30 September 2015dan Laporan Hasil Audit denganSurat Pengantar Laporan Nomor SR782/PW10/5/2015 tanggal 16 November2015;Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara

atas kasustersebut dilaksanakan sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22Oktober 2015;Bahwa metodepenghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan auditoradalah menghitungjumlah pencairan uang dari Kas Daerah setelah dikurangipajak yang telah dipungut/dipotong dan bangunan fisik yang dapat diterima olehnegara c.q Pemerintah Kabupaten Bekasi.

yang telahdiuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa telah timbul kerugian keuangan Negarayang nyata (actual loss) dan kerugian keuangan negara itu timbul dari akibat perbuatanterdakwa dr.

keuangan negara sebesar Rp. 1.803.543.646,36 ,(satu milyar delapanratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiahkoma tiga puluh enam sen);Menimbang, bahwa pada saat penyidikan perkara atas nama terdakwa dr.

Bdgdimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negaratidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

akibat tidak dilakukanpenyetoran ke PAD Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut : Bahwa perhitungan besaran kerugian negara yang dilakukan dengan carametode membandingkan antara jumlah tagihan / penerimaan sewa alatberat dan sewa gudang yang dibayarkan oleh penyewa selama 2010, 2011,dan 2012 dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai PADdalam tahun 2010, 2011, dan 2012 sesuai dengan bukti setor; Bahwa berdasarkan data dan atau dokumen tersebut dapat disimpulkanbahwa dalam perhitungan kerugian

keuangan negara atas dugaanpenyimpangan dalam pengelolaan dan penerimaan sewa alat berat dansewa gudang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan TelekomunikasiAceh Barat tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 telah terjadi kerugiankeuangan negara sebesar Rp558.395.000,00 (lima ratus lima puluhdelapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rinciansebagai berikut :Sewa Alat Berat :Tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp68.137.500,00 (enam puluhdelapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima

akibat tidak dilakukanpenyetoran ke PAD Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :Bahwa perhitungan besaran kerugian negara yang dilakukan dengancara metode membandingkan antara jumlah tagihan / penerimaan sewa alatberat dan sewa gudang yang dibayarkan oleh penyewa selama 2010, 2011,dan 2012 dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD dalamtahun 2010, 2011, dan 2012 sesuai dengan bukti setor;Bahwa berdasarkan data dan atau dokumen tersebut dapat disimpulkanbahwa dalam perhitungan kerugian

keuangan negara atas dugaanpenyimpangan dalam pengelolaan dan penerimaan sewa alat berat dan sewagudang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Aceh Barattahun 2010, 2011 dan tahun 2012 telah terjadi kerugian keuangan negarasebesar Rp558.395.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratussembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :Sewa Alat Berat :Tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp68.137.500,00 (enam puluh delapanjuta seratus tiga puluh tujuh ribu lima

Keuangan Negara atasPenyimpangan Dalam Pengelolaan Penerimaan Sewa Alat Berat danGudang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan TelekomunikasiKabupaten Aceh Barat 2010, 2011, 2012, yang ditujukan kepada KepalaKejaksaan Negeri Meulaboh, dengan tembusan kepada Deputi KepalaBPKP Bidang Investigasi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Pasal 184 ayat (1) jo.Pasal 187 huruf c KUHAP.Sehingga terbitnya LHPKKN tersebut merupakan bentuk pemenuhankewajiban hukum Pemohon a quo (BPKP) sebagai ahli yang telah dimintasecara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu untuk melakukanaudit penghitungan kerugian keuangan negara.

fotocopy);: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Puruk Cahu Nomor: B681/Q.2.17/Fd.1/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 perihal PermohonanTindakan Permintaan Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara dan ditujukan kepada Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi KalimantanTengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);: Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: S13838/PW15/5/2014, tanggali4 Agustus 2014 hal Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara Atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir Puruk Cahu Tahun 20102012 dan ditujukan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, (fotocopy sesuai denganasli);: Surat Pengantar Kepala Bagian Tata Usaha u.b.

danH.Fakhrur Razie Bin Anshari (Terdakwa Il/Pemohon Kasasi Il),tertanggal 20 Desember 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor: SR1606/PW03/5/2014tanggal 21 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara dan ditujukan kepadaKepala Kepolisian Resor Kota Padang, (fotocopy sesuai denganfotocopy);Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas

No. 2819 K/PID.SUS/2016acuan pertimbagan hukum putusan Judex Facti tidak dapat diterapkanterhadap diri Pemohon Kasasi/T erdakwa;Bahwa lagi pula pertimbangan hukum putusan Judex Facti dalam menetukanjumlah pembayaran uang pengganti kepada Pemohon Kasasi/Terdakwasematamata berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara yangdiakibatkan sebesar Rp1.373.644.968,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluhtiga juta enam ratus empat puluh empat sembilan ratus enam puluh delapanrupiah) dengan perincian sebagai berikut

berkasperkara terpisah Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratusdelapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); disita Kejaksaan Negeri Kota Batu dari Kas PHRI Cabang Kota Batusebesar Rp49.562.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enampuluh dua ribu lima ratus rupiah); dan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebesar Rp463.494.968,00 (empat ratus enampuluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat riobu sembilan ratus enampuluh delapan rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah merupakansejumlah kerugian

keuangan negara yang jadi pertimbangan hukumputusan Judex Facti, yaitu sebesar Rp1.373.644.968,00 (satu milyar tigaratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat sembilan ratusenam puluh delapan rupiah);Bahwa dasar menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalampertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah bertentangan dengandasar penentuan uang pengganti yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Bab Dasar Penentuan Uang Pengganti, Perma No. 5 Tahun 2014 tentang PidanaTambahan Uang

tersebutselain uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah diverifikasioleh tim Auditor BPKP Cabang Jawa Timur serta telah pula disita oleh penyidikKejaksaan Negeri Kotas Batu, sedangkan putusan Judex Facti (PengadilanTinggi Surabaya) yang telah menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwamembayar pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp463.494.968,00 (empatratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilanratus enampuluh delapan rupiah) ditentukan sematamata berdasarkansejumlah kerugian

keuangan negara, adalah bertentangan atau tidak sesuaidengan pasal pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNo. 20 Tahun 2001;Bahwa Judex Facti juga nyatanyata telah salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah menjatuhkanhukum pidana tambahan membayar uang pengganti kepada PemohonKasasi/Terdakwa sebesar Rp463.494.968,00 (empat ratus enam puluh tiga jutaempat ratus sembilan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya; (3) Hasilpemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ataubadan sesuai dengan undangundang ;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara sebagaimana diatur dalam Bab V, Pasal 22 dan 23 secara tegasdinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembagaresmi yang menetapkan adanya kasus kerugian

keuangan Negara yangdisebabkan oleh Bendaharawan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS),sedangkan lembaga penilai lain belum diatur dalam peraturan perundangundangan yang ada saat ini ;Bahwa hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan Badan PemeriksaKeuangan juga menyimpulkan tidak terjadi kerugian keuangan Negara.

yang dikuasai oleh koperasi KUBP Rosan Kencana; Bantuan sosialsebagai dana penguatan modal usaha kelompok, sekalipun dikuasai olehpenerima tetapi tetap uang milik Negara, sehingga harus dikelola sesuaiperuntukannya dan bersifat pinjaman ;Mengenai alasanalasan ad. 2: Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meskipunTerdakwa dalam rangka melaksanakan amanah dan kesepakatan RapatAnggota Koperasi pada tanggal 22 Januari 2008, akan tetapi jika perbuatantersebut mengakibatkan timbulnya kerugian

keuangan Negara danmenguntungkan diri sendiri ataupun korporasi, maka termasuk dalampengertian UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ;Mengenai alasanalasan ad. 3:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa BPKsesuai dengan undangundang yang berlaku berwenang melakukanpemeriksaan keuangan Negara, akan tetapi di dalam praktek tata kelola danadministrasi keuangan Negara juga dilakukan oleh BPKP dan dapatmenentukan pula jumlah kerugian Negara ;Mengenai alasanalasan ad. 4:Bahwa alasanalasan

Menyimpulkan kerugian keuangan negara dengan membandingkan jumlah dana yangtelah dikeluarkan dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pembayarankepada penyedia barang/jasa sesuai dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)setelah dipotong pajak sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 dengan realisasipelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal laut 3 GT yang sesungguhnya pada tanggaltersebut.

/5/2012 tanggal 2 Agustus 2012 halaman 44 sampai dengan 47 yangmenyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.3.117.712.120,00 (tigaMilyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)dengan rincian: No.

Jumlah pencairan dana Pengadaan kapal 3 GT yang Rp. 3.117.712.120,tidak sah/tidak sesuai peruntukannya yangmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara /Daerah Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. NUR YUSUF, APi Bin UNTUNG MUSTOFA,bersama sama Ir.

/5/2012 tanggal 2 Agustus 2012 halaman 44 sampai dengan47 yang menyimpulkkan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesarRp.3.117.712.120,00 (tiga Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas RibuSeratus Dua Puluh Rupiah) dengan rincian: No.

Bank Negara Indonesia 1946 CabangBengkuluberdasarkan Pasal 2 ayat (1) Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan berdasarkanlaporan Polisi serta berdasarkan Surat Tugas dari Instansi Ahli;Bahwa kronologis adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dengantimbulnya kerugian keuangan negara cq. PT.

keuangan negara dapat terjadi karena:1.

Wiyono dalambukunya Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak pidanakorupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28,mengemukakan:Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindakpidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudahcukup jika terdapat alatalat bukti yang dapat membuktikankemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atauperekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkantentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara

fakta yang terungkap dipersidangan PengadilanSependapat dengan Jaksa bahwa Terdakwa harus dibebani membayar uangPengganti sebagai kerugian keuangan Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, bahwa berdasarkan hasil dari Audit Internal yang dilakukanoleh Tri Mulyani pada tanggal 07 September 2016 menyatakan bahwaSatuan Pengawasan Internal harus bekerja secara profesional danindependen (tidak dipengaruhi oleh pihak lain), dan dari hasil audit tersebuttelah ditemukan kerugian

keuangan negara cq.

./2018/Res Dmk, tanggal 23 Maret 2018 perihalpermohonan bantuan penghitungan kerugian negara dan keteranganahli, terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah, sebesarRp2.078.203.122,04, (dua milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus tigaribu seratus dua puluh dua koma nol empat rupiah) dengan rinciansebagai berikut : No.

Keterangan Nilai (Rp)1 Kekurangan Penyetoran Retribusi Tahun 2016 1.005.291.435,182 Kekurangan Penyetoran Retribusi Tahun 2017 1.094.188.006 86Dikurangi Nilai Retribusi yang Belum Dipungut Tahun 2016 dan (21.276.320,00)2017JUMLAH 2.078.203.122,04 Bahwa dari kerugian keuangan negara/daerah sebesarRp2.078.203.122,04, (dua milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus tigaribu. seratus dua puluh dua koma nol empat rupiah) tersebutberdasarkanbukti Pencatatan Pengeluaran Uang Retribusi TPIHalaman911 dari

keuangan negara / daerah sebesarRp2.078.203.122,04, (dua milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus tigaribu. seratus dua puluh dua koma nol empat rupiah) seluruhnyadibebankan kepada Terdakwa.

Dengan demikian kerugian keuangan negara/daerah yangmenjadi tanggung jawab/dibebankan kepada Terdakwaharuslahdikurangkan dengan uang yang dipinjam oleh Pegawai OPP pada TPIMorodemak tersebut.

Sehingga kerugian kKeuangan negara/daerah yagmenjadi tanggung jawab Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.964.385.122,04(satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu seratus dua puluh dua koma nol empat rupiah) denganperincian sebagai berikut : kerugian keuangan Negara/Daerah : Rp.2.078.203.122,04 pinjaman Pegawai OPP pada TPI Morodemak : Rp.113.818.000,00 Rp. 1.964.385.122,04Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan dan berdasar

keuangan negara/daerah (Desa GajahMati) sebesar Rp 521.255.279,(lima ratus dua puluh satu juta duaratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah)sesuaidengan Laporan Hasil Audit Investigati dan Perhitungan KerugianKeuangan Negara Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan AlokasiDana Desa (ADD) pada Desa Gajah Mati Kecamatan Karang TinggiTahun Anggaran 2016 Nomor : LHP/008/INSP/K/2018 tanggal 10September 2018yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim PemeriksaInspektorat Kabupaten Bengkulu

Bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuaidengan RAB kegiatan/APBDes Desa Gajah Mati, telah dipergunakanTerdakwa untuk kepentingan pribadinya; Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan beberapakegiatan sebagaimana dalam RAB dan APBDes Desa Gajah MatiTahun Anggaran 2016 dan melakukan pembayaran atas kegiatan tidaksesuai dengan RAB dan APBDes Desa Gajah Mati Tahun Anggaran2016 menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah (Desa GajahMati) sebesar Rp 521.255.279,(lima ratus

Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, pengelolaan keuangan desaGajah Mati Tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan Pasal 24Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa, yang menyatakan, semua penerimaan dan pengeluaran desaharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah Bahwa penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan DanaDesa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gajah Mati TahunAnggaran 2016 yang tidak sesuai dengan Rencana Kegiatanmengakibatkan kerugian keuangan negara

keuangan negara/daerah (Desa Gajah Mati)sebesar Rp 521.255.276,(lima ratus dua puluh satu juta dua ratus limapuluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sesuai denganLaporan Hasil Audit Investigati dan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)pada Desa Gajah Mati Kecamatan Karang Tinggi Tahun Anggaran 2016Nomor : LHP/O08/INSP/K/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuatdan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten BengkuluTengah

Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Gajah Mati KecamatanKarang Tinggi Tahun Anggaran 2016 Nomor : LHP/008/INSP/K/2018 tanggal10 September 2018 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bengkulusebesar Rp 521.255.276,(lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluhlima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangna fakta hukumdiatas, sudah dapat dibuktikan adanya perbuatan yang merugikan negaraatau keuangan

Kabupaten LinggaTahun Anggaran 2008 ;e Bahwa menurut Pasal 1 angka 22 UndangundangNomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai ;e Dengan merujuk kepada pengertian Keuangan Negarayang dijelaskan Undangundang No.31 Tahun 1999 danpengertian Kerugian Negara yang dijelaskan dalamUndangundang No.1 Tahun 2004, dapat dirumuskanbahwa Kerugian

Keuangan Negara adalahBerkurangnya kekayaan negara yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia ;e Bahwa atas Pelaksanaan Pembangunan dermaga diDesa Rejai Kecamatan Senayang pada DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten LinggaTA 2008 telah terjadi kerugian keuangan negara, dimana uang negara dibayarkan tidak sesuai

di Desa Rejai Kecamatan Senayangmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 295.862.000,(dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua riburupiah) ;e Bahwa terdakwa Ardiansyah Als Baim tidak menikmatidana yang diperuntukan bagi pembangunan dermagatambahan seluas 50 M?

Rp. 36.228.000.Kerugian Keuangan Negara ...........c.cseseeeeeees Rp.295.862.000,Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan PropinsiRiau tersebut, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikanKeuangan Negara cq.