Ditemukan 9451 data
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan lain sebagainya;15.Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas terungkap fakta hukum, apabilatindakan Para Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normaHal. 40 dari 85 Hal.
Akan tetapi juga dirasakan oleh keluarga Para PenggugatRekonvensi yang cemas dan khawatir atas harta bendanya yang akandiletakkan sita jaminan;11.Bahwa, sehingga dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan olehPara Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan hukum yang tidakbenar dan sarat dengan pelanggaran normanorma/kaedah hukum yang adaserta sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
103 — 40
Halini berarti bahwa eksekusi telah dilaksanakan sebelum putusanperkara terdahulu diputus oleh Mahkamah Agung R.I. sehinggaputusan perkara terdahulu yang oleh Pengadilan NegeriRuteng sarat manipulative dan rekayasa.5.
Halini berarti bahwa eksekusi telah dilaksanakan sebelum putusanperkara terdahulu diputus oleh Mahkamah Agung R.l. sehinggaputusan perkara terdahulu yang oleh Pengadilan NegeriRuteng sarat manipulative dan rekayasa.5.
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Definisi hukum yang sarat dengan pesan moral itu yang dianjurkanoleh Domitus Ulpianus tersebut sub 10.3 diatas, bahkan lalu lebih majulagi dirumuskan bukan hanya secara moral tetapi juga hukum yaituDefinitio legis, quae nihil est aliud, quam quaedam rationis ordination,ad bonum commune, ab eo cui curam communitatis Habet, promulgate(definisi hukum itu tidak lain dari perintah yang masuk akal/akal budi,ditujukan untuk kebaikan bersama, dibuat oleh ia/mereka yangbertugas membina masyarakat, dan diundangkan
Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
87 — 46
PDT/2018/PT.DKIk) Gubernur DKI Jakarta merupakan Pejabat Tata Usaha Negaradan permasalahan mengenai pengangkatan BambangWidjojanto yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakartamerupakan permasalahan mengenai Surat Keputusan TataUsaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final,sehingga permintaan untuk membatalkan ataumemberhentikan Bambang Widjojanto sebagai Ketua KomitePencegahan Korupsi dikategorikan sebagai sengketa tatausaha negara, mengingat pembatalan atau pemberhentiantersebut sarat
32 — 4
dalam halpembuatan APHT berdasar SKMHT apakah kedaluwarsa atau tidaknya.13.Bahwa disisi lain, TERGUGAT I seharusnya memahami tentangpasal 1320 KUHPerdata tentang sarat sah nya perjanjian dan juga pasal1328 KUHPerdata tentang batalnya sebuah perjanjian; hal inidikarenakan adanya dugaan tipu muslihat yang dipakai oleh salahsatu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwapihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidakdilakukan tipu muslihat tersebut; dalam hal ini adalah
152 — 33
Tng.Menjual Nomor 08 tanggal 24 Juni 2013 yang kesemuanya dibuatdihadapan Turut Tergugat;Menyatakan secara hukum, membatalkan segala perbuatanhukum (mengalinkan dan memindahtangankan) yang dilakukanoleh Tergugat baik sebelum maupun sesudah adanya putusan ini;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan semua sertifikat milikPenggugat beserta objek yang dimaksudnya tersebut tanoa bebandan sarat, baik dari tangannya atau tangan orang lain yangdiperoleh dari dirinya dan/atau atas izinnya, bila perlu secarapaksa
Pembanding/Penggugat VI : Onin Bin Ayat
Pembanding/Penggugat IV : Jorat Lumban Tobing
Pembanding/Penggugat II : M. Samirin Sembiring
Pembanding/Penggugat XVII : Inan D
Pembanding/Penggugat XV : Rotif
Pembanding/Penggugat XI : Danil Marpaung
Pembanding/Penggugat IX : Efendi Saragih
Pembanding/Penggugat VII : Kusnadi
Pembanding/Penggugat V : Gindo Sinaga
Pembanding/Penggugat XVI : Edi Amirudin
Pembanding/Penggugat XIV : Wandi Sirait
Pembanding/Penggugat XII : Parjo
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI di Jakarta cq, Walikota Bekasi di Bekasi Cq, Kepala Dinas Tata Kota,
Terbanding/Tergugat I : P.T. Timah Persero Tbk
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Roy Bentar Sembiring
Turut Terbanding/Penggugat XIII : Joko Soeprapto
Turut Terbanding/Penggugat III : Santosa Barus
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : Tomi Saputra
Turut Terbanding/Penggugat I : Tongam Sihite
60 — 38
harus memintapertolongan kepada siapa, dan hanya bisa melihat perbuatan keji tersebut karenaPARA PENGGUGAT tidak dapat berbuat apaapa terhadap perbuatan yangtidak sepantasnya dilakukan TERGUGAT II hanya demi kepentingan TERGUGATI;Bahwa berdasarkan fakta terjadinya eksekusi riil illegal dan praktek mainhakim sendiri termaksud, sangat jelas bahwa TERGUGAT I telah mengarahkanTERGUGAT II untuk melakukan eksekusi riil illegal diatas tanah objek perkaradengan alas hak yang patut diragukan keabsahannya, sarat
1.Pahala Sirait
2.Ramsion Barutu
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
Intervensi:
BUPATI KABUPATEN TOBA
205 — 94
Bahwa dari uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat berdasarmenurut hukum dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat sarat akan penyimpangan dan telahmerugikan Penggugat serta bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sangat beralasan menuruthukum terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugatdinyatakan Batal atau Tidak Sah;26.
47 — 16
Menghukum Tergugat untuk mengembalikan semua sertifikat milikPenggugat beserta objek yang dimaksudnya tersebut tanoa bebandan sarat, baik dari tangannya atau tangan orang lain yangdiperoleh dari dirinya dan/atau atas izinnya, bila perlu secarapaksa dengan bantuan aparat Kepolisian;10.Memberikan ijin kepada Badan Pertanahan Nasional KotaTangerang Selatan untuk menerbitkan sertifikat penganti atas 8(delapan) buku sertifikat sebagai berikut :10.1 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 744, Gambar SituasiNomor
116 — 21
;Bahwa TERGUGAT memohon segala uraian yang telah TERGUGATkemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam pokok perkara ini;Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dalildalil posita gugatan angka ke1, ke 2, dan ke 3 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memeliki tanahseluas + 1,5 Ha yang dikuasainya sejak tahun 1975 berdasarkan SuratPernyataan Tanah tanggal 31 Agustus 1990;Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanah tertanggal 31 Agustus 1990 a.n HAPIKisinya diragukan kebenarannya karena sarat
132 — 48
Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkaraa quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahandalil dalil Tergugat atas gugatan Penggugat, mengingat pada faktanyaGugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil yangmenyebabkan Gugatan Wanprestasi a quo tidak sah dan sudahselayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)3.
29 — 10
Malah mengajukan gugatan cerai kePengadilan Agama Kisaran dengan dalildalil yang sarat dengankebohongan dan kepalsuan serta fitnahan keji;Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2016/PA.Kis4. Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bergaulsebagaimana layaknya suamiisteri. Dan dari pergaulan tersebutdiperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu:a.
50 — 39
terdapat dugaan kuat bahwaSurat Kuasa tersebut memang Surat Kuasa palsu, maka kami mohon agar MajelisHakim mengirimkan Surat Kuasa tersebut kepada pihak yang berwajib (Kepolisian)untuk segera diproses secara pidana sebagaimana ketentuan pasal 138 ayat (1), (7) dan(8) HIR beserta penjelasannya yang berbunyi :Pasal 138Ayat (1):"Jika satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan olehlawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, sesudahnya ia akanmemberi keputusan, apa sarat
125 — 83
teradipertengkaran maupun cekcok mulut yang mengakibatkan Terdakwa sedikitkasar terhadap Saksil, dengan adanya kejadian tersebut orang tua TerdakwaHal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16K/PM.III13/AUA/I/2017yaitu Saksill Sdri Kusmiati, S.Pd. yang melihat hal itu sudah berusahamendamaikan mereka dengan cara menasehati keduanya maupun memintabantuan orang tua Saksi agar keduanya dinasehati namun tetap tidak adaperubahan.Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2016 Saksil yang barupulang mengambil sarat
86 — 13
Bahwa oleh karena TergugatII/Pihak Intervensi adalah Pembeli yangberitikad baik, maka tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalampoin 9 huruf a haruslah dinyatakan sebagai Hak Milik mutlak TergugatII/Pinhak Intervensi dan harus dikeluarkan dari perkara aquo tanpa sarat;Berdasarkan atas uraian beserta alasan hukum di atas, akhirnya dengansegala kerendahan hati, TergugatII/Pihak Intervensi memohon keikhlasanMajelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberi Putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :
SHARIZAL LUBIS, S.H.
Terdakwa:
Mukhamad Khoirul Huda
85 — 38
Ludwinia dansaat itu Saksi menyetujuinya dengan sarat asalkanada walinya, 2 (dua) orang saksi dan harus adamaharnya.Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekirapukul 20.00 Wib Terdakwa dan keluarga Sdri.Ludwinia datang ke rumah Saksi yang berada di Jl.Polowijen Gg. 2 No. 373 A Kel. Blimbing Kec.BNmbing Kota Malang, kemudian wali Sdri. Ludwiniayang bernama Sdr. Suparman (Aim) meminta Saksiuntuk menikahkan Sdri.
63 — 19
kepada PENGGUGAT serta saudara/i Kandungnyayang lain bahwasanya terhadap Obyek Sengketa dalam perkara iniagar dibuatkan Sertifikat Hak Miulik atas nama AlmarhumROBERTUS BAGA sebagai suatu tanda kepastian hukum tentangstatus kepemilikan Tanah, namun sampai dengan AlmarhumROBERTUS BAGA meninggal dunia hal itu tidak terwujuddikarenakan baik Almarhum ROBERTUS BAGA maupun anakanak kandungnya termasuk PENGGUGAT tidak pernah berpikirbahwasanya TERGUGAT kelak akan melakukan caracara penuhmanipulasi dan sarat
261 — 69
WirjonoProdjodikoro dalam bukunya yang berjudul AzasAzas Hukum Pidana Di Indonesia, Him 123, diamengutip pendapat Hazewinkel Suringa, Hoge RaadBelanda yang mengemukan dua sarat bagi adanyaturut melakukan perbuatan pidana: pertamakerjasama yang disadari antara turut pelaku yangmerupakan suatu) kehendak bersama diantaramereka; kedua mereka harus bersamasamamelakukan kehendak itu.Hal 13 dari 44 hal.
117 — 25
(Scan / FC) 258 @ 1 unit UNIT .750.000, .900.000,UPS 1200 VA @ 1 unit UNIT .900.000, .000.000,Radio Mobile (Ring dan UNIT 8.000.000, .000.000,Kelengkapannya)Genset 2000 W @ 1 unit UNIT .900.000, 25.000.000,.600.000,JUMLAHPPN 10% .960.000,JUMLAH .640.000, 23 Selanjutnya pada akhir bulan Mei 2011 terdakwa Jimmy Sumendap membawa kembaliKendaraan Bermotor Roda 4 Minibus Mobile Service atau Mobil Pelayanan KTPtersebut ke Manado dengan alasan untuk Lapor tiba di POLDA Sulawesi Utara diManado sebagai sarat
Genset 2000 W @ 1 unit UNIT .900.000, 25.000.000,.600.000,JUMLAHPPN 10% .960.000,JUMLAH .640.000, Selanjutnya pada akhir bulan Mei 2011 terdakwa Jimmy Sumendap membawa kembaliKendaraan Bermotor Roda 4 Minibus Mobile Service atau Mobile Pelayanan KTPtersebut ke Manado dengan alasan untuk Lapor tiba di POLDA Sulawesi Utara diManado sebagai sarat untuk melengkapi suratsuratnya dan juga untuk melengkapikelengkapan interior dan eksterior yang belum dipenuhinya, namun sampai denganbulan Juli 2011 terdakwa
111 — 39
ABDUL MALIK, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 11 dari 85 putusan perkara No.156/Pid.Sus TPK /2014/ PN.Smg.Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa sejak tahun 1975 s/d 2008 ;Bahwa saksi juga pernah menjadi PLT Kades pada tahun 1975Bahwa pada tahun 1975 desa Karangsari membeli tanah milik NGAJO ;Bahwa awalnya pemerintah Desa karangsari akan menerima bantuanpembangunan Sekolah Dasar (SD) dari pemerintah dengan sarat desa yangmenerima bantuan harus memiliki
Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa dan Beny ke BMT kelet dan karenasertifikat tersebut disimpan di BMT Pusat di Pati kemudian bersamasama ke BMTPusat di Pati, di BMT Pusat tersebut dapat penjelasan dari pegawai BMT Pusatbahwa sertifikat bisa dimabil dengan sarat hutang An.Radi dengan jaminan sertifikatNo.72 An.Ali Safuan lunas, selanjutnya terdakwa memperbarui pinjaman An.Musbin bin Rohmad dengan jaminan sertifikat An.Musbin bin Rohmad (adikterdakwa) yang kemudian uang pinjaman atas nama Musbin