Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

prinsip pemerintah yang baik dan bersih ( good andclean govemance ) ; 22+ 2292 222 nnn nn nn nnn ne nenMenimbang, bahwa Terdakwa didalam Kontra memori bandingnya berisikeberatankeberatan pada pokoknya sebagai berikut : Keberatan terbanding atas kekurangan pertimbangan Judex Factie tingkatpertama atas faktafakta yang terungkap dalam persidangan ; Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan kelalaian dengan tidakmempertimbangkan fakta mengenai Terbanding tidak pernah menghadiripertemuan dengan jajaran TAPD

Daftar peralatan medis Dinas Kesehatan Profinsi Jawa tahunanggaran 20121 (Satu) bundel surat Kepala Dinas Kesehatan Profinsi Jawa Baratnomor: 902/43770/Renprog tanggal 28 Desember 2012 halpermohonan pengalihan belanja untuk belanja aset tetap APBDtahun 2012 yang ditujukan kepada bapak Gubernur melaluiSekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Profinsi Jawa Barat besertalembar asistensi pra DPASKPD RAPBD APBD Profinsi Jawa Barattahun anggaran 2012 (belanja langsung);2 (dua) buah buku paket pelatinan pelayanan

Daftar peralatan medis Dinas Kesehatan Profinsi Jawatahun anggaran 2012711. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Kesehatan ProfinsiJawa Barat nomor: 902/43770/Renprog tanggal 28Desember 2012 hal permohonan pengalihan belanja untukHalaman 357 dari 361 halaman putusan Nomor 45/Tipikor/2015/PT BDG712.713.714.#15.716.717.718.719.720.721.722.belanja aset tetap APBD tahun 2012 yang ditujukankepada bapak Gubernur melalui Sekretaris Daerah selakuKetua TAPD Profinsi Jawa Barat beserta lembar asistensipra DPASKPD

Alor berdasarkan SuratKeputusan Bupati Alor dengan tugas yaitumembantu Kepala Dinas dalam melaksanakantugas di bidang anggaran dan melaksanakankoordinasi perencanaan, penyusunan~ danpenetapan anggaran yang meliputi perekapan147RKA dari masingmasing SKPD yang telahdilakukan asistensi dari Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) untuk disusun dalambentuk Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD) selanjutnya diajukan keDPRD untuk dilakukan pembahasan~ danpenetapan menjadi APBD.

Setelah APBDditetapkan maka TAPD membuat PeraturanBupati ;Bahwa pembayaran ganti rugi dan pembebasanlahan dan tanaman = untuk pembangunanperumahan bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec.Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan biaya Panitiajuga masuk dalam RKA dibuat bulan Januari2012 yang ditandatangani oleh Saksi UrbanusBella selaku Kepala Dinas PKAD Kab.

Kepahiang adalah sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan SKBupati Kepahiang sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang;Bahwa saksi mengetahui dana pengawasan pekerjaan jaringan pembangkit listriktenaga Mikro Hidro (PLTMH)di Desa Air Pesi Kec.Seberang Musi Kab.KepahiangTA.2012 telah di cairkan seluruhnya;Bahwa dasar pencairan dana pekerjaan pengawasan jaringan PLTMH tersebutadalah adanya Penganggaran dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)dimasukkan dalam daftar hutang jangka pendek dan

Perihal undangantanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara yangditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj. RSabrina, Msi:Halaman 73 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid.

diterima, maka pemohonwajib melaporkan penggunaan dana yang diterimanya;Bahwa saksi mahkota pernah diperiksa BPKP pada tahun 2009; Bahwa saksi mahkota tidak tahu isi Nota Dinas yang diajukan kepada Sekda, tetapisaksi mahkota pernah menandatangani sekitar bulan Mei 2009 dan tahun 2010;Bahwa saksi mahkota tidak tahu tentang jumlah rekap Nota Dinas ; Bahwa masingmasing bagian mengajukan kepada Sekda Kota Bandung untukselanjutnya dikompilasi oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Asset daerah selakusekretaris TAPD

berikut, pihak pemohon mengajukanpermohonan bantuan dengan bentuk proposal yang disampaikan kepadaTU pimpinan di Setda, dari TU pimpinan mendisposisikan permohonanbantuan hibahnya kemudian diteruskan ke verifikator (Bagian Kesra danKemas) dan selanjutnya diteruskan kepada dinas instansi yang terkaitdengan permohonan hibah untuk dilakukan verifikasi, setelah di verifikasioleh dinas terkait kemudian diajukan ke tim pertimbangan selanjutnyamuncul usulan besaran bantuan setelah itu ditetapbkan oleh TAPD

dikarenakan bertentangan dengan Pasal 73 Permendagri No. 61 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya RBA yang tidak sesuai /bertentangan dengan Pasal 73 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolahan Keuangan BLUD adalah kegiatantersebut kesulitan dalam pengontrolan dan pertanggungjawabankegiatan;Bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pemimpin BLUD, PejabatPengelola Keuangan Daerah (PPKD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Subair kepada Bupati Kutai Timur perihal penyelesaian pembayaran uang ganti rugi Perumahan KPN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 90/PDT/2008/PT.KT.SMDA;

Salinan Surat Ketua TAPD No. 910/0796/BPKAD/05/IX/2018 tanggal 14 September 2018 Perihal: Penginputan RKAP Tahun Anggaran 2018;

Bdg.anggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran dan kesehatansebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) dan pembangunan rawatinap kelas VIP sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) selanjutnyaRumah Sakit Daerah (RSUD) Sekarwangi mengajukan usulan pergesarananggaran, kemudian RSUD Sekarwangi melaksanakan penyusunan RKA/DPPA dan melaksanakan pergeseran anggaran yang semulaalatkedokteran dan alat kesehatan yang berjumlah Rp 4 Milyar menjadi 7 milyaryang disetujui oleh TAPD (Tim

pemerintah danDPRD Pemkab PPU untuk memberikan bantuankepada desa di Desa Sepaku secara langsung untukpengadaan kelapa sawit sebagai upaya percepatanprogram Pemda PPU yang ingin menjadikan Kab.PPU sebagai pusat agribisnis, kemudian karenaprogramnya baik maka disetujui;125e Bahwa personil yang duduk dalam panitiaanggaran pemerintah pada tahun 2008 adalahSesuai dengan Surat Keputusan Bupati PPUNomor : 903.05/019/KEU/I/2008, tanggal 2Januari 2008 tentang pembentukan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD

PPU sebagai pusat agribisnis,kemudian karena programnya baik maka disetujui;Bahwa personil yang duduk dalam panitia anggaranpemerintah pada tahun 2008 adalah Sesuai dengan SuratKeputusan Bupati PPU Nomor : 903.05/019/KEU/I/2008,tanggal 2 Januari 2008 tentang pembentukan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kab. PPU (yang ditandatangani oleh Plt. Bupati H. IHWAN DATU ADAM,SE.)yang menjadi panitia anggaran yaitu :1. Penanggung jawab adalah Bupati PPU.2.

/118/2011 tanggal 9September 2011 peserta diklat prajabatan golongan II ada sebanyak 157 pesertamembutuhkan anggaran sebesar Rp. 701.790.000, ;Bahwa untuk golongan Ill sesuai dengan SK Bupati No. 339.i / KEPBUP.BB/118/2011 tanggal 9 September 2011 ada sebanyak 149 peserta,anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.826.205.000,.Total keseluruhan pesertaada 306 orang membutuhkan biaya sebanyak Rp. 1.527.995.000,.SehinggaKepala BKPPD LILY SUPRIADI SUKARDI KADIR. mengajukan perubahananggaran melalui ketua TAPD

No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 292berjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untukkemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPATahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPDmengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanyauntuk 1 kali ke tahun berikutnya.Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pembayaran

(Pengawas 10 Ha) Termin D 28.261 .305LS/1.15.01.01.2016Jumlah49.195.605 20.585.395 Bahwa sesuai Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan keduaatas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, Untuk pekerjaan utama yang ada addendumnya,addendum tersebut tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember tahunberjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 320 SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukanverifikasi untukkemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPATahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPDmengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanyauntuk 1 kali ke tahun berikutnya ; Bahwa Addendum kontrak hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar

yang mengatakan bahwa harga tanah tidak sesuai .Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat dan mengusulkan namanama anggota Panitia Pengadaaan Tanah sebagaimana yang tertuangdidalam SK Walikota No. 484 Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008adalah SKPD, BPKKD selaku pemilik kegiatandan yang menentukanlokasi untuk pembangunan perumahan PNS adalah SKPD pemilikkegiatan;Bahwa sepengetahuan Saksi, mekanisme pengajuan pengadaan tanahadalah SKPD yang merencanakan kegiatan mengajukan perencanaankegiatan kepada TAPD

APBD;b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barangdaerah;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD;d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD;e. tugastugas Pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabatpengawas keuangan daerah; danf. penyusunan laporan keuangan daerah dalam Rangkapertanggungjawaban pelaksananaan APBD;Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) Sekretarias Daerah mempunyai tugas :a. memimpin TAPD

Listrik Tenaga Uap (PLTU)2x35 MW di Kawasan Industri Desa Buruk Bakul Kecamatan BukitBatu Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratusmilyar rupiah);e Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di DesaBalai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilai Rp.100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah); Selanjutnya JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepadaSekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat olehASMARAN HASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Tpgseharusnya penerima bansos melaporkan pertanggungjawabnya kepadaTAPD, dalam hal ini ketua tim TAPD adalah secretariat daerah; Bahwa terhadap pelaksanaan pembangununan rumah yang tidak selesaiini saksi pernah melakukan teguran lisan kepada Terdakwa; Bahwa seingat saksi dalam perencanaanya sebelum saya di bidang sosialsudah direncanakan dan saksi tidak ingat kapan perencanaan tersebut; Bahwa ya, saksi pernah membahas bantuan dengan PT. Timah mengenaijumlah yang akan disubsidi oleh PT. Timah.

BKD/2012 tanggal 16 April 2012,Kwitansi Nomor : 703 / SPP LS/BKD/2012 tanggal 31 Mei 2012,Kwitansi Nomor : 1066/ SPP LS/BKD/2012 tanggal 30 Agustus 2012, Bahwa pada tahun 2012 BNNP Gorontalo pernah mendapatkan bantuan danaHibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sekitar Rp 2.000.000.000 (Dua Miliayar).Adapun kronologis penerimaannya adalah sbb :a.Pada sekitar bulan Januari 2012 Kepala BNNP Gorontalo mengajukan Proposaldana hibah BNN yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontaloselaku TAPD