Korupsi,SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 3 Jo. pasal 18 Undangundang nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telahdirubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang26Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut di susun secara berlapis /subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan Primair, dimana Dakwaan Primair yaitumelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang undangnomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Telah dirubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidengan Unsur unsur sebagai berikut1.

Sultraperiode tahun 1999 2004 dan periode 2004 2009 tidaklahmemenuhi kualifikasi subyek / pelaku sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun = 2001Tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaanPRIMAIR.Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaanPRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang R.lI.Nomor 31

Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu) unsur setiaporang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidakterpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.Bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang R.I. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan Undang undang RI. Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI.

., Akt, CfrA dari BPKPPerwakilan Provinsi Jawa Tengah, kerugian keuangan negara akibatpenggunaan pologoro dalam pembebasan tanah untuk pembangunanPLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Desa Bantarkulon,Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan yang tidak sesuai denganketentuan adalah sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enamratus ribu empat ratus lima rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

No. 2514 K/PID.SUS/2016Penuntut Umum harus dikabulkan, dan menyatakan Terdakwa MOCHAMMADTABIIN bin DALLAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;Hal. 33 dari 36 hal. Put.

SBT TA. 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000, (duamilyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh duaribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan dan diterima oleh terdakwaBEDER AZIZ ALKATIRI dan saksi TOMMY ANDRIES sehinggamengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kab.SBT ditaksir sebesar Rp. 2.162.782.000, (dua milyar seratusenam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).Perbuatan terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhipidana setimpal dengan perbuatannya;Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.TPK/2016/PT.AMBMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, makaseluruh

dipertahankan dan harus dibatalkan, dan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiriyang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :Mengingat : Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman; Undangundang Nomor:2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumyang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor: 8Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor: 49 Tahun 2009; Undangundang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana; pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

2 ayat (1) Jo.

Menyatakan Terdakwa YUDONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTipikor Jo.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 JoPasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang

ACHMADTAUFAN bin ANDI GATOT sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa I. MUH. AZWAR, SH bin H.

AKMAR MAKMURbin MAKMUR dan Terdakwa TI : ACHMAD TAUFAN bin ANDI GATOT,melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhkan pidana penjara masingmasingselama 4 (empat) tahun dan denda masingmasing sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 6 (enam) bulan.Bahwa alasan yang dikemukakan dalam Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Makassar tersebut tidak beralasan hukum sebab semua unsurunsur yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Achmad Taufan bin AndiGatot sebesar Rp 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) tidak dibebanimembayar uang pengganti.Menimbang bahwa kerugian Negara sebesar Rp 194.048.936, (seratus sembilanpuluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)yang timbul akibat dari keterlambatan penyerahan barang dan adanya fee yangdiambil oleh perusahaan, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidaklah adil manakalaPara Terdakwa dipidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Achmad Taufan bin A.Gatot sebesar Rp 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) tidak dibebanimembayar uang pengganti.Menimbang bahwa kerugian Negara sebesar Rp 194.048.936, (seratussembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enamrupiah) yang timbul akibat dari keterlambatan penyerahan barang dan adanya feeyang diambil oleh perusahaan, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidaklah adilmanakala Para Terdakwa dipidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pos Indonesia (persero)Perbuatan Terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN menjabat sebagai KasirPT.Pos Indonesia Kantor Cabang Tulungagung, pada hari

Menyatakan Terdakwa SUJOKO Bin SARIMIN tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa SUJOKO Bin SARIMIN oleh karena itu dariDakwaan Primair;3.

PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus SurabayaNomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, tanggal 28 Mei 2015 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnyaberbunyisebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa ditahan, maka biaya perkaradalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor : 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor : 3 Tahun

., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan aah kukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasamaba Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)tdan ndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999terit Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danRo h dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

DOMUT, S.IP., tersebut diatas diatur dan diancampidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf by ayat, (2)dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 9 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 5 aa denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, ten erubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembera dak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; nlnanan Bahwa = TerdakwaUDIN . rn S.IP.,selaku.

didakwakan kepada Terdakwa dan rsecaradakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya; sengs*234 === $= 222 222 oo one eo Menimbang, bahwa untuk an seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang ebut, haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didak 2 oon dan ternyata tiada alasan pemaaf danpembenar; SennenMenimbang, Sse telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yan: rbentuk Subsidaritas sehingga akan dipertimbangan terlebih dahuludakwaan P : ebut yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahi 99. yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 TahunKe Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangme antasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsumya adalah sebagai berikut: 1.

Kesalahan Penghitungan aritmatik atas plywoodTotal keseluruhan Rp.80.381.170,00 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (8)Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Ir.

Menyatakan terdakwa Ir.Talantang Tomy Poerastidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana dalam surat dakwaanPrimair;2.

Talantang Tomy Poeras,tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair yang diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat(2), (3) Undang Undang No. 31 #4xTahun~= 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaanPrimair tersebut;. Menyatakan terdakwa Ir.

.> Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Negara Cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah mengalami kerugiansebesar Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluhtujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen)atau setidaktidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa JUMALI, ST sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Menyatakan terdakwa JUMALI , ST terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;2.

Menyatakan terdakwa Jumali, ST. terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundangnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;2.

Terdapat banyak sesat pikir dalam pemeriksaan a q U 0;Berdasarkan halhal tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa memohon : Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung nomor 27/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdgtanggal 05 Oktober 2020; Menyatakan terdakwa Jumali, S.T. tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamassama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

Halaman 67 dari 69Mengingat pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;MENGADILI1.

oleh PIHAK PERTAMA tanpa ada tuntutan.e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Bahrum Sihotang, Amd.Pd. dan MangiringPurba telah mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp724.091.909,00 (tujuh ratusdua puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah),sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR924/PW.02/5/2011tanggal 17 Februari 2011.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.

Sujarwo telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahHal. 17 dari 34 hal. Put.

merupakan wewenang JudexFacti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangundang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harusditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwatersebutdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum,maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHal. 33 dari 34 hal.

2 ayat (1) Jo.

Perk : PDS02/SLW/Ft.1/12/2016, tanggal 14 Pebruari 2017terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1.Menyatakan terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUTsebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2)dan (3) UndangUndang Nomor. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999 sebagai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUHP ; Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo.

Pemerintah Kabupaten Lomboko1Tengah sebesar Rp. 247.500.000, (dua ratus empat puluhtujuh juta lima = ratus ribu~ rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR 5+ 6+sennenennesencennnnnennninonenneenennnnsnnernnnnenesatiewocencnenne

Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST., tidak terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalamdakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;2.

Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana109sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimaan telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 jo, pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST olehkarena itu dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

tahun/14 September 1962:Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.01, Desa Taman Sari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Tamansari;Terdakwa tersebut tidak ditahan dalam perkara ini;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadsebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIRilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi:: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo.

Menyatakan Terdakwa Jailani Bin Medan, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa Jailani Bin Medan, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;2.

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkenaan dengan perkara ini apabiladikaitkan dengan fakta persidangan pemohon Banding/dahulu TerdakwaBahwa saksi Ahli Ali Mukhtar, Sp.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Pebuari2020 yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRIe Menyatakan Pemohon Banding/Dahulu Terdakwa Jailan Bin Medan tidakterbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RIHalaman 116 dari 119 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT PLGNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun

Yurizal Bin Nahardin tersebut diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Hal. 8 dari 66 hal Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2014SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Ir H.

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

S7261/PW0915/2011 tanggal 8 September 2011 sehingga merupakan tindak pidana korupsimelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHal. 50 dari 66 hal Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2014dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

2 Ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi diartikan mencakup perbuatan melawan perbuatanmelawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu. meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan,tapi apabila perobuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan

Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memerhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64

Arasy tersebut diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat ( 1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke1 JoPasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUH. ARASY selaku Kuasa Usaha CV.

Tingkat Pertama didalampertimbangannnya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primairakan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidanadalam dakwaan subsidatr ;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka PengadilanTinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut ;Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primair Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNo31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undangundang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsureunsurnya dalah sebagai berikut :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri semdiri, orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Dilakukan secara bersamasamaaon fF EE PFMerupakan perbuatan berlanjut ;ad. 1.

Kegiatandiserahkan pada proses hukum;Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik pada KejaksaanNegeri Limboto, Terdakwa mengembalikan dana yang telah digunakannya sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negaradan daerah sebesar Rp75.056.250,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu duaratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLimboto tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Hajarah Unggango bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

volume fisik pada 3 (tiga) proyek tersebut,menyebabkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten TanahLaut mengalami kerugian yaitu pada : Proyek Peningkatan Jalan Rp. 210.114.388,18 Proyek Pemeliharaan Berkala Rp. 176.745.820,44 Proyek Jembatan Rangka Baja Rp. 234.461.525,99Jumlah Rp. 621.321.734,61(enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratustiga puluh empat rupiah enam puluh satu sen), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke2ejo Pasal 65 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa RISTYANAH, ST binti M.

Bakery terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah memberikan kesempatan daya upaya atauketerangan, untuk melakukan beberapa perbuatan yang masingmasingharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Bahwa dengan menunjuk alasanalasan keberatan angkat 2, 3 dan 4 diatas,maka jelas kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat diterapkandakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi vide :Dakwaan Primair, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;Dakwaan Subsidair, pasal 3 jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55

(Sembilan ratus delapan puluh tigajuta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasilHalaman9 dari 35 halamanPutusan Nomor:03/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utaradalam Suratnya Nomor: SR420PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 yangditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dandiperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

dipertimbangkan dalampertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu PengadilanTinggi Maluku Utara akan memperbaiki sepanjang amar putusan, sehinggaberbunyi sebagai berikut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: KorupsinSecara Bersamasama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalamdakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara, maka masa penangkapan

dan / atau penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memperhatikan pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan bUndang Undang R.

(dituntut dalam berkas perkaraterpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp220.402.682,91 (dua ratus dua puluh juta empat ratus dua ribu enamratus delapan dua rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa YOHANES YANCE MAHUZE sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap Yohanes Yance Mahuze, dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masatahanan (tahanan kota) yang telah dijalani Terdakwa, dan membayar Dendasebesar Rp50.000.000,00 (seratus juta rupiah)Subsidair 3 (tiga) Bulankurungan;Menyatakan Terdakwa

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU.

Perbuatan Terdakwatersebutmemenuhi semua unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Hal. 52 dari 57 hal. Put.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang