Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

) bagian dari jumlah seluruhHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Gin.saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujuipaling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;8.

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan

tetapi RUPSHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.yang diselenggarakan tidak dihadiri olen Febriansyah selaku pemegangsaham lainnya sehingga Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan tidak dapat berlaku sah dan berdasarkan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PembubaranPerseroan Terbatas dapat terjadi akibat berdasarkan PenetapanPengadilan;Bahwa atas dasar dalil tersebut Pemohon memohon agar pengadilanmenyatakan sah pembubaran PT Buahan; Bahwa setelah mencermati

Terlebih lagi, semua ikhtiar yang dilakukan olehPerusahaan (Tergugat I) ini adalah sebuah bentuk investasi danbukan sebagaimana layaknya penempatan deposito tetap denganpembayaran bunga yang teratur;Bahwa sebagai catatan, hingga pada saat dilakukannya rapatperseroan (RUPS) pada tanggal 10 Desember 2019, Penggugattetap menyatakan ketidaksanggupannya untuk turut serta melakukanpenambahan modal perusahaan.

Selanjutnya, setelah menyatakanketidaksanggupannya tersebut, Penggugat pun tidak memberikangambaran ataupun menyebut nama seseorang ataupun pihak lainsebagai calon pembeli potensial (potential buyer) atas sahamsahamnya;Bahwa sebagai solusi atas ketidaksanggupan dari Penggugatsebagaimana dimaksud di atas, mengingat persoalan ini telahberlarutlarut sejak dirapatkan dalam rapat perseroan (RUPS) padatanggal 5 November 2012, maka dalam rapat perseroan (RUPS)pada tanggal 10 Desember 2019, Tergugat , II

Faktanya, sejak rapat perseroan (RUPS) padatanggal 5 November 2012, Tergugat dan III telah secara terbukamenyampaikan perihal adanya kebutuhan penambahan modal untukpengembangan perusahaan. Keterbukaan atas maksud dan rencanapenambahan modal itupun berlanjut pada rapat perseroan padatanggal 22 Juni 2015, hingga terakhir dibicarakan dalam rapatperseroan pada tanggal 10 Desember 2019;Bahwa mengenai masuknya Tergugat II (PT.

Tasik Raja) sebagai pemegang sahamadalah juga berdasarkan adanya kesepakatan diantara parapemegang saham, termasuk Penggugat sendiri, kesepakatan manadiambil dalam rapat perseroan (RUPS) tahun 2012 sebagaimanajuga tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 5 November 2012 yangdibuat oleh Notaris Yanti Sulaiman, SH, Notaris di Medan, yang padaintinya menyetujul masuknya kedua perusahaan tersebut (PT. BinaPitri Jaya dan PT.

Demikianlahalasan dari Tergugat tentang mengapa dividen di perusahaan tidakdibagikan untuk sementara ini, karena perusahaan memang belummempunyai saldo laba yang positif;Bahwa terkait hal tersebut di atas, Laporan Buku Tahunan secaraberkala dan rutin senantiasa disampaikan kepada Penggugat.Bahkan Penggugat sendiri pun turut serta dalam setiap Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan yang salah satu agendanyaadalah membahas mengenai laporan keuangan.

Bahwa kedua orang mantan Direksi tersebut point 1, melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus2012, masingmasing yaitu: Sdr. Anang Arief Sudiro, SE/ Penggugat diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama ( dengan masa kerja 6 tahun6 bulan) sedangkan Sdri. Sri Mulyani, SIP/ Penggugat II diberhentikandari Jabatan Direktur (dengan masa kerja 8 tahun 3. Bahwa kedua orang Direksi tersebut, masingmasing yaitu: Sdr. AnangArief Sudiro, SE/ Penggugat dan Sdri.

Bahwa setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentukPemegang saham, maka pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012diselenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan telahdiputuskan untuk memberhentikan Direksi. Dalam RUPS tersebutdisebutkan, bahwa kepada kedua orang (mantan) Direksi akandiberikan THR dan Pesangon setelah Fasilitas Pembiayaan bagikaryawan yang diterima dilunasi terlebin dahulu;9.

Sri Mulyani,SIP/ Penggugat II melalui RUPS yang diselenggarakan pada hari Rabutanggal 1 Agustus 2012 adalah merupakan Perbuatan Melawab Hukumsebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata dan sangatmerugikan Penggugat dan Penggugat II, setidaknya berupa Jabatan/Lapangan Pekerjaan dan Penghasilan yang diterimanya setiap bulanuntuk nafkah keluarganya, selama 6 bulan (bulan Agustus 2012 s/dJanuari 2013) dengan perincian sebagai berikut:14.1. Untuk Sdr.

adalah mantan Direktur Utama dan Sadri.Mulyani,SIP (Penggugat Il) adalah sebagai mantan Direktur, yangpengangkatannya menjadi Direksi pada waktu itu berdasarkan RUPS PT.BPRS BEN SALAMAH ABADI di Purwodadi pada tanggal 21Juli 2010 denganAkta Penrnyataan Keputusan Rapat dari Notaris No. 17 tanggal 28 Juli 2010yang dibuat dihadapan Sri Suharni, SH Notaris di Purwodadi;.

Berdasarkan RUPS pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 para Penggugattersebut di atas diberhentikan sebagai anggota Direksi adalah benar, denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut :. Para pemegang saham harus mengambil langkah yang cepat dan tepat atasburuknya kinerja Direksi (para Penggugat) ; 2202022207.

RUPS,2. Direksi dan3. Dewan Komisaris ; Bahwa sesuai ketentuan umum UU Nomor 40 Tahun 2007 pengambilankeputusan tertinggi di Perseroan Terbatas ada di RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) ; Bahwa pentinggnya RUPS di Perseroan adalah dalam rangka untukmengetahui apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, mengesahkanperbuatan yang dilakukan perusahaan sebelumnya dan mengesahkanperbuatan yang akan dilakukan ; Bahwa tata cara pemberhentian Direksi adalah :1.

Diadakan RUPS untuk mentukan sah tidaknya pemberhentian ; Bahwa tata cara pengunduran diri Direksi adalah :Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/PN Sby Halaman 341. Diatur di Anggaran Dasar dan menunjukkan secara tertulis alasannya,2. Diberi kesempatan membela diri bagi Direksi,3.

Diadakan RUPS untuk menentukan diterima atau tidaknya ;Bahwa apabila pengunduran diri diterima maka Direksi dibebas tugaskandari tanggungjawabnya ;Bahwa mengenai tata cara pengunduran diri diatur di Anggaran Dasarsedangkan pemberhentian diatur di UndangUndang Perseroan Terbatas ;Bahwa baik pemberhentian maupun pengunduran diri Direksi semuanyaharus melalui RUPS apakah diterima atau tidak ;Bahwa RUPS ada dua macam yaitu RUPS tahunan yang diadakan setiaptahun yang waktunya maksimal 6 bulan setelah

Diadakan RUPS ,Bahwa pengalihan saham dapat terjadi dengan cara dijual, hibbah, warisatau karena kewajiban ;Bahwa tata cara pengalihan saham harus dengan tertulis baik melaluiNotaris atau akta dibawah tangan dan tidak bisa dengan hanya menunjuksecara lisan makanya tidak dikenal saham atas tunjuk ;Bahwa saham ada 2 macam yaitu :1. Saham yang punya hak suara dalam RUPS,2.

Saham yang tidak punya hak suara dalam RUPS;Bahwa kedua saham tersebut Ssamasama dapat diveden (keuntungan) dariperusahaan dan yang menentukan saham yang punya hak suara atautidak adalah Anggaran Dasar dengan menentukan nilai nominal darisaham tersebut ;Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/PN Sby Halaman 35 Bahwa tempat diadakannya RUPS antara lain :1. Di tempat dimana perusahaan melakukan kegiatannya,2. Ditempat bursa saham tercatat,3. Diluar tempat perusahaan tapi di Indonesia ,4.

Bahwa berdasarkan notulen RUPS tersebut Tergugat satumenerbitkan Akta No. 21 tertanggal 21 Desember 2009;6. Bahwa hal tersebut diatas menunjukkan Tergugat tidakmelakukan perbuatan melawan hukum dalammenerbitkan akta tersebut karena telah sesuai dengankesepakatan yang dibuat dalam Notulen RUPS PT. TigaLaskar Andalas & CV. Tiga Laskar Andalas;Hal. 15 dari 53 hal. Putusan. No.116/PDT.G/2012/PN. Pbr.7.

Bahwa Tergugat menerbitkan Akta No. 21 tanggal 21Desember 2009 telah memenuhi aturan sesuai Undangundang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarisdimana berdasarkan kesepakatan RUPS PT. Tiga LaskarAndalas dan CV. Tiga Laskar Andalas yangmana telahdisetujui juga oleh Penggugat dengan komanditer lainnyayang manahasil notulen rapat' tersebut telahmemutuskan menunjuk Tergugat II/Bp. Yulian/Bp. Toni/Bp.Marco mengaktekan hasil Keputusan RUPS PT. & CV. TigaLaskar Andalas tersebut;14.

Notulen Keputusan RUPS PT. TigaLaskar Andalas & CV. Tiga Laskar Andalas adalah dasarkewenangan Tergugat Il untuk menghadap Tergugat agar hasil RUPS PT. Tiga Laskar Andalas dan CV. TigaLaskar Andalas diaktekan sehingga Tergugat menerbitkan Akta No. 21 Tanggal 21 Desember 2009 ;15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat telah melekatkan Notulen Keputusan RUPS PT. TigaLaskar Andalas & CV.

Bahwa RUPS dilaksanakan tanggal 16 Desember 2009 yang hadirUdayana Muafzan, Surya Negara Sutanto, Yulian Kesuma Kwee,dan Soetono Soebroto. Bahwa setahu saksi pemegang saham PT. Tiga Laskar Andalasadalah Udayana Muafzan, Surya Negara Sutanto, Yulian KesumaKwee, dan Soetono Soebroto. Bahwa ketika RUPS diminta pertanggung jawaban, UdayanaMuafzan hanya janjijanji Saja. Bahwa setahu saksi Yulian Kesuma Kwee dan Surya NegaraSutanto menanam modal di PT.

Tiga LaskarAndalas) benarTergugat Il adalah salah seorang yang diberi tugas oleh Rapat UmumPemegang saham (RUPS) CV. Tiga Laskar Andalas untuk mengaktekanNotulensi RUPS CV.

,berkantor di Ruko Jalan Kerbonrojo, Nomor 22 CC,Surabaya;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSurabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hasil keputusan RUPS tentang Laporan Tahunan danLaporan Keuangan periode tahun buku 2015, yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita

2016, dibuat SitaresmiPuspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS

dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum dan/atau setelah gugatan ini didaftarkan dansementara perkara Nomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor580/PDT/PT Sby, belum ada putusan berkekuatan hukum tetap,adalah tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde

) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB dengan agendaPeningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas,Akta Nomor 55 dan Akta Nomor 56, tanggal 19 September 2016,dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanoa melalui RUPS pada Januari 2014Terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapal motorNee Diak menjadi milik perusahaan kemudian Terdakwa mengangunkan keduakapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp8.400.000.000.

(tiga miliar empatratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto seharusnya Terdakwabayarkan untuk membayar pinjamannya kepada Saksi Yohanes Ivan Santosodan Saksi Edy Susanto, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidakmembayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes lvan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4

(tiga miliar empat ratus juta rupiah) sisauang tersebut seharusnya Terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannyakepada Saksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto, akan tetapiTerdakwa tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4 (empat) unit, Terdakwa menjanjikan akan segeramengembalikan pinjaman uang milik Saksi Yohanes Ivan

Pelayaran Prima Jaya Samudra dan PT.Mutiaranusa Antarsamudra Lines padahal masalah susunan pengurus danbesarnya saham belum ada dibicarakan sama sekali dalam RUPS, akantetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, berdalihpenyetoran dana tersebut merupakan kewajiban Saksi Yohannes IvanSantoso tidaklah dapat diterima;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohannes Ivan Santoso, Budimandan Edy Susanto, dana yang disetorkan kepada Terdakwa bukanlahpenyertaan modal atau saham Saksi Yohannes Ivan

;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tan Kamelo, tindakan Terdakwayang tidak melakukan RUPS untuk mensahkan uang dan atau barangmodal yang dimasukkan oleh salah satu pemegang saham menjadibagian dari aset perusahaan adalah menjadi tanggungjawab pribadiTerdakwa;e Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes lvanSantoso mengalami kerugian sebanyak Rp2.400.000.000.

LB) untuk memutuskan pembubaran badan hukum danpembentukan Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005;Bahwa berdasarkan surat Tim Pengelola Sementara Bank Nomor 023/BI/BGIDIR/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, dilaporkan bahwa pada tanggal18 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untukmemutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim LikuidasiBank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di Restauran Sari Kuring

Sudirman Kav. 5253 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPSLB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri olehpemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yangdirencanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola SementaraBank dengan surat Nomor 065/BGIDIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM) mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapattercapainya

pembubaran badan hukum perseroan dan pembentukan TimLikuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3)yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka ataspermohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.SusPHI/2015101112panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketuaBAPEPAM;Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor

7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM berkenaan dengan tidakterselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badanhukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidas), disebutkan bahwadalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum,jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga BankIndonesia meminta penegasan

Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, meminta kepada Pengadilan untukmengeluarkan penetapan yang berisi Pembubaran Badan Hukum Bank,Penunjukkan Tim Likuidasi, Perintah Pelaksana Likuidasi dan Perintah agarTim Likuidasi mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bank Indonesiadan selanjutnya permintaan Penetapan Pengadilan tersebut wajib diajukanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktupenyelenggaraan RUPS;Bahwa berkenaan dengan

memori banding yangdiajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara berikut dengan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasandan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyaNo. 127/Pdt.G/2009/PN.LP tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengandemikian pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan PengadilanTinggi sendiri ; Menimbang, bahwa RUPS

Indofarm Sukses Makmur tanggal 27 Maret2009 di Cafe Belmondo Medan dilaksanakan oleh karena kekosongan DirekturUtama, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 78 ayat (4) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, RUPS diluar RUPS Tahunan dapat dilakukan untuk kepentinganPerusahaan ; Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PTMDN.

Menimbang, bahwa RUPS tersebut dapat diselenggarakan atas permintaanDewan Komisaris, sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 ; oe Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka RUPS PT.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harusdihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWANTANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir. WILLY TANUMULIA,Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMY TANUMULJA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir.WILLY TANUMULIA, Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan jandaEMMY TANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

Program kerja tahunan perseroan;Bahwa laporan direksi PT PPI pada RUPS Tahun 2001 yang salahsatunya melaporkan posisi harta kekayaan Perseroan termasukdidalamnya adalah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan obyeksengketa A dan obyek sengketa B di Kab.Pinrang telah disetujui dan telahdisahkan oleh Bp. Dr. H.

., selaku pemegangsaham dan kuasa pemegang saham, dengan demikian aset berupa tanahdan bangunan obyek sengketa A dan obyek sengketa B tersebut adalahsah menurut hukum sebagai harta kekayaan Penggugat yang terpisah(separate) dari harta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya;10.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PPI selanjutnyadiselenggarakan setiap tahun, yakni RUPS Tahun 2002, 2003 dan Tahun2004, setiap penyelenggaraan RUPS tersebut maka direksi terusmelaporkan dan mencantumkan laporan

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT inidijelaskan:Persyaratan pengangkaian anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Berdasarkan hal tersebut di atas, kepengurusan/anggota direksi yangdipimpin oleh Abdy Baramuli sebagai Direktur Utama dan Aryanthi Baramulisebagai Presiden Komisaris tersebut sudah Domisioner, maka secaraotomatis berakhir karena tidak pemah melakukan RUPS lagi untukmenentukan pengurus/anggota direksi yang baru atau perpanjangan masajabatannya;Dengan demikian, maka Abdy Baramuli, S.E., yang dimaksud dalam suratkuasa Penggugat adalah tidak mempunyai kapasitas

, makapihak yang berhak untuk memberhentikan Direksi adalah juga RUPS;2.

ANDALAS MERAPI TIMBER dan PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI serta pembayaranpembayarannya saksi tidak mengetahuinya.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhirtahun 2011, tidak ada dibicarakan atau dipermasalahkanadanya pengiriman uang sebesar Rp. 265.000.000, (duaratus enam puluh lima juta rupiah) darn PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI yang masuk kerekening atas nama Terdakwa dan saksi baru mengetahuisetelah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah di dalam RUPS (RapatUmum Pemegang

ANDALAS MERAPI TIMBER berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 yangdiselenggarakan pada tahun 2011.35Bahwa saksi selaku pemegang saham PT.

ANDALASMERAPI TIMBER pernah meminta untuk segeradilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuktahun 2011 pada bulan Juli 2012 dan untuk Tahun 2012 padaawal tahun 2013 namun tidak ditanggapi oleh DirekturUtamanya yaitu IBRAHIM HASAN, namun pada bulanMaret 2013 baru diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).Bahwa dalam RUPS tersebut dibahas mengenai uangangsuran pembayaran utang dari PT. PEMBANGUNANANDALAS SEJATI kepada PT.

ANDALAS MERAPITIMBER sebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus enam puluhlima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa melaluirekening pribadinya, dan berdasarkan RUPS tersebut telahdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan hasilnya telahditerima oleh para pemegang saham yang kemudian hasilRUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris serta telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiapada bulan Juli 2013 dan telah diterima.Bahwa berdasarkan RUPS tersebut pertanggungjawabanTerdakwa terhadap

ANDALAS MERAPITIMBER, dan pertanggungjawaban Terdakwa tersebut diRUPS dapat diterima oleh RUPS.Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Maret 2013 tersebut, juga Terdakwa diberhentikan darijabatannya sebagai Direktur PT.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

dan mengangkat Komisaris dan Dewan Direksi yang barusebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 11 tanggal 16 Desember 2014;Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2014, kembali Terlawan menerima undangan/panggilan RUPS dari PT.

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Putusan No.174/Pdt.G/PLW/2017/PN.Lbp,Halaman1514.15.16.Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat

;Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 20163) Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat;4) Menyatakan Keputusan RUPS LB PT.

PTJ.PDT.1491.2438.2000 di atas.Bahwa maka berdasarkan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal66 dan 67 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995, Pelawan meminta ijin kepadaKetua Pengadilan Negeri dari tempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebutagar diperkenankan menyelenggarakan RUPS sendiri, in casu kepadaPengadilan Negeri Banjarmasin ;Pasal 66(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganPerseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

yang berkaitan dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam ayat (8).Pasal 67(1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk :a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan;ataub. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)

apabila Direksi atau Komisaris lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmenetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS sertamenunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang iniatau Anggaran Dasar.(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atauKomisaris untuk hadir.(

Heemskerk, xeventiende druk, Uitgeveri; Lemma BV, Utrecht, 1994).Bahwa menurut UndangUndang No.1 tahun 1955 tentang PerseroanTerbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah hak dankewenangan para pemegang saham, sehingga putusan Provisi a quo yangmelarang pemegang saham mengadakan RUPS adalah bertentangan denganUndangUndang yang berlaku.

izin kepada Para Pelawan untukmenyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa PT Wijaya TriutamaPlywood ;e Bahwa karenanya berdasarkan hukum, Para Pelawan telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 10 Januari 2001 dengandihadiri oleh Notaris Oerip Mochlasin Soemarta, Sarjana Hukum,yang kemudian dimuat dalam Berita Acara Rapat PT WijayaTriutama Plywood Industry Nomor 3 tanggal 10 Januari 2000 ;3.

Menyatakan Keputusan-Keputusan RUPS Tergugat I yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian, akta-akta di bawah ini merupakan akta yang tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, yaitu : (a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh RUPS Tergugat I lainnya yang telah diselenggarakan oleh Tergugat I yang diselenggarakan setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasar selain Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;7.

Menghukum Tergugat TI, II, III, IV, V, ,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkan pada Keputusan-Keputusan RUPS selain keputusan RUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menyatakan bahwa selama belum ada Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia yang menjadi pengganti kedudukan Tergugat I, maka guna menjalankan usaha Tergugat I, Penggugat berhak untuk menyelenggarakan RUPS Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;13.

dengan suara bulat.Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatasmenegaskan bahwa :a. pemanggilan RUPS hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu palinglambat (minimal) 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPStersebut diadakan dan apabila pemanggilan tersebut tidak sesuaiketentuan maka RUPS menjadi tidak sah kecuali semua pemegangsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan RUPS tersebut disetujui dengan suara bulat.b.

selakupemegang saham baru padahal RUPS yang mengesahkan merekaHalaman 23 dari 275 hal.

pemanggilan dan tanggal RUPS(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan, iklan diberta Surat Kabar;Pasal 9 ayat (2) dan (8) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilantedebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Kata

Putusan No.312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.64.65.66.disalurkan para pemegang saham melalui Organ RUPS.

dan tanggal RUPS.Ayat (2): Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdar/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Pasal9 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;73.

Notaris di Medan;Bahwa jumlah saham yang dijual sebanyak 2.221 lembar denganperincian sebagaimana dalam surat gugatan;Bahwa dari perincian penjualan saham milik Penggugat sesuai denganhasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Berita Acara RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI No.58 yang dibuatoleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustani, SH.

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDAIR:1.Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.

Bumi MansyurPermai tersebut yang rencananya akan dijual kepada para Tergugatternyata belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;Bahwa selain itu memperhatikan ketentuan pasal 64 UndangUndangPT. yang menyebutkan RUPS diadakan di tempat Perseroan milikkegiatan usahanya;Bahwa PT. Bumi Mansyur Permai berdomisili di Medan dan kegiatanusaha mereka juga di Medan, namun PT.

BumiMansyur Permai, sehingga oleh karena itu mereka berhak untuk menyelenggarakan RUPS;3. Bahwa Pasal 64 ayat (1) UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1995menentukan RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain, in casuRUPS yang diadakan bukan di Medan sebagai tempat kedudukan danusaha PT.

MdnMENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat Il sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnyaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.

Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Pebruari 2005ditempatkan oleh Tergugat dibagian pemasaran ekspor dan impor;Bahwa Penggugat telah beberapa kali dinaikan jabatan oleh Tergugat yaitu padaTahun 2007 Penggugat diangkat menjadi Kepala Bagian Pemasaran, kemudian padatahun 2008 diangkat menjadi Marketing Manager dan pada tahun 2010 Tergugatmengangkat Penggugat sebagai Direktur perusahaan;Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur tidak dilakukan berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Nice Indonesia mempunyai kepemilikan sahamyang besarnya 10 (sepuluh) saham atau setara dengan 5% dan atas dasar itulahakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) sepakatuntuk menunjuk dan mengangkat Penggugat sebagai Direktur PT. Nice Indonesia,sehingga tidak ada pengangkatan langsung terhadap Penggugat sebagai Direkturyang dilakukan oleh Mr. Sin Dong Chun selaku Direktur Utama PT.

Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri.Kemalsyah Siregar, salah seorang praktisi hukum ketenagakerjaan yang jugamerupakan anak dari mantan Hakim Agung Bismar Siregar mengungkapkansebagai berikut:Untuk mengetahui apakah seseorang direksi itu diangkat melalui RUPS ataubukan, hal tersebut bukanlah perkara sulit;Lihat saja Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, perubahan AD/ART nya atauakta berita acara RUPS.

Dan kalau nama si direksi ada, berarti diadiangkat melalui RUPS dan dia wajib tunduk pada ketentuan UndangundangPerseroan Terbatas. Jadi kalau ada sengketa seputar pengangkatan maupunpemberhentian direksi, upaya hukumnya ke Pengadilan Negeri;2.

Nice Indonesia; Bahwa dalam RUPS tanggal 30 Desember 2009, Pemohon Kasasi sebagai Pemegangsaham 5% pada PT.

Kebiasaan RUPS juga sering dilakukan di Purwokerto.tu dibuktikan dengan dokumen Risalah Rapat yang dimilikioleh PT.

Karena sebagian besar daripemegang Saham banyak beraktivitas di Purwokerto sehinggamemindahkan akses koordinasi serta mengoptimalkan danmengefektifkan penyelenggaraan, maka atas usulan beberapapemegang saham kepada Dewan Komisaris, RUPS untukdilaksanakan di Purwokerto.3.

Dengan demikian dalilpenggugat tidak benar sama sekali.Terkait keberatan Penggugat terhadap diadakannya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan di Purwokerto dapatdijelaskan bahwa sudah beberapakali Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dilakukan di Purwokerto. RUPS yang dilakukan diPurwokerto ini juga diikuti oleh Penggugat. Mengapa hanyaRUPSLB yang tertanggal 28 Februari 2014 saja yangdipertanyakan.

Penggugat sendiri sudah tahu bahwa RUPS bisadilakukan ditempat kedudukan perseroan (Cilacap) atau ditempatPerseroan melakukan kegiatan usaha. Sebagaimana diketahuibahwa Tergugat adalah pemegang terbesar saham perusahaandan boleh dikatakan perusahaan ini adalah bagian dari LabalabaGroup (pemegang saham terbesar oleh Tergugat !) yang berkantorPusat di Purwokerto.

Sehingga tidak adayang salah kalau RUPS perusahaan dilakukan di Purwokerto.Bahwa sebelumnya Sebagian Besar Pemegang telah berkirim surat(sampai tiga kali) kepada Penggugat selaku Kuasa DirekturPerusahaan untuk mengadakan RUPS. Surat tertanggal 22November 2013, 05 Januari 2014 dan 20 Januari 2014 yangsemuanya telah diterima dengan baik oleh Penggugat.

Bina Arta Swadaya tersebut sudah lazimdilakukan terhadap PTPT lain dibawah Yayasan BinaSwadaya, dan ada 17 PT hingga saat ini namun tidak adamasalah ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya meminta direksi PT.Bina Arta Swadaya untuk melakukan RUPS Tahunan,namun tidak dipenuhi dan karenanya mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kePengadilan Negeri Jakarta Utara ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya baru mengetahuibahwa Ir.

Perlu dipahamibahwa RUPS adalah salah satu organ perseroan terbatas. Apabila perseroanterbatas telah terbentuk, maka seluruh organ perseroan terbatas tersebutdinyatakan berfungsi. Inilah yang menyebabkan Direksi dan Komisaris PT. BASmenjalankan fungsinya. Bila RUPS tidak ada, maka seharusnya sejak awalDireksi dan Komisaris PT. BAS pun harus dinyatakan tidak pernah ada.Meniadakan RUPS PT. BAS sama artinya dengan Direksi PT. BASmengambilalin kepemilikan atas PT.

BAS tidak pernah memberikan laporan keuangankepada pemegang saham di dalam forum RUPS ;Bahwa Sejak berdirinya PT. BAS hingga saat ini, para TergugatRekonvensi selaku Direksi PT. BAS belum pernah menyelenggarakan RUPS,baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, sehingga sangat sulit bagi parapemegang saham (termasuk Penggugat Rekonvensi ) untuk memantau danmenilai kinerja PT. BAS. Penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah hal yangsangat penting untuk menilai kinerja PT.

Hal ini bertentangan dengan UUPT karena pertama, Direksiwajid mengadakan RUPS dan wajib untuk melakukan pemanggilankepada para pemegang saham sehubungan dengan akandiadakannya RUPS. Kedua, apabila Direksi tidak menyelenggarakanRUPS, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepadapengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegang saham (Pasal 67)UUPT, bukan direksi ;(ii) Para Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan tahunan dandokumentasi keuangan perseroan sejak PT.

No. 2465 K/Pdt/2010b.Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasaberhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai denganjumlah saham yang dimilikinya. (Pasal 72 Undang Undang PT) ;Cc.Memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporantahunan (Pasal 86 Undang Undang PT) ;3.Bahwa selama para Termohon Kasasi menjadi Direksi PT.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajarsebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris;2.

yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7Januari 1997 (Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSdilaksanakan ) yang dibuat dihadapan Notaris SoehendroGautama, S.H. di Batam juga menyatakan bahwa :RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Bahwa selain ketentuanketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang berlaku pada saat RUPS tanggal 10 Mei2005 dilaksanakan, terdapat juga ketentuanketentuan yangmengatur tentang tempat pelaksanaan

RUPS yang berlaku saatini, yaitu ketentuan yang di atur dalam Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,(UndangUndang yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan)menyatakan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, di dalam Pasal 9 ayat (1)Anggaran Dasar PT.

Sintai Industri Shipyard (Tergugat ) yangtermuat dalam Akta Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008(AD yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) yang dibuatdihadapan Notaris Yulianistri, SH. di menyatakan:RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris Nomor 7tanggal 7 Januari 1997 maupun Undang

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan RUPS;4.