Ditemukan 9457 data
95 — 80
Dan sarat dengan aturanaturan dan ketentuan teknis administrasi yang komplek, ternyata berdasarkanhasil penelitian kami dalam dokumen pengadaan ternak sapi tahun 2013 tidakmengacu pada surat Direktur perbibitan ternak Direktorat Jenderal PeternakanKementerian Pertanian Republik Indonesia No : 25002/TU.20/F23/02/2013tanggal 25 Februari 2013, khususnya untuk ternak Breed bali yang secara teknissangat mengikat secara Nasional, dan surat Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Riau No. 524.4
149 — 71
Banyakpihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karenaterlalu sarat dengan prosedur, formalistis, Kaku dan lamban dalam memberikanputusan terhadap suatu sengketa.
59 — 26
terkait dalam tindak pidana korupsipembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH TA.2010,pengadaan Jaringan Listrik Tahap I TA.2010 dan Pengadaan Jaringan ListrikTahap II TA.2011 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;e Bahwa saksi bertugas pada SKPKD atau Keuangan Daerah yang bertugasmelakukan Ferifikasi atas permintaan penerbitan SP2D yang diajukan olehSKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dana berasal dariAPBD P Tahun Anggaran 2010;e Bahwa saksi tahu sarat
untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsipembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH TA.2010,pengadaan Jaringan Listrik Tahap I TA.2010 dan Pengadaan Jaringan ListrikTahap II TA.2011 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;Bahwa saksi bertugas pada SKPKD atau Keuangan Daerah yang bertugasmelakukan Ferifikasi atas permintaan penerbitan SP2D yang diajukan olehSKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dana APBDuntuk Tahun Anggaran 2011;Bahwa saksi tahu sarat
112 — 29
berikut :1 Unsur kesatu : Barangsiapa.Hal 89 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34K/ PM.III15 / AD / VIII /2014Bahwa mendasari ketentuan Perundangundangan Pasal 2KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiaporang Een Eider Naturlijke/inperson yang tunduk dan dapatdipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesiaartinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secarahukum sebagai subyek hukum yang selayaknya memenuhikemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukumsebagai sarat
AntoniusMalo, S.Th) sambil teriak minta tolong dan ketika Saksi2 (EstherDada Gole, S.P.) teriak minta tolong Terdakwa tidak menolong justrumalah pergi dengan motor, sedangkan Saksi1 (Alexander UmbuKaleka) lari entah kemana.Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dapatdipastikan dan diyakini bahwa Terdakwa kapasitasnya sebagaiPrajurit TNI yang sarat dan telah memahami nilainilai yangterkandung dalam doktrin TNI diantaranya 8 wajib TNI pada angka 8mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya
95 — 35
pihakantara pemegang HPL dengan pemegang HGB, contohnya adalahperjanjian penggunaan tanah industri terlampir atau dalambentuk lain tanpa membebankan apapun kepada kantorpertanahan, kemudian dari surat ini kami meminta ke PT.Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjianpenggunaan tanahindustri; Bahwa itu jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agartidak dibebani; Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tiidak membebankan saratapapun ya berarti sarat
Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tidak membebankan sarat apapunya berarti sarat 1 dan 2 itu) menjadi bagian dari jawaban ini.Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang adaadalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian.Ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang oleh BPN, semuanya belumpernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mautandatangan PPTI.
Dra. INDRAYATI. H.S, SH., MH
Terdakwa:
SALMAN ALFARIZIH alias SALMAN Bin NEO
282 — 360
Tim.Yaitu tentang makna Hilafah, syarat hilafan dan syarat sarat seorang Imam4)khilafah atau holifah yang intinya bahwa kehalifahan ABU BAKAR ALBAQDADI menurut syariat islam, untuk itu kita harus segera bergabungdengan daullah dengan cara berbaiat (berjanji) kepada ISIS dan hijrahsesuai perintah amir ISIS yaitu SYEH ABU BAKAR ALBAQDADI sudahwafat di ganti oleh ABU IBRAHIM, jadi kita harus berdiri di Negara Islamuntuk menegakkan hukumhukum dan syariatsyariat islam dan dipimpinoleh khilafah;Baiat yang
Fikih Hilafah/Daulah IslamiyahYaitu tentang makna Hilafah, syarat hilafan dan syarat sarat seorang Imamkhilafah atau holifah yang intinya bahwa kehalifahan ABU BAKAR ALBAQDADI menurut syariat islam, untuk itu kita harus segera bergabungdengan daullah dengan cara berbaiat (berjanji) kepada ISIS dan hijrahsesuai perintah amir ISIS yaitu SYECH ABU BAKAR ALBAQDADI, jadiharus berdiri di Negara Islam untuk menegakkan hukumhukum dansyariatsyariat islam dan dipimpin oleh khilafah;d.
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon Kasasi dengan segalakerendahan hati memohon kepada Judex Juris untuk membatalkanPutusan a quo yang sarat dengan pelanggaran hukum berdasarkan alasanalasan sebagaimana telah diuraikan di atas demi menjamin kepastianhukum, kepastian berinvestasi tegaknya keadilan di Indonesia.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, karena menelitidengan seksama Memori Kasasi yang
28 — 17
Penggugat /Terbanding kepada Tergugat / Pembanding dan pembayaran leasingkedua truck dimaksud berasal dari uang pinjaman Penggugat / Terbandingdari Tergugat / Pembanding, diserahkan Penggugat / Terbanding kepadaTergugat / Pembanding sebagai bentuk adanya pemakaian uang Tergugat / Pembanding yang dilakukan Penggugat / Terbanding, in casu MajelisHakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mengesampingkan buktibuktidimaksud, sehinga sangat nyata pertimbangan Hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tarutung sarat
WONG IVONNE EMMY
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA BARAT CQ. KASAT RESKRIM
103 — 23
, saksi Tuti alias Evi, saksi BakctiarPachlevi, Sakimin alaias Kimin, saksi Rudi Wijaya, saksi Wong Koei Tjin dansaksi Mulyadi Himawan ditambah dengan bukti T37, T38, T39, T42, T43 danT44, Pengadilan menilai sudah cukup untuk menindaklanjuti proses Penyidikantersebut sampai selesai atau Sampai ke tingkat Penuntut Umum.Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara substansi buktibukti yangyang ada berupa keterangan saksi dan suratsurat sebagaimana diajukanTermohon dipersidangan telah cukup memenuhi sarat
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
375 — 289
Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingatpada faktanya Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akan cacatformil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknyauntuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),l. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSI! ABSOLUTA.
ARDIN SIAGIAN
Tergugat:
1.Berti Tiambun Sirait
2.Gustap Sirait
3.Alexander Sirait
4.Nurmala Sirait
5.Rumondang Sirait
6.Pasti Sirait
7.Daniel Sirait
8.Billiater Sirait
9.Jhonson Sirait
10.Bernard Sirait,
11.Pesta Sirait
Turut Tergugat:
1.Lintong P Panjaitan
2.Hotmaida Br Panjaitan
3.Rita Br Panjaitan
4.Linda Br Panjaitan
5.Nova Br Panjaitan
6.Bihsar Sahala Raja Panjaitan
7.Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Satuan kerja Satker Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
8.Pemerintah RI cq PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
135 — 65
Bahwa pada Putusan No.2/Pdt/1993/G/PN.TTD pada keterangan saksi IITergugat II Kamsiah br.ButarButar memberikan keterangan pada alinea ke 3, 4,5 dan 6 sebagai berikut : Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut dalam tahun1983 atas suruhan BM.Panjaitan untuk bekerja membersihkan sawah itudengan sarat selama dua tahun saksi boleh menanami padi tanpa sewa dansaksi tidak mendapat upah kemudian setelah itu, saksi mengontraknya selam 2tahun lagi dan belum lagi habis masa kontrak sawah itu telah dijualBM.Panjaitan
140 — 49
SuratKuasa Khusus cacat hukum dengan alasan bahwa sarat kuasa khususyang dibuat oleh para Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas, jelasdan lengkap tentang obyek sengketa perkara yang dimaksudkan, selain itudalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan secara jelas danlengkap identitas dan kedudukan para pihak (para Tergugat);2.
91 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negarain casu objek gugatan oleh Tergugat terhadap bagiantanah yang menjadi garapan Para Penggugat jelassangat merugikan Para Penggugat sebagai masyarakatyang telah lama menggarap, menduduki bahkan menanamtanaman diatas tanah tersebut, lagi pula penerbitansertifikat a quo sarat dengan perbuatan kolusi dannepotisme yang dilakukan oleh Tergugat dimanasertifikat Hak Guna Bangunan No. 02/Girian Indahatas nama Yayasan Doulos Diakonos diterbitkan padalahan tanah
74 — 25
Panjang Seluruh (LOA)Lebar MaxTinggi Geladak (D)Sarat Air (T)Mesin Utama (M/E)Mesin bantu (A/E)Ne 7 & WNKecepatandan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
Sarat Air (T) 1,20 meter ;5. Mesin Utama (M/E) 150 HP ;6. Mesin bantu (A/E) 20 Kva ;7. Kecepatan 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
64 — 26
Telah dinazegelen, bermaterai dan dilegalisir, bukti diberi tanda denganT.82.Fotocopy Surat Keterangan Tanah No: 593.2/BJR/SK/13/111/2010, atasnama Payaman Manalu tertanggal 23 Pebruari 2010 beserta lampirannya ;Telah dinazegelen,bermaterai dan dilegalisir, bukti diberi tanda denganT.83;Fotocopy Surat Keterangan Tanah No: 593.2/TTS/SK/19/021/2008, atas Vnama Alamsyah tertanggal 20 Pebruari 2010 beserta lampirannya..Telah dinazegelen,bermaterai dan dilegalisir, bukti diberi tanda denganT84.Fotocopy Sarat
43 — 7
KetuaPengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu,biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatusurat atau tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterimasebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengankeputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, demikianjuga jika dikabulkan tuntutan dahulu, pula dalam hal perselisihan tentanghak kepunyaan, yang dijabarkan dengan Surat Edaran MahakamahAgung RI Nomor 3 tahun 2000 bahwa sarat
146 — 19
tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan hubunganIndustrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melaluiperundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, danhal ini senyatanya sampai saat ini belum pernah ada perundingan bipartityang dituangkan dalam Risalah perundingan sebagaimana diatur dalamPasal 6 UU a quo, dan hal ini Mediator dinilai telan melakukan kesalahanprosedur sesuai mekanisme penyelesaian perselisinan industrial dan sangattendensius sarat
32 — 17
Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya;Bahwa selanjutnya pertimobangan hukum Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakanbahwa saksi Reken Ginting yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwaseingat saksi pada saat jual beli tersebut dilakukan, Penggugat tidakada melakukan pengukuran atas tanah yang dibeli tersebut, adalahpertimbangan hukum yang salah dan keliru serta sarat
89 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keempat: Khusus mengenai alasan kepentingan umum yang digunakanoleh Majelis Hakim di tingkat banding untuk menyatakan Keputusan TataUsaha Negara Termohon tidak bersifat individual karena kegiatanpengangkutan gas bumi melalui pipa terkait dengan kepentingan umum,secara analogis berdasar atau tidaknya alasan tersebut dapat diuji denganmelihat sengketa serupa di bidang lain yang juga sarat dengan aspekkepentingan umum ;Dalam hal ini, Pemohon menunjuk pada ketentuan Pasal 2 jo.
392 — 230
;Bahwa, atas tindakan TERGUGAT 4 seperti yang dijelaskan pada point26,27,28 dan 29 diatas tersebut tentu saja merugikan PENGGUGAT , makadari itu Sudah sewajarnya TERGUGAT 4 juga harus bertanggung jawab danikut dalam menanggung ganti kerugian yang telah dialami PENGGUGAT ;Bahwa, tindakan PARA TERGUGAT dalam membuat Akta Perjanjian SewaMenyewa tersebut yang kesemua tindakan sarat dengan unsurunsur : Melanggar UndangUndang ; Melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum ; Bertentangan dengan kewajiban