Ditemukan 11604 data
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JHONSON Alias ASEN
40 — 12
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
125 — 88
Curah Prima dan surat tersebutdikirim oleh pihak TERGUGAT berdasarkan Adendum KesepakatanBersama yang telah di sepakati antara PENGGUGAT danTERGUGAT, karena dengan kesiapan yang telah TERGUGATlakukan (pondasi borpile) dan pekerjaan lanjutan sudah seharusnyadilakukan, yaitu menaikan dinding dan lantai parkir.Bahwa dalam penulisan serta penggunaan kosa kata dari suratNomor : 26/KP/VIV/2017 tanggal 15 Juli 2017 secara umum tidakmenyalahi aturan apapun serta tidak mengandung ancaman,intimidasi ataupun penekanan
48 — 38
untuk upaya pendekatan tidak pernah terjadi sehingga Pemohontidak melihat konsistensi dan kebenaran antara ucapan Termohondengan fakta yang ada.Fakta yang terjadi justru pemaparan Jawaban yang dibuat olehTermohon melalui Kuasa hukumnya tidak mencerminkan upayapendekatan, bahkan yang tersurat adalah sikap yang mendikte, tidakmau mengalah, tidak ada keinginan berintropeksi, tidak berempatiketerbatasan dan kondisi keuangan Pemohon, memberikan informasiyang tidak sesuai dengan fakta, dan melakukan penekanan
164 — 64
dari Penasihat Hukum Anak maupundari Anak sendiri maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkapdipersidangan serta memperhatikan sikap perilaku dari Anak yang padaprinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidakakan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalamamar putusan dibawah ini adalah lebih didasarkan kepada penekanan
29 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2535K/PDT/2010ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak ' pertama(Tergugat Rekonvensi) (bukti PR.1) ;Bahwa dalam kenyataanya : dengan dalih untukkelancaran, Tergugat Rekonvensi bersama kelompoknya telahmelakukan penekanan pada pihak Penggugat Rekonvensi, bahwaPenggugat Rekonvensi diharuskan untuk sementara waktu maumembantu). dulu). membayar hutangnya Tergugat WRekonvensi padapihak ketiga dengan janji penggantiannya akan ditransferlangsung dari kantor Tergugat Rekonvensi Pusat Jakarta, dandengan
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Taufik Hidayat
40 — 18
Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya.Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan denganSumpahPrajurit + khususnya ketidak taatanTerdakwa kepada hukum serta penekanan danperintah dari pimpinan TNI. Perbuatan Terdakwa bertentangan denganprogram pemerintah yang sedang = gencargencarnya memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNIADKhususnya nama baik kesatuan Terdakwa YonifRaider dimata masyarakat.
91 — 47
orang lain meninggal dunia;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yangtelah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepadapelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukunghak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karenaadanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan
94 — 19
Eksepsi pertama, kedua dan ketigaTergugat; kekhususan UU No. 2 tahun 2004 yang merupakan peraturan khusus (lex specialis) yangmengatur secara khusus Hubungan Industrial antara Pekerja/SP dan Pengusaha, bahwa kalimatyang disampaikan Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum bukan merupakan gugatantersendiri, tetapi merupakan pernyataan bahwa kebijakan Pengusaha yang dianggap tidak sesuaiadalah perbuatan melawan hukum melanggar hak Penggugat, serta ganti rugi yang dimaksudPenggugat adalah sifatnya penekanan
135 — 21
intimidasi dari Pengusaha,berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian kerja tertentu pertamakali.Pasal 162 ayat 3a menyatakanBahwa Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud denganayat 1 harus memenuhi syarat : .Mengajukan Permohonan Pengunduran diri secara tertulis selambatlambatnya 30hari sebelum tanggal pengunduran diri sedangkan Penggugat tanggal 6 Februari2018 disuruh membuat surat Pengunduran diri dan langsung berhenti bekerja saatini dan disini terlinat jelas adanya suatu penekanan
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IBNU Als TENE Bin HENDRI
2.MUHAMMAD IQBAL Als BARLENG Bin HENDRI
95 — 9
Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukumtersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untukmencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa(error in persona), tetapi tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atauHalaman 17 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Stgtidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantungpada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan duaorang
Nofriyaldi
Tergugat:
PT. Dapensi Trio Usaha
109 — 12
Secara keseluruhan Pasal 164 Undang Undang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan penekanan padaklausul perusahaan tutup, karena pasal 164 ini sebenarnyamengatur alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadappekerja karena perusahaan tutup, bukan karena alasan lainnya.b.
123 — 29
depan karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANTetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1160/B/PK/PJK/2015dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk menyalahgunakan P3B itu sendiridalam hal sebagai berikut:a.
156 — 60
Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Pengggugat dipaksa untukmenyetujui dengan dalil Dalam waktu satu tahun sejak Penyerahanjaminan dilakukan, Debiturdan atau Penjamin diberikan kesempatan untukmenebus kembali yaitu selambatlambatnya pada bulan maret 2018 (masaopsi), dengan nilai penebusan kembali minimal sebesar Rp.3.795.000.000, (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima jutarupiah), hal ini menunjukan bahwa sudah ada penekanan terhadapapPenggugat dan tampaklah dalam kurun waktu yang sama melihatPenggugat
88 — 13
tidak boleh diminta lagi oleh Penggugat untuk dibagi;Menimbang bahwa terhadap klausula dan dalildalil baru yangdidalilkan Tergugat, selurunnya dibantah Penggugat dengan dalildalilsebagai berikut:= Bahwa tidak benar ada pembagian harta bersama antara Penggugatdengan Tergugat;= Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tinggal rumahpermanen yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.Menimbang bahwa kata tinggal yang disampaikan oleh kuasa hukumPenggugat di atas, sengaja diberi tanda kutip, untuk diberi penekanan
IMELDA I SIMBIAK, SH
Terdakwa:
ARDIANTO Alias ARDI
50 — 32
Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan 1;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsurini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredarannarkotika., Bahwa terhadap unsur
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keadilan maksudnya adalah sebagai penekanan dari dasarpertimbangan hakim yang tidak hanya didasarkan pada hukum(perundangundangan), perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak,Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Padt.SusPHI/2016tetapi juga kebiasaan sebagaimana disebutkan diatas, sehingga dengandemikian dapat dikombinasikan dalam dasar pertimbangan hukum yangakan melahirkan perasaan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilanmasyarakat.
Terbanding/Tergugat I : BIND MINERCO RESOURCES Pte, Ltd
Terbanding/Tergugat II : PT. BUMI MINEKO SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat III : PT. FATAHILLAH MAKMUR PERKASA
Terbanding/Tergugat IV : PT. GARUDA CHINDO FATAHILLAH PERKASA
142 — 67
Apalagi dalam gugatan a quo yang jelasjelas menggunakandalil gugatan yang dipakai Penggugat hanyalah General Fee ProtectionAgreemnet tertanggal 12 Oktober 2012 dimana hanya memperjanjikankerjasama untuk mencari konsesi pertambangan batu bara namun dalam positayang diajukan Penggugat justru mengatakan penekanan pada akibat adanyapengambil alihan saham sehingga dalam petitum yang dimohonkannya memintasaham dan lahan tambang maka oleh karena itu gugatan a quo merupakangugatan yang kabur dan tidak sejalan
60 — 19
Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara iniadalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana,jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkanmengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil daridakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semuaorang tanpa kecuali yang diakui
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila penerima manfaat bunga bukanpihak yang secara substansid nyatanyata merupakan pemilikmanfaat yang sesungguhnya (Beneficial Owner), makaIndonesia dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh.12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syarat atautidak agar memperoleh fasilitas P3B Indonesia Belanda denganpertimbangan bahwa perlu dicermati usaha untukmenyalahgunakan