Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.MAY SETIAWATI
2.EROSA YUNI PRISTIANTO
3.Djoko Setyobudi
4.SRI SETYANINGSIH
5.DIAN SRI SETYO KURNIAWATI
6.IKA RIMBAWANI
7.HERU SUPRIYADI
8.SUGENG PRIYOHANDOKO
9.SURIS AHMADI
10.IDA HARIYANI
11.DONNY NURDIANSYAH
12.ADI PANI
13.MOEDJATI ROMLAH
Tergugat:
1.INDRA WINOTO
2.PT. BUMI MENARA INTERNUSA (BMI)
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG
2.KEPALA KANTOR KECAMATAN DAMPIT
3.KEPALA KANTOR KELURAHAN DAMPIT
564 — 182
  • Nomor 463 atas namaTergugat (bukti T I2 dan TT I1);Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang mana baikkuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan II serta kuasa Turut Tergugat menyatakan bahwa objek yang berdiri bangunan pabrik Tergugat II adalah objekyang dipersengketakan dalam perkara ini dengan demikian objek yang terteradalam bukti P3, P7, T Il 2, T I3, TT IL danTT 14 adalah objek tanah yang samayang berasal dari bukti P3 Letter C Nomor 202 atas nama Rasmi Rasti,;disamping itu pula titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — I. DANA PENSIUN BANK BUKOPIN, DKK VS I. BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI), DKK
272 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang salah dalam menerapkan hukum, oleh karenamenerapkan hukum yang salah ini, halmana ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30Tahun 1999, seolaholah sejalan dan identik dengan ketentuan Pasal 50Peraturan dan Acara BAPMI, maka terbukti secara hukum bahwa Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum, mengingat bunyi ketentuan Pasal 50Peraturan dan Acara BAPMI dengan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun1999 sama sekali tidak sejalan, tidak sama bunyinya dan tidak identik,BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK ADA TITIK SINGGUNG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 13-09-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 3 April 2013 — HENDRAWAN SUBIANA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, ARIK WAHYU PRABANDARI
72 — 116
  • SPPT. 32.03.121.005.0100507.0, atas namaHendrawan Subiana sebesar Rp.12.289.782 (fotocopy sesuaidengan aslinya) ; = 2202 no nnn ne nanoBukti P15 : Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TataUsaha Negara Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung R.I, Sub Babtentang titik Singgung antara Pengadilan TUN dengan PengadilanNegeri, knususnya halaman 79 (fotocopy sesuai dengan Foto copy ) ;Bukti P16 : Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991, tentangPetunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2011 — Upload : 17-05-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 549/ PDT.G/2010 / PN.TNG
Tanggal 22 Agustus 2011 — Asmawinata Bin Limun, Cs lawan Sdr. Hendra. J, Cs
70 — 5
  • mempersoalkan prosedural tata kerja dariAdministrasi Negara yang telah melawan hukum yang dilakukan olehTergugat III, sehingga menimbulkan persoalan adanya kepentingan ParaPenggugat dirugikan akibat adanya perbuatan hukum dari ParaTergugat, hal ini diperkuat dalam Petitum Para Penggugat angka 222(dua), yang memohon untuk dilakukan pembatalan dan pemusnahan dariproduk Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;e Bahwa oleh karena materi dalam surat gugatan Para Penggugat sudahmenitik beratkan dalam titik singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 29-09-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 17 Januari 2018 — HJ. LAILATUL KAFTIAH, DKK MELAWAN CAMAT KECAMATAN RUMBAI-KOTA PEKANBARU, LURAH KELURAHAN AGRO WISATA, KECAMATAN RUMBAI-KOTA DAN MUHAMMAD TOAT NASUTION, JUMARI, ILYAS FUAD
91 — 58
  • tidak diterima;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan dayaberlakunya ke tiga objek sengketa tersebut sebagaimana yangdimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, tidak perlu untukdipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena tidak ada relevansinyauntuk dipertimbangkan disebabkan oleh gugatan Para Penggugat telahdinyatakan tidak diterima, dan terhadap permohonan a quo, haruslahdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Ir. H. SARIMUDA, MT, DK VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DK
93 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 491 K/TUN/2014Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara danMahkamah Konstitusi hal 1416);Bahwa berdasarkan uraian dan dalil hukum sebagaimana tersebut di atas,maka cukup alasan dan dalil hukumnya bila Objek Gugatan ParaPenggugat bukan merupakan objek (Keputusan Tata Usaha Negara) yangdapat digugat dan oleh karenanya kami memohon Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat;.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 46/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : H DADANG SUPRIATNA
Terbanding/Penggugat I : MUHAMAD RIZA
Terbanding/Penggugat II : HJ ERLY MARLYA
Terbanding/Penggugat III : HANIBALDY SUKARNA
Terbanding/Penggugat IV : HJ SHINTA MUTIARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA SUKAMANAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : IDA DAHLIA TEDDY SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : TINTIN HERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat V : HJ YAYA SUKARNA
Turut Terbanding/Tergugat I : BATH AHMAD ALIAS AHMAD SLAMET
202 — 82
  • Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Waris
Putus : 27-06-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 27 Juni 2012 — PENGGUGAT : Sulimin VS TERGUGAT I : 1. Rosta Tarigan; TERGUGAT II : 2. Drs. M. Rambe; TERGUGAT III : 3. Alm. Ir. Bulan Sitepu; TERGUGAT IV : 4. Johanes Ginting; TERGUGAT V : 5. Ir. Masta Tarigan; TERGUGAT VI : 6. Iwan Chk; TERGUGAT VII : 7. Handoko Nusantara; TERGUGAT VIII : 8. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta c.q. Kanwil Pertanahan Propinsi Riau c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai; TERGUGAT XI : 9. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri R I Di Jakarta c.q. Gubernur Riau c.q. Walikota Dumai c.q. Camat Dumai Barat; TERGUGAT X : 10. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri R I Di Jakarta c.q. Gubernur Riau c.q. Walikota Dumai c.q. Camat Dumai Barat c.q. Kepala Kelurahan Ratu Sima; TERGUGAT XI : 11.Notaris / Ppat Fhifi Alfian Ronie, S.H; TERGUGAT XII : 12. Notaris / Ppat Berlin Nadeak, S.H.
169 — 16
  • pihak serta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudahbercerai; Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugattersebut; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — K U S N O VS RUDI TASLIM DKK
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa gugatan terhadap Tergugat XXXIX sehubungan dengan adanyasengketa dalam perjanjian kerjasama pembangunan Komplek perumahanPermata Griya antara Penggugat dengan Rudi Taslim yang diposisikannyasebagai Tergugat ;Bahwa sedangkan pembangunan Komplek perumahan Permata Griyadibangun oleh pihak pengembang (developer) berbadan hukum, PT.MagnaIndo Prima cabang Pontianak, akan tetapi pihak pengembang aquo samasekali tidak disinggung singgung oleh Penggugat yang mestinya ditempatkanHal 50 dari 61 hal.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 110/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : TANTY KUSUMAWATI
Terbanding/Penggugat : SALEH ALATAS mewakili PT. MULIA ALAM RAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : LINA SAGITA
Terbanding/Turut Tergugat II : AMBAROEKMI SOELASTRI POERWANTO,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ABDUL HAMID RAHMAN
125 — 60
  • Penggugat mendalilkan bahwa Yusuf Rahman telah beriktikat burukkarena telah mensertifikatkan bidang tanah bukan miliknya maka sesuaidengan tertio hukum acara, ahli waris Yusuf Rahman ( Lina Sagita sebagaiistri alm Yusuf Rahman), haruslah juga sebagai Tergugat dan bukansebagai turut Tergugat I, sebagaimana dalam urutan pihak daam perkaraNO 184/Pdt.G/2018/PN.BPP namun penempatan Lina Sagita sebagaiturut Tergugat pun tidak disinggung singgung didalam posita hubunganhukumnya sementara dipetitum agar
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum
Register : 02-01-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 3/Pid.B/2019/PN Clp
Tanggal 22 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Herianto YWSPB, S.H.
Terdakwa:
1.DEDI EFENDI Bin AHMAD ROJAK
2.BINTANG PERWIRA Bin DEDI EFENDI
3.DIKI FERDANA WIBOWO Als. ZAENAL Bin HARI TRI WIBOWO
4.WARSO Als. DATIM Bin NAWIREJA
5.JUMADI Bin MUHEDI
6.SIBUK SUGIARTO Bin Alm. TARJAN
97 — 16
  • Terhadap faktademikian, sebagaimana yang telah Majelis Hakim singgung di atas, salah satu alatbukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan terdakwa.Seseorang memiliki status sebagai seorang terdakwa, setelah perkaranyadilimpahkan ke pengadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG., II. PT. PILAR PAPAN NUSANTARA
131 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Petunjuk,Sebagai Berikut :Dalam hal diajukan gugatan terhadap sertipikat aspal atausertipikat ganda ke Peratun, maka hakim TUN tidak harusmenunggu penyelesaian perkara pidana atau perdatanya,melainkan dapat langsung memberikan putusan tentang sahtidaknya atau batalnya penerbitan sertipikat tersebut, kecualijika ada satu atau dua perkara yang benarbenar didalampenyelesaiannya harus menunggu perkara perdata ataupidana.Buku Il Podoman Tehnis Administrasi dan Tehnis PeradilanTata Usaha Negara (A.Titik Singgung
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 17-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 8/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
AMAQ MUHAIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Intervensi:
1.. MASHUN
2.Lientje Patipeylohy
175 — 104
  • Peraturan inisamasama MEMILIKI TITIK SINGGUNG terkait denganpermasalahan PENANGANAN DAN PENYELESAIANSENGKETA DAN KONFLIK.Pasal 5 Kasus yang merupakan sengketa dan Konftlikdigolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Pada huruh (b) dan (c)berbunyi;b. Kasus Sedang merupakan Kasus antar pihak yang dimensihukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jikaditetapbkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum danadministrasi tidak menimbulkan gejolaksosial, ekonomi, politik dan keamanan;c.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 04-05-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
Gunawan Karta
Tergugat:
1.Jansen Situngkir
2.P Nainggolan
3.Kaloamsyah Simanjorang
4.Robinhort Silaban
5.Rosmaida Situngkir
6.Fransiskus Ganda
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
186 — 100
  • Titik Singgung WewenangPeradilan Angka 2. Copy dari aslinya:Bukti Pokok;1. P1 : Photocopy Legalisir Notaris, Surat KeteranganNomor :HAMA/XI/SN/408/1X/1989, yang diterbitkan P.T. PERKEBUNANXI;2. P2 : Photocopy Legalisir Notaris, Surat KeteranganNomor : 539.2/01pem, tanggal 16 Februari 2015, yang diterbitkankepala Desa Cileungsi Kidul;3. P3. :Photocopy Legalisir Notaris, Akta Pelepasan HakAtas Tanah Nomor : 43, Tanggal 28 Mei 2015, yang dibuatdihadapan Notaris & PPAT Dedy Suwandy, SH., MH.4.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 08-03-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 1298/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 21
  • Bahwa, dalil dalil Gugatan PENGGUGATyang Tidak di Sangkal oleh : TERGUGAT 1: Dan atau :TERGUGAT 2Di anggap Telah di Akui Kebenarannya dan Merupakan Bukti yangSempurna bagi PENGGUGATDAN :Dalil dalil JAWABAN : TERGUGAT 1: Dan atau : TERGUGATYang Tidak di Singgung oleh : PENGGUGATDi anggap Telah di Bantah oleh PENGGUGAT3. Bahwa, PENGGUGAT : Menolak dengan Tegas !!!
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 14 Maret 2013 — PENGGUGAT I : 1. Surya Darma, S.Ag; PENGGUGAT II : 2. Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom VS TERGUGAT I : 1. PT. Chevron Pacific Indonesia; TERGUGAT II : 2. Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Cq Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau; TERGUGAT III : 3. Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA).
86 — 32
  • MIGAS, hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek perkara sebagai sebuah korelasi terhadap eksistensi hubungan hukum yang secara eksplisit terkait dengan dalil gugatan:Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi yang demikian tentunyasecara yuridis memiliki korelasi (connexiteit) atau titik singgung yang linier dantersistematis dengan sebagian faktafakta yang mengemuka dan nyata dalam persidanganpembuktian pokok perkara, namun faktafakta tersebut tidaklah serta merta secarasubstansif memasuki
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
PT HONEYMOON PROPERTIES
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
Ir. I GUSTI NGURAH OKTAVIANUS ARIF SUBAGIO
209 — 86
  • ., tgl. 19Pebruari 2020, No. 21/2020 (berkesesuaian dengan Bukti T4 ; Bukti T14),oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum Gugatandalam perkara perdata yang diajukan oleh Syaifudin, SH (vide Bukti P25, BuktiP29, dan Bukti P30) tidak memiliki keterkaitan dan/atau titik singgung denganesensi pokok sengketa yang timbul dalam sengketa in casu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,maka sengketa in casu memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuaiketentuan
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-03-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SERANG Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Srg
Tanggal 24 Maret 2016 — PERDATA : P : ADI SYAIFUDIN LATIF T : HJ. ENTIN SUHARTINI, DKK
141 — 48
  • EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:Tentang Kewenangan Mengadili,Bahwa materi pokok yang diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat, secara substansial sangatmenitikberatkan pada titik singgung mengenai siapa yang berhak atas obyek hak keperdataan darikepemilikan tanah, yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat.Bahwa terhadap materi Posita gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulumengenai apakah adanya hubungan hukum hak keperdataan dari kepemilikan tanah tersebutadalah benar milik Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, DKK VS IRAWAN ONGGARA, DKK
147 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalammempertimbangkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2013/PN Bkl.tanggal 18 November 2013 dengan menyatakan bahwa PengadilanNegeri Bangkalan berwenang memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasanalasan sebagai berikut (vide halaman 80dam 81 Putusan Sela Tingkat Pertama): Yang dipermasalahkan Termohon Kasasi (PT GSS)/Penggugat adalahtentang tuntutan hak atas tanah penguasaan objek sengketa danbukan mempermasalahkan surat persetujuan prinsip pembangunanindustri dan galangan kapal ataupun izin lokasi; Titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 11-04-2016 — Putus : 09-09-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 13/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 9 September 2016 — Hj. EVY SHOFAWI HAYZ, S.H. MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON
134 — 63
  • ., sehingga ini bentuk kKewenangan langsung dari Tergugat untukmengeluarkan keputusan, sehingga dalam perkara ini tidak kekurangan pihak;Bahwa ahli menjelaskan korelasi antara jual beli dengan penerbitan keduaSHGB tersebut, jadi titik singgung antara Akta Jual Beli dengan penerbitanSertipikat itu tersebut ada 2 yaitu:1.