Ditemukan 9340 data
Pembanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Pembanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Terbanding/Penggugat : SOEGIANTO alias ANDI SOEGIANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI
Turut Terbanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO
101 — 62
;Bahwa pasal 1365 KUHPerdata, tidak mengatur tentang kerugian inmateril terkait rasa cemas, takut dan bingung serta waktu yangterbuang, yang diatur dalam rangkaian pasal perbuatan melawanhukum dari pasal 1365 s/d pasal 1380 KUHPerdata, hanya mengenalkerugian karena Penghinaan, pemulihan kehormatan dan nama baikdalam Pasal 1372 KUHPerdata ;Menurut pendapat Mr. J. H.
244 — 352
Perkaraaquo bukanlahperkara gugatan yang didasari dari adanya penghinaan atau pelanggaranhakhak dari TERGUGAT yang dilakukan di muka umum.
91 — 35
Bahwa Penggugat mendalilkan terhadap pendapat hukum sebagai pendapat yang dianggapsampah adalah bentuk penghinaan institusi lembaga hukum, hal tersebu secara fakta padatanggal 29 Maret 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Mataram penjelasan terhadap pendapatHukum Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dibenarkan, sebagaimana dalam SuratNomor : W25.U/583/PS.00/2012 ; 29222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn4.
187 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halini menjadi salah satu faktor terjadinya berbagai tindak pidanaberupa penipuan, penghinaan, penyebaran informasi palsu(hoax), dan kejahatan terorisme;g.
Terbanding/Penggugat : Dr Ir Ricky Sitorus MSi
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Madya Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Dian Kartika Prmesti
Turut Terbanding/Tergugat III : RR SoejiatiSoepomo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agung Kukuh Santoso
111 — 86
yang mana hingga saat iniperkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan salah satupihak mengajukan upaya hukum kasasi;Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan suatupedoman dalam pemenuhan gugatan Immateriil, melalui YurisprudensiPutusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994, yangisinya, Berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdataganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan
1.JHON SERLI DT. MARAJO
2.MAIKY MANEZA
3.MAILON MANEZA
4.MAIRID MANEZA
Tergugat:
1.HAPPY NALDI, SE
2.Ny. Zaimah Z
3.Erlida M
4.Dra. Armanusjah
5.Dian Fitrina
6.Dewi Rina
7.Kerapatan Adat Nagari KAN Lubuk Alung
78 — 20
Prm dan Putusan dalam perkara Perdata No.06/Pdt.G/2011/PN.Prm yang ditingkat kasasi yakni dikenal dengan Reg.No. 1427 K/Pdt/2013 telah mengabulkan gugatan dari Tergugat I, makaTergugat s/d Tergugat VI menolak dengan tegas semua dalil positasurat gugatan Para Penggugat; Dan dengan telah mempunyai kekuatan hukum pastinya keduaPutusan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Tergugat s/d Tergugat VItidaklah pernah mencoreng nama baik Para penggugat I, tapi justru Parapenggugatlah yang telah melakukan penghinaan
Terbanding/Tergugat I : PT. SARANA KENCANA AGUNG,
Terbanding/Tergugat II : PT. DABI AIR NUSANTARA,
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BAHANA INTI SEJAHTERA,
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
319 — 552
Namun tidak adapengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.Kemudian dalam Pasal 1372 Ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan:Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasaratau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dankemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian akibat perbuatanmelawan hukum sebagai scade (rugi) saja, sedangkan kerugianakibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata di namakanKosten, scaden en interessen
55 — 22
ataugugatan kepada lembaga resmi atau lembaga yang berwenang atau yang diberiwewenang untuk memeriksa dan memutus perkara seperti halnya Pengadilan dansekiranya akibat dari tuntutan tersebut menimbulkan kerugian pada orang yangdituntut, dalam membela hak dan kepentingannya di Pengadilan, maka padadasarnya terhadap orang yang mengajukan tuntutan kepada lembaga yangberwenang seperti tersebut di atas, tidak dapat dituntut ganti rugi, terlebihlebihbelum ada putusan pengadilan mengenai pencemaran atau penghinaan
59 — 28
Bahwa akibat kerugian dari perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang melakukan Gugatan yang pertamadan Kedua telah melecehkan harkat dan martabat para PenggugatRekonvensi/ para Tergugat Konvensi dan juga penghinaan/pencemaran nama baik Leluhur dan seluruh Anggota Suku SesoFoa,dapat diperhitungkan dengan uang tunai sebesar Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar kepadapara Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi;Dan atas kerugiankerugian tersebut di
282 — 193
Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan buktiharus ditolak.Hal. 68 dari 93 hal, Putusan Nomor : 801/PDT.G/201 8/PN.JKT.SEL,Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril,Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang isinya sebagai berikut:Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian,luka berat dan penghinaan
1.Julivia M Selanno, SH
2.Sulaiman Puha, SH
Terdakwa:
1.KHALEB YAMARUA Alias KAL
2.STEVANUS AHWALAM Alias PANUS
316 — 96
Anti SLAPPmerupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatanSLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atauberupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup(misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan penghinaan sebagaimanadiatur dalam KUHP), dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara LingkunganHidup, diatur bahwa untuk memutuskan sebagaimana Pasal 66 UU No. 32Tahun
203 — 77
Polres Bogor bukanlah Penasehat Hukum dapat secara illegal, namunseluruh fakta tersebut merupakan bentuk pemeriksaan pro yustisia yang menjadisatu kesatuan yang utun dalam Berkas Perkara Sertu Eriska Yudha Aditama yangPenasehat Hukum yakin sama dengan Berkas Perkara yang ada di Majelis Hakimyang mulia maupun Berkas Perkara di Oditur Militer.2) Pengabaian atas sebagian berkas dan hanya mengutip bagian yangmenguntungkan saja tanpa mendalilkan alasan penolakan atas berkas yang lainnyamerupakan suatu penghinaan
terhadap proses hukum yang berlaku di negeri ini,bahkan dapat dikategorikan sebagai suatu Contempt of Court (penghinaan peradilan)itu sendiri.3) Bahwa Penggunaan Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam BerkasPerkara bukalah hal yang tabu bagi Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia.Pasal 155 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer justrumemberi peluang untuk hal tersebut.
71 — 25
miliki kita emban sesuai dengan ketentuan hukum atau ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan yang diadili dandiputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengankompetensinya masingmasing;Menyadari hal itu, pernyataan keberatan yang dikemukakan olehPembanding atau kuasa hukumnya dalam Memori Banding dalam Perkaraaquo adalah sebagai pernyataan yang bersifat menuduh atau tuduhankepada yang mulya Majelis Hakim yang mengadili PerkaraNomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg yang berbentuk penghinaan
86 — 31
Satrio dalam bukunya berjudul Gugatan Perdataatas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum, Penerbit PT.CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2005, halaman 60, antara lain:Orang mengatakan bahwa kehormatan menyangkut masalah rasakehormatan, rasa harga diri (eegevoel), rasa malu yang ada dalam diriseseorang.
148 — 76
Jkt.Sel.berupa kerugian materil dan imateriil;Bahwa, kerugian materil yang dimaksudkan adalah kerugian yang nyata diderita danhilangnya keuntungan yang diharapkan;Adapun kerugian imateril adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidupmisalnya karena penghinaan, luka atau cacatnya anggota tubuh.
37 — 17
Hasanuddin berprilaku kasar19dan ikut campur serta selalu melakukan penghinaan kepada almarhumTahir yang menderita penyakit kusta dan mengusir Mohd Yusuf keluarrumah, demikian juga setelah H.
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
120 — 21
menjadi teranglah Gugatan PENGGUGATfaktanya tidak satupun dalil PENGGUGAT yang menjelaskan adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV.Sehingga terbuktilah bahwa Gugatan PENGGUGAT ini sama sekalitidak jelas (obscuur libel).Bahwa pencantuman Pasal 1365 KUHPerdata hanyalah sebagaialasan untuk menuntut ganti kerugian semata, bukan suatu alasanhukum untuk mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum danpenghinaan sehingga dengan tidak diuraikannya unsurunsurperbuatan melawan hukum dan penghinaan
99 — 15
Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada PasalHalaman 85 dari 89Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pat/G/20 5/PN.Bdg.1372 ayat (2) KUHPerdata : Dalam menilai satu dan lain, Hakim harusmemperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dankemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.
421 — 294
didekat rumahterdakwa yang bernama masjid AlIstijar tidak pernah mengumandangkanmantramantra selain salawatan atau adzan, bila maksud TERDAKWAshalawat atau adzan disebut mantramantra maka itu sangat menyinggungHalaman 14 dari 87 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl (Penistaan Agama)agama islam, karena namanya mantramantra seperti halnya bacaandukun.e ANEH SAMA SEKITAR SINI, ALIM ULAMA DUUNJUNG TINGGITINGGIPADAHAL PELAJARAN RUTINNYA CUMA BACA AL QURAN DANBACAAN SHOLAT, tulisan tersebut merupakan penghinaan
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
234 — 84
., M.A. sudah Majelis Hakim uraikan baik dalam pertimbanganhukum unsur pidana maupun pertimbangan pledoi, maka tidak lagi MajelisHakim pertimbangkan;Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 setelah pembacaanPutusan Sela, Penasihat Hukum membacakan permohonan penghentianpemeriksaan perakra dengan alasan dugaan tindak pidana pemalsuan suratdan penghinaan terhadap proses peradilan;Menimbang, bahwa kemudian apakah dikenal dalam hukum acarapidana kita penghentian pemeriksaan perkara sedangkan Putusan