., Alias Kusman anak dariWardelseok, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat UndangUndang RepublikIndonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1KUHPidana;Subsidair:Perbuatan terdakwa Pakusman,SAP.

,MM., Alias Kusman anak dariWardelseok, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsurunsur yang terkandung dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

sesuai SP2DNomor 319153A/088/110 tanggal 10September 2012; Rp. 12.617.441.000,002) Jumlah dana yang diterima 37 sekolahuntuk melaksanakan rehabilitasi ruangkelas rusak berat dan pengadaanmeubelair yang selanjutnya dituangkan Rp. 10.724.314.489,00dalam Rencana Anggaran dan Biaya(RAB);3) Jumlah dana dipindah bukukan dan Rp. 1.893.126.511,00ditarik tunai;4) Jumlah pendapatan bunga; Rp. 21.811.792,005) Kerugian Keuangan Negara; Rp. 1.914.938.303.00Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal

2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

IndahUtama Jaya Mandiri .Perbuatan Terdakvea tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa MARBA ULI MANURUNG selaku Komisaris PT.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang

Sragendan keterangan Ahli JOKO SUNARYO, SE.MM, dari Inspektorat KabupatenSragen.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHalaman 25 dari 148 putusan Nomor 117/Pid.susTPK/2015/PN.S mgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Drs.

Siapa saja dapat berarti sebagaibarang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek daristrafbaarfeit (perbuatan pidana);Bahwa pelaku tindak pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Koripsi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 yang dimaksud setiaporang adalah orang

CARYONO, S.PD.I dan terdakwa IIDIDI NURHADI, S.Ag tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3)Undangundang No. 31 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana.ATAUKEDUA :Bahwa mereka terdakwa I. CARYONO, S.Pd.I dan terdakwa Il.DIDI NURHADI, S.Ag baik bertindak sendirisendiri atau bersamasamadengan saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H.

CARYONO, S.PD.I dan terdakwa IIDIDI NURHADI, S.Ag tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3)Undangundang No. 31 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana; Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sumber Nomor. Reg. Perk : PDS06/0.2.31/Ft.1/08/ 2015Hal 64 No.4/TIPIKOR /2016/PT.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancampidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang nomer 20 tahun 2001 tentang PerubahanUndang Undang nomer 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jopasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secaraSubsidairitas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, apakah terdakwaASEP KOMARA, S.SOS., in casu telah memenuhi unsur sebagaimanayang didakwakan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi saat ini dipandangsebagai extraordinary crime oleh karenanya penanggulangannya tidaklagi ditempuh dengan caracara konvensional karena

MUHTARUDDIN Bin M.KASEM (DPO) ataudibelanjakan untuk keperluan yang bukan sebagaimana peruntukannya sebesar Rp.411.000.000, (empat ratus sebelas juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

namun apabila salah satu unsur pasal dakwaan danpertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan daridakwaan;Menimbang, bahwa mengenai materi Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan NotaPembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis bersamasamadengan pertimbangan unsurunsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :e PRIMAIR : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;e SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;e LEBIH SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 jo.

tanggal03 September 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Martinus Suto Adikara tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

(Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapanribu empat ratus rupiah).soenee= Perbuatan Terdakwa MARTINUS SUTO ADIKARA diatur dan diancampidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

117.150. 95.150.00 22.000.0 Tidak 70.290.0 46.860.0 46.860.000ust 000 0 00 diperhutun 00 00us gkanSubtotal 782.060. 635..221.0 146.839 = 469.236. 312.824. 89.784.40 223.039.6002015 00 00 .000 000 000 0 Menimbang, bahwa karena faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwaoleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengandakwaan yang tersusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :PRIMAIRDidakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam ketentuan pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,Menimbang, bahwa karena dakwaan tersusun secara subsidiaritas, MajelisHakim Tingkat Pertama, telah lebin dahulu membuktikan Dakwaan Primair, yakniTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3)Halaman 129 dari 181 Putusan Nomor 7Pid.SusTPK/2019/PT Bjm.Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

kulalifikasiperbuatan (concorsus realis), yaitu terdakwa memperkayadirinya sendiri dan memperkaya orang lain ;e = Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengaku belum permah dihukume =Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala halyang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan dalam putusan ini ;Mengingat akan pasal

2 ayat (1)jo. pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan ketentuanpasalpasal dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara78Pidana serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa PRIONO.

Jepara sebesar Rp.1.474.196.623, (Satu milyar empatratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribuenam ratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut ;Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No 31 tahun 1999 yangdiubah dan ditambah dengan Undangundang No 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Subsidair

delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)ditemukan kerugian keuangan negara yang merupakan prestasi pekerjaan yangtidak sesuai dengan dana yang telah direalisasikan, sehingga negara telah dirugikansebesar Rp. 376.537.625, (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluhtujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya telah terjadikerugian terhadap keuangan sebesar jumlah tersebut di atas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke le Jo Pasal 64ayat (1) KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ALI AMRAN, SP, MM, selaku Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/626/DPP/2009tanggal 30 Juli 2009 dalam kegiatan Pembuatan Pusat

Nomor 2309 K/PID.SUS/2013Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLewoleba tanggal 20 Juni 2013 sebagai berikut :401Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS PATI alias HENDRIK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukankorupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Yogyakarta Nomor : S2906/PW.12/5/2005,tanggal 29 Juni 2005 perihal : Perhitungan kerugian keuangan Negara ataspembayaran uang penghargaan kepada tersangka Cinde Laras Yulianto dkk,atau setidaktidaknya dapat merugikan Perekonomian Pemerintah KotaYogyakarta;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAR :Hal. 17

Menyatakan Terdakwa MUSLIH AHMAD, SE bin AHMAD BASYIR (ALM)terbukti bersalah melakukan perbuatan yaitu bersamasama secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana primairdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik

RUDY KUNTJORO SOENDORO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal56 ayat (1) Jo, Pasa) 65 KUHP sees ececennceenenenanectn enacesessnnsneacsseeeniunscneemnenonet2. Menyatakan, ..........= 132. <2. Menyatakan terdakwa Ir.

MKM tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primairmelanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 73 dari 78 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT MDNPidana Korupsi, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primairtersebut;2.

terang benderang ditemukandalam Laporan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan danpembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dana block grant APBNtahun 2011 Kemenpora untuk kegiatan Revitalisasi sarana prasarana olahragamasyarakat Di Kabupaten Mamuju Nomor : LAIN V0228/PW32/5/2013 Tanggal25 Oktober 2013nonn Perbuatan terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI Bersamasama dengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Muhammad Aras S.Ip Bin Alwi.melanggar dan diancam dengan pidana penjara Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPSUBSIDAIR17Bahwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI bersama dengan terdakwalain yakni Muhammad Aras ,S Ip, dan Asri Djafri S.Sos.M.AP (ketiganya telahdiajukan sebagai terdakwa dalam penuntutan

Saksi ISMAIL SIMON PETRUS TANEO untuk membayardan menggunakan dana tersebut.Perbuatan terdakwa SERVIE ROLLY PRANG, ST dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUU RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan .UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa SERVIE ROLLY PRANG ST selaku Operasional PT.

pertimbangantersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk menghindari pertimbangan yangberulangulang, maka pertimbangan tersebut diambil alin menjadi pertimbangandalam mengadili di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak PidanaHalaman 75 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/P T.AMBKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PN.Ambtanggal 30 November 2021 perlu dikuatkan seluruhnya.Mengingat, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Republik Indonesia Nomor