Ditemukan 11605 data
Dian Fitriansyah, SH
Terdakwa:
Mardianus Situmorang
94 — 71
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotikamenunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNIuntuk menjauhi narkotika sebagaimana penekanan Panglima TNI agarsetiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karenadampak dari menggunakan narkotika utamanya terhadap diri sendiri akanmempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akandapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan.
38 — 26
Bahwa selama Saksi menjabat sebagai penjaga gudang senjata danmunisiSaksi tidak pernah diberikan penekanan oleh Para Terdakwa tentangbagaimana cara melakukan pengamanan senjata dan munisi hanya paraTerdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk selalu membersihkansenjata itu saja sedangkan mengenai yang lainnya seperti sistem pengunciangudang senjata Saksi tidak pernah diberitahukan hanya Saksi melakukanpenguncian gudang senjata sesuai dengan pengetahuan Saksi seperti :a.
201 — 102
Saya ingin memberi penekanan dua hal,pertama isitilah pata jari tidak terdapat dalam kamus besar bahasaIndonesia. Pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia,maupun register ungkapan lainnya dalam bahasa Indonesia. Menurutdugaan saya sebagai ahli bahasa istilah atau ungkapan pata jari inimerupakan istilah persoalan yang merujuk pada latar belakang budayaorang yang membuat tulisan dengan menggunakan ungkapantersebut.
62 — 42
kepadaPenggugat (Dewa Gede Sutama);Menimbang, bahwa parameter kedua, yakni apakah diterbitkannyakeputusan dimaksud telah menyebabkan terhalanginya, terkuranginya, diambilalihnya, dihilangkannya atau diabaikannya hak tertentu dari Penggugat, halmana yang juga dapat terbukti yakni hilangnya hakhak Penggugat (Dewa GedeSutama) sebagai PNS baik berupa diterimanya gaji dan/atau tunjangan, maupunharkat dan martabat sebagai seorang PNS pada umumnya;Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR ~~ Halaman 35Menimbang, bahwa penekanan
48 — 4
tidakmelaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib akan tetapi berjalansecara beriringan menuju ke arah Kabupaten Ponorogo: Menimbang, bahwa dalam kalimat yang menyatakan Terdakwa yang tidak dalamkeadaan tertekan dan dipaksa oleh terdakwa, Majelis Hakim memaknainya Terdakwa tidakdalam keadaan tertekan dan dipaksa oleh suami/saksi Galin Darmawan, sehingga disiniterdapat kesalahan ketika dari Penuntut Umum yang seharusnya saksi/suami GalihDarmawan namun terketik terdakwa;Menimbang, bahwa penekanan
Hanggonotomo
Terdakwa:
Syahidin
114 — 392
Marnily Nellysta Arini) inilah sikapTerdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan aturanhukum maupun kedinasan yang berlaku bagi seorangPrajurit, padahal Terdakwa sudah mengetahui danpernah mendapat penekanan dari Pimpinan agar setiapPrajurit menghindari semua perbuatan yang dilarangapalagi bertentangan dengan UndangUndang.Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telahmenimbulkan kerugian bagi Saksi4 (Teuku Mastiah)baik secara moril maupun materiil karena Terdakwatelah mengkhianati perkawinannya dengan
WIBISANA ANWAR, S.H.
Terdakwa:
AGUS WIYONO Bin NURHASAN ALI
28 — 21
halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdnsesual dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP Berita Acara Pemeriksaan (BAP)penyidik atas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dapatdikualifikasikan sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat(1) huruf Cc KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikatas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dibuat berdasarkansumpah jabatan dan pada saat pembuatannya tidak ada penekanan
91 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 161 ayat (2) UndangUndang Nomor 13/2003yang dalam penjelasannya menyatakan:Perjanjian Kerja atau peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dapatmemuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja atau peraturanperusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dalam tenggang waktu masa berlakuperingatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja;(dicetak tebal untuk penekanan
176 — 123
pernah melakukan tindak pidana asusila denganseorang wanita dan telah dijatuhi pidana penjara namun Terdakwatidak pernah jera dan mengulangi perbuatannya dengan tidakmenghiraukan aturan yang berlaku karena sudah melakukan hubunganbadan layaknya suami isteri dengan Saksi5 dari isteri Saksi6 (SerdaArdiles Muman) anggota TNIAD aktif yang berdinas di Yonif 732/Banau saat itu, maka selain diancam pidana menurut KUHP jugamelanggar ST Panglima TNI No ST/398/2009 tanggal 22 Juli 200926Menimbangtentang penekanan
TUNIK PARIANTI.SH
Terdakwa:
EKO WAHYUDI Bin SUDIRAN
58 — 9
jika pengemudi tersebut datangdari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yangberbatasan dengan jalan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiaporang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangdidakwakan, yakni subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya,dengan demikian penekanan
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)Halaman 121 dari 124 halaman.
66 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);6.
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
126 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIRNGADI Kota Medan/FKUSUdengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :Ringkasan Pemeriksaan Luar : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung,pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah bagian belakang yang hilangpada penekanan. Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, jarijari tangan dan kaki,yang mudah dilawan. Dijumpai kedua kelopak dalam pada mata kanan dan kiri berwarna pucat. Dijumpai permukaan bibir berwarna pucat.
51 — 31
(Pensiunan hakim Pengadilan Tinggi Bandung) jauh dari kapasitas pihakyang mampu untuk melakukan penekanan, sehingga pertanyaan TergugatSiapa yang melakukan penekanan ? menurut Tergugat jelas ini adalah daliyang terlalu mengadaada;Halaman 44 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.
454 — 2582
(Garis Bawah untuk memberikan penekanan)Maka sudah menjadi amanah dari UUPT agar TERGUGAT melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasarnya (AD2)agar diubah dengan menyesuaikan pada ketentuan baru dalamUUPT.
(garis bawah danpenebatan oleh TERGUGAT II sebagai penekanan).Dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat meminta devidenkepada TERGUGAT karena hingga kini tidak memiliki buktisetor sebagai pemegang saham. Maka berdasarkan asas pointdinterest point daction, dimana kedudukan PENGGUGATHal. 73 dari 91 hal. Put.
125 — 207
Tergugat dan tergugat 3 melakukan penekanan kepadaPenggugat hanya melunasi saja tagihan iuran tersebut dan nanti akandihidupkan aliran listrik dan air. Pada tanggal 1 November 2015 jam14.30 WIB Penggugat mencari Pak Sandy K pemilik kios Tower A yangdapat informasi bahwa kiosnya juga diputus listrik dan air di kiosnyaoleh sdr.
Ahmaruddin) yang memberi perintahlangsung kepada Tergugat untuk melakukan penagihan pembayaransebesar Rp 17.254.673.99 dan pemutusan aliran listrik dan air pada kiosKB 20 Tower B milik Penggugat 1 dan tergugat 3 (sdr Achmaruddin/Dedikoordinator keamanan pengurus PPPSRS) yang melakukan pemaksaandan penekanan agar Penggugat 1 membayar tagihan sebesar Rp17.254.673.99 untuk dapat menghidupkan aliran listrik dan air pada kios KB20 Tower B tanoa memperhatikan komplain Penggugat 1 Juga Tergugat 2dan tergugat
112 — 74
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Segi Segi Hukum Perjanjian hal 51,menyatakan:bukan hanya kesusilaan yang bertentangan denganundangundang saja, tapi segala sesuatu yang tidak senonoh atautidak layak dalam pergaulan hidup bermasyarakat.Dalam hal initampak juga unsur pemaksaan dan unsur penekanan, dengan katakata ...bilamana telah lewat dari tanggal 1 Juli 2017 dan PihakKeduabelummembayarlunasmakaperjanjianini danperjanjianlainnya batal sertauang yang telah diterima olehPihak Pertama dari Pihak Kedua
Dalam hal ini tampak jugaunsur pemaksaan dan unsur penekanan, dengan katakata ...bilamanatelahlewatdaritanggal 1 Juli 2017 dan Pihak Keduabelummembayar lunas maka perjanjian ini danperjanjian lainnya batalserta uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua(Rp. 550.000.000.) sepenuhnya menjadi milik Pihak Pertama.Bahwa pasal 2 huruf b Perjanjian Jual Beli Tanggal 30 Desember 2016tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1256 KUH Perdatayang menyatakan: Semua penkatan adalah
36 — 24
Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukandengan penuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dantelah ditandatangani bersama ;Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secarabesamasama dengan Terdakwa (1) BERNARD C.F.
Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukan denganpenuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dan telahditandatangani bersama ;Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secarabesamasama dengan Terdakwa (1) BERNARD C.F.
128 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 780 K/Pdt.Sus/20101.2.1.3.1.4.No. 3 Tahun 2005") dalam Pasal 2 butir 1 yang dapat kami kutipsebagai berikut :Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh PelakuUsaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukanhukum usaha Pelaku Usaha tersebut"(catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon untuk penekanan).Bahwa definisi "Terlapor" menurut Peraturan Komisi No. 1 Tahun 6tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (selanjutnyadisebut "Perkom No.1 Tahun 2006") dalam Pasal 1 butir 25
No. 780 K/Padt.Sus/20105.3.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukanoleh Pelaku Usaha Terlapor;Bahwa ternyata para Pemohon Intervensi sampai dengan IVbukanlah. pelaku usaha Terlapor sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;"(catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan).Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Pemohon Keberatansama sekali tidak memiliki legal standing atau legitima personastandi in judicio dalam perkara a quo, sehingga sudah
109 — 35
Sementara unsur mengakusebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dapat diartikan bahwa setiap tindakan yang mewujudkan suatukehendak untuk melakukan penguasaan yang nyata dan mutlak atas sesuatubarang (terkesan sebagai pemilik barang) padahal lanya mengetahui kalaubarang itu baik selur'uhnya maupun sebahagian sesungguhnya kepunyaan oranglain;Menimbang, bahwa dari kerangka pengertian unsur a quo secara implisitdan korelatif adanya sebuah penekanan yang
Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena adanya hubungan kerja atau karenapencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.Unsur ini lebih pada penekanan bahwa ketika pelaku delik menguasaisesuatu barang dimaksud, karena adanya hubungan pekerjaan yang merupakanbahagian dari system yang dibenarkan untuk hal itu;Menimbang, bahwa manakala memperhatikan dan menelaah keteranganpara saksi dan terdakwa sesungguhnya telah cukup tergambar dan terbuktidimana terdakwa