SR561/PW05/5/2010 tanggal 29 Januari 2010;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 20 tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR;Bahwa ia terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN yang bekerja sebagai TenagaAhli pada CV.

pemeriksaan di persidangan seperti yang telah tercantum dalam berita acarapemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian menyatu dan tidak terpisahkan denganputusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridisapakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atautidak unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwakan berbentuk Subsidairitas yaitu:Primair : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 Jo.

RITA SUNELFIA DEWI, MT, IAI tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Ir.

putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum sebagai mana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwadapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut ;Primair :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

(satu: milyartujuh ratus delapanpuluh dua juta limaratus delapanpuluh ribu rupiah),sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR 458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014 olehPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) ProvinsiKalimantan Barat.w Perbuatan ia terdakwa ANTONIUS HUSIN tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDER :Bahwa terdakwa ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yang diangkatatau ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum (pembangunan rumah dinas Pemda

Anggaran 2006 Nomor : SR458/PW14/5/2014tanggal 26 September 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terbukti dipersidangan sebagaimanadwuraikan diatas , apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaanJaksa Penuntut Umum atas dir terdakwa ataukah tidak maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukantindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.Hal. 97 dari 133 halaman, Perkara Nomor : 54/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTKDakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal

Hari Sidang;Suratsurat lainnya dalam berkas perkara;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;Setelah mendengar SaksiSaksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barangbukti dalam perkara ini ;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :1)2)3)4)5)Menyatakan terdakwa yakni terdakwa Hendrikus Pati Als Hendrik telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaanpertama primair Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrikus Pati Als Hendrik ataskesalahannya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan

Menyatakan Terdakwa Hendrikus Pati, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaanKesatu Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, UU Nomor :31 Tahun 1999 jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair ;3.

KASMIR MD BIN MUHAMMAD DARUN tidakbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam Surat DakwaanPrimair;Menyatakan Terdakwa Ir.

Jambi pada pokoknya menerangkan adanyaKerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 144.621.340,78 (seratus empatpuluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluhrupiah tujuh puluh delapan sen).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal

2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya terdiri:1.

Pige Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa A.RAFIK.S.Pd Bin ROMLAN tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 121 dari 154 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Drs.

ABDUL MUIS BIN ASNAWI langsung saja membuatkandan menyusun isi laporan pelaksanaan program tersebut kepada Dinas Koperasidan UKM Propinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya diteruskan keKementerian Koperasi dan UKM RI;145Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana makaterlebih dahulu harus diteliti apakah faktafakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :Kesatu :Primair: Pasal 2

ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (2), (8) UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;;Subsidair : Pasal 3 Jo.

SOEPRATIKNJO telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

upah tenaga kerja untukdikumpulkan pada Inne Dwi Suryani sebagai dana efisiensi yang kemudian Terdakwa dan Suprojobersamasama juga menggunakan uang tersebut untuk dibagibagikan untuk paket Lebaran, untukcash back (reward) bantuan pihak lain, uang saku, akomodasi dan lainlain.Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut selanjutnya akandipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas :Primair karena perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Subsidair karena perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke

., sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa .

tersebut dibuat fiktif dan ditanda tangani oleh AnasFakhruddin yang seolaholah ditanda tangani oleh Ketua Panitia (SyahrirMubarak,ST) ; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahadanya faktafakta diatas, Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh PenuntutUmum kepada Para Terdakwa ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke mukaPersidangan dengan Dakwaan Subsidaritas yakni :PRIMAIR : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1KUHP ;SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Jo.

YULIANTO bin HADI SUPRAPTO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diatur oleh UU No.20Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair, danoleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan terdakwa Drs.

dilakukan oleh terdakwa tersebut terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana dan telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, dengan dakwaan PRIMAIR, yaitumelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,SUBSIDAIR, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndangHal 88 dari 142 halaman, Putusan No.34/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP

Menyatakan Terdakwa NABIL RAO Bin SHOLAHUDIN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primar,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;3.

Binti DODDY EFMAN, (yangpenuntutannya diajukan secara terpisah dan sudah mempunyai kekuatan hukumtetap) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahHalaman 37 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdengan Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana

secara terpisah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa erlebin dahulu = Majelis Hakim akanmempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana didakwakandalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh

BANKMALUKU sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat miliar rupiah) sesuai perhitungankerugian keuangan Negara dari BPKP Nomor SR198/PW25/5/2015 tanggal 3Agustus 2015 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telahmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, sehinggaoleh karenanya pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi menuruthukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dimanaseluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP menurut kami Hakim Anggota I telah terpenuhimenurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Menyatakan terdakwa YANYAN KUSMAWAN Bin ALAN DAHLANbersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KORUPSI SECARABERLANJUT sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sesuai DAKWAAN PRIMAIR.2.

2 ayat (1)jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa YANYAN KUSMAWAN Bin ALAN DAHLAN selakuKepala Desa Cigagade Kecamatan BL.

2 ayat(1) jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pontianak sebesar Rp.800.000.000, (delapanratus juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor :20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa MOCH.

DARMI, ST dan sebesarRp.15.000.000, diberikan dalam bentuk cek kepadaMUGIONO, sebesar Rp.5.000.000, ditransferkanlangsung ke rekening RETNO W ASTUTI:;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo.

DAT PAPUTUNGAN sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:wonn Bahwa ia terdakwa Drs.

September2019 tentang Penetapan hari sidang; Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli danketerangan Terdakwa; Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum PenuntutUmum tanggal 6 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa ASISMAN BIN YURNI terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdimaksud dalam ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntutumum dakwakan dalam dakwaan KESATU Primair;Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa ASISMAN BIN YURNI,selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnyaselama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan

Nomor : 1420 K/Pid.Sus/2011Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Ir.

Perk: 03/Tual/03/2016, Terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik

dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negarakurang lebih sebesar Rp. 1.068.750.000,00 (satu miliar enam puluh juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. . selaku Lurah DesaDlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Dlingo berdasarkan Surat KeputusanBupati Bantul tanggal 17 Juni 2002 Nomor : 155 tahun 2002 bersamasamadengan Sdr. Ir.