Ditemukan 22091 data
MOH. RONALD, S.H
Terdakwa:
1.PARLY PARAPAE Als PARLY
2.ABDUL AZIS FATTA Bin AZIS
26 — 3
Simons, Leerboek van et Nedelansche Sitrafrecht, cet 1910) mengatakanbahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan denganundangundang dan pengecualiannya harus dicari dalam undangundang.Konsekuaensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu barudianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yangbersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah delik ;Menimbang, bahwa menurut Prof.
Simons, Leerboek van et Nedelansche Sitrafrecht, cet 1910) mengatakanbahwa perbuatan melawan hukum berarti perobuatan itu bertentangan denganundangundang dan pengecualiannya harus dicari dalam undangundang.Konsekuaensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu barudianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yangbersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah delik ;Menimbang, bahwa menurut Prof.
NOFIMAR
Terdakwa:
H. DASEP HERMAWAN alias DASEP bin H. BADRUS SARIPUDIN
102 — 52
BADRUS SAPIRUDINdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil merek Honda Type Brip 002 1.3A/T tahun 2012 No.PoI.B-1910-UZL An.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AZWARDI alias ARDI Bin AWIZAR Diwakili Oleh : DP.AGUS ROSITA,SH.,MH
40 — 21
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Uang tunai sejumlah Rp3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
dirampas untuk Negara;
b. 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1910
14 — 3
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alatbukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugatdengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwaantara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalamperkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memilikidasar hUKUM; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka Le HIR joPasal 1910
10 — 8
1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meteraibernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukumperkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukumdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memilikihubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pulagugatan perceraian telah memiliki dasar hokum:(jika saksi orang tua P)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
5 — 4
1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meteraibernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukumperkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukumdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memilikihubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pulagugatan perceraian telah memiliki dasar hokum:(jika saksi orang tua P)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
7 — 4
karenanyaberdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No. 947/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal1909 KUH Perdata, pada asasnya saksisaksi keluarga atau orangorangyang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapatdidengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara inimenyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (Statuskeperdataan), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910
10 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
5 — 4
1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meteraibernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukumperkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukumdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memilikihubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pulagugatan perceraian telah memiliki dasar hokum:(jika saksi orang tua P)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
14 — 4
bahwa berdasarkan bukti P.8 maka penolakan KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena AnakPemohon nyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
10 — 3
Agama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohonnyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Penetapan Nomor 0228/Pdt.P.2017/PA BL. halaman 7 dari 11 halamanMenimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
10 — 6
karena itu Majelis membebani Pemohon denganpembuktian;Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telahbermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihalkedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dantelah pula memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal145, 171, dan 172 HIR Jo Pasal 1910
6 — 1
termasukyang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikandalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebutberdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi salingbersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat buktisaksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, olehkarena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi para Pemohon tersebutdapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1910
10 — 3
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
12 — 6
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
6 — 0
saksi 1 adalah sebagai Kakak Kandung Penggugat dansaksi 2 adalah sebagai Kakak Ipar Penggugat, adalah orang yang berhak untukmenjadi saksi dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;Menimbang, bahwa adapun hubungan saksi 1 dan saksi 2 ada hubungankeluarga dengan Penggugat, dalam hal ini majelis menilai kKarena perkara iniadalah tentang masalah perselisinan kedua belah pihak, maka sesuai ketentuanPasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910
10 — 1
dan cocok dengan aslinya danbermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat(3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti,bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum perkawinan Penggugat danTergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat danTergugat memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, olehkarenanya gugatan cerai telah memiliki dasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
6 — 3
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya Serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
9 — 1
Pasal 1910 KUHPerdata;Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut secaraterpisah, telah menerangkan adanya peristiwaperistiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksibahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihandan pertengkaran dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahunlebih, hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena Tergugat tidak menafkahiPenggugat dan selama dalam perpisahannya
12 — 10
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.