Ditemukan 81311 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Skt
Tanggal 21 Februari 2017 — Andria Cahya Saputra
168
  • Menyatakan terdakwa ANDRIA CAHYA SAPUTRA bersalah melakukantindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM 195/SKRTA/Euh.2/12/2016 tanggal 05 Januari 2017.2.
    No. 13/Pid.Sus/2017/PN Skt.Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yakni Pertama diatur dan diancam dalam dakwaankesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotikatau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undangundang No. 35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentukalternatif , maka
    Majelis akan langsung memepertimbangkan dan memilih salahsatu dakwaan yang sesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis lebin tepat untuk mempertimbangkandakwaan kedua yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undangundangNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan perbuatanTerdakwa maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasalyang ditujukan kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua tersebut,
    Terdakwa didakwamelanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
    No. 13/Pid.Sus/2017/PN Skt.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, makamenurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang R.I.
Putus : 19-03-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 465/PID.B/2013/PN.Kbj
Tanggal 19 Maret 2014 — - DAULAT RIKY SITEPU
295
  • . : 5707/NNF/ 2013 tanggal 29 Agustus2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwaDaulat Riky Sitepu dan Budianto Silitonga, Abner Perwira Tarigan, Natalia brSembiring dan Cristoper Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UUR.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa terhadap
    surat dakwaan yang dibacakan PenuntutUmum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baikterdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan(eksepSl) ; 27222222 nnn anneMenimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana(requisitoir) terhadap terdakwa, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakanperbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwaterbukti
    melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KETIGA oleh karenaitu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa DAULAT RIKY SITEPU terbukti secara sah Anameyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan NarkotikaGolongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Alternatif Ketigamelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
    127 ayat (1)huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternative, memberikanpilihan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih Dakwaanmana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan faktafakta hukumyang terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untukmengadili perkara terdakwa, majelis hakim memandang
    127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun,dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun danancaman pidana pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancamanpidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannyasifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli,menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 dan memiliki, menyimpan
Putus : 10-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/MIL/2015
Tanggal 10 Februari 2015 — MISMAN SUGIANTO
6658 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terdakwa mengerti kalau menggunakan shabu itu dilarang danbagi pelakunya akan dikenakan sanksi/nukuman, namun Terdakwasebagai prajurit TNI AD yang berdinas di Pomdam VI/Mulawarman tetapmenggunakannya ;Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana sesuai : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana
    Oditur Militer pada Oditurat Militer 107Balikpapan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut :Mohon agar Pengadilan Militer I07 Balikoapan menyatakan TerdakwaPelda Misman Sugianto NRP. 21940044001273, terbukti bersalahmelakukan Tinda Pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35Tahun 2009 tentang Narkotioka juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Dengan mengingat Pasal 127
    Putusan No. 25 K/MIL/2015kejiwaan Terdakwa terganggu akibat adanya hukuman pemecatan daridinas Militer tersebut ;Bahwa dalam Pembinaan Tekhnik (Bintek) bagi para Hakim Militer yangdiadakan di Mega Mendung disampaikan bahwa Prajurit TNI yangdikenakan Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya melainkan dapatdibina dalam Rumah Tahanan Militer untuk dilakukan Rehabilitasi.Penyampaian ini tentu tidak asal disampaikan begitu saja tentunya
    127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya melainkan dapatdibina dalam Rumah Tahanan Militer (RTM) untuk dilakukan Rehabilitasi ;Pertimbangan :Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan Putusannya mohonhendaknya disamping segi hukumnya Kiranya berkenan untukmempertimbangkan halhal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :161.Bahwa pada saat Terdakwa dihadapkan di muka persidangan PeradilanMiliter O7 Balikpapan memberikan keterangan yang sejujurjujurnya
    127 Ayat (1) Huruf a juncto Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI
Register : 14-06-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Yyk
Tanggal 9 Agustus 2017 — LUDI KRISTIANTO
347
  • 127 ayat (1) huruf a UU RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;.
    Bahwa terdakwa mengakui dan menyatakan penyesalannya telahmelakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan dirisendiri sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terdakwa dengan ini berjanji tidakakan pernah mengulanginya lagi dikemudia hari;2. Bahwa atas kesalahannya tersebut dengan ini terdakwa dipersidangan inisecara tulus dan iklas memohon maaf yang sebesarbesarnya kepada :a. Pemerintah Republik Indonesia;b.
    127 ayat(1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN YykMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.
    127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35Tahun 2009 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 24-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mjn
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.RAMLAH, SH
2.SALDI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NAIM Alias NAIM Bin MURTADA
6312
  • 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NAIM Alias NAIM BinMURTADA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) Paker shabu ; 1 (satu) buah hanphone merk samsung ;Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika) 2 (dua) buah jarum ; 8 (delapan) buah pipet
    127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakanmengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orangsaksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :1.
    127 Ayat (1) huruf (a) Undangundang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifatSubsidaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabiladapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiair tidakakan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapatdibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan
    127 ayat (1) huruf (a) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1.
    127 ayat (1) huruf a UndangundangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundang undangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.
Register : 11-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN DPK
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
KOZAR KERTYASA, SH
Terdakwa:
RUDI HERMAWAN Bin RINALDI HARAHAP
2417
  • Menyatakan Terdakwa Rudi Hermawan Bin Rinaldi Harahap terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakannarkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalamdakwaan KEDUA Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undangundang RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.
    127 ayat 1 huruf a UndangUndang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsungmempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatanTerdakwa sebagimana fakatfakta yang terungkap dalam persidangan yangmana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perobuatan Terdakwa makanMajelis Hakim tidak akan mepertimbangkan dakwaan selebihnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakatfakat
    tersebut di atas menurutMajelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan keduaPenuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a UndangUndang RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur yang terkadung dalam dakwaankedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UndangUndang RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :1.
    127 ayat 1 huruf a UndangUndang RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan padadakwaan kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalamPasal 127 ayat 1 huruf a UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa selama
    127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan PasalPasal didalamUndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yangbersangkutan dalam perkara ini;MENGADILI:1.
Register : 21-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BIREUEN Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Bir
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SIARA NEDY, SH
Terdakwa:
BUKHARI Bin SULAIMAN TAEB
2512
  • Menyatakan Terdakwa BUKHARI Bin SULAIMAN TAEB terbukti secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana"Penyalahgunaan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri" sebagaimanadiatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika yang tertuang dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;2.
    Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindakpidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111 Jo Pasal 127 ayat (1) UUNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal131 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum. tersebut,Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukankeberatan / Eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
    127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUKETIGA : Melanggar Pasal 131 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang
    127 ayat (1) hurufa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan' seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
    127 ayat (1) huruf a Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.
Register : 29-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tjs
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
EVI NURUL HIDAYATI, SH
Terdakwa:
1.ROMANSYAH Bin H. AHMAD EFENDI
2.ISYA INSYARI Bin SALIM
2216
  • AHMAD EFENDI dan Terdakwall ISYA INSYARI Bin SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan Bagi DiriSendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalamdakwaan KETIGA;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMANSYAH Bin H.
    127 Ayat (1) huruf a UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.
    Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyatasemua unsurunsur dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi dan telah terbukti secarah sah dan meyakinkan, oleh karena itu paraterdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana MenyalahgunakanNarkotika Golongan Bagi Diri Sendiri;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari
    Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwapara Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga PenuntutUmum;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap selama persidanganperkara ini tidak didapati pada diri para Terdakwa halhal yang dapat melepaskannyadari tanggung jawab
    127 Ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutandengan perkara ini:MENGADILI:1.
Putus : 30-08-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 1050/Pid.Sus/2015/PN.Bks.
Tanggal 30 Agustus 2016 — pidana -Usih Als. Dusal Bin H Enin
2612
  • ENIN Terbukti secara Sahdan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukanpenyalahgunaan Narkotika golongan bagi dirinya sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidiair JaksaPenuntut Umum;3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa USIH alias DUSAL Bin H. ENINdengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulanHalaman 2 dari 23 Putusan Perkara Nomor : 1050/Pid. Sus/2015/PN.
    Lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaDakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) unsurunsurnya adalah :12.3.Unsur Setiap Orang;Unsur Tanopa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual,Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,Menyerahkan, Menerima;Unsur Narkotika Golongan Ad. 1. Unsur Setiap Orang;Halaman 14 dari 23 Putusan Perkara Nomor : 1050/Pid. Sus/2015/PN.
    127 ayat (1) hurufaUndangUndang RI No. 35 tahun 2009, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.
    127 ayat (1) huruf a Undangundang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatanterdakwa telah memenuhi semua unsurunsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf adan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam dakwaanLebih Subsidair;Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan
    127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No. 35tahun 2009 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLI:1.
Register : 02-03-2020 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 262/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 17 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
248
  • Bahwa terdakwa TOPAN TAUFIQ Alias TOPAN menyalahgunakanNarkotikan Golongan untuk diri sendiri dan terdakwa tidak pernah atautidak mempunyai jin sah dari instansi berwenang untukmempergunakan Narkotika.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2019No Reg. Perkara: PDM114/LABUSEL/09/2019, yang pada pokoknya memuattuntutan pidana sebagai berikut:1.
    Terdakwa TOPAN TAUFIQ Alias TOPAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakanNarkotika Golongan Bukan Tanaman Jenis Sabu untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35tahun 2009 tentang Narkotika.2. Menghukum Terdakwa TOPAN TAUFIQ Alias TOPAN denganpidana penjara0O3 Tahun dikurangi selurunnya selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.3.
    127 Ayat(1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.Penerapan Hukum Yang Relevan :Pasal 127 Ayat (1) hururf a jo Pasal 54 jis Pasal 103 Ayat (1) huruf aUndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.Alasannya :(a) Karena PEMOHON BANDING TERDAKWA tidak membantah atas dalilJaksa Penuntut Umum, yang menyatakan (saat tertangkap) PEMOHONBANDING TERDAKWA MENGGUNAKAN NARKOTIKA.(2) Bahwa barang bukti NARKOTIKA jenis Shabu tidak melebihi berat 1 (satu)gram, seharusnya PEMOHON BANDING TERDAKWA
    127 Ayat (1) hururf a jo Pasal 103 Ayat (1) huruf a UndangUndangNo. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.Alasannya :PROGRAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA sesungguhnya telah masukke dalam agenda PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN20152019 sebagaimana yang dimaksud BAB 6 Substansi 6.4 tentangMemperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem danPenegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya Poin6.4.4 halaman 61., disampaikan dalam bentuk screenshot (potongan file) :SASARAN, ARAH
    127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undangundang RINomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum tersebut;Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PT MDN Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal14 Januari 2020 Nomor 773/Pid.Sus/2019/PN Rap., yangdimintakan banding; Menetapkan masa
Register : 03-06-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 461/Pid.Sus/2016/PN Blb
Tanggal 14 Juni 2016 — Denny Gan bin Sanjaya
225
  • Menyatakan Terdakwa Denny Gan bin Sanjaya bersalah melakukantindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis bagi dirisendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) hurufa Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalamdakwaan kedua ;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel bin Mangasih Manurungberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;.
    Nomor 35 Tahun2009, dan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang R.I.
    127 Ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikaadalah Setiap Penyalahguna NarkotikaGolongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun, sedangkan yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yangmenggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa dari
    127 Ayat (1) hurufa Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikaadalah Setiap Penyalah Guna NarkotikaGolongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun, sedangkan yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang bahwa yang
    127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI:1.
Putus : 13-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1920 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Nopember 2017 — ARIEF CAHYADI SUSANTO
2214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 Ayat (1) UndangUndang Narkotika jugamenyebutkan atau) menggunakan terminologi Penyalah Guna,sebagai berikut:Setiap penyalah Guna:a.
    127 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 TahunHal. 17 dari 22 hal.
    Apabila penguasaan shabu oleh PemohonKasasi dianggap oleh Majelis Hakim Agung telah merupakan suatupelanggaran hukum, maka Pemohon Kasasi lebih tepat dikenakandengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 15 UndangUndang Narkotika.
    No. 1920 K/PID.SUS/2017melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 dan memohon agar dirinya direhabilitasi, keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan; Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 karena berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkapadanya fakta hukum Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika.
    SEMA Nomor 3 Tahun 2001; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat(1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 melainkan Terdakwamelanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009,dengan alasan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwapada saat ditangkap sedang dalam rangkaian kegiatan transaksi jual belinarkotika dengan sdr.
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KOTABUMI Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kbu
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Feryando, SH
Terdakwa:
Ficky Aditama Bin Jauhari
1816
  • Menyatakan Terdakwa Ficky Aditama Bin Jauhari telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana dimaksuddalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika2.
    127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:1.
    Abung Selatan Kab.Lampung Utara terdakwa menggunakan shabushabu, adapun berdasarkanfakta tersebut Majelis sependapat dengan pentuntut umum bahwa perbuatanTerdakwa sesuai dalam hal ini dengan Dakwaan Ketiga.Menimbang bahwa Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap Penyalah guna;2.
    127 ayat (1) huruf a UndangUndang R.I Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara keseluruhan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwatelah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang R.
    Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang R.I Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 07-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 101/PID.SUS/2021/PT KDI
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Zul Kurniawan Akbar, S.H
Terbanding/Terdakwa : Andar Bin Malla
6125
  • Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untukmenggunakan Narkotika Golongan jenis shabu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2021Nomor : Reg Perkara : PDM08/P.3.16
    Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalamperedaran gelap Narkotika;Pada prosesnya, pemidanaan yang dijatunkan atas keberadaan darisyaratsyarat tersebut diatas adalah dengan menggunakan substansisebagaimana dicantumkan di dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana apabila dibacakembali secara seksama pada butir b dicantumkan Kelompokmetamphetamine (shabu) adalah seberat 1 gram dan dengan syarat 1(satu) kali pemakaian.
    Bahwa pada pokoknya Terdakwa/Terbanding telah nyata danseharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalah guna);2.
    Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusanya nyatanyata telahsesuai / tepat / bijaksana yang mana barang bukti tersebut telah nyatadimaksudkan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual atau disimpansemata sehingga penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang tepatadalah kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lasusua tanggal 17 Juni 2021 Nomor 25
    127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaanalternatif ketiga Penuntut Umum, dengan mendasarkan pada halhal sebagaiberikut :a.
Putus : 14-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/MIL/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — SAHARUDDIN;
8418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 111 K/MIL /2017Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :a.Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TN AD pada tahun 1990 melaluipendidikan Secata Milsuk di Secata A Rindam VII/Wrb Malino KabupatenGowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkanmengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee KabupatenBone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 726/Tml, pada tahun2006
    127 ayat (1) a UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009.atauKetiga : Pasal 131 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III16Makassar tanggal 02 Agustus 2016 sebagai berikut :a.Menyatakan Terdakwa Sertu Saharuddin, NRP 3900295361270 terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiappenyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal
    Nomor 111 K/MIL /2017Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkanadanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), danPasal 129;Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.Menetapkan barangbarang bukti berupa :Suratsurat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BadanNarkotika Nasional Republik
    127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 maupun dakwaan alternatif Ketiga Pasal 131 UndangUndangNomor 35 Tahun 2009.Hal. 19 dari 21 hal.
    Bahwa terhadap pasalpasal yang didakwakan Oditur Militer atasTerdakwa in casu yaitu Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a, danPasal 131 adalah membutuhkan bukti formal yaitu berupa surat hasil ujilaboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa dari instansi berwenangyang ditunjuk Menteri Kesehatan RI yang harus menyatakan bahwa urineTerdakwa tersebut positif mengandung Narkotika Golongan I.
Register : 17-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 162/ Pid.Sus / 2014/ PN. Bjb
Tanggal 25 Agustus 2014 — DONI MATRONI Als DONI Bin SLAMET RIADY (Alm) dkk
1811
  • 127 ayat (1) hurufa.
    alternatif makaMajelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umumyang sesuai dengan fakta Juridis di persidangan yaitu dakwaan Kedua PenuntutUmum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UndangUndang RepublikIndonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (10 ke1KUHP yang apabila diuraikan unsurunsurnya sebagai berikut :1.
    127 ayat (1) huruf (a) UndangUndangRepublik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinubungkan denganPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh2425 Melakukan atau turut serta melakukan mengandung pengertian bahwa DelikPenyertaan ialah perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlahpelakunya lebih dari satu orangMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP diketahuibahwa dalam kasus delik penertaan setidaknya ada 2 orang kemungkinan Statusketerlibatan
    ) telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHPsehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.
    127 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 55 ayat (1) b KUHPUndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang berkaitan;303131MENGADILI.
Register : 16-08-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Unh
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Marwan Arifin, S.H.
2.Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H.
3.ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Maradin Als. Sul Bin Nurdjabar
6412
  • Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan berupametamfetamina bagi diri sendiri tidak memiliki jjin dari pihak yangberwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang R.I.
    127 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkandengan adanya barang bukti 1 (Satu) buah pipet warna bening dan 2 (dua) buahkorek api gas sebagai peralatan set alat isap bong pada saat penggeledahanbaik penggeledahan badan Terdakwa, namun sesungguhnya tidak terdapatketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan Pasal tersebut hanyadapat diterapkan jika terdapat barangbarang bukti tersebut.
    maksud penggunaan narkotika agar badan Terdakwa terasa segardan lebih kuat bekerja maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotikayang dilakukan Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Narkotika golongan bagi diri sendiri telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndang R.I.
    127 ayat (1) huruf a UndangUndang R.I.
Putus : 06-08-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Sit
Tanggal 6 Agustus 2014 — Pidana - H. ALI MURTADO al H. WIDODO Bin H. ASBULLAH HUDA
485
  • 127 ayat (1)Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.ALI MURTADO Alias H.WIDODOBin ASBULLAH HUDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000, (dalapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi air, 2 (dua) botolkaca yang berisi alkohol dan diatasnya berisi sumbu (menyerupai kompor) 1(satu) buah
    127 ayat (1) UURIN0.35/2009 yaitu sebagai berikutPertamaBahwa terdakwa H.
    127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehathukumnya menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud suratdakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukankeberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan ; Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan' saksisaksi yang telah disumpah sesuai dengankeyakinannya masingmasing yang pada
    Dan oleh karena itu Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat(1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dandikumulatifkan dengan dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) Undang Undang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena menurut majelis perbuatanterdakwa lebih mengarah pada pelanggaran pasal tersebutMenimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsurunsursebagai
    127 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundangundanganyang bersangkutan ; MENGADILI:1.
Register : 28-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1714/Pid.Sus/2019/PN Lbp
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum: M.AKBAR SIRAIT,SH Terdakwa: ANDRE SEMBIRING
7628
  • Menetapkan agar Terdakwa ANDRE SEMBIRING supaya dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yangpada pokoknya tidak sependanpat dengan tuntutan Penuntut Umum dengantuntutan pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 UndangUndang Nomor RepubilikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana seharusnyaTerdakwa dituntut dengan pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor Repubilik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
    127 ayat (1)huruf a UndangUndang R.1I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akanmengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1714/Pid.Sus/2019/PN Lbp.
    127 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terobukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Lebih Subsidair;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini :Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanyamenerangkan bahwa tidak sependanpat dengan tuntutan Penuntut Umumdengan tuntutan
    127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkanHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1714/Pid.Sus/2019/PN Lbpsedangkan terahap permohonan keringan hukuman akan ditentukan dalamamar Putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim
    127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 09-10-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.MBN
Tanggal 4 September 2014 — APANDI als PANJUL bin PAHRUL ROZI
534
  • 127 ayat (1) huruf a huruf a Undangundang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentukalternatif, maka akan dipilih dakwaan yang paling sesuai dengan faktafakta Hukumyang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan diri terdakwa, Majelis Hakimakan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) hurufa Undangundang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang
    MbnMenimbang, bahwa unsurunsur dari Dakwaaan Kedua Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undangundang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalahsebagai berikut:1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;2. Bagi Diri Sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurtersebut di atas sebagai berikut : Ad. 1.
    127 Ayat (1) huruf a Undangundang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannyamenyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undangundang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Dakwaan Kesatu,menurut Majelis Hakim Kesimpulan Penuntut Umum tersebut
    Mbnundang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam DakwaanMenimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhiseluruh unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika menurut hukum, sedangkan selama berjalannya prosespersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaafsebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana
    127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturanperaturan lainyang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI :1.