Ditemukan 43475 data
9 — 3
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
11 — 5
Putusan No.2015/Pdt.G/2019/PA.Tgrsmusyawarah untuk memperbaiki situasi rumah tangga Penggugat danTergugat agar aman dan terkendali, namun situasi malah tidak terkendalisehingga perdamaian tidak tercapai oleh karenanya penggugatmenggambil langkahlangkah strategis;Bahwa langkah strategis Penggugat agar situasi tidak berlarutlarutadalah dengan mengambil kebijakan hukum yaitu mengajukan GugatanCerai ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutuskan aliperkawinan agar mendapatkan kepastian hukum lebih
12 — 0
berpendapat, telah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada laranganperkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan normahukum dalam kitab Al Asybah wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi :arbadl beic auc Jl ale ploYl 8 paiArtinya : Kebijakan
12 — 17
No 712/Pdt.P/2020/PA.Pwdmenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu
9 — 3
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :ardooll lagio ac Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan
48 — 6
ALASAN KEBERATAN KEe Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang DALAMHAL PEMERIKSAAN SAKSI TERGUGAT telah salah langkah dan sangat kelirutermasuk melanggar ketentuan hukum acara karena bertindak pro aktif dan tidakobjektif dengan memberikan kesempatankepada pihak Tergugat untuk memeriksa saudara kandung Penggugatsekarang Pembanding sebagai saksi dari pihak Tergugat;e Bahwa kebijakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertontonkankeberpihakannya kepada Tergugat/
6 — 4
negativedari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masingmasing, dan bahkanmempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratanyang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapatmaudlarat sebagai berikut :Whooll Wa ws prto saulaoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.aabooll losis asjil ule lol 9505Artinya: "Kebijakan
8 — 1
Kitab AlAsbah wa al Nadzoir halaman 128:Arbab bys ac Jl Le pl 9 paiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1011 K/Pdt.Sus/2010Bahwa Pekerja menolak kebijakan Perusahaan untuk menghapus upahhari Minggu karena selama ini tidak ada istilanh subsidi/oantuan dalampengupahan yang diterima, yang berarti upah hari Minggu adalah upah Pekerja;Bahwa tanoa musyawarah pihak Perusahaan memaksakan kehendaknyamelaksanakan penghapusan upah hari Minggu per tanggal 1 Agustus 2005,namun kenyataannya upah Pekerja pada bulan Juli sudah dipotong senilaijumlah hari Minggu yang ada;Bahwa tanggal 3 Agustus 2005 yang mewakili
KANTOR SATPOL PP JEMBER
Terdakwa:
MOCH. AGUS BURHANSYAH
25 — 13
Terdakwa menerangkan bahwa rencana kegiatan akad nikah telahdisusun jauh hari, sejak belum ada kebijakan pembatasan kegiatan dariPemerintah.
111 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pid/2008 Bahwa terdakwa sebagai Redaktur Eksekutif/Penanggung Jawab Harian RakyatMerdeka tersebut bertanggung Jawab atas setiap penayangan yang ditayangkan olehmedia online tersebut ; Bahwa secara umum proses penayangan suatu berita, gambar dan tulisan pada mediaonline tersebut berdasarkan atas hasil kerja para reporter, yaitu berupa berita, gambardan tulisan, kemudian berita, gambar dan tulisan tersebut dilaporkan kepada terdakwasebagai Redaktur Eksekutif/ Penanggung Jawab, setelah itu atas kebijakan
30 — 20
Penggugatmemohon putusan yang seadiladilnya, maka untuk memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, amarputusan ini perlu ditambahkan, hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukumkeputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitupermohonan mengadili menurut kebijakan
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
YUSTINA NIUH anak perempuan dari PIUNG
122 — 33
BarangsiapaMenimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikansubyek hukum dari perbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidanaadalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subyekhukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh MULADI dan BARDA NAWAWIARIEF dalam buku TeoriTeori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998)halaman 97 pengertian subyek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana dan
147 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 37 K/PHI/2006mengecualikan pada Termohon Kasasi sebab nanti bisa mendapatkan persoalanyaitu tindakan gugatan wanprestasi dari ke 26 buruh kepada Pemohon Kasasi ;Bahwa Pemohon Kasasi juga harus menjaga setiap kebijakan maupun kesepakatan bersama yang dikeluarkan dengan cara tegas, pasti serta menjunjung tinggikomitmen supaya nantinya dapat menciptakan keharmonisan hubungan baikPemohon Kasasi dengan Pekerja maupun sesama Pekerja ;Bahwa dengan besarnya uang kewajiban Pemohon Kasasi terhadap ParaTermohon
68 — 7
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:cellLall Gils le aaa aula) 2Artinya: Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan:datiadk b gis Ase le alo) Ca uedArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikandispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binTR untuk menikah dengan calon istrinya
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. di Martapura
Tergugat:
1.MUHD. ICHSAN
2.IKRIMAH
35 — 7
setelah dikurangi pembayaran 6X (enam kali) angsuransejumlah Rp91.565.063 (Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluhlima ribu enam puluh tiga rupiah) harus dilunasi paling lambat tanggal 31Mei 2019;Bahwa Penggugat dapat memberikan keringanan bunga untuk pelunasanpinjaman Tergugat dan Tergugat Il dengan persetujuan PemimpinCabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Martapura.Dimana pelaksanaannya pada saat Tergugat dan Tergugat II melunasipinjaman dengan jumlah keringanan berdasarkan kebijakan
9 — 0
Termohon untuk diselesaikan.Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampaisaat ini.Bahwa selama pisah Pemohon sudah beberapa kali menyuruh Termohon untukkembali pulang ke rumah namun Termohon tetap tidak mau.Bahwa Pemohon berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini secarakekeluargaan dengan menyampaikan masalah ini kepada keluarga Termohon denganharapan bisa diselesaikan, namun hal ini tidak bisa terselesaikan bahkan menyerahkanpenyelesaiannya kepada kebijakan
163 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panca Puji Bangunmengetahui kalau kebijakan pembayaran gaji / upah di bawah UMR danUMK bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;Bahwa selain itu, ada beberapa karyawan yang dirumahkan karenameminta upah yang disesuaikan dengan UMR dan UMK, tetapi tidakdiberikan karena direkturnya keberatan, sehingga karyawannya dinonaktifkan secara sepihak oleh perusahaan (direktur);Hal. 8 dari 10 hal. Put.
10 — 6
.;2 .n non n onan nnn Kaidah Fightyyah yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.aabLoodb bois acl le pL VI .9 paiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemasilahatan.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminyasamasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah
113 — 41
mengirimkan sehelai salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkandalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitumangka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana pada amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor140K/Sip/71 memuat keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan