Ditemukan 11076 data
27 — 9
Menurut Simons dalam bukunyaLeerbook pada hal.175176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa haksendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk),disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd methet recht);Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalahtidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan38tersebut timbul karena undangundang melarangnya.
IIN FEBRINA, M, S.H.M.H
Terdakwa:
A.M. ICHSAN NATSIR Als. INJANG
33 — 4
Narkotika Golongan I;Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satukriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhisecara keseluruhan;Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum dalamhukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang dapatditafsirkan dalam dua bentuk yakni in strijd met het recht (bertentangandengan hukum) dan niet steuhend op het recht (tidak berdasarkanhukum) atau zonder
Ruslia Sahidul Juhari
Tergugat:
Bupati Sukamara
292 — 206
Bahwa sesual dengan prinsip umum HukumAdministrasi/Penyelenggaraan Pemerintahan yang menyatakan:deen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid (tidak adakewenangan tanpa pertanggungjawaban), maka tindakanpemerintahan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkaraa quo tidak boleh dikesampingkan dari hukum.
KIKI ZAKIAWATI, S.H
Terdakwa:
SALMILA DIANA panggilan MILA
80 — 23
Kesengajaan ini mereoresentasikan niat yang merupakan intidari perbuatan;Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahlihukum, maka unsur melawan hukum tersebut dimeknai menjadi setidaknya 3(tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukumObyektif (in strijd met het objectief recht), bertentangan dengan hak subyektiforang lain (in strijd met het subjectief recht van een ander), dan tanpa hak(zonder eigen recht);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
REJA GUSTINDRA Alias REJA Bin AGUS
49 — 13
umum melanggar Pasal114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sahbersalan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti danternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain danselebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
45 — 20
pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, danapabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukandalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggaptanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengantanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder
77 — 7
jbrengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander ofde band, die op een of andere wijze nog tussen die anderen dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt ;Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagianharta kekayaan orang lain menjadi berada dalam54penguasaannya tanpa bantuan atau tapa seizin orang laintersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih adaantara orang lain itu) dengan bagian harta kekayaan yangdimaksud;Menimbang, bahwa sedangkan barang adalah = adalahbenda yang
107 — 14
Pasal 55 Ayat (1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf zonder schuld);Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut
melakukan telah terpenuhi ;Halaman 51 Putusan Nomor 517/Pid.B/2019/PN TrgMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke1 Jo.Pasal 55 Ayat (1 Ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Alternatif Kesatu ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf zonder
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
1.M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA Alm
2.YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN
90 — 46
Dalamkepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lainyakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawanhukum formil (bertentangan dengan undangundang) dan melawan hukummateril (bertentangan dengan asasasas hukum masyarakat).
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
1.SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI
2.JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES
122 — 62
dapat dipertanggungjawabkanatas perbuatannya, misalnya dalam halhal sebagai berikut : 1) Tidak dapatHalaman 32 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfmdipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP; 2) Telan melakukan perbuatanitu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht)menurut Pasal 48 KUHP; 3) Telan melakukan perbuatan itu atas perintah jabatanyang tidak syah menurut Pasal 51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengantidak ada kesalahan sama sekali Geen straf zonder
30 — 4
yang menyertai tersebutdidasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, olehkarenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebutmemang dilakukan sebagaimana yang dimaksud;Menimbang, bahwa defenisi melawan hukum yang dalam doktrin hukumpidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk, dapat diartikan dalam tiga bentukyakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met hetrecht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht) atau tanoa hak(zonder
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
3.KOMANG TIRTA WATI, S.H.
Terdakwa:
1.YUS TAMAMILANG
2.MERI TIMPUA
98 — 40
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terhadapPembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasanuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah dinyatakan terbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindakpidana dan pertanggungjawaban pidana dan asas dalam hukum pidana geenstraf zonder
79 — 65
diambil alin dandianggap telah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
196 — 29
melakukantindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu BETIPUJI ASTUTI Binti KARSONOsehingga tidak terjadi error in persona ;Menimbang, bahwa kata dengan sengaja mengacu kepada bentukkesengajaan di mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapatunsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facit reum, nisimens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen straf zonder
ATIKA SARI ANTOKANI. SH
Terdakwa:
FAHMI RIYANTO als EPOH
49 — 20
Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya(vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
MUSYAWWIR NURTAN,SH
Terdakwa:
1.YONI SAHARI alias YON
2.SETI TANGKUO alias SET
3.NELSON TOGOLO alias NEL
4.DONI MELWI MAWEA alias DON
5.SAMUEL WAGIHI
71 — 30
(dua) ekor sapi tersebut dapatdikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;Menimbang bahwa, pengertian dengan maksud adalah adanya kesadaran daripelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;Menimbang bahwa, yang dimaksud melawan hukum dalam hukum pidana dikenaldengan istilah wederrechtelijk yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni instrijd met het recht (bertentangan dengan hukum) dan niet steuhend op het recht(tidak berdasarkan hukum) atau zonder
HENDRA MUBAROK,SH
Terdakwa:
YENNI Binti M. ISA
102 — 147
Tanpa hak sendiri (Zonder eigen recht).b. Bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht).C.
SITI RAHAYU, SH
Terdakwa:
1.ARIANTO Alias CAMAI Alias ARI Alias ANTO Bin SUMARNO
2.NANDANG PRIBADI Alias NANANG
103 — 8
oleh karena itu unsur inipun harus dinyatakan telah terbukti Secara yuridis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telahmemenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan a quo , oleh karenanya ParaTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukummelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntutumum tersebut;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
WAHYUDDIN, SH
Terdakwa:
DARWIS BIN MUHAMMAD BOSENG ALM
529 — 50
kurangnya dua alat bukti yang sahia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi danbahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan atau azas pembuktianminimum yang terkandung dalam pasal 183 KUHAP adalah mempunyai maknadan tujuan yang penting yaitu agar pemidanaan tidak dijalankan terhadapperkara dengan bukti yang tidak cukup juga untuk menghindari adanyapemidanaan yang dijatunkan tanpa alasan yang cukup dengan mengingatprinsip Geen Sraf Zonder
29 — 23
Van HAMELditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, in siriid met het recht(bertentangan dengan hukum), kedua, niet steunend op het recht (tidakberdasarkan hukum) atau zonder bevoegdheid (tanpa hak);Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secarasederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yangbertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi jugadapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor