Pengkajian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasankeuangan dan pembangunan;b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan danpembangunan;c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan BPKP;d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadapkegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;e.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umumdibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dantatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,perlengkapam dan rumah tangga;Pasal 54:Hal 17 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKTDalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal53, BPKP mempunyai kewenangan :a.b.Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunansecara makro;Penetapan

Bahwa berdasarkan Kepres Nomor 103Tahun 2001 tersebut, BPKP tidak lagi bertugas, tidak berfungsiatau tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan (audit)terhadap keuangan Negara/Daerah baik pemeriksaan umummaupun pemeriksaan tertentu atau investigasi terhadap adanyadugaan penyimpangan terhadap keuangan WNegara/Daerah.Dengan demikian maka jelaslah bahwa tugas, fungsi dankewenangan BPKP seperti tersebut dalam Pasal 52, Pasal 53dan Pasal 54 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 adalahmenjalankan kebijakan

nasional di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan;. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan;koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugasBPKP;. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaanterhadap kegiatan pengawasan keuangan danpembangunan;. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasiumum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumahtangga

Deputi Bidang Investigasi.Pasal 35 ayat (8)(8) Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidanginvestigasl;Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) PPNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yaitu BPKP melakukanpengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negaraatas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, makapenugasan dari Presiden tersebut telah diwujudkan melaluiditerbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentangPercepatan

Bahwa objek tanah tersebut sekarang dikenal menjadiKelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;Tenggang Waktu :Bahwa Penggugat mengetahui adanya Kebijakan dan Keputusan BadanPertanahan Nasional RI Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat CqBadan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah menerbitkan Sertifikat HakPakai No. 3 tanggal 17 Juni 1976 seluas 200.000 M2 (GS No. 3218/1976)dimana kemudian diatas Sertifikat hak Pakai No. 3 a quo oleh Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Bogor

Pertanahan Nasional Kota Depok dalam menerbitkan 253SertifikatSertifikat Hak Milik di lokasi a guo menyebutkan objek tanahtersebut sebagai Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor;Bahwa pada tanggal 4 November 2010 Penggugat bertemu di KantorPertanahan Kota Depok dengan Paguyuban Pemilik Kavling DepartemenDalam Negeri di Komplek Perumahan Departemen Dalam Negeri diKelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis Kota Depok;Bahwa pada pertemuan tersebut, secara informal diketahui oleh Penggugatada kebijakan

Putusan Nomor 49 PK/TUN/20133813.16.17.38Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok tersebut makaakhirnya secara formal dan resmi Penggugat mendapat informasi bahwabenar ada kebijakan dan Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional RI CqBadan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan NasionalKota Depok yang telah menerbitkan sejumlah 253 Sertifikat Hak Milik di dalamlokasi tanah a quo;Dengan demikian Penggugat menarik kesimpulan secara formal benar adakebijakan dan keputusan

Bahwa kebijakan dan Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Cq BadanPertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional KotaDepok yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 tanggal 17 Juni 1976sebagaimana tersebut diatas dilokasi Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis,Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, objek tanah tersebut sekarang dikenalmenjadi Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, makaPenggugat merasa sangat dirugikan, karena dalam proses peralihan hak atastanah

pemilik hak Verponding tersebut;Kesalahan prosedur lainnya yang lebih fatal lagi adalah tidak adanya ganti rugiberupa pembayaran dalam bentuk apapun terhadap pemilik asal atau pemilikEigendom Verponding tersebut;23 Bahwa dengan demikian Badan Pertanahan Nasional RI Cq BadanPertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan NasionalKota Depok dalam proses pembuatan dan penerbitan Sertifikat Hak PakaiNo. 3 tanggal 17 Juni 1976 tersebut telah melalui dan melakukan proseduryang salah, maka kebijakan

Sebagaimana diatur dalamPeraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari2005 bahwa restrukturisasi itu Bersifat Kebijakan Bank di manadalam dalam pasal 51 dan pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 diatur tentang petunjuk danHalaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 559/PDT/2021/PT.DKIsyaratsyarat jika Bank melakukan restrukturisasi kredit terhadap utangdebitur.Pasal 51Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debituryang memenuhi

Gunung Jati) selaku debitur tidakdapat memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam persetujuanrestrukturisasi a guo16.Oleh karena Restrukturusasi kredit itu hanya bersifat kebijakan Bankdan bukan keharusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BankIndonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, danmengingat Penggugat selaku debitur tidak dapat memenuhipersyaratan yang ditentukan dalam persetujuan restrukturisasi kreditdalam waktu yang ditentukan, maka Bank tidak dapat dipaksa untukmelaksanakan

restrukturisasi kredit.17.Dan oleh karena Restrukturisasi adalah bersifat kebijakan banksebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, dan bahkan Bank dilaranguntuk melalukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang tidak dapatmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 51 dan pasal 52Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari2005, maka Tergugat (PT.

tertanggal 17 Nopember 1983,sementara itu Abdul Muis berdasarkan Surat Keterangan Camat Percut Sei Tuan 181/3,sedangkan Abdul Muchir berdasarkan Surat Keterangan Camat Percut Sei Tuan No.182/3 dan Syarif Siswoyo berdasarkan surat keterangan Camat Percut Sei Tuian No.183/3 ;Bahwa tanah atas nama Suprapto, Abdul Muis, Abdul Muchir dan SyarifSiswoyo diperoleh dari tanah Negara yang berasal dari tanah ex PTP Nusantara IIdahulu PTP Nusantara IX yang oleh Camat Percut Sei Tuan diberikan dalam rangkaadanya kebijakan

pemerintah yang dikenal dengan Operasi sadar dimana kebijakan iniadalah merupakan kebijakan untuk ketahanan pangan, yang substansinya terhadaptanahtanah ex perkebunan yang tidak dipergunakan untuk tanaman komoditinya gunamembantu para petani di areal kecamatan masingmasing agar dapat dibagikan kepadamasyarakat petani yang membutuhkannya dan atas dasar itulah Camat KecamatanPercut Sei Tuan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah ;Bahwa berselang beberapa bulan setelah Penggugat membeli tanah yangbersangkutan

Bahwa latar belakang pemberhentian Para Penggugatsecara sepihak dipicu oleh oleh adanya kebijakan dari Tergugat untukmelakukan pengurangan tenaga kerja/efisiensi terhadap pekerjaharian, sehingga dengan segala cara dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat agar tidak betah lagi bekerja diperusahaan Tergugat yaituadanya kebijakan mutasi yang dikeluarkan Tergugat denganmenempatkan Penggugat pindah bekerja ke lokasi denganHalaman 7 dari 40 Putusan Nomor 191/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnketidakjelasan upah serta

Bahwa selanjutnya perlakuan dengan cara sewenangwenang dan tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku dilakukan Tergugat kepada Penggugat I, dimanaTergugat juga melakukan kebijakan mutasi terhadap Penggugat dengan memerintahkan Penggugat untuk bekerja di lokasi baruyang berada di daerah Batang Kumu, diluar dari Propinsi SumateraUtara;30.

., Jabatan KepalaBidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;5. FAHRIZAL, SE., M.Si., Jabatan Kepala BidangPelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;6. ISMANTO, S.STP., Kepala Seksi PelayananPerizinan dan Non Perizinan B/III;7.

dan pelayanan terpadu satu pintu;Menimbang, bahwa ketentuan tentang kewenangan perizinan usahapertambangan juga diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c,d PeraturanGubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yang pada pokoknyamenentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan,pelaksanaan' kebijakan

, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, danpelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perencanaan danPengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi PenanamanModal, Bidang Pengendalian Pelaksanaaan dan Pengolahan DataPenanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan danNonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan danNonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan danNonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;Menimbang bahwa berdasarkan

tanggal 21 Maret 2014 seluruh Pengurus dan anggotaKelompok Tani Sepakat mengadakan rapat anggota Kelompok TaniSepakat untuk membentuk Koperasi yang diberi nama KoperasiSepakat dengan Badan Hukum Nomor 413.32/BH/KOPERINDAG &PP/01/2014 tanggal 17 April 2014, Akta Pendirian dibuat di hadapanNotaris IZMIRAL,SH (Notaris dengan wilayah hukum Kabupaten Tebo)dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tebo,setelah Koperasi tersebut telah mempunyai Badan Hukum dan telahdikukuhkan, maka seluruh kebijakan

Putusan Nomor 433 K/TUN/2017Pasal 65 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah menyebutkan Kepala Daerah mempunyai tugasmemelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;Pasal 76 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah menyebutkan Kepala Daerah & Wakil KepalaDaerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentinganumum dan meresahkan sekelompok masyarakat ataumendiskriminasikan warga Negara dan/atau golongan masyarakat lainyang bertentangan

orang) yang memiliki lahan a quo sebanyak1.739 Ha dibagi 7 Ha ditemukan kurang lebih 248 anggota kelompoktani (orang) yang memiliki lanan tersebut;Bahwa dalam dalil poin 27 halaman 8 dari Penggugat, setelah padatanggal 21 Maret 2014 Kelompok Tani Sepakat membentuk Koperasiyang diberi nama Koperasi Sepakat dengan Badan Hukum Nomor413.32/BH/KOPERINDAG & PP/01/2014 tanggal 17 April 2014, AktaPendirian dibuat dihadapan Notaris IZMIRAL, S.H., (Notaris denganwilayah hukum Kabupaten Tebo) maka seluruh kebijakan

biaya siluman pada tahun 2016 berupa biaya Aktaperpanjangan Kredit sebesar Rp. 27. 322.000, ( dua puluh tujuh juta tigaratus dua puluh dua dua ribu rupiah) dan pada tahun 2017 para Penggugatdibebani lagi biaya akta perpanjanagn sebesar Rp. 24.801.000, ( dua puluhempat juta delapan ratus satu rupiah ); dan akan para penggugat buktikanpada saatnya dan atau para Penggugat persoalkan kepada pimpinan BRIpusat atas permainan biayabiaya siluman tersebut, bahwa seharusnya jikaTergugat tidak berhasil dengan kebijakan

Reschedulling, masih adaHalaman 5 dari 39 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Kpnrt.12.13.kebijakan yang lain dengan memberikan kebijakan Reconditioning atauperubahan jadwal pembayaran, Restructuring atau penambahan danabank terhadap debiturnya, bukan lagsung dengan difonis dengan tindakanintimidasi penyemprotan atau melawan hukum serta malah membebanidengan biayabiaya yang tidak jelas juntrungannya sehingga memberatkanDebiturnya;.Bahwa perbuatan Tergugatl yang sering mengancam para Penggugat akanmelakukan

Perkoperasian, yangmenyatakan :Pasal 131Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2021/PN Mrt HakimKetua (1) Untuk memperkuat struktur permodalan, Koperasi dapat memupukmodal yang berasal dari Modal Penyertaan.(2) Modal Penyertaanpadausahatertentu yang diselenggarakankoperasi, ikutmenanggungresiko atas kegagalanusaha ataumemperoleh imbalan bagi hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh modalpenyertaan tersebut, Pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suarapada rapat anggota dan kebijakan

Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Khusus PengurusKoperasi Neo Mitra Usaha Nomor 159/KOP.KNMU/V/2020 tentang PerubahanPeraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor158/KOP.KNMU/V/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan danStabilitas Sistem Keuangan Koperasi Neo Mitra Usaha dalam MenghadapiDampak Ancaman Bencana Nasional, Peraturan Khusus Pengurus KoperasiNeo Mitra Usaha Nomor : 383/5758E/PERD/A/XII/2020 tentang KebijakanPengelolaan Keuangan dan Program Usaha dalam Menghadapi DampakBencana

Hal tersebut telah dipertegas dalambukti T12, dalam Pasal 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra UsahaNomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Perubahan Peraturan Khusus Pengurus KoperasiNeo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Kebijakan pengelolaankeuangan dalam menghadapi dampak ancaman bencana nasional danpemberitahuan kepada anggota koperasi melalui aplikasi whatss up;Menimbang bahwa dari uraian diatas telah cukup membuktikan bahwatidak dapat dicairkannya uang bagi hasil Penggugat adalah

Dan bagi warga petani tambak yangkeberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesar Rp0,00 tersebut, olehTeam Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah diminta mengajukan gugatankebertatan ke pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejaktanggal 21 Juli 2016 hingga tanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut tidakHalaman 4 dari 40 hal. Put.

Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara baruyang berkaitan dengan kebijakan dari Para Termohon Keberatan yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak petani tambak,antara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan,maka Pemohon Keberatan sebagai Petani Tambak telah kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntunganusaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang

kelanjutanpembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibatbesarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahap pembayaran gantikerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dannegatif bagi sejumlah ratusan proyek strategis nasional lainnya yangsedang berjalan dan turut menjadi beban anggaran Negara dalam APBNTahun Anggaran 2016 ini (yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

Bahwa saksi mengatakan, tidak tahu batas waktu suratketerangan kependudukan, akan tetapi hanya beberapa bulan ; Bahwa sakssi mengatakan, kebijakan Lurah yang memasukanalmarhum Pinggi Rompas ke dalam kartu keluarga yang diterbitkan tanggal 6 September 2004, sedangkan Pinggi Rompasmeninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2004 dan hal iniatas permintaan Fran siska Rawung sebagai Istri ; Bahwa saksi mengatakan, saksi tidak tahu Pinggi Rompas sudahmempunyai kartu keluar keluarga dikelurahan Tuminting ;

mengatur tentang Kependudukan dan Catatan Sipil belumada/tidak ada ;Menimbang, bahwa Stbld setara dengan Perundang Undangansecara heraci (tingkatan) merupakan buku dasar (Grond Norm),sedangkan buku pedoman atau panduan kerja Catatan Sipil danLiflet/Brosur adalah merupakan manifestasi dari penjelasansuatu). aturan daerah, yang pada intinya kedudukannya jauhdibawah tingkatannya jika dibandingkan jika dibandingkandengan Stbld yang setara dengan Perundang Undangan ;Menimbang, bahwa peraturan peraturan kebijakan

merupakanDiscritioner yakni kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan peraturan itu sendiri sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengujiperaturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadikewenangannya ;Sedangkan Perundang Undangan termasuk juga Stbld mengikatsecara umum dan universal sehingga hal tersebut menjadikewenangan dari Pengadilan Tata Uasaha Negara apabilaterjadi komplen atau permasalahan permasalahan hukumyang timbul dan mengakibatkansuatu

membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sertaupaya untuk memelihara kehormatan (hifz al Hurmah) dan memeliharakelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (hifz al Nas/) daripada tidakmemberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yaknikemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yangberkelanjutan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128ArLadl byie at Jl le pLYl 3 paiArtinya : Kebijakan

membina rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (hifz alHurmah) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan(hifz al Nasi) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akanmenimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual diluar nikah (zina);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128@alaol Lb beio asl de p LoVl 8, aiaugadlorclLall))Artinya : Kebijakan

sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

ul ue erso awlaoIl s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapatahli figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Kebijakan Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, Hakimtelah menemukan fakta di depan sidang yang pada pokoknya wali Pemohontelah adhal (enggan) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan

Tanah Sdr Novita baru di kelola pada akhirtahun 2018,Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003Tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan Persiden Republlik Indonesiapasal 2 ayat 1 ( Satu ) dan ayat 2 ( dua ) hurup a : Kewenangan pemerintahdibidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintan Kabupaten atau kota, yangmemberikan jjin lokasi.Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013, tentangpelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftarantanah

We pLYl wwillArtinya : "Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat"Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah memilikipenghasilan yang tetap yaitu bekerja sebagai karyawan di PT.

Departement Salad Bar (Departemen20), kKemudian dipindahkan ke Departement Fruit & Vegetable (Departement22);Bahwa mengingat adanya permintaan kebutuhan karyawan diDepartement Cashier, dimana Penggugat menilai bahwa Tergugat layakdimutasikan untuk ditempatkan di Departement Cashier, dan oleh karenanyapada tanggal 7 November 2008 Penggugat mengeluarkan surat mutasi(Transfer) kepada Tergugat untuk mengisi lowongan jabatan sebagai Cashieryang berlaku efektif mulai tanggal 17 November 2008 ;Bahwa atas kebijakan