Ditemukan 1044 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tape tapi tapa tanpa tata tapo taid
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-01-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI.
325 — 195
  • Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tangal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov.
Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov.
(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara ra[at Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015.
(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov.
(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor No.78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg
Tanggal 21 Maret 2012 — H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH (TERDAKWA)
158 — 47
  • Memimpin TAPD ;b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ;c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;d. Memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD/ DPPASKPD ;dane. Melaksanakan tugastugas koordinasi pengelolaan keuangandaerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepaladaerah ;11.Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab ataspelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)kepada kepala daerah ;7.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-12-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PT GORONTALO Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO
Tanggal 18 Desember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : IRPAN HARIONO, SH
Terbanding/Terdakwa : YOFAN HENGA alias DEDE
198 — 166
  • rapat badan anggaran tahun 2012-2021;
1.2. 2 (dua) buah VCD rekaman audio pembahasan RAPBD tahun 2020 oleh tim banggar DPRD Kabupaten Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Gorontalo dan OPD terkait pada 20 s/d 22 November 2019
2. 2.1. 1 (satu) lembar surat permohonan anggaran KONI Kab Gorontalo Nomor : B.41/KONI-Kab Gtlo /VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dengan disposisi input untuk ABPD 2020
2.2. 6 (enam) lembar Materi Rapat Rutin TAPD
Kab Gorontalo tentang usulan hibah TA 2020
2.3. 2 (Dua) Lembar Notulen rapat Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) hari senin tanggal 30 september 2019 bersama dokumentasi
2.4. 1 (satu) lembar Pertimbangan TAPD atas rekomendasi hibah kepada KONI Kab Gorontalo sebesar Rp 1.500.000.000 yang ditanda tangani oleh Ketua TAPD sdr Ir HADIJAH TAYEB, MM
2.5. 1 ( satu) bundel Prioritas dan Flapon Anggaran Sementara ( PPAS )
2.6
Nomor: 170/DPRD/2110/X/2019 tanggal 28 oktober 2019
2.7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Gorontalo nomor : 900/BK/1482/2019/ tanggal 8 November 2019 perihal penyampaian rancangan peraturan derah tentang APBD TA 2020 berserta lampiranya kepada pimpinan DPRD Kab Gorontalo
2.8. 1 (satu) lembar tanda penerimaan dokumen RAPBD Kab Gorontalo TA 2020 BPatas rekomendasi hibah kepada KONI Kab Gorontalo sebesar Rp 1.500.000.000 yang ditanda tangani oleh Ketua TAPD
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 28 April 2016 — ADRIAN ROESLY, SE
434 — 518
  • Menyelenggarakan Fasilitasi teknis administratif dalam rangkapelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ;Bahwa nilai proyek yang diajukan oleh Kepala Dinas PemadamKebakaran Kota Tangerang tentang pengadaan mobil tangga pemadamkebakaran tersebut sekitar 12 (dua belas) milyar dan nilai proyekpengadaan mobil tangga pemadam kebakaran yang disetujui 10(sepuluh) milyar;Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam rangka menentukan kewajaranharga terhadap mobil tangga tersebut, dengan kondisi tidak
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas.
199 — 154
  • pajak wajib tersebut merupakanbagian dari Laporan Pertanggungjawaban.Bahwa saksi menerangkan dalam proses pengadaan barang wajibberpedoman pada Peraturan PerundanganUndangan tentangPengadaan Barang dan Jasa.Bahwa saksi menerangkan sumber pedoman penggunaan danamerujuk pada RKA atau RAB.Bahwa saksi menerangkan apabila terdapat kegiatan dalam tahapankegiatan Pemilu tetapi tidak dicantumkan dalam RKA maka dilakukanRevisi oleh PPK, Sekretaris maupun oleh Pengguna Anggara (PA) danrevisi diajukan kepada TAPD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
61 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebaliknya apa yang telah dilakukan oleh pihakPemko Bukittinggi termasuk Terdakwa adalah merupakan tugas mulia danamanah dari APBD yang bertujuan untuk kelancaran pembangunan di KotaBukittinggi dan peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, halini dapat dilihat dimana sebelum anggaran pengadaan tanah ditampungdalam APBD tahun 2007, pada saat dimulainya rencana APBD (RAPBD)tahun 2007 yang secara intensif telah dibahas dalam rapatrapat panitiaanggaran baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
206 — 444
  • Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran hasilpemeriksaan atas proses penyusunan anggaran menunjukkanbahwa penganggaran Pembangunan WFC Kota Namlea(Reklamasi Pantai) dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA)tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, sertatidak didukung dengan kertas kerja dan tidak melalui prosespembahasan oleh Tim Angaaran Pemerintah Daerah (TAPD)Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan Hasilpemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkanbahwa pekerjaan
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 16/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 13 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DIAN HAMISENA, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diwakili Oleh : NI NENGAH SALIANI, S.H
484 — 62

  • 1(satu) bundel printout Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Kab.Tabanan;
    3(tiga) lembar printout proses DID Kab.Tabanan, tertanggal 12/15/2018;
    1(satu) lembar printout time line did,8/16/2018
    1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Tabanan tanggal 19 Pebruari 2018 yang sudah dilegalisir;
    1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Tabanan tanggal 23 Nopember 2017 yang sudah
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 24-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 7 September 2018 — Penuntut Umum:
1.FEZA REZA, SH. MH.
2.ATE QUESYINI ILYAS, SH. MH.
3.MULYANA, SH.
4.UCUP SUPRIYATNA, SH.
Terdakwa:
ABDUL AZIS, SH Bin H JAZI
64 — 47
  • AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
  • 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
    AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
  • 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN SERANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 7 September 2018 — Penuntut Umum:
1.FEZA REZA, SH. MH.
2.ATE QUESYINI ILYAS, SH. MH.
3.MULYANA, SH.
4.UCUP SUPRIYATNA, SH.
Terdakwa:
Drs.NURHASAN Bin ENOH
144 — 34
  • AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
  • 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
    AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
  • 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
128 — 38
  • setelah dilantik barulah saksi mengetahuinya, karena saksi jugaselaku TAPD yang salah satu tugasnya melakukan pengawasanpenggunaan anggaran di lingkungan Pemda Katingan;Bahwa setelah dilantik saksi mengadakan rapat dengan staf dan dalamrapat ini saksi ada dilaporkan oleh Asisten III yakni Sura Paranginangin danterdakwa (Kabag Perbendaharaan) bahwa ada penempatan dana di BTNPondok Pinang Jakarta dalam bentuk Doposito, tapi dalam hal ini yangpenting bagi kami adalah bunganya;Bahwa memang setiap bulan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. NANA SUPRIATNA alias AGI bin (alm) MOCHAMAD YUNUS
119 — 52
  • Sebagai pendamping apabila yangbersangkutan ditugaskan oleh sekretariatDPRD dalam hal kaitannya dengan kegiatanDPRDe Bahwa benar mekanisme penentuan perjalanan dinas di DPRDKota Cimahi yaitu berawal dari Rencana Kerja satu tahun kemudian pembahasanRKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan TAPD untuk waktu satu tahun.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
133 — 14
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.Dan wewenang Saksi selaku Kadis PU Kab Gorontalo Utara adalah : Menyusun anggaran pada bidang pekerjaan umum, kemudian diajukanke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah disetujui,bersamasama dengan TAPD dibahas bersama dengan BadanAnggaran DPRD Gorontalo Utara; Melaksanakan anggaran sebagaimana yang tercantum didalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pekerjaan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
SYAHLAN MANNASSAI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT
185 — 204
  • KementerianPekerjaan Umum kurang lebih 80.000.000.000, (delapan puluh milyarrupiah);Kemudian setelah melalui tahapan Asisten dengan Kementerian PU,Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan dan BPKP PerwakilanGorontalo diperoleh realisasi Anggaran DAK tambahan Tahun 2015senilai 65.000.000.000, (Enam puluh lima milyar rupiah) untukpekerjaan jalan, selanjutnya akan diproses kedalam APBD Perubahantahun 2015;Bahwa sebelum dibahas di DPRD Kota Gorontalo terlebih dahulu dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 09-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
467 — 674
  • Senin itu tanggal 6 Januari 2020.Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2020 pagi hari ada evaluasi TAPD, kemudianjam 12 an ada pelantikan SANADJIHITU SANGADJI.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 25-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG
684 — 1129
  • Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
  • 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.
    Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Lha
212 — 130
  • pajak wajib tersebut merupakanbagian dari Laporan Pertanggungjawaban.Bahwa saksi menerangkan dalam proses pengadaan barang wajibberpedoman pada Peraturan PerundanganUndangan tentangPengadaan Barang dan Jasa.Bahwa saksi menerangkan sumber pedoman penggunaan danamerujuk pada RKA atau RAB.Bahwa saksi menerangkan apabila terdapat kegiatan dalam tahapankegiatan Pemilu tetapi tidak dicantumkan dalam RKA maka dilakukanRevisi oleh PPK, Sekretaris maupun oleh Pengguna Anggara (PA) danrevisi diajukan kepada TAPD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
339 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016Selanjutnya JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepada SekretarisDaerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat oleh ASMARANHASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD)dan Sekda menyetujuinya;Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada BupatiBengkalis HERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoranmodal sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untukkegiatan yang telah disepakati tersebut, kKemudian dimasukkan kedalamKUAPPAS untuk dibahas
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN SERANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 7 September 2018 — Penuntut Umum:
1.ATE QUESYINI ILYAS, SH. MH.
2.MULYANA, SH.
3.UCUP SUPRIYATNA, SH.
Terdakwa:
RIKA YUSILAWATI, SE Binti Drs H. BAY SUMARTA
131 — 37
  • AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
  • 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
    AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
  • 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 13-09-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 17-10-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 17/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : DIAN HAMISENA, S.H
Terbanding/Terdakwa : I DEWA NYOMAN WIRATMAJA alias DEWO
253 — 35
48. 1(satu) bundel printout Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Kab.Tabanan;
49. 3(tiga) lembar printout proses DID Kab.Tabanan, tertanggal 12/15/2018;
50. 1(satu) lembar printout time line did,8/16/2018
51. 1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Tabanan tanggal 19 Pebruari 2018 yang sudah dilegalisir;
52. 1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten