SEPTIANA, MARTINUS P, HENNY MAMUR dan SRIMULYANI yang isinya adalah bahwa Yayasan Wakaf Assaadah sepakatuntuk menyewakan tanah untuk penempatan base transceiver station(BTS)system telekomunikasi seluler GSM kepada Telkomsel Regional Jabotabekselama 10 (Ssepuluh) tahun yaitu sejak tanggal 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2015dengan harga sewa Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun ;Bahwa sebelumnya telah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihakYayasan Assaadah dengan Telkomsel untuk pemasangan

SEPTIANA, MARTINUS P, HENNY MAMUR dan SRIMULYANI yang isinya adalah bahwa Yayasan Wakaf Assaadah sepakatuntuk menyewakan tanah untuk penempatan base transceiver station(BTS)system telekomunikasi seluler GSM kepada Telkomsel Regional Jabotabekselama 10 (sepuluh tahun yaitu sejak tanggal 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2015dengan harga sewa Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun ;Bahwa sebelumnya telah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihakYayasan Assaadah dengan Telkomsel untuk pemasangan

Musim Mas berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun1997, Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan ;Bahwa benar ahli pemetaan Oryza Mantini melakukan tinjauan dan pengambilantitik kordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) Map MerkGarmin 78s dengan cara berdiri pada tepi batas areal yang disteaking tersebutsehingga diperoleh bahwa keluasan lahan dari hasil titik koordinat sebanyak05 titik tersebut seluas +. 3.65 ha dan pada lahan yang telah diukur di dalamSertifikat HGU PT.

15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan ahli pemetaanOryza Mantini bahwa lahan yang Terdakwa serahkan kepada saksi Sujan (penuntutanterpisah) merupakan lahan atau areal Konservasi Estate VI Divisi A Sub Blok G 60 PT.Musim Mas berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1997,Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan ;Menimbang, bahwa ahli pemetaan Oryza Mantini melakukan tinjauan danpengambilan titik kordinat dengan menggunakan Global Position System

Anselmus Bat dkk, karenatergugat tidak boleh kekosongan tenaga keamanan (satpam);13.Bahwa jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh parapenggugat pada tergugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap, terusmenerus dan tidak terputusputus dan telah dilakukan selama lebih dari 3(tiga) tahun berturutturut sehingga tergugat mempekerjakan parapenggugat dengan system Kerja Kontrak adalah jelas tidak sesuai denganpasal 59 ayat (1) dan (2) undangundang nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan

Sakti dengan Penggugat Nyoman Sutaya ,bukti PT.5 yaitu Surat Kontrak Kerja antara Tergugat PT.Rejeki Abadi Saktidengan Penggugat Rahim Mustafar , bukti T.6 yaitu surat Kontrak Kerja antaraTergugat PT.Rejeki Abadi Sakti dengan Penggugat Jamaludin yang menunjukkanadanya hubungan kerja antara Tergugat PT.Rejeki Abadi Sakti dengan ParaPenggugat ;Menimbang, bahwa dari bukti T.7 yaitu Surat Rekapitulasi Absen KaryawanStaff dan Galangan PT.Rejeki Abadi akti periode September 2013 yangmenunjukkan adanya system

MUSTAFAR mulai bekerja sejaktanggal 15 Juli 2002 , Penggugat JAMALUDIN mulai bekerja pada Tergugat sejaktanggal 19 Maret 20013 ;Menimbang, bahwa dalam posita Para Penggugat angka (13) menyatakanbahwa jenis dan sifat pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat padaTergugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap ,terus menerus, dan tidak putusputus dan telah dilakukan selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturutturut , sehinggaTergugat mempekerjakan Para Penggugat dengan system kerja kontrak adalahjelas

Sumiati Bakridan sebagai gantinya Saksi kembali mengambil kredit atas nama Sumiati Bakri namunsemua Saksi yang bertanggungjawab atas semua administrasi dan pembayarankreditnya per bulan dan sampai saat ini sudah dibayar selama 7 bulan dengan angsuranper bulannya Rp.4.100.000,00(empat juta seratus ribu rupiah), mobil tersebut dilengkapipengamanan dengan di pasang GPS (Global Positioning System) alat pelacakkeberadaan mobil dengan kode pasword SRO0018.4.

SumiatiBakri dan sebagai gantinya Saksi1 kembali mengambil kredit atas nama Sumiati Bakrinamun Saksi1 yang bertanggungjawab atas semua administrasi dan pembayarankreditnya per bulan dan sampai saat ini sudah dibayar selama 7 bulan dengan angsuranper bulannya Rp.4.100.000,00(empat juta seratus ribu rupiah), mobil tersebut dilengkapipengamanan dengan di pasang GPS (Global Positioning System) alat pelacakkeberadaan mobil dengan kode pasword SRO00018.5.

SumiatiBakri dan sebagai gantinya Saksi1 kembali mengambil kredit atas nama Sumiati Bakrinamun Saksi1 yang bertanggungjawab atas semua administrasi dan pembayarankreditnya per bulan dan sampai saat ini sudah dibayar selama 7 bulan dengan angsuranper bulannya Rp.4.100.000,00(empat juta seratus ribu rupiah), mobil tersebut dilengkapi21pengamanan dengan di pasang GPS (Global Positioning System) alat pelacakkeberadaan mobil dengan kode pasword SRO00018.3.

berikut :e Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai JawaTimur dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai II dengan tugasmemberikan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana inpor ekpor dancukai ;e Bahwa yang dimaksud dengan Barang impor adalah barang yang dimaksudkedalamdaerah pebean sedangkan Pemberitahuan Impor Barang adalah persyaratan yang dibuatoleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban impor barang dalam bentuk dan syarat ;e Bahwa system

Sistem dan prosedure impor jalur hijau sebagai berikut :e Importir mengajukan PIB melalui SAP (EDI) ;e SKP (system computer pelayanan) menerima data PIB dari importer dan melakukanmandatory /content check ;e Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian analysing point ;e SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan menerbitkan SPPB ;e Importir melakukan pengurusan pengeluaran barang dari TPS ;e Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian, hardcopy PIB dan dokumenperlengkapan pabean ;e Importir melakukan

Diwangkara ..............c cece eee ee eeeeCV Diwangkara cahya dan disesuaikan dengan uraian barang yang semula DEXTROSEMONOHIDRATE menjadi CHEMICAL PRODUCTS, selanjutnya PT Cipta MajuBersama mengirimkan surat kepada PT Tresna Muda Sejati agar dilakukan penyesuaianmanifest terhadap barang milik CV Diwangkara Cahya, selanjutnya mengajukanPemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan system PDE ke KPPBC Tanjung Perak danmendapat Nomor PIB 014188 tanggal 23 Februari 2010. pada PIB diberitahukan 4.000bag SULFAMIC

Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang BukitKabu termasuk di dalam kawasan hutan konservasi taman buru yangterletak di Propinsi Bengkulu seluas 15.300 (lima belas ribu tiga ratus)hektar sesuai yang telah ditetapbkan sesuai dengan keputusan MenteriPertanian RI No : 186/kpta/Um/4/1973 tanggal 11 April 1973 tentangPenunjukan areal hutan Semidang Bukit Kabu dan sekitarnya seluas15.300 Ha di Propinsi Bengkulu sebagai Taman Buru; Bahwa

Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon di dalam kawasanhutan tersebut yaitu untuk membuka area lahan sehingga Terdakwadapat menanam palawija dimana hasil palawija tersebut akandikonsumsi sendiri dan akan dijual kepada orang lain untukmendapatkan keuntungan ekonomis; Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Selumadan Pihak BKSDA, selanjutnya 2 (dua) batang pohon hasil tebanganTerdakwa diamankan untuk dilakukan pengkuran; Bahwa setelah

Sebagai Kawasan perlindungan system penyangga kehidupan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut MajelisHakim berpendapat titiktitik koordinat lokasi penebangan Terdakwa telah masukke dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, AirPeriukan, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru SemidangBukit Kabu, Air Periukan Kabupaten Seluma adalah kawasan hutan yang telahditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanansebagai

bersifat tetap mempunyai unsur yaitu unsur terus menerus, tidak teroutus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakanbagian dari proses produksi, oleh karenanya pekerjaan pada Departemenproduksibagian 2ND proses merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidakterputus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakan bagian dariproses produksi, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu demi hukumberubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu sejak adanya hubungan kerja ;6.Bahwa penggunaan system

Bahwa hukum sudah menetapkan sebuah resiko yang harusditerima oleh Tergugat. manakala Tergugat melanggar pengunaandan penerapan system Perjanjian Werja Waktu Tertentu (PKWT),sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang muliamewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali parapenggugat sebagai pekerja tetap dan tetap membayar upahsebesar ketentuan Upah Minimum yang berlaku dikabupaten bekasisetiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus;15.

ini, ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1ABandung;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadirdalam persidangan dan memutus perkara ini sebagai berikut :PETITUM:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuatantara Tergugat dengan para Penggugat tidak sah dan batal demihukum ;Menyatakan penggunaan system

Anak menerangkan masih mengenali semua barang bukti tersebut diatasdimana 1 (satu) karung berisikan pasir timah tersebut milk saksi GIANTOyang telah kami curi sedangkan kedua sepeda motor tersebut merupakansarana kami untuk sampai dan mengangkut pasir timah yang telah kami curitersebut.Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitumelanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No. 11 tahun2012 tentang system peradilan pidana anak, yang unsur unsurnya adalahsebagai

pelaku pencurian 1 (satu) karung berisibiyih timah seberat + 16 (enam belas) Kg, pada hari sabtu tanggal 09 April 2016sekira pukul 08.30 wib di Dusun Sinar Setiong Rt. 18 DesaLilangan KecamatanGantung Kabupaten Belitung Timur, yang bernama Dandi Bin Haryanda lahir diLilangan Kabupaten Belitung Timur tanggal 27 Desember 2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas makaternyata seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RINo.11 tahun 2012 tentang system

akan mengulangi lagiperbuatannya tersebut ;Hal. 32 dari 34 hal Putusan No.6/Pid.SusAnak/2016/PN.TdnHalhal yang memberatkan : Perbuatan anak tersebut, merugikan orang lain dalam hal ini saksi Sugianto;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan anak agardapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No.11 tahun 2012 tentang System

Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukannyabatas maksimum pidana; badan pembuat undangundangmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidanaaparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yanglebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat ataulamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.Dengan dianutnya system determinate sentence dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penjatuhan putusan yangdilakukan oleh hakim haruslah berpatokan pada batas batasyang

Friedman yang terdiri dari 3(tiga) unsur Three elements of legal system yaitu structure,substance, legal culture pada substansi hukum adalah aturan,norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalamsistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan olehorang orang yang berada dalam system itu.

menganggarkankegiatan Kejar Paket ABC (kegiatan kesetaraan paketABC) di pos bantuan sebesar Rp. 366.350.000, (tigaratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh riburupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp. 635.000.000 , (enamratus tiga puluh lima juta rupiah);e Bahwa manurut bantuan penyelenggaraan Program Kejarpaket B dari pemerintah untuk setiap PKBM mendapatkansebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) padatahun 2008 dan juga sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) untuk tahun 2009;e Bahwa benar system

Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enem puluh enem jutatiga ratns lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratus tiga puluhlima juta rupiah).e Bahwa manurut' bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) pada tabun 2008 dan juga sebesarRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuktahun 2009;e Bahwa benar system

Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enam puluh enam jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratns tiga puluhlima juta rupiah).Bahwa = menurut bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) pada tahun 2008 dan juga sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk tahun2009;Bahwa benar system

Konsepsi yangmenempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana,juga dapat ditemukan dalam common law system, berlaku maksim latin yaituactus non est reus, nisi mens sit rea. Suatu kelakukan tidak dapat dikatakansebagai suatu kejahatan tanpakehendak jahat, pada satu sisi doktrin inimenyebabkan adanya mens rea merupakan suatu keharusan dalam tindakpidana.

Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrinmens rea dalam common law system, pada hakikatnya sejalan denganpenerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam civil law system. Bertitiktolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatupandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis,pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawabanpidana.

Keempat, bertentangan dengan kewajiban hukum, bahwatidak terbukti unsure perbuatan Tergugat bertentangandengan kewajiban hukum karena merupakan kewajibanhukum Tergugat untuk membuat keputusan dan dalamproses pembuatan keputusan Tergugat tersebut danmenjalankan kewajiban hukum Tergugat sesuai system,prosedur dan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku.2.

Karena itu secara hukum tidaktepat Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, karena yang palingberkepentingan dalam perkara ini adalah Dewan Pengurus Cabang PartaiDemokrat Kota Jayapura.Bahwa Penggugat II, adalah calon yang diusulkan oleh Dewan Pengurus CabangPartai Demokrat Kota Jayapura yang kemudian setelah diverifikasi persyaratanadministrasinya memenuhi syarat untuk ditetaokan Penggugat II menjadi calontetap oleh Tergugat Il.Bahwa system pemilihan umum anggota legislative yang dianut

di dalamUndangUndang Nomo : 10 Tahun 2008 adalah system proporsional artinyaPeserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif tidak lain adalah Partai Politik danbukan caloncalon yang diusulkan untuk menjadi wakil rakyat.

menyatakan seseorangtersebut bersalah atas tindakannya dan asas Tiada sanksi tanpa kesalahan,dimana seseorang tidak dapat dikenai sanksi sebelum dinyatakan oleh putusanpengadilan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut sebagai sebuahkesalahan;Menimbang, jika kemudian Penggugat dalam dalil penolakannyaterhadap tuntutan upah selama tidak dipekerjakan didasarkan pada adanyaputusan Mahkamah Agung RI, maka penjelasan yang dapat disampaikan adalahbahwa sistem hukum Indonesia tidaklah menganut system

hukum common lawyang mendasarkan putusan hakim pada kebiasaan yang berlaku dan putusanhakim sebelumnya, namun menganut sistem civil law dimana semua putusan hakimharuslah didasarkan pada undangundang yang berlaku, sehingga untuk itu setiaphakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan sebuah perkara dimungkinkanterjadi perbedaan (disparitas) dengan putusan hakim lain termasuk denganMahkamah Agung dan dalam system hukum civil law setiap hakim tidak harusHal 42 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI

/2017/PN Gsktunduk pada atau mengikuti putusan Mahkamah Agung, karena kebenaran mutlakdalam system hukum civil law adalah kebenaran yang ada pada aturan undangundang;Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, makaupah selama tidak dipekerjakan seharusnya tetap diberikan mengingat Pasal 151,Pasal 155, dan asas praduga tak bersalah;Memperhatikan Undangundang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;

Mahakam Sarana Sukses dan jugadaripada pihak yang sudah dimintakan keterangannya; Bahwa Perhitungan saldo laporan keuangan dibuat dalamsebuah laporan yang disita oleh Penyidik; Bahwa ada 2 point laporan, pertama adalah internal; Ahlimelakukan pemeriksaan serta merta melakukan substanstif test, tetapimelihat dulu internal kontrol, system pemilihan intern di PT.

MSS,point pertama adalah menyimpulkan sebenarnya systempemilihannya masih lemah, kedua akibat lemahnya system adabeberapa pelaporan yang secara audit tidak bisa diandalkan, abhlliharus sampaikan syarat untuk melakukannya ada 5 (lima), yaitu (1)eksistensi okurensi keberadaan dan kejadian, (2)kompletmen/kelengkapan, (3) right and obligation/nak dan kewajiban,(4) evaluasi dan alokasi, ada penilaianpenilaian yang wajyar, (5)representasi dan disklosure, ada penjelasan yang lengkap, maka jikapersyaratan

Jkt.Sel.empirisnya kita menjadi tahu antara A dan B itu terjadi perikatanantara keduanya;Bahwa Pasal 1793 KUH.Perdata mengatur tentang pemberiankuasa, secara explisit perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukansecara tertulis, lisan atau secara diamdiam;Bahwa fungsi asas dalam hukum perjanjian adalah untukmembangun system, asas bukan merupakan peraturan konkrit tetapipikiran dasar yang tersirat. Mengapa perlu ada asas itikad baik,mengapa tidak hanya asas kebebasan berkontrak saja?

Bahwa dari Olah Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkanbahan keterangan dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebapterjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena adanya kerusakanpada system pengereman pada truk dinas TNI AU Lanud El Tari NoPlat 534002.4.

Bahwa dari hasil olan TKP kecepatan laju dari truk dinas TNI AUtersebut adalah sekitar lebin 40 (empat puluh) KMJam dandilaksanakan pemerikasaan system pengereman tidak berfungsisebagaimana mestinya, jadi dapat disimpulkan bahwa sesaatsebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi tuk dinasTNI AU tidak dapat melakukan pengereman.5.

Bahwa kecelakaan lalulintas yang teradi di jalan Frans Sedatepainya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang mumi Faktor kelayakankendaraan yaitu tidak berfungsinya system pengereman denganbaik, dan tidak ada unsur kesengajaan dari pengemudi Truk dinasTNI AU.Atas keterangan Saksi4 yang dibacakan tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengajukan 2 (dua) orangSaksi Tambahan yaitu.

diselenggarakan tersebut bersifat untunguntungan dan kemenangannya tidakdapat dipastikan karena permainan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan caraterdakwa menulis angka/ nomor dan besarnya uang tombokan dengan menggunakansms di handphone milik terdakwa, hasil dari penjualan togel tersebut terdakwamendapat komisi sebesar 35 % dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari, dalam seminggu dilakukan lima kali dibukahari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu yang mengikuti system

.3 dari 50 Hal.Putusan Nomor : 17/G/2012/PTUN.PLKPerubahan secara umum atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan KekuasaanKehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukanmelalui penataan sistem peradilan yang terpadu (intergrated justice system

Pencatatan sipil menjadi penting dalam system adminsitrasikependudukan dalam suatu negara hukum, karena apapun dipandang sahsecara hukum jika bisa dibuktikan dengan adanya dokumen resmi yangditerbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagai alat bukti autentik yang dihasilkandari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranHalaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Halhal yang meringankan:Para terdakwa mengaku terus terang;Para terdakwa belum pernah dihukum;e Para terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesalatas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Terdakwa Martinus Belang Maran alias Martinus punyatanggungan keluarga yang masih memerlukan uluran tanganterdakwa untuk menafkahi hidup keluarganya;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian halhal yangmemberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan dengan denganmengedepankan system pemidanaan

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat dalam system pembayarandilakukan 5 (lima) tahap oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;. Bahwa tahap I (pertama) TERGUGAT akan membayar kepada PENGGUGATsebesar Rp.510.000.000, (ima ratus sepuluh juta rupiah);. Bahwa sisanya yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATsebesar Rp.2.874.000.000, (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta10.11.rupiah) akan dibayar dalam jangka 4 (empat) bulan dalam 4 (empat) tahappembayaran yaitu sebagai berikut : a.