Tentang kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut )Bahwa, berdasar Pasal 33 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor: 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, dalam hal penyelesaian di Internal Partai Politiktidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dan sesuaikaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44/K/TUN/2008tanggal 22 Julli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 591/K/TUN/2008tanggal 27 Januari 2009 dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dantermasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh kearena itu PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;B.

PartaiKebangkitan Bangsa ( PKB ) yang memberhentikan Penggugat / Terbanding sebagaiAnggota Partai, sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I / Pembanding,Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding, yang bersifat peresmianpemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara adalah tindakan Tergugat / Pembanding yang tercakup dalam bidangpolitik ketatanegaraan ( Taak Stelling ), dan sesuai kaidah hukum dalam putusannyaMahkamah Agung R.I Nomor: 482/K/TUN

/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor:591/K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009, Nomor: 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli2008 dan Nomor: 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, bahwa Keputusan Pejabatyang berkaitan dan termasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa bila dikaitkan anatara kaidah hukum dalam putusanMahkamah Agung tersebut dengan Pasal 32 dan 33 Undang Undang Nomor: 2 Tahun2008 sebagaimana telah dirubah dengan

PENETAPANNomor 0817/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Hardis bin Abdul Hakim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Laisa, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksiSaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Taufik Daud bin Daud, 27 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Hal 3 dari 9 Pen.

Lisnawati Arifin, 27 Thn, Islam, Burun Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 08 Juni 2010 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali jumadi ( kaka kandung) dan mahar berupa RM.100.00

Putusan Kasasi TUN. MA.RI No. 230 K/TUN/2016 tanggal 11Agustus 2016 ;d.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 317 K/TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. Putusan PengadilanTinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007 PT.TUN.Sby, tanggal5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN Semarang No. 52/ G/ TUN/ 2006/PTUN.SMG, tanggal 14 Desember 2006 ;2. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 98 PK/PDT/2011, tanggal14 Desember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1893K/ PDT/ 2008, 30 September 2009 jo.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 317 K/TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. Putusan PengadilanTinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007 PT.TUN.Sby, tanggal5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN Semarang No. 52/ G/ TUN/ 2006/PTUN.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/ TUN/ 2010,tanggal 03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/ TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007PT.TUN.Sby, tanggal 5 Maret 2007 jo.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/ TUN/ 2010,tanggal 03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/ TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007PT.TUN.Sby, tanggal 5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN SemarangNo. 52/ G/ TUN/ 2006/ PTUN.SMG, tanggal 14 Desember 2006 ;(3) Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.

100 K/TUN/2013

No.100 K/TUN/20132 Nawari, SH., Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Sidoarjo ;3 Nanik Chamroh, SH.

No.100 K/TUN/2013Sebelah Selatan : Tanggul ;Sebelah Barat : Tanah milik Suriati ;Bahwa, Penggugat adalah sebagai penerima kuasa dari Muradi bin Wirdiberdasarkan Akte Notaris No. 73 tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat danditandatangani dihadapan Ria Dewanti, SH.

No.100 K/TUN/2013kekuatan hukum tetap, sehingga bersama dengan gugatan ini Para Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq.

No.100 K/TUN/2013layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yangdimaksud ;4.

No.100 K/TUN/201320Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

274 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 274 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1 FATIMAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sukarela Rt. 12/ Rw.04, kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang;2 SURATMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaantani, tempat tinggal di Jalan Sukarela Rt. 12 / Rw. 04,kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang

Putusan Nomor 274 K/TUN/20116 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 150/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m? atas nama JapTien Lai;7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m2 atas nama Helmi;8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 152/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m?

Putusan Nomor 274 K/TUN/20111011 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat UkurNo. 155/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m2atas nama Muhammad Hazairin;12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat UkurNo. 156/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m2atas nama K.M.

Putusan Nomor 274 K/TUN/2011162. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yaitu berupa :1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m? atas nama Fatimah;2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 146/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m?

Putusan Nomor 274 K/TUN/201120Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterati.............00. Rp 6.000,00 ttd./2.RedaksS1................ Rp 5.000,00 Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi..................+ Rp489.000,00Jumlah ...........c2222 Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

(sepuluh ribu meter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal03 September 2012 dengan amar putusan adalah Menolak PermohonanKasasi Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.JASMANI;18. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal 03September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.

/PT JAP.dengan registrasi perkara Nomor: 21/ G.TUN/2011/PTUN.JPRkarena telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor: 02167, dengan surat ukur Nomor: 31/Asano/2010 tanggal 3Mei 2010 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3 September2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonan Kasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atasnama Jasman;2.

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugatoleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telahmempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3September 2012, sehingga apabila Penggugat merasa tidak puas danHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2016.

/PT JAP.tidak menerima putusan Mahkamah Agung RI Nomor272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, maka seharusnyaPenggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PeninjauanKembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yang mengadiliperkara tersebut yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bukanmengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwaPengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara perdata

Nomor: 96/Pdt.G/2005/PN Jap antara pihakPenggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut diatas,karena tidak mungkin Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melakukanPeninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, dan jugaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak akan memeriksa danmengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan materi gugatanmenyangkut Keputusan Pejabat TUN.

Individual karena objek gugatan tun hanya ditujukanuntuk TINGGUL BIN ENTON dan bukan untuk umum;sertac. Final karena objek gugatan bisa dikeluarkan tanpamemerlukan persetujuan siapapun lagi;Halaman 18 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor :60/G/2017/PTUNJKTVIIL.(v) Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan tun menjadi jelasdan nyata, menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;3.

Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan objek gugatantun, sudah sangat jelas dan nyata telah mengakibatkan kerugianterhadap Para Penggugat, karena sebelum mengeluarkan objekgugatan tun Tergugat tidak pernah sama sekali melakukanpenyelidikan terlebin dahulu dengan kecermatan, ketelitian sertaHalaman 19 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor :60/G/2017/PTUNJKTdengan kehatihatian atas riwayat tanah dalam mengeluarkanObjek Gugatan Tun yang sesungguhnya dimiliki oleh ParaPenggugat, sehingga dapat

(UUNo.28/1999).Lebih lanjut terkait dengan gugatan tun ini, serta tindakan dariTergugat dengan mengeluarkan objek gugatan tun merupakansuatu tindakan yang sangat secara jelas, nyata dan telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintah yang Baik, dapatdiuraian berikut dibawah ini :> Tindakan yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

EKSEPSIKURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) Bahwa Tergugat Il Intervensi 2 menolak dengan tegas dalildalilPenggugat sebagaimana terurai pada halaman 5 dan 6 GUGATANtentang, Il kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat dalammengajukan gugatan tun, di mana gugatan tun yang diajukan penggugatnyata telah kurang pihak sebagai penggugat sebagaimana uraian dibawah ini:Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 4 Maret2015 sebagaimana dalil Penggugat pada hal. 5 dan 6 gugatan

Pandji Forkiantoro,S.STP dan disaksikan oleh Ketua RT.003/02 Narin S danKetua RW.02 Agang tertanggal 1 Maret 2016.; P30A : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang yang menjadiobjek Sengketa TUN dalam Perkara 183/G/2010/PTUNJKT yang berlokasi di RT.003/RW.02 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah Khusus loukota Jakarta DinasTata Kota; P30B : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang pada tanggal12 April 1976 ; P30C : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang yang menjadiObjek Sengketa TUN dalam

206 K/TUN/2011

No.206 K/TUN/2011Bahwa obyek sengketa tersebut di atas telah memenuhi unsur sebagaimanaPasal 1 butir 3, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986, Jo.

No.206 K/TUN/2011bulan setelah menerima Surat Izin Perceraian dari Penggugat sejak tanggal 11Juni 2009 ;d. Bahwa akibat kelalaian Tergugat sebagaimana telah dipaparkan pada alasan 1.a, b,2.a.c, di atas, ada beberapa kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu :1).

No.206 K/TUN/2011Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik tanggal 7 Juli 2009 hingga proses diPengadilan Agama Sleman;d. Bahwa Penggugat justru menilai tidak adanya alasan yang kuat bagi Tergugat untukmenolak surat izin perceraian kepada Penggugat karena sebagaimana tercantumdalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo.

No.206 K/TUN/20112. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas NegeriYogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tertanggal 6 April 2010 Tentang PenolakanIzin Perceraian atas Nama Estu Miyarso, M.Pd.;3.

No.206 K/TUN/2011terbitnya obyek sengketa a quo telah menimbulkan persoalan hukum yang berbedabagi Penggugat maupun Tergugat dan tindakan Tergugat tidak dapat dibenarkankarena menimbulkan ketidakpastian hukum akan keberlakukan dan keabsahanKeputusan Tata Usaha Negara khususnya bagi Penggugat maupun Tergugat.

23 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 23 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. BUMI MANSYUR PERMATI, tempat kedudukan di Perisai Plaza Lt.7 Jalan Pemuda Nomor 7 Medan, dalam hal ini diwakili oleh MarthinSembiring, selaku Direktur Utama PT.

Putusan Nomor. 23 K/TUN/20135 SUDARNI BR. SAMOSIR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Murai VIIJ Nomor 288, Kelurahan Kenangan Baru,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaanWiraswasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 FACHRUDDIN~ RIFAI, S.H.

Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013e Sebelah Barat berbatas dengan Rapat Ginting/Leo Kustanto, 41,50 m;5 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yangdilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Selamat Ginting, atas tanah seluas :483 m?

Putusan Nomor. 23 K/TUN/201314151617Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yangdilegalisir oleh Drs. Nasru, Ams Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997,antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selakuDirektur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Idalina Serapina Tambunan,atas tanah seluas : + 1.530 m?

Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754

SingaBarong Kencana telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesiadengan putusan No. 39 PK/TUN/2007, tanggal 7 Januari 2009, amarnyaadalah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Singa BarongKencana; Bahwa setelah putusan PT. TUN Surabaya No. 90/B.TUN/2003/PTUN.SBYtanggal 8 Agustus 2003, maka pada tanggal 21 sampai 23 Pebruari 2004dilakukan Pembongkaran terhadap bangunan yang terletak di Jalan Pemuda17 Surabaya serta barangbarang milik PT.

Sebab Penggugat yangberpendapat masih ada pertentangan hak atas tanah Jl Pemuda No. 17Surabaya, seharusnya sebelum melakukan gugatan sengketa TUN makaPenggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan sengketa keperdataanke Peradilan Umum.

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 6208.01.02.03.04.Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak benar, tidakcermat, daluarsa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, obyeksengketa bukan objek TUN, gugatan terlalu dini/prematur, gugatan tidakjelas, kabur (obscuur libel), maka Gugatan PENGGUGAT tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

TUN SIB Yj nne nena aaa ccc ceePutusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 6216.17.18.19.20.21.22.23.24.P16:P17:P18:P19:P 20:P21:P 22:P 23:P 24:fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Putusan MahkamahAgung RI Perkara Nomor : 28.K/TUN/2004; fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39.PK/TUN/2007; fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Penetapan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/PEN/B.TUN/2003/PUETUINGS

Bahwa ketentuan tersebut bersifatkomulatif artinya setiap obyek sengketa TUN haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dalam ketentuan di atas dan apabila terdapat salah satu unsuryang tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterimakarena obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 tersebut di atas.

ICHSAN SUAIDI.1 (satu) lembar copy Surat Nomor 439/P.PTS/XI1I/2015/233K/TUN/2015 perihal Pengiriman Putusan Perkara Kasasi TUNReg.

Beberapa bulankemudian ASEP RUHIAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwasedang menangani beberapa perkara pada tingkat kasasi atau PK diMahkamah Agung RI, antara lain:1) Perkara TUN Nomor: 534 K/TUN/15 Pemohon WENDRYPURBYANTORO)> 77 7222 non non nnn nnn nn nen2) Perkara TUN Nomor: 535 K/TUN/15 Pemohon RIWAYATI;3) Perkara TUN Nomor:536 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan ZULHENRI;2222 one nen nnn nnn4) Perkara TUN Nomor: 541 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan H.

MARWAN .2" 202200022 222 oo5) Perkara TUN tahap PK Nomor: W1.TUNG.223/Prk.02.02/IV/2015tanggal 15 April 2015 atas nama CAMAT KUBU.6) PerkaraPidsus Nomor: 195.PK/Pid.Sus/2015 atas nama H.

Beberapa bulan kemudian saksi ASEP RUHIATmenyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang menangani beberapaperkara pada tingkat Kasasi atau PK di Mahkamah Agung RI, antara lain:1) Perkara TUN Nomor 534 K/TUN/15 Pemohon WENDRY PURBY2) Perkara TUN Nomor 535 K/TUN/15 Pemohon RIWAYATI;3) Perkara TUN Nomor 536 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan ZULHENRI; 2222ne ene4) Perkara TUN Nomor 541 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan H.

MARWAN>" 222222202 22 202225) Perkara TUN tahap PK Nomor W1.TUNG.223/Prk.02.02/IN/2015tanggal 15 April 2015 atas nama CAMAT KUBU;6) Perkara Pidsus Nomor 195.PK/Pid.Sus/2015 atas nama H.

Individual, karena Keputusan Pejabat TUN/ Terlawan (dahulu Tergugat)dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Pelawan, bukan untukumum,;c.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak mempersoalkan tentang sengketaperpajakan dan karenanya gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak meminta Pengadilan TUN Jakartauntuk menguji tentang substansi Keputusan TUN melainkan prosedur dan/atau tindakan dalam lahirnya Keputusan TUN a quo yang menurutkeyakinan Pelawan bertentangan dengan ketentuan menyangkut prosedurpenerbitannya, (asasasas umum pemerintahan

yang diterbitkan olehPejabat TUN secara tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangandengan ketentuan dan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Bukti P17Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 200 K/TUN/2011.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 9ditambah Pasal 9 A bahwa di lingkungan Peradilan TUN ditambahPeradilan Khusus, contohnya Pengadilan Pajak.

, apakah Tergugat I Fakultas Kedokteran UniversitasBrawijaya Malang sebagai subyek TUN ?, apakah Ijazah merupakan obyek keputusandaripada Tata Usaha Negara (TUN) ?, dan apakah subtansi gugatan Penggugat merupakansengketa Tata Usaha Negara ?

hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;49Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yangdapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :1 Penetapan tertulis;1 Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkrit, individual dan final;na FF WwW WNMenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;Menimbang, bahwa dari keenam persyaratan tersebut bersifat komulatif, artinyauntuk

dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhikeenam persyaratan tersebut ;Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuanyang terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitudalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkankepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya ;Menimbang, bahwa yang termasuk keputusankeputusan badan/Pejabat TUN,diantaranya adalah ;1 Keputusan tentang

;Menimbang, bahwa selain dari Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatanPeradilan TUN, terdapat pula keputusan TUN yang tidak termasuk obyek gugatan PeradilanTUN, terhadap hal tersebut sebagaimana disebutkan secara tegas dalam penjelasan pasal 2Undangundang Peratun yaitu :1234Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan ;Keputusan tata usaha negara

Fakultas Kedokteran) adalahmerupakan Badan/Pejabat Negara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal angka8, sedangkan Ijazah adalah merupakan keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 1angka 9 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keberadaan Tergugat I (UnversitasBrawijaya Malang) sebagai subyek TUN dan Ijazah merupakan obyek keputusan TUN,maka selanjutnya apakah subtansi gugatan Penggugat tersebut termasuk sengketa yangmenjadi kewenangan dalam ranah

132 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 132/K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL, yang dalam hal inidiwakili oleh Dra.

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/PemohonInformasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1Bahwa Komisi Informasi Jawa Tengah tidak dan/atau belum memeriksa secaraseluruh dalam penyelesaian sengketa informasi publik antara JUSRISTHOMBING

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;5 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Informasi Jawa Tengahsecara keliru dan/atau belum memeriksa secara seluruh dalam pertimbanganhukum huruf E. Pendapat Majelis (4.33).

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 900/463 tanggal 10 Desember2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2012sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 57/G/2012/PTUN.SMG.yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonantersebut dengan disertai memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Desember 2012 ;

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.

Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 156/PENHS/2021/PT TUN SBY. tanggal 26 Juli 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadiankejadian duduksengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 45/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan secara elektronikdengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melaluiSistem Informasi Pengadilan

TUN. SBY. akan memberikan pertimbangan hukum sebagaiSEPTIC Seecenenere ree earnsenserssa neers ne ne aR Ae RRTENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 156/B/2021/PT. TUN.

TUN. SBY.setelah membaca, memerhatikan, dan menganalisa seluruh pertimbanganhukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :45/G/2020/PTUN.

TUN. SBY.

46/G/TUN/2007/PTUN-Smg

Raya Jenggot 189Pekalongan; nn 2m 2 nn none nnn nnn nnn ne ncn nn ennaPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 46/Pen.K/TUN/2007/PTUN.SMG tanggal 28 September2007 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28Septemberi 2007 Nomor : 46/Pen.HKM/TUN/2007/PTUN.SMG. tentang haridan tanggal

Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 8Nopember 2007 Nomor : 46/Pen.HKM/TUN/2007/PTUN.SMG. tentang haridan Tanggal Persid an Ganja escent eee eeene enoneTelah membaca Putusan Sela Nomor : 46/G/TUN/2007/PTUN.SMGtanggal 3 Desember 2007 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi dariLILIE WIBOWO untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;Telah membaca suratsurat bukti dan mendengarkan keterangan darikedua belah pihak serta SaksiSaksi yang diajukan dipersidangan

oleh pihakpihak yang berperbaral jesse neem eer meeenemnnereetenenntmnnmmaeiennennaneeeMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18.September 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 18 September 2007 di bawah registerNomor : 46/G/TUN/2007/ PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki padatanggal 8 Nopember 2007 mendalilkan halhal yang intinya sebagai berikut :l.

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ==" KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarso EdiPurwanto, S.H. Warganegara Indonesia, NIP19660329198903 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tk.

TUN. SBY tanggal 23 April 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :77/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 23 April 201 8;2. Berkas Pekara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; ==3. Berkas Perkara Nomor : 77/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;=Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/P T.TUNS BY4.

Int. 7 yang baru di putus dandiucapkan pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengirimanke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak, menggunakanasas pengujian exnunc yang tidak dianut oleh Hakim Pengadilan TataUsaha Negara/Adminsitrasi;Ragaan Pengujian Hakim Peradilan TUN/Administrasi Pengujian Ex Tunc Pengujian Ex NuncObjek Sengketa(T.IL Int.1)P6= T.ll.Int.6 jo bukti T. II. Int.8 09 Januari 2017 P.14=T. Il.

Int. 7Pengujian Oleh Hakim TUN Tidak Dianut Oleh Hakim TUNMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di ataseksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding Il /Tergugat Il Intervensi bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dariputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No.480K/TUN/2006.Dengan demikian penguasaan tanah tersebut dari Kamaruddin Lubis dan Ir.H. Nirwan adalah selama + 25 tahun ditambah + 12 tahun = + 37 tahun tidak adagangguan dari Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi) atau dengan kata lain Tergugat I(i.c. Dolman Silalahi) tidak ada mengajukan keberatan atas penguasaan tanahselama + 37 tahun tersebut.. Bahwa, Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c.

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 karenamerugikan Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c. Para Penggugat). Lagipula Ir.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 tersebut tidak mempunyai KekuatanHukum yang mengikat terhadap perkara kepemilikan hak atas tanah objekperkara atau dinyatakan lumpuh.. Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13September 2005 No. 37/G.TUN/2005/PTUNMadn Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan tanggal 20 Juli 2006 No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdnJo.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 dilumpuhkan, karena alasanalasangugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi)terhadap Tergugat III (i.c.

kekuatan hukum yang mengikatdalam perkara ini, putusan pengadilan TUN No. 37/G.TUN/2005/PTUNMdntanggal 13 September 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdn, 20 Juli 2006 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 480 K/TUN/2006, 30 Desember 2008 adalah tidak beralasanhukum, sehingga harus dikesampingkan;e Bahwa dengan dibatalkannya oleh Pengadilan SHM No. 51 seb/Helvetia Timur,Surat Ukur No. 1878/1989 dan SHM No. 52 seb/Helvetia Timur, Surat ukur No.1879/1989 masingmasing

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

BPHTB : Rp. 42.703.200,0010.Fee Pengacara Gugatan TUN : Rp. 8.000.000,0011.Fee pembuatan memori banding TUN : Rp. 1.000.000,0012.Fee Kasasi TUN : Rp. 3.000.000,0013.Fee PK TUN : Rp. 3.400.000,0014.Fee Pengacara penanganan PK : Rp. 3.000.000,0015. Retribusi IMB : Rp. 1.806.700,0016.

No. 255 K/TUN/2009Jo.

No. 255 K/TUN/2009 Jo.

No. 255 K/TUN/2009 Jo. No. 06 PK/TUN/2012 tetap pula dijadikan SALAH SATU DASARSEKALIGUS PERTIMBANGAN DALAM RANGKA PENERTIBAN RUMAH DINASTNI AD CQ. KODAM V/BRAWIJAYA TERLETAK DI JL.

Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 255 K/TUN/2009 tgl. 9September 2009. Bukti TIIl 8363. Foto Copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 06 PK/TUN/2012 tgl. 17April 2012.