RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)

,demikian seperti ternyata pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor39 PK/TUN/2004, Tanggal 2252007 (bukti P15) Juncto PutusanMahkamah AgungRI Nomor 196 K/TUN/2003, Tanggal 8 April 2004(bukti P16) Juncto Putusan PT.

TUN SBY Nomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN SBY., Tanggal 20 Desember 2002 (bukti P17) JunctoPutusan PTUN SBY., Nomor 08/G.TUN/ 2002/ PTUN.SBY, Tanggal15Juli 2002 (bukti P18);Sebelumnya yang terjadi perselisihan/ sengketa atas tanah Sertifikat HakMilik Nomor 26/Desa Karah bukan mengenai sah atau tidaknya SertifikatHak Milik Nomor 26/Desa Karah yang diterbitkan pada tanggal 30November 1974, tetapi permasalahannya adalah mengenai sengketakepemilikan atas tanah sengketa dimaksud yang seharusnya digugatsecara

Sehingga putusanputusan TUN tersebut di atas adalahcacat hukum dan tidak layak untuk digunakan sebagai dasar hukum untukmencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Karah, terlebih di dalam tatacara/teknis pemberian hak atau pencabutan hak (pembatalan Sertifikat) telahdiatur dalam: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan danHalaman 17 dari 53 hal. Put.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaranomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN tanggal 20 Desember 2002 jo.

PutusanMahkamah Agung RI nomor 196 K/TUN/2003 tanggal 8 April 2004 joPutusan Mahkamah Agung RI (tingkat PK) nomor 39 PK/TUN/2004 tanggal22 Mei 2007 tentang pencabutan sertifikat hak Milik nomor 26/Desa Karah,oleh karenanya dengan dicabutnya sertifikat tersebut tidak seharusnyaMajelis hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat yangdiajukan pada 21 Nopember 2011 yang berkaitan dengan kepemilikan obyeksengketa yang berdasar sertifikat tersebut:Pada Pertimbangan pada Rekonpensi.1.

Riduan T (Tergugat) tersebut;Bahwa walaupun Tergugat masuk dalam perkara Tata Usaha Negaratersebut sebagai pihak intervensi namun di tingkat pertama dan di tingkatbanding perkara Tata Usaha Negara tersebut telah mengabulkan gugatanPenggugat dimana amar putusan Pengadilan Tinggi TUN Medanmemperkuat Putusan PTUN Palembang yang berbunyi: Mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Sertifikat Hak MilikNomor 1657/Kel. 20 llir D Il tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor34/20 Ilir D 11/2012

(Tergugat) padahal Penggugat mengetahui dan mengakui perkaraa quo sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangdengan Register Perkara Nomor 31/G/2012/PTUN Plg. yang saat ini padatahap kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan RegisterPerkara Nomor 384 K/TUN/2013;Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscure libel) baikmengenai identitas Penggugat, identitas Tergugat maupun alas hakPenggugat;Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menggugatpemilik

Oleh karena itu gugatan Penggugat merupakankompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan peradilan umum.Bahwa sebelumnya telah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang dengan register Nomor 31/G/2012/PTUN Pig. yang diputustanggal 17 Januari 2013, kemudian di tingkat banding putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/B/2013/PT TUN MDN tanggal6 Mei 2013 dan sekarang lagi proses kasasi di Mahkamah Agung RepublikIndonesia.

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/TUN/2013 tanggal31 Oktober 2013 yang sudah dilegalisir, diberi tanda P. 6.;7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 489/PBT/BPN16/XIl/ 2014Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kelurahan 20 llir DII tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor 34/20 llirDil tanggal 26 Juni 2012, luas 750 m? atas nama M.

;Bahwa berhubung karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi TataHalaman 11 dari 17 Hal. Put.

UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal24 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangkekuasaan kehakiman kecuali ada dua putusan yang salingbertentangan baik dalam perkara perdata, pidana, agamamaupun TUN, vide angka XV SEMA Nomor 07 Tahun 2012.

RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARAA.Kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiMahkamah Agung berwenang melakukan hak uji materi,meskipun undangundang yang menjadi dasar pengujian hak ujimaterjil di Mahkamah Agung masih diuji oleh MahkamahKonstitusi, sepanjang bab, materi muatan pasal atau ayat yangsedang diuji di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi dasarpengujian peraturan perundangundangan di bawah undangundang di Mahkamah Agung.Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasiRumusan Kamar TUN dalam SEMA

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 26dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudahditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIPAceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten /Kota tidakdapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN)Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untukbertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihanhanya diberikan oleh

undangundang bagi pasangan yangdirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIPKabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota).Pengujian pengesahan badan hukumPengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh MenteriHukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidakhanya meliputi aspek formal administratif badan hukum danperizinannya saja, akan tetapi juga harus

Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah olehPengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atastanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkansertipikat yang terbit kemudian, dengan syarat: Peserta Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara :1.ae3 Dr4. Dr3.27a. Pemegang sertipikat yang terbit terlebih dahulumenguasai fisik tanah dengan iktikad baik; ataub. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidakterputus; atauc.

TUN MUKMINAH,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat danTergugat;Ketua MajelisH. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag. M.sy.Hakim Anggota Hakim AnggotaSOBARI, S.HI. USWATUN HASANAH, SHI.Panitera PenggantiHalaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.0115/Pdt.G/2017/PA.GsgHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya Proses : Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp.275.000,004. Biaya Redaksi Rp. 5.000,005.

/1998 tanggal 27Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukumbahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkanwewenang Peradilan Umum;Dengan uraianuraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukumbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadiliperkara aquo, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus olehPengadilan

No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegasmenyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahankeabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagaidasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebihdahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007tanggal 30 April 2008 (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap TerkaitKepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas Tanah Dengan SHM235) ;Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan HukumTetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas TanahDengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagibahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007.(Fotokopi sesuai dengan ali) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. AbdulAziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihalPermohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas2/7.

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang padapokoknya

O03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 telahmemutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariHal. 20 dari 73 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN MpwPermohonan Peninjauan Kembali ANTJE dan membatalkan PutusanMahkamah Agung No. 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008;7.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan: 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan: 03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

504 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 504 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LALU SUTEDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kota, KabupatenLombok Tengah;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ida Made Santi Adnya, SH., MH., 2.Mubarak Umar, SH.,MH. dan 3.

Putusan Nomor 504 K/TUN/2014Il.

Putusan Nomor 504 K/TUN/2014e Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding;DALAM POKOK PERKARA :1 Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;2.

Putusan Nomor 504 K/TUN/2014Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negaradengan kerugian/ kepentingannya.Atas dasar itu sebagaimana dalil point 1 Gugatan Penggugat pada pokoknya ,semasa hidupnya buyut Penggugat yang bernama H.

Putusan Nomor 504 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd./2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754

58 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 58 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, tempatkedudukan di Jalan Madi, Kampung IpakiyeEnarotali, Distrik PaniaiTimur, Kabupaten Paniai, diwakili oleh Zeth Yeimo, SH., selaku Ketua,tempat tinggal di Enarotali Kabupaten Paniai, dalam hal ini memberikuasa kepada: Aris Bongga Salu, SH. dan Herman Bongga Salu

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 TentangPenetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah MenjadiPeserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai Periode 20122017 tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat;Hal. dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/20132.

Dan dalam lampiranHal. 3 dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/201310.keputusan a quo tidak ada nama Para Penggugat yang nyatanyata telahmemenuhi syarat dukungan.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan KomisiHal. 5 dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/201316.17.18.Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi PesertaPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode 20122017 tertanggal 24 April 2012

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/2013

223 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 223 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HUSNA HERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanTeratai Indah Blok E No.20 RT.18 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu,Pekerjaan Swasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;1.melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,berkedudukan di Jalan S.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah selalu menunaikan kewajiban membayarpajak Bumi dan Bangunan dengan bukti Surat Tanda Bukti Setoran (STTS)tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Husna Herawati ;Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat adalah pemilik tanahyang sah secara hukum atas tanah tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi keributan di lokasitanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan saudara Harmenyang mengaku

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015April 1995 pasal 2 angka 2 Vide.Spesimen Meteraiyang berlaku tahun 1995 s/d1999.dari Kantor Pos dan Giro Bengkulu.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.ttd/.Dr. H. Supandi, SH..MHumDr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MSBiayabiaya1. Meterai2. Redaksi3. AdministrasiJumlahPanitera Pengganti,ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp489.000.00Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ........000. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754

tersebut ketika itumasih bermasalah berada atau tumpangtindih dengan tanah Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;Bahwa pada tanggal 9 April 2010 Tergugat telah memberi kuasa khususkepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum ke PengadilanTata Usaha Negara di Pekanbaru dalam perkara Nomor 25/G/2010/PTUNPBR dan berlanjut mengurus perkara banding di Medan dengan perkaraNomor 26/B/2011/PT TUN MDN kemudian berlanjut ke Mahkamah Agungdengan perkara Nomor 272 K/TUN/2011 kemudian berlanjut

ke perkaraPeninjauan Kembali dengan Perkara Nomor 152 PK/TUN/2012 yangberlawanan dengan Fadjri Budiono (Tergugat Ill) Eliwarni (Tergugat IV)dan Edward Mangaraja Butar Butar (Tergugat VI) dan Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru ; atas objek sebidang tanah yang terletak diJalan Arifin Ahmad RT 02 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat KotaPekanbaru dengan ukuran 50 meter x 50 meter tersebut ;Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 26/B/2011/PT TUN MDN joperkara Nomor 272 K/TUN/2011 jo Perkara Nomor 152

Putusan Kasasi MA No. 272 K/TUN/2011, Jo.Putusan Peninjauan Kembali No. 152 PK/TUN/2012, akan tetapi alangkahterkejutnya ketika Tergugat I/Sumarsih ditetapbkan sebagai Tersangka diPolda Riau dengan tuduhan memalsukan dan atau menggunakan surat palsuyaitu Surat Keterangan No. 76/SK/ SDT/IX/2006, tertanggal 18 September2006, padahal Tergugat dan Il tidak mengetahui asal usul darimanadatangnya Surat Keterangan No. 76/SK/ SDT/IX/2006, tertanggal 18September 2006, karena Tergugat dan Il tidak pernah mengurus

Putusan KasasiMA No. 272 K/TUN/2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 152Hal 13 dan hal32.Putusan No.43/PDT/2018/PT PBRPK/TUN/2012, yaitu menyatakan batal Sertipikat Hak Milik atas namamasingmasing Tergugat Ill, IV dan V atas fisik tanah objek terperkara.Bahwa Penggugat!

Putusan Kasasi MANo. 272 K/TUN/ 2011, Jo.

548 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 548 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI TOBA SAMOSIR, tempat kedudukan di Jalan Sutomo,Nomor 1, Pagar Batu Balige, Kabupaten Toba Samosir;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. LUKMAN J. SIAGIAN, S.H., Kepala Bagian HukumSetdakab Toba Samosir;2. CHANDRA B.

Putusan Nomor 548 K/TUN/2014NIP. 19801205 200312 2 002 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. (III/o) dari Jabatan Struktural Eselon IV.a Kepala Sub Bidang Sosial Budayapada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Toba Samosir danmenempatkannya menjadi staf pada Kantor Kecamatan Nassau, KabupatenToba Samosir tertanggal 1 November 2013;Dasar Gugatan:1.

Putusan Nomor 548 K/TUN/2014Samosir dan menempatkannya menjadi Staf pada Kantor KecamatanNassau Kabupaten Toba Samosir tertanggal 1 November 2013;4. Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi harkat dan kedudukanPenggugat seperti tugas dan jabatan semula sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku;5.

Putusan Nomor 548 K/TUN/2014Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural di Lingkungan PemerintahKabupaten Toba Samosir atas nama Desmawati F. Pardosi, S.E.

Putusan Nomor 548 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754

Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telahmenerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negarayang merupakan objek sengketa dari pada gugatan ini, yaituberupa Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang MilikDaerah Hasil Penyelesaian Status Kepemlikan SecaraSebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa BangunanKosong Dh.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalamlingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalambidang hukum TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata(anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN(pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibatdikeluarkannya suatu keputusan TUN (beschikking), termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

45 K/TUN/2013

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional JawaTimur No. 1502/HGB/35/1991 oleh Penggugat didaftarkan di Kantor PertananahanKota Surabaya dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bagunan Nomor 249/KelurahanHal. 3 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/201310.Kedungdoro atas nama PT. Surabaya Bowling Centre (PT.

Eks Bank Bumi DayaHal. 17 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/201318di Kampung Mergoyoso Surabaya dengan mendasarkan pada UndangUndang No.

Bank Bumi Daya (Persero).Hal. 19 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132020Cc.8) Bahwa sesuai Akta Merger No. 100 tanggal 24 Juli 1999 , PT. Bank BumiDaya (Persero) telah bergabung atau merger ke dalam PT. Bank Mandiri(Persero), yang didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998Notaris Sutjipto, SH. yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RINo.

Putusan Judex Facti tersebutHal. 21 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132222telah bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokok Pokok Agraria berkaitan dengan stelsel pendaftaran tanah, karenanyaberalasan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :a.

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 Hal. 25 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132626

Perubahan bentuk simpanan Para Penggugat dari Sertifikatdeposito tersebut menjadi simpanan tabungan baru diketahui oleh ParaPenggugat pada saat Para Penggugat akan mencairkan danasimpanannya tersebut ;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.54 K/TUN/2008 yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008, Tergugat IV diwajibkan untuk membayar dananasabah Tergugat yang masih belum dicairkan ;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 54 K/TUN/2008 :MENGADILI

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini bukanlah PihakPenggugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008, maka putusandimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memiliki kekuatan pemaksaterhadap Tergugat IV terlebih lagi kepada Tergugat terkait tidakterbayarnya NCD milik Para Penggugat ;ai Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 jelas secaraterbatas memerintahkan TERGUGAT

Dengan demikian samasekali tidak ada alasan untuk meminta TERGUGAT melakukanpembayaran kepada Para Penggugat dengan mendasarkan padaPutusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo. PutusanPeninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karena putusan tersebutbenarbenar bersifat limitatif ;Hal. 22 dari93 Put Perk. No. 63/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.SelBerdasarkan seluruh uraian Tergugat di atas, jelas membuktikan dengansangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

Putusan MahkamahAgung RI No.54 K/TUN/2008; (iv) Putusan Peninjauan Kembali No.111PK/TUN/2008 ;Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini bukanlah PihakPenggugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 joPutusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008, maka putusandimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memiliki kKekuatan pemaksaterhadap Tergugat IV terlebih lagi kepada Tergugat Ill terkait tidakterbayarnya NCD milik Para Penggugat ;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 54 K/TUN/

Dengan demikian sama sekali tidak ada alasanuntuk meminta Tergugat Ill melakukan pembayaran kepada ParaPenggugat dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RINo.54 K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111PK/TUN/2008 karena putusan tersebut benarbenar bersifat limitatif ;Berdasarkan seluruh uraian Tergugat Ill di atas, jelas membuktikan dengansangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

328 K/TUN/2012

Putusan Nomor 328 K/TUN/201216.17.18.19.20.alasan yang dicaricari karena sebelumnya telah ada keputusan Ijin KuasaPertambangan kepada pihak lain atas lahan Penggugat atau PT.

Putusan Nomor 328 K/TUN/2012165.

Putusan Nomor 328 K/TUN/20123232Bahwa adalah fakta Hukum yang terungkap dipersidangan perkara inibahwasanya Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa PT.

Putusan Nomor 328 K/TUN/20123814.

Putusan Nomor 328 K/TUN/2012

Nomor : 469 K / TUN / 2016 tanggal 19 Desember2016 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor : 28/B/ 2016 / PT. Mks. Tanggal 17 Mei 2016 yo. Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Manado Nomor : 19 / G/ 2015 / P.TUN.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 75 K/ TUN / 1996 tanggal 13 Agustus 1998yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sehingga sisaluas menjadiluas 20.860 m?

TUN. MKS ( Bukti T1, 2, 3, 4dan 6 14);16.2. Salinan Putusan No. 469 K / TUN / 2016 (Bukti T1, 2, 3, 4 dan 6 15);16.3.

TUN.

jo No. 469 K/TUN/2016 jo No. 55/PK/TUN/2018tanggal 17 Juli 2018; TI, Il, Ill,IV Vl21 berupa Putusan Nomor 55 PK/TUN/2018tanggal 29 Maret 2018; T , Il, Ill,IV VI22 berupa Surat Pernyataan dari NettyGeesbertha Lasut tanggal 4 November 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan buktiobukti yang diajukan olehTergugat I, Il, Ill, IV dan VI sekarang sebagai Pembanding, dapat disimpulkanbahwa: Tidak terdapat bukti tentang adanya putusan ataupun pembatalan ataspemberian hibah oleh Netty Geesberta Lasut selaku pemilik

Inilah intinya, bahwa setiapbadan atau pejabat TUN wajib melayani setiap permohonanmasyarakat (dalam hal ini sebagaimana Permohonan Penjelasandan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01April 2019 dan Terakhir diajukan Keberatan Tertanggal 06September 2019, selama 10 hari lebih sampai dengan Gugatan inidiajukan), Tergugat tidak menanggapinya. apabila hal yangdimohonkan kepadanya itu). menurut peraturan perundangundangan menjadi tugas (kewajibannya). kemudian badan ataupejabat TUN (in

JKT.29.secara lisan maupun secara tertulis, sehingga Penggugatmembuat kembali melalui kuasa hukumnya Surat yang ketiga,yaitu Surat KEBERATAN tertanggal 06 September 2019, Halitupun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat (inCassu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaAdministratif Jakarta Timur), Sampai dimasukkannya GugatanSengketa TUN di Pengadilan TUN Jakarta, dalam hal iniTergugat sama sekali tidak beritikad baik memberikanjawaban dan/atau Tanggapan maupun keterangan.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum : gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian jugaYurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum: gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian juga Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

karena tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari kantorlelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaanPengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakantindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal 2UndangUndang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo No. 47K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 308b) Sengketa Kepemilikan Tanah ;Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang

(No. 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000,tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal242 1998) : nananHalaman 35 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNSRGc) Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Dalam Rangka UntukMenimbulkan Perjanjian;Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalamkaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjukpada suatu ketentuan dalam

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang no.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP No. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP no. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

dapat digugat diPeradilan TUN.