Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh PemerintahPusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RepublikIndonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.2. UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,a.

No. 1309 k/Pid.Sus/2016menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhutll/2006 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,a.

KARYAMIN, yang isinya sebagai berikut:1) Pihak Pertama melalui sumber dana APBD Provinsi Bengkulu DPASKPD Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 mempunyai kegiatanPembebasan Lahan (Pengadaan Tanah) untuk Lahan Tambang danLokasi Pabrik Semen di Desa Sekaiak dan Lubuk Resam KecamatanHal. 29 dari 74 hal. Put.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhutll/2006 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,a.

Fotokopi Laporan Proses Pelelangan Sederhana Pengadaan BarangPengadaan Alat Praktek SMK (DAK/DAU) APBD Dinas Pendidikan,Olahraga dan Pemuda Pemerintah Kabupaten dan Kepulauan 2014:10. Dokumen Penawaran;11.Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 4096/SPPB/PPK/Dispora/X/201 4;12.Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 4096/KTRK/PPK/DISPORA/X/2014tanggal 29 Oktober 2014:13.Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 4096/KTRK/PPK/Dispora/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;14.

No. 0131/Pdt.P/2019/PA.ME.L.Prabumulih, maka biaya perkara ini dibebankan kepada APBD KabupatenPenukal Abab Lematang IlirTahun 2019;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor0131/Pdt.P/2019/PA.ME gugur;2.

Bahwa Pihak Pertama selaku penyedia Barang sepakat dan menyetujuijumlah nilai bersih yang akan dibayar oleh pihak Kedua kepada PihakPertama atas pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1diatas adalah sejumlah Rp1.405.054.414,(Satu miliyar empat ratus limajuta lima puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah), dan jumlahNilai tersebut akan diusulkan untuk dibayarkan oleh Pihak Kedua kepadaPihak Pertama melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah(APBD) Kota Tegal Tahun

Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH Panglima dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana Bantuan Hukumdari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) yangber sumber dari APBN, APBD Prov. Jawa Barat dan APBD Kab. Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1.

Penggugat(Sebagai Penerima Bantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagaiPemberi Bantuan Hukum) tertanggal 27 September 2019.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq.

dariPenggugat (sebagai Penerima Bantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA(sebagai Pemberi Bantuan Hukum) tertanggal 22 Juli 2019.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq.

Pasal 18 ayat (3) menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.b.

Pasal 21 ayat (1) menyatakan : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.13Bahwa dengan demikian Terdakwa YOPPY MANOBI, S.Sos menjadi bertambahkekayaannya sebesar kuranglebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan orang lainmenjadi bertambah kaya yaitu :1. KALEB IMBIRI, SE, M.Si sebesar kuranglebih Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima jutarupiah);2.

negara, adapun kronologis/cara perbuatan terdakwa sebagai berikut :Pada Tahun Anggaran 2004 di Instansi BAPPEDA Kabupaten Waropen ada alokasi danasebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) untuk biaya Proyek Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2004 pekerjaanPenyusunan Buku RENSTRA, PROPEDA dan Program Jangka Menengah Kabupaten Waropen16berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 19 Maret2004 yang ditetapkan dalam APBD

Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahanpekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuankontrak ;3 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal :a. pasal 18 ayat (3) menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti

Pasal 21 ayat (1) menyatakan : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.Bahwa dengan demikian Terdakwa YOPPY MANOBI, S.Sos menjadi untung sebesarkuranglebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan orang lain menjadi untung yaitu :1.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD TA. 2015 Rp. 20.000.000.000Bahwa dalam pelaksanaannya, keselurunhan anggaran untuk PekerjaanPaket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 adalah sebesar Rp.56.217.505.000. (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta limaratus lima ribu rupiah), dengan rincian :1. APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD TA. 2015 Rp. 20.000.000.000Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor :Halaman 41 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. OrganisasiPengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasaterdiri atas:a. PA/KPA;b. PPK;c. ULP/Pejabat Pengadaan; dand.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD Perubahan TA. 2014 Rp. 16.217.505.000Bahwa untuk melaksanakan pelelangan terhadap Pekerjaan Paket 10Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 TA. 2013 (Multi Years) tersebut,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tebo (Ir.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD Perubahan TA. 2014 Rp. 16.217.505.000 Bahwa untuk Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro MuaraTabun dalam pelaksanaannya keseluruhan anggarannya sebesar Rp28.140.948.000, (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta limaratus lima ribu rupiah), dengan rincian :1. APBD TA. 2013 Rp 10.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp 10.000.000.0003.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kabag Keuanganmempunyai fungsi : Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaankeuangan Daerah; Penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD; Perumusan kebijakan dan pedoman yang akan digunakan sebagaistandar dalam penyusunan, pelaksanaan maupun pengendalian APBD; Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD besertaperubahannya;Halaman 105 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD TA. 2015 Rp. 20.000.000.000Bahwa dalam pelaksanaannya, keselurunan anggaran untuk PekerjaanPaket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 adalah sebesar Rp.56.217.505.000. (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta limaratus lima ribu rupiah), dengan rincian :1. APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.000Halaman 26 dari 241 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.3.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD TA. 2015 Rp. 20.000.000.000Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor :54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. OrganisasiPengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasaterdiri atas:a. PA/KPA;b. PPK;Halaman 41 dari 241 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.c. ULP/Pejabat Pengadaan; dand.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD Perubahan TA. 2014 Rp. 16.217.505.000Halaman 44 dari 241 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Bahwa untuk melaksanakan pelelangan terhadap Pekerjaan Paket 10Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 TA. 2013 (Multi Years) tersebut,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tebo (Ir.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD Perubahan TA. 2014 Rp. 16.217.505.000 Bahwa untuk Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro MuaraTabun dalam pelaksanaannya keseluruhan anggarannya sebesar Rp28.140.948.000, (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta limaratus lima ribu rupiah), dengan rincian :1. APBD TA. 2013 Rp 10.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp 10.000.000.0003.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kabag Keuanganmempunyai fungsi : Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaankeuangan Daerah; Penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD; Perumusan kebijakan dan pedoman yang akan digunakan sebagaistandar dalam penyusunan, pelaksanaan maupun pengendalian APBD; Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD besertaperubahannya; Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D); Penyiapan pelaksanaan

strong>M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukir bin Aliaman) dengan Pemohon II (Rusimah binti Agus) yang dilaksanakan di Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 8 Juli 2000;

3. Membebankan biaya perkara kepada APBD

APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;

APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Mustarman bin Jasman) dengan Pemohon II (Rasmiana binti Holdin) yang dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 13 Mei 2008;

3. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran

Anggaran 2015 sejumlah Rp.279.533.613,00 (dua ratustujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tigabelas rupiah) dan telah disalurkan ke Rekening Kas Pemerintah KampungUmanderu berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:02843//SP2DLS/DAU/1.20.06.01/2016 tanggal 07 Oktober 2016 sejumlahRp.279.533.613,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tigapuluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan mendapatkan AnggaranAlokasi Dana Kampung yang bersumber dari APBD

Perintah Pencairan Dana) Nomor: 02846/SP2DLS/DAU/1.20.06.01/2016 tanggal O07 $$ Okotber 2016 ~~ sejumlahRp.88.725.987,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh limaribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 05869/SP2DLS/DAU/1.20.06.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 ~~ sejumlahRp.245.506.400,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribuempat ratus rupiah) dan mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Kampungyang bersumber dari APBD

Terdakwa VINSENSIUS GIDU AWI alias VINSENSIUS GIDUselaku Kepala Kampung Umanderu pada tahun 2016, diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor: 141/363/Tahun 2016mengajukan yang Permohonan Pencairan Anggaran Desa Umanderukepada Bupati Merauke melalui BPKMP Kabupaten Merauke yang meliputiAnggaran Dana Kampung (APBN) Tahun 2016 ~=sejumlahRp.279.533.613,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tigapuluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan Anggaran Alokasi DanaKampung (APBD

Bahwa benar pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 Kampung Umanderu,Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke telah memperoleh dana baik DanaDesa (DD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dari PemerintahPusat, dan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Merauke;3.

dari Anggaran Dana Kampung (APBN) Tahun 2016sejumlah Rp.279.533.613,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan AnggaranAlokasi Dana Kampung (APBD) Tahun 2016 ~~ sejumlahHal. 76 dari 114 hal.

Pembangunan Sarana dan PrasaranaPariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengembangan,dan Peningkatan Informasi Database Pariwisata serta PembangunanTraffic Light dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.Saksi Drs.

Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi: Pejabat yang menandatanganidan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud.2.

Pembangunan Sarana dan PrasaranaPariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengembangan danPeningkatan Informasi Database Pariwisata serta Pembangunan TrafficLight dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.Saksi Drs.

Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi: Pejabat yangmenandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.4.

No.1374 K/Pid.Sus/2017menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran ataspelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaranmateriil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.2.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor: 7 Tahun 2002Tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasar danpenambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD Kota Cilegonsehingga dalam pengelolaan keuangannya PD.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki olen Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun 2002tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasar danpenambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD Kota Cilegonsehingga dalam pengelolaan keuangannya PD. BPRS Cilegon Mandiri tundukHalaman 10 dari 81 halaman Put.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun2002 tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasardan penambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD KotaCilegon dan dalam melaksanakan usaha perbankan syariah PD BPRSCM tunduk pada ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

Kota Cilegon kepada PD BankPerkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri sehingga dalampengelolaannya juga tunduk kepada ketentuan yang mengatur mengenaipengelolaan keuangan daerah.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa rangka pembelian tanahatas nama PD BPRS CM dengan menggunakan dana Kas PD BPRS CMyang berlokasi di Kelurahan/Desa Sukmajaya dan Kelurahan/DesaSukawana dimana modal dasar dan penambahan modal PD BPRS CMdianggarkan dalam APBD Kota Cilegon termasuk dalam pengertiankeuangan Negara

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun2002 Tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasardan penambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD KotaCilegon dan dalam melaksanakan usaha perbankan syariah, PD BPRSCM tunduk pada ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

Pasal 18 Ayat (8) UndangUndang RI No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Setelah itu OSLO HABEAHAN kembali ke kantor dan membukukan kegiatanPengadaaan Alat Alat Olahraga tersebut sebesar Rp. 38.000.000, (Tiga puluhdelapan juta rupiah)

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bankdan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk. Mengusahakan danmengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Menyimpan uangdaerah, Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /menatausahakan investasi daerah, Melakukan pembayaran berdasarkanpermintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Anggaran Belarja;Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukansebelum barang dan/ atau jasa diterima.Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor : 108/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mdn,2.

Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama. Azas Umum PelaksanaanAPBD; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakanprinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama.

Tapteng pada akhir Tahun 2011 danmengenai sumber dananya mengingat kegiatannya di Kanpora maka dananyabersumber dari APBD Kab. Tapteng TA. 2011.Bahwa benar Terdakwa belum pernah melihat dokumen dimaksud karena Terdakwamenjabat Kepala Kanpora Kab.

;Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan jelas; Bahwa akibat perbuatan terdakwa MURIYANI, S.Sos bersamasama saksi SIMSON, SKM,M.Kes, saksi H.

Melawi yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi TA.2014, karena SIMSON,SKM,M.Kes tidak ada menjelaskan uangpinjaman tersebut;Halaman 87 dari 229 Putusan Perkara Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN. Ptk18.

SKPD, Tetapi yangberwenang menetapkan Anggaran pada APBD adalah kewenanganBupati yang dibahas terlebih dahulu melalui Tim Anggaran Eksekutifyaitu dari DPPKAD dan Bappeda yang diketuai oleh SekretarisDaerah.

,MH); Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian negaradalam hal ini adalah Penanggungjawab yang Menetapkan APBD yangtidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, yaitu 1). Bupati (FirmanMuntaco, SH.,MH) 2).Ketua DPRD ( Sdr. ABANG TAJUDIN) besertadua orang Anggota DPRD yaitu Sdr.

FERY CHIN/AFAT dan Sadr.AGUS DARIUS serta Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif yangterlibat langsung dalam menentukan dan memasukan dana AspirasiDewan setelah adanya pengesahan Anggaran (ketok palu) RAPBDKabupaten Melawi Tahun 2014 melalui Sidang Paripurna DPRDmenjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Melawi TahunAnggaran 2014.

Membebankan biaya perkara kepada negara melalui APBD PemerintahDaerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sejumlah Rp. 91.000,(Sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulgqaiddah 1439 Hijriah, oleh kami:Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakimtunggal tersebut dan dibantu oleh Imayanti, S.H., sebagai Panitera