Ditemukan 2075416 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Hak paten ; hak cipta Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 06-11-2023 — Putus : 31-05-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PTUN KENDARI Nomor 71/G/2023/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2024 — Penggugat:
BERTHA BULO
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
1.Anitha
2.Darul Aksad
3.Najir
4.Yuliati
5.Muhammad Yasin Madjid
63 — 0
  • hak Anitha;

    2.3.

    Sertipikat Hak Milik Nomor 12133, Kelurahan Wua-Wua, tanggal 07 Oktober 2021, Surat Ukur No. 01686/2021, tanggal 30 September 2021 Luas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang hak Najir;

    2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 12131, Kelurahan Wua-Wua, tanggal 07 Oktober 2021, Surat Ukur No. 01684/2021, tanggal 30 September 2021 Luas 5.719 M2 (lima ribu tujuh ratus sembilan belas meter persegi), atas nama pemegang hak Darul Aksad;

    2.5.

    Sertipikat Hak Milik Nomor 10740, Kelurahan Wua-Wua, tanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur No. 302/Wua-Wua/2014, tanggal 20 Juni 2014, Luas 1191 M2 (seribu seratus sembilan puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak Joni;

    2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 11974, Kelurahan Wua-Wua, tanggal 12 Mei 2020, Surat Ukur No. 01499/2019, tanggal 02 April 2020, Luas 246 M2 (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak Muhlis;

    3.

    Sertipikat Hak Milik Nomor 12130, Kelurahan Wua-Wua, tanggal 07 Oktober 2021, Surat Ukur No. 01683/2021, tanggal 30 September 2021 Luas 2650 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Yuliati;

    3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 12132, Kelurahan Wua-Wua, tanggal 07 Oktober 2021, Surat Ukur No. 01685/2021, tanggal 30 September 2021 Luas 561 M2 (lima ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak Anitha;

    3.3.

    Sertipikat Hak Milik Nomor 10740, Kelurahan Wua-Wua, tanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur No. 302/Wua-Wua/2014, tanggal 20 Juni 2014, Luas 1191 M2 (seribu seratus sembilan puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak Joni;

    3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 11974, Kelurahan Wua-Wua, tanggal 12 Mei 2020, Surat Ukur No. 01499/2019, tanggal 02 April 2020, Luas 246 M2 (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak Muhlis;

    4.

Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 12-11-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.LP
Tanggal 12 Nopember 2014 — 1. RIONO, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VIII Desa Sei Rotan Kec.Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. RUSLI, Alamat Jln. Imam Bonjol Kel.Bagan Batu Kec.Bagan Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwalili oleh Kuasanya Habibudin,S.H., Rojali, S.H. dan Sucipto, SH.MH. masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor advokat/penasihat hukum/consultan hukum Habib dan Rekan, beralamat di Jl. Kamboja Raya No. 144. Helvetia Medan Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT. L a w a n 1. ANUAR SAVITRI ALIAS JIMMY Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Sulawesi No.5 E Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Yusriadi, SH, Advokat pada law office Yusriadi & Associates, beralamat di jalan Sunggal Komp. Graha Blok A No. 18 Medan, berdasarkasn surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. 2. MUSTIKA AKBAR Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Bambu Runcing No.52-55 Kel.Pahlawan Kec.Medan Perjuangan Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Suhardi, SH., Andi Ardianto, SH. dan Amran Fansori Lubis, SH. masing-masing Advokat pada Law Firm Astralinda, beralamat di jalan Bilal (Komplek Villa Bilal Mas No.4-A Madan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. 3. AGAM Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Jln.Meteorologi Dusun XII Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang (Pasar 12 Jatian Sampali ), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yusron Sitorus, SH. dan Wilman Maruta, SH. masing-masing Avokat pada Law Office Yusron Sitorus, SH. dan Rekan beralamat di jalan Willem Iskandar/Tangkul I No.1/114 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2013. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
249 — 75
  • Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No.22 tanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat dihadapan H.Achmad,SH Notaris di Medan ;2. Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No.23 tanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat dihadapan H.Achmad,SH Notaris di Medan ;3. Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No.24 tanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat dihadapan H.Achmad,SH Notaris di Medan ;4. Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No.25 tanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat dihadapan H.Achmad,SH Notaris di Medan ;5.
    Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No.26 tanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat dihadapan H.Achmad,SH Notaris di Medan ;6. Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No.27 tanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat dihadapan H.Achmad,SH Notaris di Medan ;7. Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No.28 tanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat dihadapan H.Achmad,SH Notaris di Medan ;8. Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No.29 tanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat dihadapan H.Achmad,SH Notaris di Medan ;9.
    Surat Penyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009 ;2. Surat Melapaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;3. Surat penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008 ;4. Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.170/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;5. Surat Melapaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;6.
    Surat Melapaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.172/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;7. Surat Penyerahan Hak tanggal 20 Agustus 2003 ;8.
    Surat Melapaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.3.616.000,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
    Aisyah, Abdul Muis sebagaimana adanya SuratPenyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009, Surat Melepaskan Hak atas tanahdengan ganti rugi No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak atastanah dengan ganti No. 170/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak atastanah dengan ganti No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No. 172/Leg/
    AISYAH, ABDUL MUIS, sebagaimana adanya SuratPenyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009, Surat Melepaskan Hak atas tanahdengan ganti rugi No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak atastanah dengan ganti No. 170/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak atastanah dengan ganti No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No. 172/Leg
    Hak tanggal 20 Agustus 2003, Surat Pelepasan Hak atas tanahdengan ganti No. 173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.
    Menyatakan secara hukum Surat Penyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009,Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli2008, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No. 170/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli2008, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Pelepasan Hak atas tanahdengan ganti No. 172/Leg/RS/XII/2012
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-06-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 661/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 7 Februari 2022 — (selaku Notaris di Kabupaten Gresik)
3.Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
4.Winarko Sulistyo
5.Poedji Hartono
362 — 116
  • ., Notaris di Surabaya, dimana perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 11-10-2018 Nomor AHU-0000767.AH.01.05.Tahun 2018 dan pemberitahuan perubahan data Yayasan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11-10-2018 nomor AHU-AH.01.06-0011510 adalah sah dan mempunyai kekuatan
    ,M.Kn., Notaris Kabupaten Gresik yang pemberitahuan perubahan data Yayasan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-11-2020 (lima November dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.06-0021612 adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum / Onrechtmatige
    (selaku Notaris di Kabupaten Gresik)
    3.Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
    4.Winarko Sulistyo
    5.Poedji Hartono
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 07-03-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 4 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : Kevin F.H. Hutahaean, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum II : MUSTAR, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : Ajamudin
79 — 54
7.1. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 796/MGN/2014).
2. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00020 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1573/2022).
3. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1574/2022).
4. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00022 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1575/2022).
5. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00023 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1576/2022).
6. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00024 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1577/2022).
7. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00025 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1578/2022).
8. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00026 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1579/2022).
9. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1580/2022).
10. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00028 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1581/2022).
11. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1582/2022).
12. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00030 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1583/2022).
13. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00031 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1584/2022).
14. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00032 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1585/2022).
15. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00033 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1586/2022).
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 04-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 4 Mei 2017 — - LUKMAN HAKIM ZAPUTRA (PENGGUGAT) - Pimpinan & Pemilik PT. Pharos Indonesia (TERGUGAT)
75 — 22
  • - Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupayang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hakperumahan dan perobatan, dan uang cuti dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.38.375.000,00 Terbilang (Tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-
    Pergantian hak perumahan dan perobatan15 % x Rp.52.500.000. Rp. 7.875.000,d. Upah Proses18 X Rp. 2.500.000.
    Pergantian hak perumahan dan perobatan15 % x Rp.52.500.000, Rp. 7.875.000,h. Upah Proses18 X Rp. 2.500.000. Rp. 45.000.000.Jumlah Rp. 105.375.000,Terbilang : (Seratus lima juta riga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat upah Lembur Penggugatpada Januari s.d Desember tahun 2013, Januari s.d Desember tahun 2014 ,Januari s.d Desember Tahun 2015 ,Januari 2016 Sebesar RP. 37.740.000,(Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus empat Puluh ribu rupiah);7.
    Uang Pergantian Hak 15% = Rp. 4.875.000,= Rp. 37.375.000,Halaman 14Putusan Nomor 187/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn Uang Cuti = Rp. 1.000.000.= Rp.38.375.000,Terbilang: Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah.12.
    Pasal 156 ayat(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, dengan pertimbangan masa kerja 9 tahun 3 bulandengan upah sebesar Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaikomponen yang penting untuk menghitung hak hak Penggugat, maka hakhakyang dituntut oleh Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak Perumahan dan perobatan beralasan untukdikabulkan dengan rincian sebagai berikut :Pesangon :9 X Rp 2.500.000.00 = Rp 22.500.000.00Uang
    penghargaan masa kerja:4 x Rp 2.500.000.00 = Rp 10.000.000.00Halaman 23Putusan Nomor 187/Pdt.SusPHI/2016/PN MdnUang penggantian hak:Penggantian biaya perumahan serta pengobatan:> 15% x Rp 32.500.000.00 =Rp 4.875.000.00Jumlah = Rp 37.375.000.00(tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa selain dari hak hak tersebut diatas, Tergugat mengakuiadanya hak cuti yang masih dapat dikompensasikan yang menjadi hak Penggugatyakni senilai Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 22-03-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 10/PID.TPK/2017/PT PDG
Tanggal 20 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI KURNIAWAN TYMBASZ, SH
Terbanding/Terdakwa : Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin
161 — 75
  • Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 67 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Leli Riwaida, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
  • Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 72 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sumarniati, tanggal berakhirnya Hak 17 September 2021.
  • Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 66 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Asril Kari Batuah, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
  • Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Suhendri, tanggal berakhirnya Hak 15 Agustus 2022.
  • Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nir Suardi, tanggal berakhirnya Hak 15 Agustus 2022.
  • Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 61 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Hj Nemok, tanggal berakhirnya Hak 18 Maret 2020.
  • Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 68 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nurmisal, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
  • Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 54 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nasbir S, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.

    1. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 53 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak H. Nurbaiti Aziz, tidak ada tanggal berakhirnya hak.
    2. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 60 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nasbir S, tidak ada tanggal berakhirnya Hak.
    Lokasi Hak Guna Bangunan3. Asal pemisahan Hak Guna Bangunan4. Jangka waktu Hak Guna Bangunan5. Nomor, tanggal dan luas Surat Ukur6. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan awal7. Tempat, tanggal pembuatan Hak Guna BangunanHalaman 10 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg8. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan9. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan seterusnya yang disertai dasarperalihan hak10. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan11.
    Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Pasal 26 ayat (2)menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaandiperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang Hak GunaBangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.5.
    Nomor Hak Guna Bangunan2. Lokasi Hak Guna Bangunan3. Asal pemisahan Hak Guna Bangunan4. Jangka waktu Hak Guna Bangunan5. Nomor, tanggal dan luas Surat Ukur6. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan awal7. Tempat, tanggal pembuatan Hak Guna Bangunan8. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan9. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan seterusnya yang disertai dasarperalihan hak10. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan11.
    Pemegang Hak terakhir Ir.
    Lokasi Hak Guna Bangunan3. Asal pemisahan Hak Guna Bangunan4. Jangka waktu Hak Guna Bangunan5. Nomor, tanggal dan luas Surat Ukur6. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan awal7. Tempat, tanggal pembuatan Hak Guna Bangunan8. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan9. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan seterusnya yang disertai dasarperalihan hak10.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Tanah
Putus : 05-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 138/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 5 Januari 2017 — AMALUDIN ROHMAN HARTANTO Melawan SITI SURASTRI
76 — 16
  • Menyatakan sah dan berharga penyerahan antara LISSMIJATI (Tergugat III) bertindak atas nama suami yang bernama HADYANTO atau HADIJANTO sebagai pihak yang menyerahkan tanah hak milik kepada ANAK AGUNG GEDE RUGEG (Tergugat II) sebagai yang menerima tanah hak milik beserta Surat Penyerahan Tanah Hak Milik dibawah tangan diatas kertas segel, tertanggal 24 Agustus 1979 terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Buku Sertifikat Hak Milik No. 318/Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
    , Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.487, tanggal 7-5-1979, Luas 200 M2, atas nama pemegang hak HADIJANTO; 4.
    Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Penyerahan antara ANAK AGUNG GEDE RUGEG (Tergugat II) sebagai pihak yang menyerahkan tanah hak milik kepada SITI SURASTRI (Tergugat I) sebagai yang menerima tanah hak milik beserta Surat KUASA Penyerahan Tanah Hak Milik dibawah tangan diatas kertas segel, tertanggal 10 September 1979 terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Buku Sertifikat Hak Milik No. 318/Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi
    No.487, tanggal 7-5-1979, Luas 200 M2, atas nama pemegang hak HADIJANTO; 5.
    Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 318/Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No.487, tanggal 7-5-1979, Luas 200 M2, atas nama pemegang hak HADIJANTO ;6.
    , tanggal751979, Luas 200 M2, atas nama pemegang hak HADIJANTO;5.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan :Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatanhukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelanghanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.4.
    Foto copy Surat Penyerahan Hak Milik tanah dari Ny. Lissmijati kepadaAnak Agung Gede Rugeg tanggal 24 Agustus 1979 (Bukti P3) ;4. Foto copy Surat Kuasa dari Anak Agung Gede Rugeg tanggal 10September 1979 (Bukti P4) ;5. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang Hak Hadijanto No. 318Desa Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (Bukti P5) ;6.
    Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang Hak Hadijanto No. 318Desa Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (Bukti TT1) ;2.
    atas jual beli tanah(obyek sengketa) yang dilakukan dibawah tangan oleh Penggugat ; sedangkanmenurut Turut Tergugat peralihan hak atas tanah, bahwa sesuai denganketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, disebutkan :Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatanhukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelanghanya dapat didaftarkan,
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 6 Nopember 2013 — PT. BELUNKUT diwakili oleh IGNATIUS TRINURA INDARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
165 — 106
  • Sertipikat Hak Milik No. 444 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 01/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani ; ---------------------------2. Sertipikat Hak Milik No. 445 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 02/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani ; ---------------------------3.
    Sertipikat Hak Milik No. 446 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 03/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 15.421 M2 atas nama Herawani ; --------------------------4. Sertipikat Hak Milik No. 447 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 04/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; ---------------------------5.
    Sertipikat Hak Milik No. 448 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 05/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; ---------------------------6. Sertipikat Hak Milik No. 449 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 06/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; ---------------------------7.
    Sertipikat Hak Milik No. 450 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 07/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; ---------------------------8. Sertipikat Hak Milik No. 451 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 08/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; ---------------------------9.
    Sertipikat Hak Milik No. 454 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 11/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.986 M2 atas nama Herawani ; ---------------------------12. Sertipikat Hak Milik No. 455 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 12/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 15.374 M2 atas nama Herawani ; ---------------------------13.
    mempunyaiSertipikat Hak Guna Usaha diatasnya ; .
    Bahwa alasalas hak tersebut asalnya berdasarkanpemecahan dari aalasalas hak sal induk sebagai berikut6.1.
    Guna Usaha tetapi pemberian Hak Milik kepada 61 (enam puluh satu) orangterhadap 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik objek perkara aquo ini.
    Bahwa objek sengketa perkara aquo ini adalah KeputusanPemberian Hak baru berupa Pemberian Hak Milik, bukan mengenai penataan ataukonsolidasi tanah.
    Pemberian Hak Guna Usaha atasnama PT.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 23-09-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 31/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 26 Februari 2015 — M. ULWAN HENTIHU Dkk sebagai Para Penggugat Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU Sebagai Tergugat
68 — 39
  • Sertipikat Hak Milik Nomor. 01 Desa Lala tanggal 11 Maret 2006, luas 5.145 M2, Surat Ukur Nomor 01/2006, tanggal 13 Maret 2006 atas nama SUDARMA IDY. S;b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 5.322 M2, Surat Ukur Nomor 02/2006, tanggal 13 Maret 2006 ,atas nama S.K. GINTING MUNTHE;c. Sertipikat Hak Milik Nomor 03 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 3.642 M2, Surat Ukur Nomor 03/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama IRO SUPARMO;d.
    Sertipikat Hak Milik Nomor 04 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 3.818 M2, Surat Ukur Nomor 04/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama MUHAMMAD NASIR;e. Sertipikat Hak Milik Nomor 05 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 3.840 M2, Surat Ukur Nomor 05/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama ISWANDHI SETYOBUDI;f. Sertipikat Hak Milik Nomor 06 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 3.816 M2, Surat Ukur Nomor 06/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama Drs. ABDUL SHAMAD;g.
    Sertipikat Hak Milik Nomor 07 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 3.816 M2, Surat Ukur Nomor 07/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama M. JAYUSMAN, SH;h. Sertipikat Hak Milik Nomor 08 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 1.800 M2, Surat Ukur Nomor 08/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama AHMAD TAUFIK;i. Sertipikat Hak Milik Nomor 09 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 1.798 M2, Surat Ukur Nomor 09/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama PETER ISMOYO;j.
    Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 5.000 M2, Surat Ukur Nomor 10/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama SYARIFUDIN SUMAH;k. Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 3.500 M2, Surat Ukur Nomor 11/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama SJAFRIEL MARASI, SIP;l. Sertipikat Hak Milik Nomor 12 Desa Lala tanggal 14 Maret 2006, luas 3.500 M2, Surat Ukur Nomor 12/2006, tanggal 13 Maret 2006, atas nama ASMAI;m.
    Pemberian Hak yang menjadi Objek adalah tanah Negara yangdimohonkan hak:;c.
    Pengakuan Hak adalah tanah adat/Persekutuan ;Untuk itu dapat dilihat bahwa dalam Proses penerbitan Sertipikat HakMilik ketentuan mengenai PENGUMUMAN yang diatur dalam PP 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 2428 hanya berlakuuntuk Konversi hakhak lama dan Pengakuan Hak bukan untukPemberian Hak, untuk itu Pemberian Hak atas tanah tidak adaPENGUMUMAN karena merupakan tanah Negara yang belummelekat suatu Hak fungsi dari pengumuman tersebut karena dalamKonversi dan Pengakuan hak dalam hal ini
    tanah adat karenamerupakan hak lama yang lahir sebelum UUPA dan sebelum lahirnyaPP 24 Tahun 1997 dan hak tanah adat sebagian besar tidak tercantumdalam bentuk tertulis, Pengumuman dalam Pengakuan Hak Ini dapatdilihat secara jelas dan tegas dari Pasal 24 s/d Pasal 28 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Pembuktian Hak LamaPasal 24(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasaldari konversi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat buktimengenai adanya hak
    atas tanah; c. pemberian hak atas tanah; Sedangkan dalam Pemberian Hak tidak adanya Pengumuman dapat inidilihat pada Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan PertanahanNasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian HakMilik dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak pengelolaan;Pasal 13;(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenarandata yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakanpermohonan tersebut
    Agraria /Kepala Badan PertanahanNasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Milik danPembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak pengelolaan, untuk itu GugatanPenggugat Point B nomor 7 ini wajib di tolak;8.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2020 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk
Tanggal 14 September 2021 — DRS M ALI KASTELA M MT MELAWAN 1.PIETER NARDTY THENO 2.IR SANTOSO HALIM 3.LUSI INDRIANI SH MKn 4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN Kota Depok 5.Bank CIMB NIAGA Kantor Cabang JAKARTA
421 — 104
  • Menyatakan tidak sah atau setidak-tidaknya tidak mempunyai akibat hukum apapun juga pembebanan hak tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan No.: 5401/2019, Peringkat Pertama atas nama PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.
    Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan, sebesar Rp.6.250.000.000.000,- (Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas 3 (tiga) Sertipikat tersebut yakni : (i) Sertipikat Hak Milik Nomor 7548/Harjamukti; (ii) Sertipikat Hak Milik Nomor 06235/Harjamukti; (iii) Sertipikat Hak Milik Nomor 1200/Harjamukti ;4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;5.
    Menghukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan kepada Penggugat 3 (tiga) sertipikat hak milik Penggugat yaitu : (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 7548/Harjamukti luas tanah 271 M2 (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi); (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 06235/Harjamukti luas tanah 783 M2 (tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi); dan (3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1200/Harjamukti luas tanah 935 M2 (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang telah di roya ke atas nama
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 23-02-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Kpg
Tanggal 23 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 82

  • M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
    • Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membawa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Atas Tanah asli dari Para Penggugat, perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menerima dan menjaminkan
    3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Atas Tanah milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
  • Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.1735 Tahun 2002 atas nama Pemegang Hak Paulus Kiuk seluas 5.170 M2, Sertifikat Hak Milik No.1418 atas nama pemegang hak Rian Aprianti Kiuk-Bilistolen seluas 3.053 M2, Sertifikat Hak Milik No.1410 atas nama pemegang
    hak Jems Samuel Dapa Sunga seluas 3.070 M2 kepada Para Penggugat tanpa beban hak tanggungan apapun;
  • Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 2.086.000,- (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;
  • Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 08-03-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 185/Pdt.G/2012/PN.DPK
Tanggal 8 Maret 2013 — SOEDARTO ; DJUNED AGENG PRABANDHONO VS JUSUF GUNAWAN ; TJHOEA KE MOI, Dkk
1223 — 103
  • Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 156/1978, luas tanah 2280 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Jusuf Gunawan ; ---------------------------------------b.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 154/1978, luas tanah 2200 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Tjhoea Ke Moi ; ----------------------------------------c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 155/1978, luas tanah 2200 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Abang Gunawan ; -------------------------------------d.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 156/1978, Luas tanah 2280 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Jusuf Gunawan ;b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 154/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Tjhoea Ke Moi ;c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 155/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Aban Gunawan ;d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 2365/1975, Luas tanah 300 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 26 Pebruari 1980 atasnama Pemegang Hak Irwan Mulyadi Gunawan ;e.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 154/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Tjhoea Ke Moi ;c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 155/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Aban Gunawan =;d.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 155/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Aban Gunawan = ;d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 2365/1975, Luas tanah 300 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 26 Pebruari 1980 atasnama Pemegang' Hak Irwan Mulyadi Gunawan ;e.
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata
Register : 04-06-2014 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 12/PDT.G/2014/PN.477399
Tanggal 29 Juni 2015 — Penggugat:
1.H. KHAIRUNEDI LUBIS
2.HELENA SIMARMATA
3.SIMON MARPAUNG
4.ANDREAS HENDRO MARPAUNG
5.DANIEL MARPAUNG
6.FEBRI RONAL MARPAUNG
7.MONIKA MARPAUNG
8.JAMILAH BAAFAI
9.KOK -AN HARUN ST
10.ALARMA Br. SIMANJUNTAK
11.ALBERTO LEO SIMARMATA
12.PRETTY SIMARMATA
13.HELENA ROSALINA SIMARMATA
Tergugat:
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN IV )
120 — 156
  • KHairunedi Lubis/Penggugat I;
  • Sertipikat Hak Milik No. 234 tahun 2011 an. Helena Simarmata/Penggugat II;
  • Sertipikat Hak Milik No. 243 tahun 2011 an. Helena Simarmata/Penggugat II;
  • Sertipikat Hak Milik No. 241 tahun 2011 an, Simon Marpaung/Penggugat III;
  • Sertifiklat Hak Milik No. 236 tahun 2011 an. Simon Marpaung Penggugat III;
  • Sertipikat Hak Milik No. 201 tahun 2010 an.
    Andreas Hendro Marpung Penggugat IV;
  • Sertipikat Hak Milik No. 3708 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV;
  • Sertipikat Hak Milik No. 190 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung / Penggugat IV;
  • Sertipikat Hak Milik No. 204 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
  • Sertipikat Hak Milik No. 207 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
  • Sertipikat Hak Milik No. 210 tahun 2011 an.
    Daniel Marpaung/Penggugat V;
  • Sertipikat Hak Milik No. 211 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
  • Sertipikat Hak Milik No. 192 tahun 2010 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;
  • Sertipikat Hak Milik No. 240 tahun 2011 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
  • Sertipikat Hak Milik No. 242 tahun 2011 an. Ferbri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
  • Sertipikat Hak Milik No. 244 tahun 2011 an.
    Monika Marpaung/Penggugat VII;
  • Sertipikat Hak Milik No. 212 tahun 2011 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
  • Sertipikat Hak Milik No. 3709 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
  • Sertipikat Hak Milik No. 205 tahun 2011 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
  • Sertipikat Hak Milik No. 170 tahun 2011 an. Jamilah Baafai/Penggugat VIII;
  • Sertipikat Hak Milik No. 220 tahun 2011 an. Kokan Harun/Penggugat IX;
  • Sertipikat Hak Milik No. 182 tahun 2010 an.
    Simanjuntak/Penggugat X;
  • Sertipikat Hak Milik No. 246 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
  • Sertipikat Hak Milik No. 232 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
  • Sertipikat Hak Milik No. 3711 tahun 2010 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
  • Sertipikat Hak Milik No. 179 tahun 2010 an. Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI;
  • Sertipikat Hak Milik No. 184 tahun 2010 an.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 05-12-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Tim
Tanggal 19 Februari 2024 — Penggugat:
SYARIFUDDIN NAPITUPULU
Tergugat:
AHYAR
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
35 — 15
  • menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
  • Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
  • Menyatakan Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Tergugat terhadap 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat, pada tanggal 7 Oktober 2002, berupa:
    1. sebidang tanah pekarangan seluas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak
      ;

      1. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat, berupa sebidang tanah pekarangan seluas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Surat Ukur Nomor 1749/1994 atas nama Pemegang Hak Ahyar, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, dan sebidang lahan Usaha I seluas 7.500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 485, Surat Ukur Nomor 155/1996 atas nama Pemegang
      Hak Ahyar, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, adalah sah milik Penggugat yaitu Syarifuddin Napitupulu;
    2. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak atau balik nama terhadap:
      1. Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Surat Ukur Nomor 1749/1994 atas nama Pemegang Hak Ahyar, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996; dan
      2. Sertifikat Hak Milik Nomor 485, Surat Ukur Nomor 155/1996 atas nama Pemegang Hak Ahyar, yang
        diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996;

    Keduanya menjadi tertulis nama Penggugat yaitu Syarifuddin Napitupulu;

    1. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Surat Ukur Nomor 1749/1994 atas nama Pemegang Hak Ahyar, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 485, Surat Ukur Nomor 155/1996 atas nama Pemegang
      Hak Ahyar, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, menjadi tertulis nama Penggugat yaitu Syarifuddin Napitupulu;
    2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 13-11-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte
Tanggal 19 Februari 2024 — Penggugat: Jihan Majid dkk Tergugat: Newcrast Mining Limited Turut Tergugat: PT NUSA HALMAHERA MINERALS
119 — 0
  • X 5 = Rp. 131.754.705Penggantian hak: Rp. 26.350.941 :25 X12= Rp. 12.648.451,68. 381.561.625,68Dahri Abd.
    hak: Rp. 26.273.172 :25 X12= Rp. 12.611.122,56. 354.162.358,56Harun M.
    132.075.712Penggantian hak: Rp. 33.018.928 :25 X12 = Rp. 15.849.085,44. 445.095.149,44PurwantoMasa kerja : 10 Tahun lebihUang pesangon: Rp. 33.338.141 X1X 9 = Rp. 300.043.269Penghargaan masa kerja: Rp. 33.338.141 X 4 = Rp. 133.352.564Penggantian hak: Rp. 33.338.141 :25 X12= Rp. 16.002.307,68. 449.398.140,68Jecky Fredy MonarehMasa kerja : 8 Tahun lebihUang pesangon: Rp. 34.950.243 X1X9 = Rp. 314.552.187Penghargaan masa kerja: Rp. 34.950.243 X 3 = Rp. 104.850.729Penggantian hak
    8 = Rp. 201.122.408Penghargaan masa kerja: Rp. 25.140.301 X 3 = Rp. 75.420.903Penggantian hak: Rp. 25.140.301 :25X12 = Rp12.067.344,48. 288.610.655,48 4.
    Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat (PT.Indotan Halmahera Bangkit) untuk menyelesaikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana angka 3 Petitum di atas yang diambil dari sisa pembayaran saham milik Tergugat sebesar USD.30.000.000 US Dollar;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 398.000 kepada Tergugat.
Pengadilan PN Parigi Perdata
Register : 16-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
SARDIN MONOARFA
Tergugat:
1.Hi.HAMZAH
2.YUSRAN
3.TASMIN A.NTONA
4.NUKMAN
5.INDO SANG
6.ANDI BESE TAKKO
7.ANDI SALAM
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA MALAKOSA
2.CAMAT KECAMATAN BALINGGI DAHULU CAMAT KECAMATAN SAUSU
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PARIGI dahulu BADAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA
175 — 65
  • yang dijadikan empang dari Ketua Adat Desa Malakosa juga sekaligus sebagai Kepala Dusun II kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 1978 dan juga terhadap surat tanah lahan tambak yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Pertambakan Permata Intan pada tanggal 28 April 1990;
4.Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, telah berupaya mengklaim obyek sengketa milik Penggugat pada perkara ini dengan merujuk sertifikat no.1143, sertifikat hak
milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 atas obyek sengketa milik Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5.Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang melakukan proses jual beli lahan/lokasi/tanah empang tanpa mencari tahu kebenaran asal-usul lahan yang mereka jual belikan adalah milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
6.Menyatakan
bahwa perbuatan Turut Tergugat III, menerbitkan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 atas obyek sengketa milik Penggugat tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dasar kepemilikan yang sah atas obyek sengketa yang disertifikat tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
7.Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat
hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tahun 1999 tidak sah/cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8.Menyatakan sertifikat hak milik dengan no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III pada tahun 1999 tidak sah/cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan
hak milik atas obyek sengketa lahan/lokasi/tanah empang, dalam perkara ini;
9.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan;
10.Menolak untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
-Menolak gugatan Penggugat;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
-Menghukum Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI,
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 20-12-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor PUT-55/K/PMT-I/BDG/AD/XI/2010
Tanggal 20 Desember 2011 — DAVID NAINGGOLAN Kapten Czi/11010022000776 Kaur Fasjasa Denzibang-I Zidam IM.
73 — 39
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnyaMengembalikan perkara pidana Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 26-06-2014
Putusan PN KALIANDA Nomor 78/PID/SUS/2014/PN.Kld.
RONY JUANDA DEPARI Bin JOHAN DEPARI (Alm).
46 — 4
  • Menyatakan Terdakwa RONY JUANDA DEPARI Bin JOHAN DEPARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN;8.
    Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); Setelah Hakim Ketua selesai membacakan putusan, kemudian memberitahukan tentang hak-hak terdakwa, yaitu hak segera menerima atau menolak putusan, atau hak untuk berpikir sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, atau hak mengajukan Banding; Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, baik terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan minta diperiksa perkaranya dalam tingkat Banding;
    20 Setelah Hakim Ketua selesai memberitahukan tentang hak-hak terdakwa, kemudian sidang ditutup;Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;PANITERA PENGGANTI TSB; HAKIM KETUA MAJELIS TSB;SUYATNO.
    Reg.Perk.PDMII20/KLD/02/2014 Sbb:PERTAMA:Bahwa ia terdakwa RONY JUANDA DEPARI Bin JOHAN DEPARI (Alm) padahari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira jam 02.30 Wib. atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Area SeapoSrt Interdiction PelabuhanBakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaktidaknya pada satu tempat tertentu yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, secara tanpa hak atau melawanhukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai
    111 ayat (1) UU RI. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAU KEDUA:Bahwa ia terdakwa RONY JUANDA DEPARI Bin JOHAN DEPARI (Alm) pada hari Kamistanggal 02 Januari 2014 sekira jam 02.30 Wib. atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Januari 2014 bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni KabupatenLampung Selatan atau setidaktidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut secara tanpa hak
    Tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;Ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa RONY JUANDA DEPARI Bin JOHAN DEPARI (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TANPA HAK ATAUMELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAMBENTUK TANAMAN;2.
    (lima ribu rupiah);Setelah Hakim Ketua selesai membacakan putusan, kemudian memberitahukantentang hakhak terdakwa, yaitu hak segera menerima atau menolak putusan, atau hak untukberpikir sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, atau hak mengajukanBanding;Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, baik terdakwa maupun PenuntutUmum menyatakan minta diperiksa perkaranya dalam tingkat Banding;20Setelah Hakim Ketua selesai memberitahukan tentang hakhak terdakwa, kemudiansidang ditutup;Demikian
Pengadilan PA LUWUK Perdata Agama
Register : 25-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PA LUWUK Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Lwk
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
46 — 8
  • Fadlli Muntashir Djabura, saat ini berusia 9 tahun 9 bulan;
  • Menetapkan Pemohon (Nurdiana La Abudu binti La Abudu) untuk dapat menjalankan hak-hak keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dipandang cakap untuk menjalankan hak-hak keperdataanya sendiri sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
    • Bahwa, setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hakperwalian (hak asuh) dari anakanak tersebut berada dibawah pengasuhanPemohon;5. Bahwa, oleh karena anakanak tersebut masih di bawah umur (belum cakapmelakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukanPermohonan perwalian (hak asuh) atas anakanak tersebut;6.
    pembacaan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakantetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa intisari permohonan Pemohon adalah : suami Pemohonyang bernama Mohammad Syarif Djabura telah meninggal dunia dan Pemohon danalmarhumah telah dikaruniai lima orang anak, anak kelima Pemohon danalmarhumah belum berusia 21 tahun sehingga belum cakap untuk melakukanperbuatan hukum karena baru berusia 9 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyiBarangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak
    , atau suatu keadaan untukmenguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikanhak atau keadaan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai denganketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Bea Meterai, jo.
    kawin wajib memiliki KTPel;Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaanperbedaan aturan tentang usiaanak yang mampu berdiri sendiri atau mandiri tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri pada usia 18 tahunatau belum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah dengan ketentuan apabila anaktersebut tidak mengalami cacat fisik dan mentalnya, karena pada usia tersebut anaksudah mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk dansudah mampu membedakan hak
    Hak Redaksi : Rp. 5.000,005 Biaya Meterai : Rp. 6.000,00Jumlah : Rp.176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Disalin sesuai dengan aslinya,Pengadilan Agama Luwuk,Panitera,Arsu Laadi, SH Penetapan No.184/P/2018/PA.Lwk. Hal. 14 dari14 hal.
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 11-02-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bit
Tanggal 18 Februari 2019 — Pemohon:
LUSIA KUNTAG
93 — 70

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
    2. Mengijin Pemohon Lusia Kuntag untuk melakukan perpanjangan pencatatan blokir atas masing-masing sertifikat yakni:
    1. Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00265;
    2. Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269;

    3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270;

    4). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271;

    5).

    Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;

    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

    4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.

    Sertifikat Hak MilikNo.18.07.07.02.1.00265; 2). Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00269; 3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270; 4).Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271; dan 5). Sertipikat Hak MilikNo. 18.07.07.02.1.00272;Bahwa Pemohon nanti mengetahui terjadi pemisahan SertifikatInduktersebut diatas pada akhir tahun 2018 sehingga oleh Pemohon sudahdilakukan permohonan = pemblokiran terhadap kelima sertifikatpisahan/pecahan dari Sertifikat Induk yakni masingmasing 1).
    Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00269; 3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270; 4).Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271; dan 5).
    Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00265;2). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269;3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270;4). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271; dan5). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk dapatmengirimkan salinan Penetapan ini tanpa meterai kepada kantor BadanPertanahan Nasional Kota Bitung untuk mencatat tentang perpanjanganblokir atas masingmasing Sertifikat yakni :1).
    Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00265;2). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269;Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 3 dari 103). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270;4). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271; dan5).Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu Sampai dengan adanyaPenetapan penghapusan Pemblokiran oleh Pengadilan;4. Biaya Penetapan menurut hukum;5.
    Mengijin Pemohon Lusia Kuntag untuk melakukan perpanjanganpencatatan blokir atas masingmasing sertifikat yakni:1) Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00265;2). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269;3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270;4). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271;5). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).4.