YUSUF SASMITA tersebut, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs.

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1KUHPidana, kemudian dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal3 jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa Majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkandakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana

22.650.000,00(dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkanLaporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan LampuJalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dam ESDM KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.Perbuatan terdakwa Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D diatur dan diancamdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

TojoTA 2009 oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una tanggal 22 April2016;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPutusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN PalHalaman 17 dari 146Pidana Korupsi Jo.

tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut, yaitu:Primair, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

SUKARYA didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritasyaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan :Primair: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Subsidair : pasa! 3 jo pasa!

18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun1352001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

(tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluhsembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa SELPIANUS DJABUMIR sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

Generator) 2 = 65 MW (diasumsikan setengahdari GT 2.1 dan GT 2.2 sebesar 130 MW) atau 65.000 KW.Jumlah produksi selama 309 hari adalah = 197.000 KW x 7.416 =1.460.952.000 KWH.e Biaya Pokok Penyediaan (didasarkan pada Laporan Tahunan /Annual Report yang dikeluarkan PLN tahun 2012) adalahsebesar Rp. 1.374,00 per KWH.e Jumlah pendapatan PLN yang tidak Terealisir adalah1.460.952.000 KWH x Rp. 1.374,00 per KWH = Rp.2.007.348.048.000,00.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang UndangRI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.Subsidair :Bahwa ia terdakwa SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Plt.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medandalam putusan halaman 266 aliane pertama dan kedua dengan alasanseperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hal. 10 s/d22Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerimapermohonan banding Jaksa Penunitut Umum ~ sebagaimana dalamtuntutannya yaitu:1.Menyatakan Terdakwa SURYA DHARMA SINAGA bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA DHARMASINAGA berupa pidana penjara selama : 5 ( lima ) tahun,dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadan dengan perintah Terdakwa tetap

JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Sitidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPyaitu dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan Primair.Halaman

JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Si,sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999Halaman 20 dari 154Putusan Nomor 92/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdntentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa Drs. JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Si selaku PelaksanaTugas (Plt.)

berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatansecara melawan hukum~ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :womenonnnnncnn (TIDAK DIBACAKAN, DIANGGAP DIBACAKAN DAN TETAPTERMUAT DALAM PUTUSAN) Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana11dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahaan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPembarantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD SIGIT PRASETYA, SP., MM.Bin SOEMARLAN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yangberbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimanadiatur dan diancam dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2),ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahaan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yaitu dalam Dakwaan Kesatu Primair, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :Setiap orang;Secara melawan hukum;3.

jumlah itu sebagaimanaLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Perluasan Sawah Baru di Kecamatan Polen pada Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor :SR176/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 oleh BPKP Perwakilan Propinsi NusaTenggara Timur;Perobuatan Terdakwa Amsal Jonathan loron Betty bersamasama dengan MelianusTeflopo (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 8 dari 149 Putusan Nomor : 42/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Amsal Jonathan lbron Betty selaku Direktur CV.

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa H.RUSDIANSYAH, terbukti bersalah melakukanTindak Pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwaan Primair

ini;Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkanbukti atau faktafakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semuaunsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentukDakwaan yaitu sebagai berikut :Primair : Perbuatan terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid,tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidair:Perbuatan terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid,tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia NomorNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik

Demikian sebaliknya, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secaraberturutturut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telahmendakwa Terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid,berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa adapun bunyi

Menyatakan Terdakwa RISALASIH, S.P Bin (alm) JASWI, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsisecara bersama sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

436.596.200,Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Rp 4.475.296.200, Sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: SR43/PW28/5/2021 tanggal 29Februari 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan investasi jangka pendekoleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bintan IntiSukses Tahun 2016 dan Tahun 2017.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3)UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P;SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa RISALASIH, S.P., Bin (Alm) JASWI selakuDirektur BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintanberdasarkan

persidangan.e Sebahagian kerugian Negara telah dikembalikan;e Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan anak yang masihbersekolahe Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatusebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwapidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang pantas, adilserta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, baginegara serta rasa keadilan bagi diri TerdakwaMemeperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b,ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal64 ayat (1) KUH.P, serta pasalpasal dari undangundang yang bersangkutanlainnya ;MENGADILIHalaman 210 dari 231 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN.

IDRUS, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa ADI WIJAYA Bin H. M.

2017/PN Smr kerugian kKeuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 (tiga milyarempat ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tigaribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas yakni:Primair : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidiair : Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Masyarakat(LPPM) Adi Luhung Surabaya sebesar Rp.217.325.000 (dua ratus tujuh belasjuta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi SUTEJO,telah menguntungkan pihak LPPM ADI LUHUNG selaku lembaga pelaksanaketiga kegiatan pelatihan tersebut atau setidaktidaknya telah menguntungkanpihak lain yang tidak berkaitan dengan ketiga kegiatan pelatihan tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa RATNO EDI SULISTYOWIDI yang berkedudukan selakuSekretaris Pemberdayaan Potensi Masyarakat Adi Luhung dengan alamat Jl.

Rp.1.858,743.410,aonnennnnnnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU NO.31 Tahun1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. SUBSIDIAIR :manonnnnne Bahwa terdakwa Drs. H.

persidangan seluruhnya dianggapturut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengansurat dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu :Primer :sence nneenee Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU NO.31 Tahun1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(lima ratus tiga puluhenam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuaiLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan TengahNomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013, atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut ;w Perbuatan Terdakwa Ari Eraini,SKM binti Christian Murni sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR ;w Bahwa ia terdakwa ARI ERAINI, SKM.MKM selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan Peningkatan Pustu Flamboyan Barumenjadi Puskesmas Flamboyan Baru Tahun

yang terberat sampai yang teringanancaman hukumannya ;Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatsubsidaritas,maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primerdan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkanlagi,sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (2),(3) Undang Undang No.31 Tahun1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yangunsur unsurnya adalah sebagai berikut ;1.

KHUSNI TAMRIN Bin ASLORI (Alm.) tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menyatakan Terdakwa M.

mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sebagai berikut:PRIMAIR: Didakwa melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1KUHP;SUBSIDIAIR: Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo.

., tidak terbukti secarasah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam DakwaanKesatu Primair ;2. Membebaskan terdakwa Oktavianus Sitompul, S.Com.,dari Dakwaan KesatuPrimair ;3.

) PropinsiBanten Nomor : SR876/PW09/5/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal :Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan PeningkatanJalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang Tahun 2012 sebesarRp. 1.230.359.918,02 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratuslima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas rupiah komanol dua sen).Perbuatan terdakwa OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Com sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :wonnnn n= Bahwa terdakwa OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Com selaku DirekturPT.

Menyatakan Terdakwa Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM tidakbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair danmembebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.32.

Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidairitas (berlapis) yaitu:PRIMAIR melanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal

suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPkK/2019/PN GtoSetelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli, pemeriksaan setempat danTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RICKY NANGOY tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;2.

Jumlah kekurangan Fisik Pekerjaan (1 2 ) 1.604.690.196,00Pengembalian atas Temuan Audit BPK (sudah disetor) 152.344.554,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 4 ) 1.452.345.642,00 Perbuatan terdakwa RICKY NANGOY tersebut sebagaiamana diatur dandiancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

Kepala Desa Lamajanqg) adalah sebesarRp.113.048.523: Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatanTerdakwa tersebut dapat terbukti memenuhi unsurunsur tindak pidana dalamPasal yang didakwa oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 118 dari 150 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN BdgUU RI No. 20 Tahun 2001