Ditemukan 11260 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bgr
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
RIA RUSTY YULITA
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Jawa Barat Cq Kaplres Kota Bogor Kota
112 — 38
  • BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah registerNo.620/SK/HK/2020/PN.Bgr. tanggal 7 Oktober 2020.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB
Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
165 — 146
  • ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa No.602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
    (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan Pembangunan114Jembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
    Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang PengadaanBarang dan Jasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12 September2007 yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 BidangPrasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) PenyediaJasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
    Kualifikasi ;1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
    1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman Pemenang211Pengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-03-2012 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 621/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Barat.
Tanggal 26 Maret 2012 — PT. ALFA GOLDLAND REALTY; Lawan; 1. EDDY TRIO TJAN; 2. PT. HIJAU PUNDINUSA; 3. NINY, SH.; 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
130 — 59
  • Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 :Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Surat Keputusan Pemberian Hak yaituSHGB No. 02534/Pakulonan dan SHBG No. 01060/Pakulonan yangditerbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Propinsi
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
ANTONIUS LUAN PELO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
117 — 40
  • Artinya Penggugat selaku Penjual dan DRSMICHAEL MIGE belum melakukan jual beli tanah seluas 2.400Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan No. 50/G/2019/PTUNKPGM* secara sah sebagaimana amanat Pasal 1459 KUHPerdata,jo Pasal 616 KUHP Perdata, jo Pasal 620 KUHPerdata;. Bahwa Tergugat telah salah dalam proses penetapan objeksengketa karena tidak memperhatikan alas hak kepemilikanDRS MICAHEL MIGE atas bidang tanah seluas 4.800 M?
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 55/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 9 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Fatimah Haking
Terbanding/Tergugat I : Budiman Utomo Diwakili Oleh : Satur Siringoringo, S.H.,Daniel Liando H. Sihombing,S.H.,Johanes Maria Vianney G., S.H., Haratua Silitonga, S.H.
Terbanding/Tergugat II : Umar Ilias Husen
Terbanding/Tergugat III : Kepala Desa Gorontalo
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kelurahan Labuan Bajo
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Kecamatan Komodo
59 — 34
  • Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negaralainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermati pengertiankepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pasal 1angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yangdisebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-09-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.JKT SEL
Tanggal 20 Maret 2012 — Haji ARDJA DJUNAIDI M E L A W A N 1.PT. SARANA MULTI SEKULER 2.PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),
34 — 6
  • yang melawan hukum, karena setahuPenggugat keadaan keuangan Tergugat I cukup sehat, maka mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mensomir Tergugat I memberikanlaporan keuangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit olehAkuntan Publik ;Bahwa Tergugat I memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik terbukti dariditebusnya jaminan pinjaman kredit oleh Tergugat I pada Tergugat II, yangdilakukan pada :a Tanggal 13 Juli 2010, berupa :* Sertipikat SHM atas satuan rumah susun No.620
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
147 — 83
  • Pemegang Saham PT.CentralInternational Property Nomor 210 tanggal 28 Desember2016 (sesuai dengan aslinya);Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.Central International Property Nomor AHUAH.01.03.0114513 tanggal 30 Desember 2016 (Ssesuai denganfotocopy yang dilegalisir);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/02/20198 tanggal 1 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);Site Plan Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 26-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 K/TUN/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
201 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl,mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, dalamPutusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999,diperoleh kaidah hukum bahwa Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan negeri;6.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
164 — 83
  • Brt.B.Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa terhadap hal tersebut pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999tanggal 29 Desember 1999 yang
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 10-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bkl
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 11
  • 456 M2 atas nama tergugat 2 dan sertifikat hak milik No.1046 seluas 491 M2 atas nama tergugat 3 yang diterbitkan turut tergugatdinyatakan tidak sah;Bahwa secara hukum sertifikat hak milik merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN), sehingga untuk menyatakan bahwa sertifikat hak miliktersebut TIDAK SAH adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara / PTUN,untuk itu Pengadilan Negeri Bangkalan harus menyatakan tidak berwenangmengadili perkara aquo;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 23-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2014 — EDDIE ZIEN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT DRA. DAMIANA MARIA. D
106 — 38
  • Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa sebagaimana jelas terurai dalam GugatanPenggugat, maka gugatan diajukan oleh perorangan (EDDIE ZIEN)terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal iniKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan Penggugatdalam Gugatannya tidak mempermasalahkan mengenaikepemilikan tetapi mengenai keabsahan penerbitan Obyeksengketa a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor : 620
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 21-04-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 249/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.Pengakan Made Mustika
2.Pengakan Ketut Putra
3.Ngakan Putu Tirta
4.Pengakan Nyoman Astawa
5.Pengakan Putu Adnyana
6.Pengakan Nyoman Wihara
7.Pengakan Ketut Darma
8.Pengakan Made Rawa
9.Sang Ketut Kusuma
10.Sang Made Mita
11.Sang Nyoman Wina
12.Sang Putu Warta
13.Sang Made Tunjung
14.Sang Nyoman Tinggal
15.Sang Putu Wita
16.Sang Nyoman Juliasa
Tergugat:
1.I Wayan Kasma
2.Putu Juliana
3.Nyoman Sucipta
4.I Gede Budi Arnaya
5.I Putu Sandi
6.I Ketut Sutaya
7.I Made Sutarma
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
58 — 35
  • ., berkedudukan diSingaraja dengan Nomor : 620/Leg./1993, adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum mengikat;7. Menyatakan hukum:a. Surat Jual Beli Tanah Tertanggal 7 Djanuari 1957, dengan PipilNo.52, Persil No. 4 b, Kelas Ill, luas : 10, 235 Ha. terletak di BrMenginih, Antara Pan Pitja sebagai Penjual dengan Ngakan PutuMeregug sebagai pembeli;Halaman 84 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2020/PN Sgrb.
    Fotokopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan sebagaiPenggarap tertanggal 2 Maret 1993, yang dibuat oleh Sang NyomanHalaman 106 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2020/PN SgrRiet.dkk. yang dilegalisir dihadapan Notaris SOETJIPTO,SH.BERKEDUDUKAN DI Singaraja Nomor 620/Leg/1993 tanggal 32 Maret1993, yang selanjutnya diberi tanda TI s/d.VII 10;11. Fotokopy sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Almarhum PanKasma, tertanggal 2 Agustus 2013, yang selanjutnya diberi tanda TIS/d.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. TERMINAL BUILDERS M E L A W A N BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNG KARNO) KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA PUSAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA,
143 — 103
  • No. 620 K/Pdt/1999 tgl. 29121999 mengemukakan : Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkaranya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanwewenang Pengadilan Negeri ;Bahwa, dalam gugatan perdata yang objek sengketanya Sertifikat dengantuntutan sasaran pembatalan, cacat hukum atau pernyataan tidakmempunyai kekuatan berlaku Sertifikat (tanah) secara keseluruhan maupun1.10
    Bahwa, atas dasar alasan alasan tersebut dan sesuai dengan ketentuanPasal 1 ayat (9), pasal 53 ayat (1), Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 yangtelah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UUNo. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, junto PutusanMARI No. 3199 K/Pdt/1992 tgl. 27 Oktober 1994, Jo Putusan MARI No.2480 K/Pdt/1997 tgl. 30 Oktober 1997, Jo No. 3838 K/Sip/1971 tanggal3111971, Jo No. 716 K/Sip/1973 tanggal 591973, Jo No. 620 K/Pdt/1999tgl. 29121999 dan pasal
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PT AMBON Nomor 42/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : TITTO JAELANI, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TAGOP SUDARSONO SOULISA Diwakili Oleh : RUSTI MARGARETH SIBUEA, S.H.
865 — 231
153. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali Leku nomor: 620-04/2/SP/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.154.218.000,00.
154. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 620-04/4/BA-UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali Leku.
155. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Kontrak Nomor: 620-04/6/BA-AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali Leku.
157. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 620-05/8/BA-MC.01,02,03,04,05/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali Leku.
158. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 620-04/7/BA-PHO/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali Leku.
159. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara
225. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Tahap I (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.100.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA.
227. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Adendum Kontrak-01 Nomor 620-4/ADD-01/PPTK/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.1/SP/PPTK/II/2013.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 10-07-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Ckr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 34
  • D.R/PEMOHONdiduga melakukan tindak pidana pemalsuan' tanda tanganPENGGUGAT D.R/TERMOHON, dengan cara TERGUGATD.R/PEMOHON memalsukan tanda tangan PENGGUGATD.R/TERMOHON untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit Mobil ToyotaYaris Type NR 1.5 S A/T TRD SPORTIVO tahun pembuatan 2015,warna orange, No.Polisi XXX Nomor rangka MHFKT9F33F6041903Nomor mesin 1NZZ202110, BPKB atas nama TERGUGATD.R/XXX,danPENGGUGAT D.R/TERMOHONtelah melaporkan TERGUGATD.R/PEMOHON di Polres Jakarta Utara dengan Nomor LaporanLPB/620
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Smg
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
Eko Witono
Tergugat:
1.R. Eriyawan Hartono
2.CV. Dua Sekawan
3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
54 — 10
  • membutuhkan uang dan oleh PakPri orang Kendal kenalan Bapak saksi untuk pinjam ke Pak EryawanHartono dengan agunan sertifikat tanah tetapi ada syaratnya yaituperjanjiannya bukan pinjam meminjam tapi perjanjian jual bell;Bahwa besarnya pinjaman sebesar 250 juta dengan agunansertifikat No. 624 dan No. 625, uangnya diterima dengan dipotong 25juta didepan;Bahwa yang menerima 25 juta potongan didepan yaitu Pak Prie, danyang 225 juta baru diberikan ke Bapak saksi;Bahwa Luas keduanya kurang lebih sama sekitar 620
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Perjanjian
Putus : 08-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl
Tanggal 8 Desember 2010 — Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM VS RADEN JOHN KANEDY LATIF
180 — 75
  • Foto copy dari copy Surat Bupati Kepahyang No : 620/660/Bag. 4 perihalbantuan program PKPSBBM IP Kabupaten Kepahyang Tahun 2005.Surat ini di tujukan kepada Gubernur, Kapolda, Kejati, Unsur MuspidaPropinsi Bengkulu dan Muspida Kabupaten Kepahyang isinyapermohonan kebijaksanaan agar program PKPSBBM IP KabupatenKepahyang dapat diteruskan dengan perpanjangan waktu pelaksanaansesuai dengan Permenkeu RI. No : 99/PMK.06/2005 diberi tanda T5..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 12 Mei 2010 — TRI HARTONO,SH. bin SUDARYONO, dkk
70 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit) tertanggal 27 April 2007;3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh TerdakwaFREDY CHANDRA PUTRA dan Terdakwa INDRAPRASETYO SUSANTO (Analis Kredit) tertanggal23 April 2007 ;Point 2 s/d 3 dibuat sesudah dilakukan pencairankredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolaholah dibuat sebelum dilakukan pencairan;4) 4 Nota Pencarian Kredit fiktif tertanggal 27 April2007 senilai Rp.500 juta Rp.600 juta Rp.750 jutaRp.1,15 Miliar 3 Nota Pencairan Kredit fiktiftertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp.620
    dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tanganiDebitur yang bersangkutan, penarikan dilakukantanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikanantara lain senilai Rp.525 juta Rp.500 jutaRp.350.115.000, Rp.760.120.300, Rp.600.254.800, Rp.671.600.000, Rp.735 juta Rp.404.119.200, Rp.469.025.000, Rp.580 juta Rp.650 jutaRp.745.005.000, Rp.700 juta Rp.734.760.700,Rp.400 juta penarikan tanggal 28 Agustus 2008dalam 9 kali penarikan masingmasing senilai Rp.120.988.900, Rp.620
    No.18 K/Pid.Sus/2010 Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukantanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikanantara lain senilai Rp.525 juta Rp.500 jutaRp.350.115.000, Rp.760.120.300, Rp.600.254.800, Rp.671.600.000, Rp.735 juta Rp.404.119.200, Rp.469.025.000, Rp.580 juta Rp.650 jutaRp.745.005.000, Rp.700 juta Rp.734.760.700,Rp.400 juta penarikan tanggal 28 Agustus 2008dalam 9 kali penarikan masingmasing senilai Rp.120.988.900, Rp.620 juta Rp.565 juta Rp.461.880.150, Rp.361.065.000, Rp.300.990.000
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 22-06-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Bks
Tanggal 7 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Haryono
2.YARMA SARI, S.H.
3.VERONICA SUPRIH WIJAYANTI, S.H., M.H.
4.BUDI PRAKOSA ADI, S.H.,M.H.
5.ANDI TYAS TRI WIBOWO, S.H.
13.HARYONO, SH.
14.DEASY DIAH SURYONO, S.H.
15.SADIQA AMALIA, SH.
Terdakwa:
Muhammad Ismail Rangkuti
20 — 0
  • Merk ZINOVOG total bungkus 620, total batang 4000;
Grand total : Jumlah total bungkus 10.720 total batang 213.680
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);