dan dua orang saksi yangdiajukan oleh Pemohon di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yangmerupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XxXxxxXXxXXXXXXXXXX,yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

telah terbukti bahwaXXXXXXXXXXXXXXXX Merupakan anak kandung Pemohon dengan Sunarto yanglahir pada tanggal 09 Januari 2002;Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yangmerupakan Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan = atas namaXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan TarifBea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Allah tidak memikulkan beban kepadaseseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikankepadanya.Menimbang, bahwa tentang nafkah anak yang diminta secarabertingkat sampai tiga tingkatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;Menimbang, atas dasar pertimbangan diatas besaran nominal biayahadlonah akan ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Banding denganmempertimbangkan yang dipandang

Dengandemikian lembaga dwangsom menjadi solusi efektif bagi penyelesaianperkara tersebut.Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal dwangsom akanditetapkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan yangdipandang layak dan pantas sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pembanding, serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak,yaitu sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatandalam melaksanakan putusan setelah berlaku hukum tetap.

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahyang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Marga Tiga yang merupakan akta otentik dengan nilaipembuktian yang

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alatbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi MasingMaSING DErNAMAN .....seeeseees danMenimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikanketerangan di

Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai.

Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata jo.Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

denganpertimbanganpertimbangan tersebut, dan mengambil alih pertimbangantersebut sebagai pendapat majelis Hakim tingkat banding, namun majelisHakim tingkat banding memandang perlu. untuk menambahkanpertimbangan tersebut.Menimbang bahwa pembanding mengajukan permohonan bandingpada intinya menyetujui terjadinya perceraian dan mohon agar anaknyayang bernama : anak, umur 7 tahun tetap dalam kekuasaanTermohon/Pembanding, diberikan biaya hidup/biaya pemeliharaan anaksetiap bulan dan tidak puas terhadap nilai nominal

DALAM REKONPENSI :Menimbang bahwa pembanding pada esensinya memohon kepadaPengadilan Tingkat banding agar meninjau ulang terhadap keputusanPengadilan Agama Parigi tentang nilai nominal pembebanan menyangkutmasaalah nafkah, sedangkan masaalah perceraian sudah disepakati,sedang Pemohon/Terbanding tetap pada perinsipnya untuk menjatuhkanTalaknya kepada Termohon/Pembanding;Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensisebagimana yang tertuang dalam Petitum Memori banding tersebut diatasmaka oleh

menghadapsebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap para Pemohon tidakbersungguhsungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 148R.Bg. permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkaramelalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuanKuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sangatta, maka biaya perkaraini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA PengadilanAgama Sangatta dengan nominal

merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukanundangundang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal165 HIR jo Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata),bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang PerubahanTarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yangDikenakan Bea Meteral), dan cocok dengan aslinya (vide:

Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang PerubahanTarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yangDikenakan Bea Meteral), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya(vide: Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata). Isi buktitersebut menjelaskan sebagaimana isi kartu tanda penduduk tersebut.Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyalkekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewiskracht).

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meteral), dan cocokdengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata)Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Winarti Nur Hasanah, tempattanggal lahir, Tangerang, 29 Oktober 2002, Nomor Induk Siswa 2586,Nomor Induk Siswa Nasional 0022604676, telah lulus dari SekolahMenengah Atas Negeri 1 Girimulyo, Kulon Progo, dengan demikian, makaharus

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya(vide: Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

mengambil barang milik orang lain yaitusaksi AHMAD ASHARI BIN SOLEH tanpa ijin dari pemiliknya untuk dimiliki ataudikuasai terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dimana terdakwa sudahmenyadari barang tersebut bukanlah hak dari terdakwa, dan perbuatan terdakwatersebut telah merugikan saksi AHMAD ASHARI BIN SOLEH berupa 1 (satu)ekor burung murai batu berikut sangkarnya, 1 (Satu) ekor burung cucak hijauPutusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Bbs, halaman 4 dari 24berikut sangkarnya yang jika dinilai dengan nominal

ROHMAN (DPO) = adalah perbuatan melawan hukum dimanaterdakwa sudah menyadari barang tersebut bukanlah hak dari terdakwa, danperbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi AHMAD ASHARI BIN SOLEHberupa 1 ( satu ) ekor burung murai batu berikut sangkarnya, 1 ( satu ) ekor burungcucak hijau berikut sangkarnya yang jika dinilai dengan nominal uang makajumlahnya sekitar + Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut, hal mana fakta tersebut dikuatkan dengan alat bukti

ROHMAN (DPO) adalah perbuatan melawanhukum dimana Terdakwa sudah menyadari barang tersebut bukanlah hak dariTerdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi AHMAD ASHARIBIN SOLEH berupa 1 (satu) ekor burung murai batu berikut sangkarnya, 1 (satu) ekorburung cucak hijau berikut sangkarnya yang jika dinilai dengan nominal uang makajumlahnya sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut, hal mana fakta tersebut dikuatkan dengan alat bukti berupa

ROHMAN (DPO) adalah perbuatan melawan hukumdimana terdakwa sudah menyadari barang tersebut bukanlah hak dari terdakwa, danperbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi AHMAD ASHARI BIN SOLEHberupa 1 ( satu ) ekor burung murai batu berikut sangkarnya, 1 ( satu ) ekor burungcucak hijau berikut sangkarnya yang jika dinilai dengan nominal uang maka jumlahnyasekitar + Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,hal mana fakta tersebut dikuatkan dengan alat bukti

tidakberlandaskan hukum, di samping itu jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku karenatidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, dan tanpa pernah mempersoalkannusyuz atau tidak nusyusnya Penggugat Rekonpensi, karenanya atas dasar tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak nusyuz, sehingga PenggugatRekonpensi mempunyai hak atas nafkah iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakimharuslah mengabulkan gugatan a quo, dengan nominal

22222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn39 roJL Elio lilo,Artinya : Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminyamutah (pemberian) menurut yang maruf.Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan suatu buktibahwa Penggugat Rekonpensi telah mempunyai seorang anak yang berarti bahwaPenggugat Rekonpensi tidak qobla al dukhul yang menjadikan terhalang untuk memperolehmutah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim haruslah mengabulkan gugatan a quo,dengan besaran nominal

yang akan ditetapkan sendiri oleh MajelisHakim;Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, bahwa Penggugat Rekonpensi tetappada gugatan mutahnya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sedangkanTergugat Rekonpensi sama sekali tidak menyanggupinya, maka dengan mendasarkan kepadakelayakan serta usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yangrelatif masih baru, yakni sekitar 20 (dua puluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat cukupmenetapkan nominal mutah sebesar Rp. 2.000.000

jatuh lalu diseret oleh Terdakwa sekira berjarak 10 (Sepuluh)meter; bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.Saksi SUHARTO Bin YAKUN: bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik; bahwa awal mulanya saksi HARTONO ribut dengan saksi mengenaipermasalahan ongkos muatan, yang mulanya saksi dijanjikan muatan darihalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Kds.Pati ke Bandung dengan nominal

bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa telah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 15.30WIB, bertempat di Pangkalan truk Desa Klaling Kecamatan Jekulo KabupatenKudus; bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban HARTONO, dalamkerjasama expedisi, kemudian saksi SUHARTO dan saksi HARTONO ributdengan permasalahan ongkos muatan, yang semulanya saksi SUHARTOdijanjiikan muatan dari Pati ke Bandung dengan nominal

YUHANIS pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 15.30 WI,bertempat di Pangkalan truk Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus,yakni: bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban HARTONO,dalam kerjasama expedisi; berawal saksi SUHARTO dan saksi HARTONO ribut dengan permasalahanongkos muatan, yang semulanya saksi SUHARTO dijanjikan muatan dari Patike Bandung dengan nominal ongkos sejumlah Rp.6.400.000, (enam jutaempat ratus ribu rupiah) namun kenyataanya setelah saksi selesai

berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakansebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilaipembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sebagaimanayang telah diatur di dalam Pasal 165 HIR. junctis Pasal 1868, Pasal 1870 danPasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal

terjadi maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut halhal yangmenjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi pasca terjadinya perceraian, berupanafkah untuk 3. orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara putusan ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, TergugatRekonvensi telah memberikan jawabannya, dan dalam proses jawab menjawabtersebut, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telahmencapai kesepakatan tentang nominal

Oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi jugamenanggung pertambahan nilai biaya kebutuhan anakanak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, hal ini juga sesuai dengankaedah penentuan jumlah nilai nafkanh anak harus. memenuhi kebutuhanminimum berdasarkan kepatutan dan keadilansosial, dan berdasarkanpertimbangan tersebut sudah patut bagi Tergugat Rekonvensi untuk dibebanipertambahan sebesar 10% dari nominal nafkah yang harus diberikan kepadaanak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat.Rekonvensi

Pasal 2 ayat (1)Halaman 9, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MSPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaMeterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok denganaslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo.

PERKARAMenimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 oktober 2015,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 24 Oktober 2015, dibawah register perkara Nomor: 993/Pdt.G/201 5/PNSby, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:e Sekitar + th . 1995 IBU.HANIATUN (istri H.M.Mahfudz) meminjam uangdengan sepengetahuan suami kepada saudaranya yang bernamaIbu.HANIAH (Saudara kandung) awal sebesar Rp. 500.000 lalu selangbeberapa bulan pinjam lagi sehingga nilai nominal

pinjaman menjadi Rp.1.500.000 di karenakan nominal pinjaman bertambah maka pihak ibu.Haniahmeminta jaminan maka pihak ibu.haniatun memberikan jaminan rumah yangbersertifikat tanahnya a/n H.M.

Bulak.kepada pihak ibu.haniah secara lisan;e Setelah + 4 th, pihak ibu Haniatun mau membayar pinjamanya kepada ibu.haniah dengan nominal Rp.3 jt Rp. 4 jt. Namun pihak lbu.Haniah menolakdan malah menawarkan apabila adik dari bapak H.M.mahfudz mau di nikahkandengan anak ibu haniah maka urusan hutang piutang itu dianggap selesai danrumah itu di tempati oleh Ibu haniah dan H.M.

hatinya dan merasa tertarik atas ajakan dan tawaran dariterdakwa kemudian antara terdakwa dan saksi Rita sepakat dengan harga tersebut laluselang beberapa hari kemudian saksi Rita membayar dengan mengirim uang kepadaterdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri sebesar Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah uang yang ditransfer olehsaksi Rita tersebut masuk ke rekening terdakwa lalu saksi membuat kwitansi yang dibuatdan ditulis oleh terdakwa dengan nilai nominal

4 unit kiossaja;s Bahwa terdakwa pernah menjual kios di IBC Wiradesa Nomor N14 kepada saksiRita seharga Rp. 175.000.000, pada tanggal 11 Juni 2013 sesaui dengan surat jual beliyang ditandatangani oleh terdakwa juga saksi Rita ;e Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang pembayaran penjualan kios NomorN14 dari saksi Rita sebesar Rp. 175.000.000, dengan cara saksi Rita mentransfer kerekening terdakwa di Bank Mandiri dan saat itu juga ada dibuatkan kwitansi pembayarantertanggal 11 Juni 2013 dengan nominal

videbukti P3) ;10.11.12.13.14.Bahwa, ternyata pada waktu jatuh tempo tanggal 21 Nopember 2014, Tergugatmemberitahukan kepada Penggugat dan sekaligus menyampaikan agar penggugattidak mencairkan (Cliring) bilyet Giro Nomor: cf 195229, karena belum tersediadananya dan Tergugat akan menggantikan dengan bilyet Giro lain ;Bahwa, sehari setelah pemberitahuan Tergugat tersebut diatas, Tergugat mendatangiPenggugat dan sekaligus menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet Giro Nomor: cf 195230Bank Central Asia/BCA Nilai Nominal

sumpah : JORY REINER dan ABD DJAMIK ;Menimbang bahwa, mengenai Bukti P.1 = Surat slip penyetoran Bank BRI ,Tanggal 24102014 , penyetoran uang Rp 1.500.000.000. ( satu milyard lima ratus jutarupiah ) dari penggugat kepada RUDY SETYAWANmelalui rekening Penampungan LelangKPKNL Pamekasan ;Menimbang bahwa, menurut buktiP.1 tersebut penyetoran, penyerahan, aliranuang ditujukan kepada RUDDY SETIAWAN , yang dalam hal ini adalah orang lain dan bukankepada tergugat ;Dan disamping itu pula, apabila nilai nominal

uang yang tersebut pada Bukti P.1Rp 1.500.000.000.apabila dijumlahkan dengan nilai nominal uang yang tersebut pada BuktiP. 2. makaakan berjumlah Rp. 2.500.000.000.

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meteral,Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2020/PA.MS.dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok denganaslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo.

Penetapan No. 184/Pdt.P/2020/PA.MS.(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang DikenakanBea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara inidimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocokdengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo.

Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaMeterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinyamenjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Berbak karena umur anak Pemohon dan Pemohon II belum mencapaiusia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal danmateriil Serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuaiketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayarbiaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak yang bernama:ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, kepada PenggugatHalaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0082/Pdt.G/2016/PA.Ntn.Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, TergugatRekonvensi menyatakan akan memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensidengan nominal

halaman Putusan Nomor: 0082/Padt.G/2016/PA.Ntn.wajar kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk memberikan kasihsayangnya kepada anak Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar TergugatRekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensimenyatakan bahwa untuk anak, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannafkah setiap bulan, akan tetapi besaran nominal

156 huruf (d) Kompilasi HukumIslam, bahwa akibat perceraian, semua biaya hadlanah dan nafkah anakmenjadi tanggung jawab ayah menurut kKemampuannya sekurangkurangnyasampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentangnafkah anak secara formil patut dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitelah bersepakat mengenai besaran nominal

Menyatakan barang bukti berupa :Fotokopi sesuai dengan aslinya (dilegalisir) berupa 1 (satu) lembar cekBank CIMB Niaga dengan Nomor Cek AAD933776, tanggal 20 Agustus2010 dengan nominal cek sebesar Rp322.567.000,00 (tiga ratus dua puluhdua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang ditanda tanganioleh Sdr. PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO dan Sadr. Hikbal Hamididicap stempel PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dan disertai fotokopibukti penarikan uang/pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa :Fotokopi sesuai dengan aslinya (dilegalisir) berupa 1 (satu) lembar cekBank CIMB Niaga dengan Nomor Cek AAD933776, tanggal 20 Agustus2010 dengan nominal cek sebesar Rp322.567.000,00 (tiga ratus dua puluhdua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang ditanda tanganioleh Sdr. PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO dan Sadr. Hikbal Hamididicap stempel PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dan disertai fotokopibukti penarikan uang/pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa : Fotokopi sesuai dengan aslinya (dilegalisir) berupa 1 (satu) lembar cekBank CIMB Niaga dengan Nomor Cek AAD933776, tanggal 20 Agustus2010 dengan nominal cek sebesar Rp322.567.000,00 (tiga ratus dua puluhdua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang ditanda tanganioleh Sdr. PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO dan Sadr. Hikbal Hamididicap stempel PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dan disertai fotokopibukti penarikan uang/pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr.

Sdn.Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehinggadapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahyang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur yangmerupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang

Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meteraidan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilsehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Saksi 1 danSaksi 2 di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagaimana yangterdapat dalam