Bahwa posita Penggugat nomor 9, kami tanggapi sebagai berikut : bahwaperalihan hak SHM Nomor 3403 dari Tergugat ke Tergugat Il sudah melaluiprosedur yang benar, dimana proses peralihan hak tersebut di lakukan melaluiTergugat Ill, sehingga bisa menjadi milik Tergugat Il;. Bahwa posita Penggugat nomor 12, kami tanggapi sebagai berikut; bahwaPenggugat tidak bisa hanya dengan asumsi atau dugaan Penggugat sajabahwa proses peralihan hak dari Tergugat ke Tergugat Il dilakukan dengancara melawan hukum.

Tergugat Il sudah sesuai prosedur dalam melakukan proses jualbeli dan atau proses peralihan hak atas obyek SHM Nomor 3403, sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Il;. Bahwa posita Penggugat nomor 13, kami tanggapi sebagai berikut: bahwa tidakada kewajiban apapun dari Tergugat Il untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat. Tidak ada hubungan hukum apapun yang mewajibkan Tergugat Ilmembayar kerugian terhadap Penggugat.

Bahwa DITOLAK DENGAN TEGAS dan mensomeer Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya Penggugat atas dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa proses peralihan hak ke Tergugat Il adalah cara13perbuatan melawan hukum Oleh karena itu gugatan tersebut harusDITOLAK ;9.

Penggugat; Bahwa menurut Penggugat sertifikat tanahsawah sengketa dijadikanjaminan hutang melalui perantara bernama SALEH ketempat TergugatVPAIMIN pemilik Dealer Sumber Makmur Motor yang beralamat di JalanRaya Grompol, Jambangan KM 03 Sragen dengan mendapatkan pinjamanuang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akta jual beli tanah sawah sengketa,dan berdasarkan Buku Daftar C Desa tanah sawah sengketa masih atasnama Penggugat karena tidak ada catatan peralihan

tidak bisa melunasi hutangnya danmengabaikan teguran yang diberikan oleh PT Permodalan NasionalMadani (Persero) cabang Pacitan;Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Pct.Bahwa selanjutnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) cabangPacitan melelang tanah dan rumah milik terdakwa 1 SUKIRAH BintiMARTOREJO yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10Nopember 2015 yang dimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telahdilakukan peralihan

ENDANG EKOWATI tidak bisa melunasi hutangnya danmengabaikan teguran yang diberikan oleh PT Permodalan NasionalMadani (Persero) cabang Pacitan;Bahwa selanjutnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) cabangPacitan melelang tanah dan rumah milik terdakwa 1 SUKIRAH BintiMARTOREJO yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10Nopember 2015 yang dimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telahdilakukan peralihan hak milik atas tanah dan rumah

SUKIRAHbersama dengan Terdakwa MARNI AZIZ;Bahwa Terdakwa SUKIRAH merupakan pemilik lama dari rumahtersebut, dan saksi memiliki rumah tersebut karena menang lelang;Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa SUKIRAH mempunyai hutang diPNM ULLAM Punung dengan jaminan sertifikat rumah, kemudian karenaangsurannya macet pihak ULLAM melelang rumah milik TerdakwaSUKIRAH tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Madiun pada tanggal 10 Nopember 2015 dan dimenangkan olehsaksi dan telah dilakukan peralihan

jaminansertifikat hak milik atas tanah dan rumah nomor 112 milik terdakwa,namun pada sekitar awal 2015 terdakwa tidak bisa membayar angsuranbeberapa bulan dan telah diberikan surat teguran / peringatan oleh PTPNM ULLAM Punung sebanyak 3 kali; Bahwa selanjutnya PT PNM ULLAM Punung melelang tanah dan rumahmilik terdakwa yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10Nopember 2015 yang dimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telahdilakukan peralihan

dengan jaminansertifikat hak milik atas tanah dan rumah nomor 112 milik terdakwa 1, namunpada sekitar awal 2015 terdakwa 1 tidak bisa membayar angsuran beberapabulan dan diberikan surat teguran / peringatan oleh PT PNM ULLAM Punungsebanyak 3 kali, lalu PT PNM ULLAM Punung melelang tanah dan rumah milikterdakwa 1 yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10 Nopember 2015 yangdimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telah dilakukan peralihan

Bahwa selanjutnya sangat tidak logis kesimpulan Hakim PengadilanTinggi yang menyatakan karena bukti T.IV16 dan T.IV17 tidak adatandatangannya Rustamadji (Tergugat ) maka peralihan hak atas tanahobyek sengketa menjadi tidak sah, ketidaklogisan tersebut karena hakimJudex Facti telah mengambil kesimpulan secara keliru dan bertentangandengan kaidah hukum yang ada, sebagaimana dapat diuraikan sebagaiberikut:1.

Nomor9/Kel.Bibis pada tanggal16 April 1997 atas nama Rustamadji alias Rustam Effendi, makasecara hukum telah dapat dibuktikan telah terjadi jual beli yang sahdan diikuti dengan adanya peralihan hak atas obyek sengketa,semula dari pemilik asal beralin kepada Tergugat (Rustamadji)sebagai pembeli.

Bahwa berdasarkan bukti T.IV16 dan T.IV17 tersebut maka sudahsangat jelas proses peralihan hak obyek sengketa telah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, dimana pada waktu itu jual belinya telahHal.31 dari 43 hal.

Bahwa sedangkan bukti dari Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding P1 dan P3 yakni AKTA PelepasanHak Dan Berita Acara Nomor16/SDA/P2.T.U.N/1974 tanggal 15 Maret1974 mengenai adanya peralihan hak obyek sengketa yang keduadilakukan Para Pemilik asal kepada Termohon Kasasi melalui PanitiaPembebasan Tanah Untuk Negara adalah tidak sah dan haruslahdinyatakan batal, oleh karena jualbelinya dilakukan dengan caracaradan itikad yang tidak jujur;Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi

Tergugat (Rustamadji), oleh karena itu peralihan hak milikTermohon Kasasi/Penggugat Konvensi/T ergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana bukti P1 dan P3 tersebut adalah tidak sahdan haruslah dinyatakan batal karena didasari adanya suatu perbuatanyang melawan hukum, yaitu adanya itikad yang tidak jujur oleh TermohonKasasi untuk mendapatkan tanah obyek sengketa;Bahwa walaupun menurut Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding bukti P1 dan P3 dianggap sebagaibukti yang otentik

keduanya dan sudah ditempati sejak awalperkawinan.29.Bahwa oleh karena PELAWAN dan PELAWAN Il telah dirugikan olehPARA TERLAWAN maka sudah sepatutnya PELAWAN dan PELAWAN IIberhak untuk mengajukan VERZET (Perlawanan) .30.Bahwa dalam hal in) PELAWAN dan PELAWAN Il mengikutsertakan Kantor31Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus sebagai Para Pihak dalamperkara ini yaitu Pihak TERLAWAN INV, dimaksudkan agar TERLAWAN IVtidak melaksanakan / tidak menindaklanjuti dan / atau segera menghentikanproses peralihan

Menghukun TERLAWAN IV untuk tidak melaksanakan / tidakmenindaklanjuti dan / atau segera menghentikan proses peralihan hak atassebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00564 / Undaan Lor, Luas 560 M2,Surat Ukur No. 187/ Und Lor / 2011 tertanggal 31 Oktober 2001 atas namaSunarti yang terletak di Desa Undaan Lor, RT. 002 RW. 001, KecamatanUndaan, Kabupaten Kudus ke atas nama pihak lain, baik melalui proses jualbeli atau lelang sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yangmempunyai kekuatan hukum

(TERLAWAN Ill) vide alat bukti: Grosse RisalahLelang;Bahwa lelang tersebut NOR IHSAN (TERLAWAN 1) ditunjuk sebagaiPemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Surat KeteranganPemenang Lelang tertanggal 16 Desember 2014 vide alat bukti: SuratKeterangan Pemenang Lelang;Bahwa selaku pembeli maka Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Kudus telah mencatatkan pendaftaran peralihan hak dariBank Mega, Tbk., sebagai Pemohon Lelang/Penjual kepada NORIHSAN, oleh karena itu sah demi hukum Sertifikat

Put Perdata Nomor 7/Pdt.Plw2016/PN Kdsrumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.00564/Undaan Lor, Luas 560 M2, Surat Ukur No. 187/Und Lor/2011tertanggal 31 Oktober 2001 atas nama SUNARTI, terletak di Desa Undaan Lor RT. 002/RW. 001, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;Bahwa kemudian di dalam petitumnya, PARA PELAWAN meminta supaya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudusselaku TERLAWAN IV untuk tidak melaksanakan/tidak menindaklanjuti dan/atau. segera menghentikan proses peralihan

Bahwa menanggapi perlawanan Para Pelawan posita 30, Terlawan Nsampaikan bahwa dalam melaksanakan pencatatan peralihan hak SertipikatHak Milik Nomor 564/Undaan Lor ke atas nama NOR IHSAN (Terlawan 1)telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah RI.

Bahwa sebagaimana uraian posita di atas, menjadi gambalang dan jelasurutan proses peralihan bidang tanah SHM Nomor: 03539/Desa Sendangadidari Tergugat satu ke Tergugat Ill, dan menjadi jelas pula bahwa terdapatpihak lain yakni H. Fairuz Ahmad, S.Ag., yang ternyata ikut berperan dalamHalaman 13 dari 38, Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT YYKproses peralihan dan menguasai bidang tanah tersebut yang tidak dijadikanpihak dalam Surat Gugat Penggugat;. Bahwa tanpa kehadiran H.

YYKTergugat Ill, dengan Akta Jual Beli Nomor: 740/2014, tanggal 31 Desember2014, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Tuti Eltiati S.H.;10.Bahwatindakan Penggugat Rekonvensi terhadap tindakannya mengalihkanhak kepemilikan atas bidang tanah SHM Nomor: 03539/Desa Sendangadi,adalah atas permintaan dari Tergugat Rekonvensi sendiri dan segenapproses yang dilalui adalah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidakdibawah tangan; sedemikian adalah wajar apabila proses peralihan

Bahwa Turut Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita26, sebab sebagai Instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanankepada masyarakat dibidang pertanahan, tidak ada alasan yuridis yangmembenarkan Turut Tergugat Il untuk menolak permohonan pendaftaranperalihan hak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuanpasal 23 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, bahwa peralihan hak milik SAH apabila peralihan tersebutdidaftarkan menurut ketentuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah, peralinan Hak melalui Jual Beli hanya dapatdidaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yangberwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Sehingga peralihan Hak Milik No. 3539/ Sendangadi dari Ny. Harjo Utomoalias Ny.

Istrinya, melainkan merupakan Harta BawaanPenggugat, karena Penggugat memperoleh Tanah dan Bangunan objeksengketa dari pemberian Hibah dari Ayahnya, hal ini bukan tanpa alasantetapi berdasarkan hukum Pasal 35 ayat 2 UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut harta bawaandari masingmasing suami dan istri dan harta benda yang diperolehmasingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawahpenguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukanlain, sehingga peralihan

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PN.JKT.SELPrinsip atau Azas jual beli Tanah menurut hukum Agraria adalah Terang,Tunai dan Riil ketiga Azas ini tidak dapat dipisahkan merupakan suatusatu kesatuan utuh, hal mana Terang berarti dilakukan oleh PejabatPembuat Akta Tanah yang berwenang Tunai berarti begitu terjadi jualbeli dibuktikan adanya akta otentik disertai dengan pembayaran kontan(lunas) maka seketika itu juga peralihan Hak telah terjadi secarasempurna dalam perkara ini benar memenuhi Azas Terang karenadilakukan

Penggugat menyatakan tidak pernah menjualatau mengalihkan objek tanah sengketa dan Tergugat juga tidak pernahmemberikan Uang sepetti yang tertulis dala AJB No. 108/2017;Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126 K/Sip/1976, Tanggal4 April 1978 berbunyi : Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harusdengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuatakta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti., jadi AJB No.108/2017 secara khusus dalam perkara ini adalah tidak mutlakmeerupakan peralihan

dahulu walaupun ada bantahan, banding ataukasasi dari Tergugat (u/tvoerbar bij vorraad);Berdasarkan halhal yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohonkepada Paduka Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaluiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenanmenjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMAIRDALAM PROVISI Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat untuk menghentikan segalaperbuatan hukum untuk mengalinkan Hak dan melarang melakukanproses peralihan

Jual Beli No.108/2017;Bahwa apa yang diinformasikan oleh Turut Tergugat soal peralihanhak tanah dalam perkara a quo adalah informasi yang benar dan jelasatas bukti AJB No.108/2017 dimana dalam AJB tersebut PihakPenjual adalah Penggugat Konpensi dan Pihak Pembeli adalahTergugat Konpensi, dasar AJB tersebut makanya Turut Tergugatmenerbitkan Sertifikat Hak Milik No.753/Selong menjadi atas namaTergugat Konpensi (Dedy Mulyadi);Bahwa pada point 8 (delapan) hal. 7 Penggugat Konpensimendalilkan tentang Peralihan

hanya kepada TERGUGAT saja yang apabila dijual/dialinkan mempunyai nilai asset sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), sehingga jelas PARA PENGGUGATsangat dirugikan dengan situasi tersebut diatas, maka dengan demikian wajarapabila Para Penggugat menuntut agar TERGUGAT dihukum secaratanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada PARAPENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah rupiah)..Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT dan Il sebagai Pejabat yangmembantu proses peralihan

Dengan demikian TURUT TERGUGAT , Il dan Illdinyatakan lalai dalam menjalankan tugasnya, dan dapat dikatakan melakukanPERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Ahli waris dari Alm.SHALEH FATHONI atau PARA PENGGUGAT wajib dihukum untuk membantupengurusan pemulihan keadaan semula yaitu membatalkan segala bentukproses peralihan Sertifikat SHM No. 146/Tridadi dan SHM NO. 148/Tridadimenjadi atas nama YUSUF FANANI (TERGUGAT) sebagaimana diuraikandalam sertifikat tanah yang bersangkutan dalam objek sengketa

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Turut TergugatIll) tidak pernah mengetahui adanya Surat Gantung Hibah tanggal 15April 1998 dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguji secara22materiil persyaratan permohonan peralihan hak/balik nama sertifikat.Turut Tergugat Ill hanya memproses permohonan peralihan hak/baliknama sertifikat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuaiPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1 Tahun 2010, bukan persyaaratan materiil.

Turut Tergugat Ill hanya memprosespermohonan peralihan hak/balik nama sertifikat yang telah memenuhi persyaratanformal sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan31Nasional Nomor 1 Tahun 2010, bukan persyaaratan maiteriil. Oleh karenanya,Sertifikat Hak Milik No. 146/Tridadi dan Sertifikat Hak Milik No. 148/Tridadikeduanya atas nama Drs.

Turut Tergugat Ill hanya memprosespermohonan peralihan hak/balik nama sertifikat yang telah memenuhi persyaratanformal sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 1 Tahun 2010, bukan persyaaratan materiil.Dengan demikian Turut Tergugat Ill menerbitkan bukti surat TT.Ill1 dan TT.Ilk2berdasarkan Surat Pernyataan Bersama (Pemisahan dan Pembagian Warisan)tertanggal 25 Mei 2000 (bukti P15) adalah surat yang telah dipalsukan oleh Drs.Yusuf Fanani (Tergugat l) sebagaimana

Desa Tropodo KecamatanKrian Kabupaten Sidoarjo dengan batasbatas sbb :Utara : Jalan Kampung Ke Dusun Balai PanjangTimur =: Jalan Raya Propinsi Krian MojokertoSelatan : SungaiBarat : Makam ChinaBahwa menurut dalam buku C, Desa Tropodo, bahwa tanah Leter C No.178persil 98 gl, luas 0714 Ha ber atas nama Sahir B.P.Seman;Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2015/PN SDA13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.Bahwa tidak ada keterangan yang jelas dan bisa di pertanggung jawabkansecara hukum peralihan

Raya Propinsi Krian MojokertoSelatan : SungaiBarat : Makam ChinaNamun dalam posita butir 13 Penggugat menyatakan Peralihan hak atauperubahan atas tanahtanah Leter C No. 178 Persil 98 gl. luas 0714 Ha atasnama SAHIR B. SEMAN di Desa Tropodo, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo".Dari dua fakta obyek di atas, teramat sangat membingungkan dan sulitdimengerti, mana yang sebenarnya dijadikan obyek yang dipersengketakan,apakah tanah milik P. SURAT ataukah tanah milik SAHIR B.

Bahwa, bilamana dicermati materi gugatan Penggugat adalah berkenaandengan peralihan hak atau perubahan atas tanah leter C No. 178 Persil 98 gl.luas 0714 Ha atas nama SAHIR B. SEMAN di Desa Tropodo, Kec.

Raya Propinsi Krian MojokertoSelatan : SungaiBarat : Makam ChinaNamun dalam posita butir 13 Penggugat menyatakan Peralihan hak atauperubahan atas tanahtanah Leter C No. 178 Persil 98 gL luas 0714 Ha atasnama SAHIR B. SEMAN di Desa Tropodo, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo".Dari dua fakta obyek di atas, teramat sangat membingungkan dan sulitdimengerti, mana yang sebenarnya dijadikan obyek yang dipersengketakan,apakah tanah milik P. SURAT ataukah tanah milik SAHIR B. SEMAN.7.

Dalam buku C Desa sama sekalitidak terdapat data kapan peralihan tanah dari nama Sair b.p.

TERGUGAT nyatanyata tidak ada kewenangannya untukmewakili PENGGUGAT dalam melakukan transaksi jual beli tanah aquotersebut, sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT Il, dan TERGUGATIll dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum.11) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 214/JB/Mjrt/Xl/2009 tertanggal10 Nopember 2009 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 227/JB/Mjrt/Xl/2009tertanggal 13 Nopember 2009 tersebut di atas, pada akhirnya TERGUGAT IImenggunakan akta jual beli tersebut untuk mendaftarkan peralihan

(dua ribu delapan ratus enam puluh lima meterpersegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 320/Desa Gayamdengan Gambar Situasi Nomor 1071 tertanggal 14 September 1993 atasnama NURHAYATI isteri SHIGENO, terletak di Kelurahan GayamKecamatan Mojoroto Kota Kediri menjadi atas nama TERGUGAT II tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah masingmasingseluas 2085 M?

Bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh TurutTergugat telah sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat ( 1) yaitu"Peralihan Hak Atas Tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluiJual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang

Bahwa akta jual beli obyek sengketa ini menjadi sangatpenting untuk mengetahui kapan tepatnya jual beli obyek sengketa antaraTergugat dan Tergugat II tersebut terjadi, namun demikian berdasarkan Bukti T 2 9 (Sertifikat Hak Milik No. 246) dan Bukti T 2 12 (Sertfikat Hak Milik no. 320),yang merupakan akta otentik berupa Sertifikat Tanah yang didalammnya terdapatterdapat Buku Tanah yang mencatat semua peralihan hak atas tanah tersebut,maka diperoleh fakta bahwa peralihan tanah berupa jual beli tanah

Menyatakan peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah masingmasingseluas 2085 M? (dua ribu delapan puluh lima meter persegi) berdasarkanSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 246/Desa Gayam dengan GambarSituasi Nomor 1708/1985 atas nama NURHAYATI Binti IMAM BUCHORI,dan tanah seluas 2865 M?

OO6/RW. 005, Kelurahan Jelambar,Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, (vide gugatan ParaPenggugat halaman 5 alinea kedua).Dengan demikian terbukti bahwa tanah objek sengketa bukan merupakanmilik dari Ketjang bin Sipan, karena peralihan/pencatatan saja dalambuku Letter C tanpa didukung alat bukti peralihan hak, serta penguasaanfisik tanah tidak dapat dianggap sebagai Pemilik atas tanah adattersebut.

Sebab satusurat bukti saia (Letter C) tanpa dikuatkan bukti lain tidak dapat diterimasebagai pembuktian:Bahwa peralihan / pencatatan saja dalam buku Letter C tanpa didukung alatbukti peralinan hak, tanpa menguasai fisik tanah dan tidak pernah membayarIPEDA/PBB tidak dapat dianggap sebagai Pemilik atas tanah adat tersebut."

Bahwa sebelum Tergugat IV membantah dalil Para Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawanhukum kepada Para Penggugat, terlebin dahulu Tergugatkemukakan bahwa, Tergugat IV sangat tidak mengerti dengan isiposita dan petitum gugatan Para Penggugat, dengan alasan sebagaiberikut:1) Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidakmenjelaskan perolehan tanah objek sengketa apakah dariwarisan, jual beli atau peralihan hak lainnya.

Sel;Tergugat ataupun tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenalpengusaan tanah dan penerbitan sertipikat tersebut.Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah milik Tergugat IVdilakukan melalui proses jual beli yang dibuktikan dengan Akta JualBeli No. 35/2016, tertanggal 30 November 2016, yang dibuatdihadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, SH, PPAT di Jakarta Selatantelah sesuai prosedur yang diatur oleh PerundangUndangan dan sahsecara hukum, sehingga dalam hal ini Tergugat IV selaku pihakpembeli

hak atastanah melalui warisan, atau Jual beli, telah diajukan dengan benar,mempertimbangkan dan mengkaji apakah benar telah terjadi Peralihan hakdengan Jual beli seperti akta jual beli No.116/2008 antara Nn.Fitricia Rinda Hati,selaku penjual dan Ny.

yang saksi ketahuipada tahun 2013 saksi Hamdan danalmarhum suami terdakwa memohonpemecahan sertifikat ke kantor pertanahan tempat saksi bekerja Bahwa saksi ada melakukan pengukuran dilokasi tersebutTerdakwa memberikan keyerangan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2018 terdakwa ada datang ke rukoyang menurut terdakwa adalah milik terdakwa yang terletak di KampungTansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Bahwa setahu terdakwa dalah milik suami terdakwa terdakwa tidak tahuada peralihan

tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009;12 Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempertahankan kepemilikantersebut menjadi sangat dirugikan;Bahwa memperhatikan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 47juncto Pasal 1 angka 3 dan 4 maka jelas bahwa Penggugat dirugikan dan berhakmengajukan gugatan hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Penggugat tidak131415mendapatkan informasi tentang keputusan tata usaha tersebut bahkan sampai detikini apakah benar adanya peralihan

Tindakan Tergugat mengandungdugaan ada oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatannya dengan menerimagrafikasi, merupakan kasus pidana tersendiri halmana akan dilaporkan hanyapersoalan waktu saja, ada uang dan cukong besar dibalik peralihan hak milikpublik umat Hindu Kaharingan menjadi milik perorangan.

H.ARDIANSYAH, SE, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret2009, sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat baik langsung maupuntidak langsung, karena Objek Sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usahayang hanya menindaklanjuti suatu proses peralihan hak atas tanah dalam ruanglingkup hukum perdata;8.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengetahui adanya peralihan hak dariMajelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut kepada TergugatII Intervensi sampai terbitnya Objek Sengketa in casu, bahkan telah jauhjauh hariAyah Kandung Penggugat an. SUBUR, yakni DIMAL D.

Bahwa oleh karena jual beli telah memenuhi asas tunai dan terang, maka jualbeli yang dilakukan PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah sah menuruthukum sehingga PENGGUGAT dapat melakukan peralihan hak atau balik namapada sertifikat dari nama TERGUGAT menjadi atas nama PENGGUGAT;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat,sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo berkenanmemeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :1.

Tugu Raya,Kelapa Dua, Depok, Sertifikat Hak Milik No. 17354/Kel Tugu, luas tanah 98m2;won nen nnn Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat angka 3 sebagaiberikut : wonn Menimbang, bahwa jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak,peralihan hak (jual belinya) memang diatur secara limitatif dalam berbagai peraturanperundangundangan, sehingga syarat sahnya peralinan hak atau alas hak jual belliatas suatu tanah selain harus

dikaji dengan memperhatikan ketentuan jual beli padaumumnya, juga harus memperhatikan ketentuan jual beli tanah sebagai suatu bendaPeraturan Pelaksanaannya yang mengatur peralihan hak atas tanah (kini diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang mengatur caracara memberikan pembuktian hak atas tanah);wonnn Menimbang, bahwa Pasal 1457 KUHPdt menentukan jual beli adalah suatupersetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkansuatu kebendaan, dan pihak yang lain

Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan didalam Pasal 37Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapatdidaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan Pasal 38 Ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenyebutkan bahwa pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat 1dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan

Penggugat sebagai bukti sah,sedangkan alur atau proses peralihan hak= atasSertifikat Hak Guna Bangunan No. 32 adalah tidak sahdan cacat hukum demikian pula Sertifikat Hak GunaBangunan secara umum bukan merupakan bukti tentangkepemilikan bangunan rumah akan tetapi hanya tentangHal. 16 dari 22 hal. Put.

No. 359K/Pdt/2011tanah saja sedangkan bangunannya rumah Penggugatperlu. bukti lain terhadap kepemilikan bangunan rumahdan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.32 asalmerupakan pecahan dari Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 14 Lo Tjoan Tong yang tidak ada gambar bangunansebagaimana SHGB No.32 sebagaimana yang diterangkanoleh saksi dari Kantor Pertanahan KabupatenTulungagung Turkan, APT, proses peralihan Hak GunaBangunan juga melalui kewarisan, karena prosesperalihnan hak tidak diketahui atau tidak disetujui

,ditanda tangani oleh seluruh ahli' waris Lo TjoanTong maka peralihan hak tersebut adalah tidak = sahdan cacat hukum;Bahwa, perlu) diingat pada UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok AgrariaBagian V Hak Guna Bangunan pasal 40 : Hak GunaBangunan hapus karenajangka waktunya berakhir;dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karenasesuatu syarat tidak dipenuhi;dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangkawaktunya berakhir;dicabut untuk kepentingan umum;diterlantarkan;tanahnya

gunabangunan No. 32 sebagaimana dalil pada gugatanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 4"Tergugat tanpa seijin Penggugat selaku pemilik atastanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 32 Desa Kaliwungu Kabupaten Tulungagung telahmenghuni/menempati tanah dan bangunan tersebut tanpaalas dasar yang sah";Bahwa, demikian pula secara umum antara pundamentumpetendi dengan petitum tidak adanya hubungan sebabakibat, serta Penggugat tidak dapat membuktikankebenaran Gugatannya serta dasar peralihan

Kalmi BinSaidi, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan beberapaanggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) datang ke PoskoPemenangan saksi Erwanto, SE, MA Bin Muhammad Kasyah di Kecamatanmanggeng Kabupaten Abdya, selanjutnya setelah berada di PoskoKemenangan tersebut kemudian terdakwa menerima perintah agar segeramenurunkan secara paksa Baliho beserta spanduk milik saksi Erwanto, SE, MABin Muhammad Kasyah tanpa meminta izin terlebih dahulu pada saksi Erwanto,SE, MA

Kalmi Bin Saidi,Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan beberapa anggotaKomite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) juga menurunkan secarapaksa beberapa Spanduk milik saksi Erwanto, SE, Ma Bin Muhammad Kasyahyang terpasang di beberapa Kecamatan di Kab. Abdya ;Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN. TtnAkibat perouatan terdakwa bersamasama sdr. TR. Kamaluddin Als Tgk.Yong Bin T. Usman HS(terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr.

Kalmi BinSaidi, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan beberapaanggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) datang ke PoskoPemenangan saksi Erwanto, SE, MA Bin Muhammad Kasyah di Kecamatanmanggeng Kabupaten Abdya, selanjutnya terdakwa menurunkan secara paksaBalino beserta spanduk milik saksi Erwanto, SE, MA Bin Muhammad KasyahHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN.

SukriyahdiAls Yahdi Bin Alm Ishak, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) serta sdr.Kalmi Bin Saidi, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta denganbeberapa anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) jugamenurunkan secara paksa beberapa Spanduk milik saksi Erwanto, SE, Ma BinMuhammad Kasyah yang terpasang di beberapa Kecamatan di Kab.

Secara hukum, peralihan hak atas tanah danbangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan.Memperhatikan ketentuan tersebut maka pemegang Surat sporadikbukanlah pemilik tanah atau kavling kios pasardi Desa Petaling Jaya karenabelum ada peralihan hak milik kepada pembeli kios berdasarkan ketentuanAgraria.

Instansi pemerintah yang dimaksud adalah kementerian,direktorat dan pemerintah daerah; Bahwa peralihan hak tanah dengan cara apapun yang dalam aturandisebut dengan istilah perbuatan hukum seharusnya dilakukandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalamPP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37.

Peralihan hak atas tanah secara yuridis tidaklah sama denganperalihan secara nyata dan penyerahan secara simbolis. Peralinan hak atastanah secara simbolis misalnya untuk menyerahkan barang yang ada dalamgudang, cukup menyerahkan kunci gudang saja.

FUNGSI PPAT DALAM KAITAN DENGAN PERALIHAN HAK ATASTANAHBahwa yang menjadi permasalahan disini adalah berkenaan dengankapankah hak atas tanah yang menjadi objek perbuatan hukum tersebutberalih kepemilikannya kepada pihak pembeli?, apakah pada saatdilaksanakan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahankabupaten/Kotamadya setempat ataukah pada saat akta jual belinya selesaidi buat dan di tanda tangani.

53 dari 64 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PTJMBumum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangdiangkat oleh pemerintah;Bahwa memperhatikan ketentuan dan pendapat hukum ahli hukum tersebutdapat disimpulkan bahwa jual beli atas tanah baru dapat dinyatakan syahdan beralin hak kepemilikan atas tanah bilamana tanah yang menjadi objekjual beli diperbolehkan untuk dijual belikan jual belikan (Sebab halal), jualbeli dilakukan melalui akta PPAT dan dilakukan peralihan proses baliknama.

Menyatakan bahwa Peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1643 yang terletak di Jl.

Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan besar: mengapa Tergugat VI tidakmemanggil Penggugat untuk dimintai keterangan maupun tanda tangansebagai Pemegang Hak atas Sertifikat No. 1643 dimaksud ;20.Bahwa sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat yang telah memproses21perubahan atau peralihan Sertifikat atas nama Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum yang telah merugikan Penggugat yang semula hanya meminjamuang Tergugat , dan tidak pernah menjual kepada Tergugat rumah milikPenggugat ;.Bahwa yang Penggugat

Menyatakan bahwa Peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1643yang terletak di Jl.

in casu : secara jelasdan terang Penggugat dalam formulasi gugatannya pada poin 19menyebutkan : "Bahwa proses peralihan hak atas nama Tergugat yangdilakukan oleh Tergugat VI terhadap SHM No. 1643 yang semula atasnama Penggugat kemudian beralih kepada atas nama Tergugat , tidakpernah melibatkan Penggugat sebagai pemegang hak semula atas SHMNo. 1643 tsb.

Bahwa peralihan Sertifikat obyek sengketa saksi tidak mengetahuinya danhanya mendengar Sertifikat tersebut telah beralih ke Philindo (Tergugat ) ; Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Akta lkatan Jual Beli maupunAkta Jual Beli atas obyek sengketa ;Atas keterangah saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapinyadalam Kesimpulan ;2. Saksi SRI ATWISAN KRISTIN : Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat (Istri dan Anaknya) karena saksisama sama tinggal di Jl.

(Tergugat IV) adalah cacathukum dan dibatalkan, serta menghukum Penggugat untukmengembalikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.518.950.000, (Lima ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;Menyatakan bahwa Peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No.1643 yang terletak di JI.

Desember 2010 sebagai alas diterbitkanya AKTA JUAL BELI No. 02 / 2011 tertanggal 03 Januari 2011, jikaLahan Galian Golongan C milik PENGGUGAT termasuk sebagai Objekdidalam Peralihnan Hak Milik / Ganti Rugi tersebut, maka semakin jelasterbukti ada Oknum yang memalsukan tandatangan PENGGUGAT.Bahwa tindakan dari PARA TERGUGAT tersebut dengan dikeluarkanyaAKTA JUAL BELI No. 02 / 2011 tertanggal 03 Januari 2011 sangatmerugikan PENGGUGAT, disamping itu PENGGUGAT jelasjelas tidakpernah menadatangani Surat Peralihan

Hak Milik / Ganti Rugi tertanggal24 Desember 2010 tersebut atau dengan kata lain ada oknum yangmemalsukan tandatangan PENGGUGAT.Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 114/Pat.G/2018/PNKbj.10.11.12.13.14.Bahwa perlu diketahui dimana dengan terbuktinya Surat Peralihan HakMilik / Ganti Rugi tertanggal 24 Desember 2010 yang dikeluarkan TURUTTERGUGAT tersebut mengandung Cacat Hukum dan kemudian dijadikan sebagai Alas di terbikanya AKTA JUAL BELI No. 02 / 2011tertanggal O03 Januari 2011 oleh

(KUHPerd. 1340, 1474, 1513;Rv. 102.) dan Tergugat dan tergugatI ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK sehingga dengan demikianpula maka segala peralihan atas bidang tanah sebagaimana tersebut di atasmerupakan peralihan yang sah dan dibenarkan;Dimana oleh hukum, karena telah memenuhi syaratsyarat yang harusdipenuhi dalam proses jual beli ataupun peralihan hak tersebut karenanyawajib dilindungi oleh hukum/Undangundang.

(KUHPerd. 1340, 1474, 1513;Rv. 102.) dan Tergugat dan tergugatI1 ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK sehingga dengan demikianHalaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 114/Pat.G/2018/PNKbj.14.15.pula maka segala peralihan atas bidang tanah sebagaimana tersebut di atasmerupakan peralihan yang sah dan dibenarkan;Dimana oleh hukum, karena telah memenuhi syaratsyarat yang harusdipenuhi dalam proses jual beli ataupun peralihan hak tersebut karenanyawajib dilindungi oleh hukum/Undangundang.

HERANA HOLI dan ke JAMALUDDIN, adalah tidakbenar;Bahwa peralihan kepemilikan dari Hj. TIMBANG binti LADALLE kepada Hj. HAERANA HOLI dan ke JAMALUDDINtidak dibenarkan oleh hukum, karena :Para Tergugat tidak membantah bahwa Hj. TIMBANG binti LADALLE meninggal dunia pada tanggal 22 April 1988;Para Tergugat tidak membantah bahwa proses jualbeli antara Hj.TIMBANG dengan HJ. HAERANA HOLI terjadi pada tanggal 3Agustus 2008; dan antaraHj. TIMBANG binti LA DALLE dengan HJ.

TIMBANG binti LA DALLE;Bahwa dengan terjadinya peralihan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa IIdengan cara jualbeli, antara Hj. TIMBANG dengan Hj. HAERANA pada tanggal 3Agustus 1988 dan antara HJ.

TIMBANG dengan JAMALUDDIN pada tanggal 18Agustus 1988, menjadikan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing ataupersona standy in yudicia untuk menggugat Para Tergugat terhadap obyek sengketadalam perkara ini;Bahwa kaitannya dengan proses peralihan hak obyek sengketa adalah sebagaiberikut;Bahwa dengan berdasarkan Akta Autentik in casu sebagai DE JURE yaitu bahwa padatanggal 3 Agustus 1988, telah terjadi peristiwa hukum yaitu transaksi jualbeli sebidangtanah Obyek Sengketa I antara HJ.

TIMBANG;Bahwa sejak tahun 1988 hingga sekarang secara de fakto kedua obyek sengketatersebut dalam penguasaan Para Tergugat tidak ada keberatan kecuali pada saatsekarang ini;Bahwa dari ketiga uraian diatas, secara hukum membuktikan bahwa sungguh tidakbenar peristiwa peralihan kedua obyek sengketa terjadi setelah meninggalnya Hj.Timbang;Bahwa seandainya benar peralihan hak tersebut terjadi setelah meninggalnya Hj.TIMBANG, maka dalam peralihan hak tersebut telah terjadi perbuatan pidana,maka kenapa

HAERANA pada tanggal 18 Agustus 1988adalah atas dasar Akta JualBeli yang cacat materiil, sehingga Peralihan/Balik Namatersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Tentang Obyek Sengketa IT:27Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa II sejakmeninggalnya Pewaris (Hj. TIMBANG) telah dikuasai oleh Hj. HAERANA dan kemudian,pada tanggal 18 Agustus 1988 telah dijual oleh Hj.

Bahwa mekanisme peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugatdilaksanakan melalui proses alih kepemilikan tanah dengan cara Perikatanmelalui Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah danPenerimaan Ganti Rugi (Bukti. P10), yang kemudian dilegalisasi oleh TurutTergugat dengan Register Legalisasi Nomor 42/BPN/2013 tanggal 20Desember 2013;6.

Nanik Sutristiati) pada tanggal 24 Juni2011 yang selanjutnya oleh pihak Tergugat mengajukan jawaban MemoriPeninjauan Kembali yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Slemanpada tanggal 22 Juli 2011, kemudian diputus oleh Mahkamah Agungtanggal 24 Juni 2013;Peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan padatanggal 20 Desember 2013.

Bahwa Penggugat yang merasa sebagai pembeli yang beriktikadbaik seharusnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumkepada pihakpihak yang melakukan blokir proses peralihan tanahtanah yang dibelinya tersebut. Bukan dengan mengajukan gugatankepada Tergugat yang telah menyerahkan objek dan telah pulamelakukan pelepasan hak.

Biyanto, dkkyang melakukan blokir terhadap proses peralihan atas tanahtanahtersebut, tidak dipertimbangkan sebagai Pihak dalam perkara AQuopadahal dengan ditariknya/didudukkannya Drs. Biyanto, dkk sebagaipihak maka perkara AQuo akan terlihat dengan jelas peristiwa hukumapa yang sebenarnya terjadi.Halaman 25 dari 46 putusan Nomor 12/PDT/2020/PT YYKb. Bahwa adapun pentingnya menarik pihak Drs.

,yang melakukan blokir terhadapproses peralihan tanahtanah tersebut haruslah ditarik sebagaipihak.