Kabupaten Wonogiri untukdibuatkan Akta Hak Tanggungan, dan kemudian Tergugat IVmembuatkan akta Hak tanggungan Nomor nomor 20/WNG/2007PPAT Srihadi Astuti tertyabggal 19 Januari 2007 yangkemudian didaftarkan di kantor Pertanahan NasionalKabupaten Wonogiri dan terbit sertifikat Hak TanggunganNomor 82 tahun 2007 atas nama Tergugat V.Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, danTergugat IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil olehkarena peralihan

O0O1/WMK/VII/2002 tanggal18 Juli 2002.Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah pekarangantercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1230 luas 245M2 atas nama Tergugat I terletak di Desa/Kelurahan GiriTirto,Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri adalah sahmilik Penggugat.Menyatakan menurut hukum peralihan hak sebidang tanah12pekarangan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor1230 luas 245 M2, terletak di Desa/KelurahanGiritirto,Kec.Wonogiri,Kabupaten Wonogiri dari LaniwatiHermadi menjadi atas

untuk melakukan jual belihak atas tanah dimaksud, dan kemudian dilakukanpengecekan data ke instansi terkait, khususnya KantorPertanahan Wonogiri terkait tanah obyek jual beli26sebagaimana disebut pada posita gugat rekonvensiangka 4 di atas.Bahwa oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi II semulaTergugat Konvensi II sesuai hukum karena telahmemenuhi persyaratan yang ditentukan hukum, = makadibuatlah akta jual beli nomor: 284/AJB/WNG/2006,pada hari Jumat, tanggal 01 bulan Desember tahun2006, tekait peralihan

hak milik nomor: 1230, luas245 M2, terletak di Desa Giritirto Kecamatan WonogiriKabupaten Wonogiri, atas nama pemegang LaniwatiHermadi, dan peralihan hak dilakukan dari atas namaLaniwati Hermadi sebagai penjual ke atas namapemegang hak Leny Sri Marheni sebagai pembeli.Bahwa Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat KonvensiII, tidak pernah didatangi Tergugat Rekonvensi cq.Suwarti untuk melakukan jual beli atas Hak MilikNomor: 1230, luas 245 M2 atas nama pemegang hakSuwarti atau Leny Sri Marheni ke

No. 1230 adalah LENY SRI MARHENI ,peralihan dari LANIWATI HERMADI .Bahwa saksi belum pernah menemukan perjanjian jual belidengan materai' lamaBahwa dalam warkah yang ada di BPN tidak ada nama SUWARTI .Bahwa ada kuasa dari LANIWATI HERMADI namanya SRI HASTUTI .Saksi SUNARYOBahwa saksi tahu tentang sengketa tanah Hak milik No. 1230antara SUWARTI dengan LENY SRI MARHENI .Bahwa saksi Pensiunan Pegawai Pengadilan Negeri WonogiriBahwa Saksi bekerja di Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tahun1981 dan terakhir

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 1298, seluas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire tanggal 06 Februari 1987, tercatat atas nama Edwin Sutono yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire yang semula atas nama Edwin Sutono menjadi nama Sitti Sumiyati;

7.

Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 1298, seluas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire tanggal 06 Februari 1987, tercatat atas nama Edwin Sutono yang terletak di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire yang semula atas nama Edwin Sutono menjadi nama Sitti Sumiyati;

8.

Bahwa TERGUGAT Il dilibatkan dalam perkara ini agar selama prosesperkara ini berjalan, tidak melakukan tindakan proses peralihan hak atasobjek tersebut sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang lelap (iakraGhl), nessseesesssseee en nensenem nnn commencementBahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diatas TERGUGAT telahmelanggar hakhak PARA PENGGUGAT maka sudah sewajarnyaHalaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Padt.G/2016/PN.

Menghukum TERGUGAT Il untuk tidak melakukan peralihan hak atasobjek sengketa dalam perkara ini sampai dengan perkara ini memperolehputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN. Krg.6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasiMAUPUN VErSet. nne nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn7.

.: 2455/B/V/2006/RESTRO.JP tanggal 08 Mei2006, maka Akta peralihan hak atau Akta Jual Beli dihadapan PPAT danBalik Nama Sertifikat Hak Milik No. 14 atas nama Abdul Hakim Nasutiontersebut keatas nama Para Penggugat sesuai dengan Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997, tidak dapat dilaksanakan ;Bahwa untuk kepastian hukum atas pemilik Para Penggugat atas tanahseluas 1.205 M2 Jin.

penerbitan sertifikatpengganti atas Sertifikat Hak Milik No. 14 yang telah hilang tersebut, ParaPenggugat telah menyampaikan suratsurat permohonan kepada Tergugat,supaya Tergugat menerbitkan sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak MilikNo.14 atas nama Abdul Hakim Nasution tersebut, agar supaya setelah sertifikatpengganti Hak Milik No.14 atas nama Abdul Hakim Nasution diterbitkan olehTergugat, Hajjan Halimah Nasution selaku ahli waris satusatunya dariAlm.Abdul Hakim Nasution dapat mengajukan permohonan peralihan

Nomor 2706 K/Pdt/2017Kecamatan Pagu, adalah tidak sah, demikian pula segala bentuk suratsuratperalihan hak atas tanah sengketa dari nama Lasmiati (Penggugat) ke atasnama Endang Sumariati adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga tidakmempunyai kekuatan hukum;Bahwa dengan tidak sahnya peralihan hak kepemilikan tanah dariPenggugat kepada Tergugat, maka Tergugat dalam menguasai, mengerjakan, dan memungut hasil tanah sengketa adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai pemilik

Wibisono, Camat, Kepala Wilayah Pagu adalah tidak sah dancacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan segala bentuk suratsurat peralihan hak atas tanah sengketadari Lasmiati (Penggugat) kepada Endang Sumariati (Tergugat) adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai, mengerjakan, danmemungut hasil tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukumyang merugikan Penggugat;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari

., Dibayar lunas termasukjuga untuk: Permohonan ijin Peralihan Hak atas tanah dari Otorita Batam denganNomor 1284/PL/VIII/2000 tertanggal 3 Agustus 2000; Bukti bayar pajak permbelian SSB "Surat Setoran Bea PerolehanHak atas Tanah dan bangunan" dari Wajib Pajak "Siu Lin" tertanggal28 Agustus 2000; Bukti Bayar pajak penjualan SSP "Surat Setoran Pajak" dari "CheTjian" tertanggal 1 Agustus 2000 (bukti terlampir);Sehubungan keuangan dari pihak Siu Linpembeli ke II sangat terbatas,pengurusan sertifikat

Memori Banding Pembanding,Pemohon Kasasi lampirkan foto copynya;Demikian juga, terhadap fakta hukum adanya Surat Pengakuan Hutang danpenyelesaiannya tanggal 1 Desember tahun 2004, yang didalamnyatermasuk satu unit rumah Perumahan Citra Batam Blok C Nomor 11,bagaimana proses peralihan hak terjadi dengan pembayaran hutang atasbenda tidak bergerak, serta kaitannya dengan Akta Jual Beli Nomor 05 tahun2000 tanggal 5 Agustus Tahun 2000 dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaTanah di Batam, Tuti Rachmawati Lalo

21 Januari 2012 tercatat atas nama RobiSugara yang terletak di Kelurahan Sungai Harapan, KecamatanSekupang, Kota Batam. dapat di jual sesuai ketentuan hukum yangberlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.Bahwa antara Tergugat telah dengan menandatangani Surat KuasaUntuk Menjual / Mengalinkan Hak Atas Jaminan Nomor xxxx/SKJ/UMSBTM/XI/2016 tanggal 15 November 2016 sehingga berdasarkan pasal37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Peralihan

halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.Hak Guna Bangunan Nomor 977, Surat Ukur Nomor : 00119/ 2012tanggal 26 Januari 2012, Luas 69 m2 dengan Nomor Induk Bidang32.02.09.01.01652 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaBatam pada tanggal 21 Januari 2012 tercatat atas nama RobiSugara yang terletak di Kelurahan Sungai Harapan, KecamatanSekupang, Kota Batam. sehingga berdasarkan pasal 37 ayat 1Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Peralihan

Bahwa peralihan hak berdasarkan akte jual beli tertanggal 11 Septem ber 1996, No. 1/Kec.Gianyar/1996, yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Nyoman Gunawan Sarjana Hukum,a dalah tidak sah dan cacadhukum, oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum (Onrecht matig) yang dilakukan oleh Terlawan Tersita ( da Bagus Nyoman Putra), yang mana Pelawan Il tidak turut menandatangani akte jual belitanah tersebut dan tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun tentang jual beli tanah tersebut, terbukti sampai

Bahwa dengan terjadinya cacad hukum jual beli tersebut yaitu tanpa adanya persetujuan menjual ( kuasa menjual ) dari pihak Pelawan Il yang berstatus sebagai ahli waris tunggal lakilaki kepurusan yang namanya tercantum dalam Sertifikat tersebut, secara otomatis peralihan hak dan pensertifikatan tanah tersebut menjadi atas nama Terlawan Tersita ( Ida Bagus Nyoman Putra ) adalah tidak sah dan melawan hukum, maka grosse akte Hak Tanggungan, No. 76/Kec.

dilibatkan didalam perkara ini agar selama prosesperkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa posita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan baliknama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkan PeraturanPemerintah No.24 hatun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e Kepala KantorPertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan

ataupembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi hurufe. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa diPengadilan :Hal. 4 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.UNTUK DINAS11.Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda12.yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Para Penggugatmohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketaposita angka 2 gugatan ;Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat telahmelanggar

Menyatakan bahwa segala bentuk tindakan peralihan hak termasuk jual beli yangdilakukan oleh ParaTergugat/Tergugat V dengan Tergugat XI terhadap tanah obyeksengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena itu bataldemi hukum;6.

Menyatakan bahwa segala bentuk tindakan peralihan hak termasuk jual beli yangdilakukan oleh ParaTergugat/Tergugat V dengan Tergugat XI terhadap tanah obyeksengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena itu bataldemi hukum;5.

MASYKUR sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) plus bunga kepada BRI CabangBangkalan, dengan konpensasi obyek sengketa dalam perkara ini menjadimilik dari penggugat untuk seterusnya /turun temurun, atas permintaan H.ABDUL GOFUR dan Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan sehinggaterjadilah peralihan utang H.MASYKUR kepada BRI Cabang Bangkalanmenjadi tanggung jawab Penggugat.(H. ABDUL GOFUR adalah adik kandungTergugat / kakak kandung Penggugat ) ;5S.

FAUZAN selama 5 Tahun terhitung tahun 1999sampai dengan tahun 2004, kemudian diperpanjang lagi selama 10 tahunterhitung tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, lalu pada tahun 2010dengan persetujuan Penggugat terjadi peralihan/Over Kontrak obyek sengketadalam perkara ini dari H. FAUZAN kepada Pak.

No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mksyaitu : g. suami melanggar taklik talak dan h. peralihan agama atau murtadyang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa ketentuan pasalpasal sebagaimana tersebut di atas,baik ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupunPasal 116 Kompilasi Hukum Islam selalu menyebutkan frasa salah satu pihak(alasan huruf a sampai dengan huruf e) atau frasa suami dan isteri (alasanhuruf f) atau kata suami (alasan huruf g), ini berarti

sendiri oleh salah satu pihak(keadaan sebagaimana disebutkan dalam alasan perceraian huruf c dan e),atau dapat juga karena terjadinya suatu tindakan/perlakuan yang diperbuatoleh salah satu pihak, baik pihak suami ataupun isteri itu sendiri (alasan hurufa, b, d), atau suami isteri secara bersamasama (alasan huruf f), bukan karenaadanya tindakan/perlakuan yang dilakukan oleh orang lain.Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan yang tersebut dalam Pasal116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : peralihan

agama,berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapatdipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, ternyatapula perkawinan Pemohon dengan lakilaki Beddu Batjo bin Batjo telah memenuhirukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuanmelanggar hukum, adapun tujuaan Pemohon mengajukan isbat nikah sebagaipersyaratan untuk peralihan

gaji janda Veteran RI dari suami Pemohon yangbernama Beddu Batjo bin Batjo ke Pemohon (Inaming binti Tikka) dan lainlain.Terlepas apakah benar Pemohon berhak atau tidak atas peralihan gaji jandaVeteran RI, majelis hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonanpengesahan nikah Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon dengan Beddu Batjo bin Batjo yang terjadi padatahun 1969, bertempat di Desa Lainungan

No. 3397 K/Pdt/2012e Bahwa demikian pula suratsurat tanda bukti berupa peralihan hak yangdilakukan oleh Karamoy Ticoalu alias Abdul Hadi Dali kepada siapa sajatermasuk kepada TergugatTergugat dan atau tanda bukti hak yang dikeluarkanoleh Turut Tergugat terhadap tanah sengketa harus dinyatakan batal dan atautidak berkekuatan hukum, serta kepada pihak Tergugat atau siapa saja mendapathak dari padanya harus dihukum untuk segera keluar/mengosongkan/membongkar segala bangunan dan segala sesuatu yang berada

Depan Mesjid Baiturahim Kota Gorontalo denganbatasbatas:Utara berbatas dengan keluarga Amir AbudTimur berbatas dengan keluarga Jemi YapantoSelatan berbatas dengan Jalan Sultan BotutiheBarat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani adalah milik Alm Abdul Rasyid Dali danAlmarhumah Sarapi Hasan Dali (suami istri);10.11.12.he14.Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihan Hak yangdilakukan oleh alm Karamoy Ticaolu alias Abdul Hadi Dali terhadap tanahpekarangan dan atau segala bentuk peralihan

depan Mesjid Baiturahim Kota Gorontalo denganbatasbatas:e Utara berbatasan dengan Kel.Amir Abud;e Timur berbatasan dengan Kel.Jemi Yapanto;e Selatan berbatasan dengan J1.Sultan Botutihe;e Barat berbatas dengan Jl.Ahmad Yani;adalah milik Alm Abdul Rasyid Dali dan almarhumah Sarapi Hasan Dali (suamiistri);Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihan hak yangdilakukan oleh almarhum Karamoy Ticoalu alias Abdul Hadi Dali terhadap tanahpekarangan sengketa dan atau segala bentuk peralihan

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Penggugat telah mengajukanpermohonan Blokir atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro atas namaTergugat kepada Turut Tergugat, hal tersebut untuk menghindari adanyaperbuatan hukum ataupun peralihan hak dari Tergugat kepada Tergugat IIatau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat maupun Tergugat II;18.

akibat hukum, karena Sertifikat Hak Milik Nomor1035/Bintoro masih menjadi jaminan hutang di Bank CIMB NiagaSemarang;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II yang menguasai SertifikatHak Milik Nomor 1035/Bintoro adalah perbuatan melawan hukum;Menghukum kepada Tergugat Il atau siapa saja yang menguasai ataumemperoleh hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro untukmenyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar menolak setiap adanyapermohonan peralihan

Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar menolak setiap adanyapermohonan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro dariTergugat kepada Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dariTergugat II;12.

JINAB (almarhumah) tidak ada sangkut paut hakbaik atas sebagian atau seluruh tanah objek perkara menurut garisgarisapapun juga;Menyatakan Hak Milik No. tanggal 21 November 1964 luas 11.056 m2tercatat atas nama DJARUN (almarhum) dan suratsurat peralihan hakyang didasarkan pada Hak Milik No. 1 tersebut adalah tidak berkekuatanhukum;Menyatakan pasangan suamiistri LABAI KALAWI (alamarhum) ZAINABPgl.

berhakmensertifikatkan sebagian atau seluruh tanah objek perkara atas namanyasendiri dan tidak berhak mengalihkan hak atas sebagian atau seluruh tanahobjek perkara kepada Tergugat B dan Tergugat C dengan titel apapunjuga;8 Menyatakan DJARUN (almarhum) tidak berhak menghibahkan sebagianatau seluruh tanah objek perkara kepada Tergugat Al (NURAYA) ;9 Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum dalam bentuk apapun jugaberkaitan dengan sebagian atau seluruh tanah objek perkara sedemikianrupa sehingga terjadi peralihan

tercatat atas nama Djarun (almarhum) tidak berkekuatan hukum ;8 Menyatakan perbuatan peralihan hak maupun suratsuratnya atas tanahobjek sengketa yang dilakukan para Tergugat adalah tidak mengikat dantidak berkekuatan hukum ;9 Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketauntuk diserahkan kepada Penggugat sekaum dan apabila ingkar denganbantuan Polri ;10 Menghukum Tergugat D untuk patuh dan taat terhadap isi putusan ini ;11 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Tentang subjek dan objek perkara:Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagaisubjek hukum dalam perkara ini, sehingga gugatan kurang lengkap/kurang pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokertosebagai pejabat instansi pemerintah yang menerbitkan peralihan hakatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 60, Sertifikat Hak Milik Nomor124, Sertifikat Hak Milik Nomor 125;Bahwa objek sengketa poin 2.a dan 2.b. tidak diuraikan

Nomor 2014 K/Padt/2016Menimbang bahwa mengenai bukti surat bertanda T7 s/d T9 setelahMajelis Hakim teliti dan cermati yang kesemuanya berupa surat yangditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Mojokerto yangmana dalam surat tersebut pada pokoknya berisi pengajuanpermohonan peralihan hak atas nama Bu Sumarni (Tergugat), dan olehkarena bukti surat tersebut masih ada relevansinya dengan perkara ini,untuk itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai surat bukti dalamperkara ini;Bahwa Bukti

T7 s/d T9 adalah surat dari Camat Jatirejo ke KantorAgraria Kabupaten Mojokerto tertanggal 30 Oktober 1987 tentangpermohonan peralihan hak dengan lampiran:1.

Peralihan hak atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat padakohir Nomor 76, Persil Nomor 12a, Kelas d.Il, luas 0,416 da atas nama B.Raju Katum ...dst... semula atas nama B. Raju Katum ke atas namaKayu B. Mattasan tersebut atas dasar apa? ...... Apakah jual beli/atauhibah/pindah waris (PW)?7. Peralihan hak atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalamBuku C Desa Nomor 76, Persil Nomor 12a, Kelas d.ll, luas 0,416 da atasnama B. Raju Katum ...dst . .. semula atas nama B.

dari buku Desa (Leiter C) tidak dapat dipakai sebagai hukti hak milik jika tidak disertai dengan buktibukti lain".Dengan demikian karena alat bukti P3 yang disampaikan oleh ParaPenggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Tennohon Kasasi a quoharuslah patut dikesampingkan;Bahwa demikian pula tentang keterangan saksisaksi yang di ajukan dalampersidangan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang ParaTermohon Kasasi, karena usia saksisaksi a quo apabila di kaitkan denganperistiwa hukum tentang peralihan

orang yang mengatakan barang itumiliknya maka dia yang wajid membuktikan bahwa orang yang menguasaibarang itu atasnya, dengan demikian, barangsiapa yang menuntut penyerahanatau pengosongan suatu barang, orang atau pihak itu yang wajibd membuktikanbahwa ia berhak atas barang tersebut (lihat M Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Hal 534)Menimbang bahwa dalam dalilnya PENGGUGAT menyatakan telahterjadi Peralihan

karena bukti T IV dan bukti T V oleh karenatidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan;Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pada tahun 2001telah terjadi peralinan atas dasar jual beli antara Saksi Sirojuddin sebagaiPenjual dengan saksi H Nana Sumarna sebagai pembeli yang diakui olehPENGGUGAT maupun TERGUGAT (Bukti T III);Menimbang berdasarkan fakta persidangan pula bahwa saksi H NanaSumarna menyebutkan tidak pernah bermaksud memiliki tanah objek sengketakarena peralihan

TsmRidwan selaku PPAT pengganti sebagaimana dalam Akta Jual beli (Bukti P II)telah sah secara formil;Menimbang walaupun TERGUGAT menyatakan dalam gugatannyabahwa tanah objek sengketa merupakan harta bersama TERGUGAT dan saksiSirojudin namun objek tanah sengketa pada tahun 2001 telah beralin ke saksiH Nana Sumarna dimana TERGUGAT tidak lagi memiliki hak atas tanah objeksengketa dan peralihan atas tanah objek sengketa tidak lagi memerlukanpersetujuan TERGUGAT;Menimbang atas dasar hal tersebut diatas

Bahwa, untuk melakukan proses pendaftaran peralihan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 609/Tahun 1983, Gambar Situasi No. 7830/Tahun 1983yang terletak di Wilayah Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, KotaBandung, Jawa Barat dengan pemegang hak terakhir atas nama HERMANalias (Tan Han Tiam) selaku Tergugat menjadi atas nama Penggugat, selakuPembeli kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Badan PertanahanNasional (BPN) Cq.

Bahwa oleh karena sudah dipenuhi pembayaran secara lunas dariPenggugat sebagai Pembeli dengan Tergugat sebagai Penjual, maka telahdipenuhinya syarat materiil dalam peralihan hak kepemilikan tanah tersebut,sehingga syarat formil berupa persyaratan kelengkapan suratsurat sebagaiHalaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pat.G/2020/PN.Bag.bukti kepemilikan yang sah pun seyogyanya harus dapat dipenuhi sebagaibukti hak atas tanah tersebut:9.

Pendaftaran Tanah tersebut antara lain meliputi pendaftaran hakhakatas tanah dan peralihnan hakhak atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa ketentuan tentang pendaftaran tanah sebagaimanadiatur dalam pasal 19 UUPA tersebut telah diatur lebih lanjut dalam PP No. 24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana menurut pasal 37 ayat (1)menentukan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan Akta yang dibuat