Bahwa berdasarkan pendaftaran peralihan hak yang ada dalamsertifikat tersebut tentang sebab perubahan, maka atas dasarpembagian hak bersama sebagaimana tertuang dalam aktaPPAT ANDI MUHAMMAD KASIM SIRUHU, SH No. 71/APHB/WL/IX/2003, tanggal 9 september 2013, maka objek sengketatersebut menjadi milik LA ODE SALIM;6. Bahwa atas dasardasar tersebut, maka Penggugat membeliobjek sengketa itu sebagaimana telah kami jelaskan pada poin 1dan 2 di atas;7.

Martadinata Nomor 7 Kelurahan Batulo KecamatanWolio Kota BauBau;Menimbang, bahwa bukti T.I.II.II.IV3 dan T.1.ILIILIV5 merupakanpernyataan yang dibuat oleh SANARIAH yang menyatakan bahwa ia adalahanak dari LA ODE MUHAMAD DJAFAR yang ke9 (sembilan) dari 9(sembilan) bersaudara, yang tidak pernah mengetahui dan tidak pernahmenyetujui penjualan tanah dan peralihan sertifikat atas nama L. M.

DJAFARkepada LA ODE SALIM serta memberikan kuasa kepada YAHYA LOMBENGuntuk menjaga dan mempertahankan hak warisnya;Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III.IV4 juga merupakan pernyataanyang dibuat oleh WA ODE STARIYANI yang menyatakan bahwa ia adalahanak dari LA ODE MUHAMAD DJAFAR yang ke6 (enam) dari 9 (sembilan)bersaudara, yang tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujuipenjualan tanah dan peralihan sertifikat atas nama L. M.

Bahwa, Penggugat hanya dapat membantu untuk membelinya melaluifasilitas KPR dari Turut Tergugat , sehingga atas bantuan Tergugat Il(Notaris PPAT) terbangunliah perikatan Akta Perjanjian Kredit Nomor0003520110512000020 tanggal 24 Mei 2014 dengan nilai kredit sebesarRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan,dimana dana tersebut oleh Turut Tergugat langsung / telah disetorkanpada rekening suami Tergugat I, dengan demikian peralihan hak obyekperkara a quo secara formal dan

Tergugat telah menggunakan Kutipan Akta Nikah Palsubersamasama Alm.Sutisno untuk digunakan dalam rangka proses jual belltanah dan bangunan terletak di Jalan Salam IV No.35 Desa KepongponganKecamatan Talun Kabupaten Cirebon seluas 320 m2 dengan batasbatastanah sebagaimana diuraikan dalam SHM No.28/Ds Kepongpongansebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.754/2013 yang dibuatTergugat Il.Menyatakan Tergugat II selaku Notaris PPAT lalai dan tidak cermat dalammenjalankan tugas Jabatannya terkait Akta Peralihan

dibelinya di Jalan Salam IV No.35 Desa KepongponganKecamatan Talun Kabupaten Cirebon seluas 320 m2 dengan batasHalaman 10 dari 19 putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.BDG.batas tanah sebagaimana termuat dalam SHM No,28/DsKepongpongan yang Penggugat peroleh melalui Akta Jual BelliNo,754/2013, yang diketahui kemudian melalui Putusan lain dalamPerkara Reg.No.41/Pdt.G/2017/PN.Sbr jo Putusan Pengadilan TinggiBandung Reg.No,352/Pdt/2018/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah AgungRI No, 1942K/Pdt/2019 pada pokoknya proses peralihan

terletak di Pradah Indah Rt,08Rw O1 Surabaya, Desa Pradah Kalikendal, Kecamatan dukuh Pakis ;Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Tergugat I tersebut dapat diketahui bahwa tanah sebagaimana tercatat dalam petok D, buku Kutipan Letter C ,Petok D. 441 persil 33 Klas: d.I terletak di wilayah Rt.008 Rw.001 Pradah Indah DesaPradah Kali kendal, dimiliki oleh Karmin ( Tergugat I ) ; Menimbang, bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 04 Nopember2002 ( T2 1 ), menunjukkan bahwa terdapat peralihan

ADHI BALADIKA lebih dari2 ( dua ) kali, serta peralihan hak karena jual beli kepada Gregorius Rudy Katopo,seluas 370 M? ;Bahwa sesuai fakta berdasarkan catatan pada Petok D No. 12 Persil 33 atasnama DJOYO P. DJEMARI Kelurahan Kali Kendal tersebut hanya terjadi peralihan hakkepada PT. ADHI BALADIKA 2 ( dua ) kali, dan di hibahkan kepada Suyadi, sehinggamajelis berpendapat bahwa terhadap tanah tersebut masih terdapat sisa, yang dapat diI+tentukan seluas 707,5 M?

padatanggal 17 Desember 1982 Penggugat telah menjual tanah denganluas dan batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya (tanahhak milik yang tercatat dalam Sertipikat Nomor 103/Tahun 1983)kepada TERGUGAT ;Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 20 ayat (2)dan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria serta Pasal 37 ayat (1) dan Pasal38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997, jual beli tanah tersebut merupakan peralihan

hak milik atastanah yang sah menurut hukum, sehingga tanah tersebut telah beralihdari semula merupakan hak milik PENGGUGAT, selanjutnya menjadihak milik TERGUGAT ;Menimbang, bahwa selain itu mengingat proses peralihan hakatas tanah sebagaimana disebutkan melalui proses yang sesuaidengan hukum atau peraturan perundangundangan yang berlaku, dantidak ada indikasi bahwa peralihan hak tersebut merupakan suaturekayasa atau tidak patut dan bertentangan dengan hukum, makaTERGUGAT patut dianggap sebagai

Sutarto;Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;Menimbang, bahwa untuk mengetahui dasar kepemilikan terhadapobjek sengketa, terlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dasar hukumperalihan hak atas tanah yakni perbuatan hukum pemindahan hak atas tanahyang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas daripemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.Menimbang, bahwa sejak berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanahdapat dilakukan melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian denganHalaman

15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Padt.G/2015/PN Tpgwasiat, pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik.Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, ditegaskan bahwa: Peralihan hak atas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dataperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecualipemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika

(vide bukti surat P3);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa peralihan objek sengketa tersebut sebagaimana yang telahdibuat dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris maka telahmemberikan kepastian hukum bahwa pemegang hak atas objek sengketaadalah Penggugat, sehingga dalam perkara a qou Penggugat telah mampumembuktikan pokok persengketaan dalam perkara ini bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah terhadap objek sengketa sehingga petitum gugatan

Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik para Penggugatsebagai keturunan AMAQ SALBIYAH ;Menetapkan hukum bahwa para Tergugat dan atau siapapun juga yangmemperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepadapara Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun jugadengan pihak lain bila perlu dengan bantuan Alat Negara;Menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat mempertahankan tanahsengketa adalah perbuatan melawan hukum ;Menetapkan hukum bahwa segala bentuk peralihan

SALEH, danmutasi pipil atas Tanah Sengketa terjadi setelah peralihan hak dari tangan HajiM. SALEH kepada Amaq MAHSUN (+) sesuai Surat Keterangan Tanah yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Luas Tingkat II IPEDA Selong Nomor : 17/WPJ.08/K1.32124/1986 Tanggal 27 Agustus 1986.. Bahwa tidak benar dan mengadaada posita keLIMA gugatan Para Penggugatdan haruslah demi hukum dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya.

EksepsiMenimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat mengajukaneksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagaiberikut:e Gugatan para Penggugat kabur karena dalil Penggugat tidakjelas darimana dasar perolehan tanah sengketa oleh orang tuaPenggugat dan tidak jelas keberadaan Amaq Salbiyah diatastanah sengketa apakah pernah menguasainya atau hanyasebagai pemilik tetapi tidak pernah menikmati hasilnya;e Gugatan para Penggugat kabur karena tidak jelas peristiwahukum atau peralihan

Dan peralihan itu terjadi melalui lelang yang dilaksanakanoleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur/Kantor PelayananPiutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya Il.Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi hukum dalildalil gugatanPenggugat, Majelis berpendapat oleh karena ternyata meskipun Penggugat masihmenguasai obyek sengketa, sedangkan disisi lain faktanya obyek sengketa telahberalin kepada orang lain (Tergugat Ill) sebagaimana Risalah Lelang yangdilaksanakan oleh Panitia

namun oleh karenaperalinan obyek sengketa dalam perkara ini ternyata tidak hanya ditimbulkan olehTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill saja melainkan juga oleh pihakpihak terkaityaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur/KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya Il, Majelis berpendapat,untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang obyek sengketa dan untukmenentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat dalam proses peralihan

hak status kepemilikan obyek sengketaini secara lengkap haruslah dibuktikan terlebih dahulu riwayat peralihan obyeksengketa.

Saodah almarhumah menggunakan prosedurjualbeli dan peralihan hak secara proforma nama Tergugat didalam Akta JualBeli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 1093/Desa Cipacing, Gambar Situasi No. 865/1994tanggal 4 Juni 1994, luas 306 M2, atas nama Rd. Giat Soegiat (Tergugat),dibeli oleh Pewaris Rd. H. King Soekartin almarhum dan Rd. Hj.

,Notaris/PPAT di Sumedang dari pemilik asal Sertifikat Hak Milik No. 88/Cipacing, Gambar Situasi No. 1782/1981 tanggal 22 April 1981, luas 610M2, oleh karena pada saat peralihan hak dari SHM No. 88/Cipacing menjadiSHM No. 1093/Desa Cipacing, terjadi pelebaran jalan oleh Pemerintah dariBandung ke Rancaekek dan mengenai sebagian tanah termaksud seluas304 M2, maka didalam SHM No. 1093/Desa Cipacing luas tanah berkurangmenjadi 306 M2 (610 M2 304 M2 = 306 M2) ; Sertifikat Hak Milik No. 02284/Desa Cipacing

H.Saodah almarhumah pada saat pembelian dan peralihan hak dan bukanmerupakan pemberian hak kepemilikan atas tanahtanah berikutbangunannya tersebut;6. Menetapkan hukum, bahwa tanahtanah berikut bangunannya tersebutmerupakan hak milik para Penggugat, Tergugat dan para turut TergugatHal. 10 dari 22 hal. Put. No. 281 K/AG/2011berasal warisan dari pewaris Rd. H. King Soekartin almarhum dan Rd.

(Fotokopi bukti proses perubahan Sertifikat dari paraPemohon Kasasi/Tergugat, turut Tergugat , ll V terlampir,diantaranya: Pemisahan dan Pembagian Akta; Peta/Denah Skala Gambar 1:500;Berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan NasionalSumedang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari mantan Notarislou Risti, S.H. di Sumedang bahwa transaksi dan atau peralihan haksudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tidak adasangkut pautnya dengan alm. Rd.

Tuntutan mana dihitung mulai bulan Agustus 2014 sampai dengantahun diserahkannya seluruh harta sengketa kepada Para Penggugat danharus dipenuhi secara tunai dan sekaligus, apabila enggan membayarmaka pembayarannya dilakukan dengan cara menjual lelang seluruh hartakekayaan Para Tergugat dalam jumlah cukup melalui Kantor Lelang Negarayang sah;Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat atas tanah sengketa adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, sehingga peralihan hak atas tanahsengketa menjadi atas

Nomor 2598 K/Pdt./201620.21.22.sah dan cacat hukum, maka peralihan hak tanah sengketa yang telahdialinkan oleh Tergugat II dan Ill kepada Tergugat IV dengan cara jual belisebagaimana termaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 531/2014 dan532/2914 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalan cacat hukumdan tidak sah pula, sehingga sudah layak dan sepantasnya Para Penggugatmenuntut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat Il agar prosesperalinan hak atas tanah sengketa yang dimohonkan atas nama TergugatIV

dihentikan untuk tidak dilanjutkan;Bahwa oleh karena telah jelas bahwa perbuatan Para Tergugat atas tanahsengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan peralihan hakatas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah cacathukum dan tidak sah, maka Para Penggugat menuntut pula kepada TurutTergugat Ill agar menghentikan proses permohonan balik nama atas tanahsengketa dan tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketaatas nama Tergugat IV;Bahwa dikarenakan kemungkinan adanya

ParaTergugat atas tanah sengketa yang saat ini berada dalam penguasaanTergugat IV, yang mana stat atas tanah sengketa saat ini telah beralihmenjadi atas nama Tergugat II sebagaimana termaksud dalam SertifikatHak Milik Nomor 94/Desa Sidowarno yang semula tercatat atas namaTergugat yang kemudian beralin menjadi atas nama Tergugat Il, yangkemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2257/DesaSidowarno dan Sertifikat Hak Milik 2258/Desa Sidowarno yang kesemuanyaatas nama Tergugat Il dan saat ini proses peralihan

Kamerlingh Onnes;Disamping itu, ada juga yang menghuni tanah/bangunan tersebut secaraover/peralihan sewa yang diketahui oleh Pejabat Pemerintahan Setempat(Asisten Wedana);Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor. 93 PK/TUN/20122. Bahwa, adapun dasar Penggugat menghuni Tanah/Bangunan adalahsebagai berikut :TsDWIYONO, menghuni tanah/bangunan yang terletak di Jalan PerintisKemerdekaan (d/h Jalan Utama) No. 116 (d/h No. 149) Kel. GalangKota, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang, berdasarkan:a.

Nazmul Irfan Nasution, Camat Galang selaku PejabatPembuat Akta Tanah untuk peralihan tanah Sertifikat Hak GunaBangunan No. 33/Galang Kota; Akta Jual Beli 594.2/13/1987 tanggal 15 Oktober 1987 yang diperbuatdihadapan Drs. Nazmul Irfan Nasution, Camat Galang selaku PejabatPembuat Akta Tanah untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38/Galang Kota; Akta Jual Beli 594.2/19/1987 tanggal 15 Oktober 1987 yang diperbuatdihadapan Drs.

Nazmul Irfan Nasution, Camat Galang selaku PejabatPembuat Akta Tanah untuk peralihan tanah Sertifikat Hak GunaBangunan No. 44/Galang Kota; Akta Jual Beli 594.2/21/1987 tanggal 15 Oktober 1987 yang diperbuatdihadapan Drs.

Nazmul Irfan Nasution, Camat Galang selaku PejabatHalaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor. 93 PK/TUN/2012144.Pembuat Akta Tanah untuk peralihan tanah Sertifikat Hak GunaBangunan No. 46/Galang Kota;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Hak Guna BangunanHapus karena jangka waktunya berakhir in casu Hak Guna Bangunan No.33/Galang Kota, Hak Guna Bangunan No. 38/Galang Kota, Hak GunaBangunan No. 44/Galang Kota dan Hak Guna Bangunan

Raya Kutisari 5456 Surabayadimana Hak Pengelolaannya adalah atas nama Penggugat, sedangkanpengajuan kredit tersebut juga atas sepengetahuan dan sepersetujuanTergugat V melalui suratnya tertanggal 11 Maret 1987;Bahwa hingga tanggal 4 Oktober 2001 tanpa dasar dan alasan hukum yangjelas, tibatiba Tergugat V menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor188.45/0790 P/402.4.22/2001 menjadi atas nama Tergugat , padahalsangat jelas disebut dalam surat ijin tersebut bahwa dasar penerbitan suratijin bukanlah peralihan

Nomor 552 PK/Pdt/201712.13.14.15.itu yaitu melalui peralihan hak di hadapan pejabat yang berwenang dengandokumen peralihan yang sah;Bahwa dari adanya perubahan/pengalihnan nama yang melawan hukumatas hak pakai lahan tanah milik Penggugat tersebut di atas, Penggugatbaru mengetahui bila Tergugat Il/Sdr.

dilakukanTergugat II bersama Tergugat III secara pribadi terkait dengan pengalihanhak pakai lahan tanah di Jalan Raya Kutisari Nomor 5456 Surabayakepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 24 tertanggal23 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Tergugat IV adalah perbuatantidak sah dan melawan hukum karena Tergugat II maupun Tergugat III tidakberwenang dan tidak berkapasitas untuk itu;Bahwa selain Akta Nomor 24 tertanggal 23 Agustus 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat IV selaku Notaris/PPAT tentang Peralihan

Gugatan Penggugat Tidak berdasar Hukum2.1 Bahwa jikau benar gugatan Para Penggugat sebagaimana dituangkandalam posita gugatan point 2 yang menyatakan bahwa peralihan hak atastanah objek sengketa dalam perkara in casu didadasarkan pada kwitansijual beli dibawah tangan dan belum terjadi perpindahan hak pada letter CDesa terhadap objek sengketa, sehingga proses jual beli tersebut tidaklahberdasarkan atas hukum ;Halaman 9 dari14Putusan Nomor :8/Pat.G/2018/PN.Mjy2.2 Bahwa jika kalau benar kwitansi dibawah

tangan sebagaimana didalilkanPara Penggugat pada posita poin 2 dalam gugatannya tentu bertentangandengan ketentuan pasal Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran tanah (1) Peralihan ha katas tanah dan hak milikatas satuan rumah susun melalui jual beli tukar menukar, hibah, pemasukandalam perusahaan dan perbuatam hukum pemindahan hak lainnya kecualipemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarakan jika dibuktikandengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut

tangansebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita point 2 dalamgugatannya bertentangan pula dengan ketentuan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria pada pasal 23 ayat (1) Hak Milik demikian pula setiap peralihanhapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lain harus didadftarkanmenurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 dan ayat (2)Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yangkuat mengenai Hapusnya hak milik serta sahnya peralihan

bertentanganpula dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagaimandiatur dalam Pasal 23 ayat (1) tentang Hak Milik bahwa setiapperalihan hapusnya dan pembebannya dengan hakhak lain harusdidaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal19 dan ayat (2) adapaun pendaftaran termaksud dalam ayat (1)merupakan alat pembukttian yang kuat mengenai hapusnya hak milikHalaman 11 dari14Putusan Nomor :8/Pdt.G/2018/PN.Mjyserta sahnya peralihan

dengan tanah Milik AlmarhumAwionSebelah barat berbatasan dengan jalan Tanjung Pura Stabatyang mana rumah/tanah tersebut diatas adalah merupakan objekperkara dalam perkara ini :Bahwa jual beli defenitif terhadap tanah terperkara telah puladilakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah (PPAT)daerah Kabupaten Langkat seperti terbukti dari akte jual beli No: 288 / 2011 yang dibuat pada tanggal 16 November 2011dihadapan Notaris SULAIMAN, SH;Bahwa berdasarkan AKTE jual beli tersebut telah puladilakukan peralihan

nama terhadap rumah / tanah terperkarayaitu peralihan nama pemegang hak dari tergugat (Suherman)menjadi nama penggugat ( NASIB PINEM ) seperti terbuktidari sertifikat Hak milik Nomor : 129 tahun 2011;Bahwa berdasarkan pembuatan hukum jual beli yang sahdiatas, maka secara hukum penggugat adalah sebagai pemilikyang sah atas tanah seluas + 4. 473 m?

diatas, majelis hakim berkesimpulan, bahwasanya eksepsi yang didalilkanTergugat Ill, IV, V, VI tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakanditolak;GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exeptio pluriumlitisconsortium)Menimbang, bahwa eksepsi ketiga Tergugat Ill, IV, V, VI agarperkara aquo dapat diselesaikan dengan tuntas maka semua pihak yangterlibat dalam perkara ini haruslah diikut sertakan yakni pihak Notaris danpihak BPN Kabupaten langkat sehingga Majelis Hakim dapat mengetahuidengan jelas proses peralihan

Bahwa berdasarkan AKTE jual beli tersebut telah pula dilakukan peralinannama terhadap rumah / tanah terperkara yaitu peralihan nama pemeganghak dari tergugat (Suherman) menjadi nama penggugat ( NASIB PINEM) seperti terbukti dari sertifikat Hak milik Nomor : 129 tahun 2011;. Bahwa berdasarkan pembuatan hukum jual beli yang sah diatas, makasecara hukum penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanahseluas + 4. 473 m?

DJASRI yang telahdilelang oleh pihak Bank BNI Cab.Kudus dimana terdakwa sebagaipemenang lelangnya, pada saat ituterdakwa dan saksi DJASRI samasama hadir di Balai desa GetasPejaten selanjutnya diadakan mediasiyang dipimpin oleh kepala desa GetasPejaten yang saat itu juga dihadirioleh aparat dari Polsek Jati danKoramil Jati untuk membahasmengenai proses peralihan hak,dimana saat itu terdakwa juga beradadi dalam balaidesa tersebut.Pada saat proses pembicaraan tersebutH DJASRI meminta waktu 1 (satu)jam

DJASRI yang telahdilelang oleh pihak Bank BNI Cab.Kudus dimana terdakwa sebagaipemenang lelangnya, pada saat ituterdakwa dan saksi DJASRI samasama hadir di Balai desa GetasPejaten selanjutnya diadakan mediasiyang dipimpin oleh kepala desa GetasPejaten yang saat itu juga dihadirioleh aparat dari Polsek Jati danKoramil Jati untuk membahasmengenai proses peralihan hak,dimana saat itu terdakwa juga beradadi dalam balaidesa tersebut.Pada saat proses pembicaraan tersebutH DJASRI meminta waktu (satu)jam

DJASRI samasama hadir di Balai desaGetas Pejaten selanjutnya diadakan mediasi yang dipimpin oleh kepala desaGetas Pejaten yang saat itu juga dihadiri oleh aparat dari Polsek Jati danKoramil Jati untuk membahas mengenai proses peralihan hak, dimana saat itusaksi FAOZAN juga berada di dalam balai desa tersebut, sedangkan saksiSUTIKNO Als NJILIN berada di luar balai desa,Bahwa Pada saat proses pembicaraan tersebut H.

DJASRI samasama hadir di Balai desa Getas Pejaten selanjutnya diadakanmediasi yang dipimpin oleh kepala desa Getas Pejaten yang saat itu jugadihadiri oleh aparat dari Polsek Jati dan Koramil Jati untuk membahasmengenai proses peralihan hak, dimana saat itu terdakwa FAOZAN jugaberada di dalam balai desa tersebut. Dan terdakwa SUTIKNO Als NJILINberada di luar balai desa, Pada saat proses pembicaraan tersebut H.

YK.11maka untuk proses peralihan balik nama menjadi atas nama Pemohondan atau anakanak maupun pihak ketiga yang ditunjuk Pemohon danperalihan yang dilakukan didepan dan dihadapan Notaris/PPAT dan kantorpertanahan tidak diperlukan kehadiran maupun tanda tangan, surat kuasadari termohon maka secara otomatis dengan bukti putusan ini sudahdapat dilaksanakan proses peralihan dalam bentuk apapun dan kepadasiapapun menurut hukum yang berlaku ;.Bahwa karena gugatan perkara ini didasarkan fakta hukum dan

Menetapkan secara hukum setelah terbagi dua bagian dari harta bersama(gonogini) antara Pemohon dan Termohon masingmasing salingmemberikan kuasa untuk segala peralihan hak menjadi atas namaPemohon dan atau anakanak didepan dan dihadapan Notaris/PPAT,Kantor Pertanahan dan instansi terkait dapat dilangsungkan peralihantanpa hadirnya Termohon ; 22 nennn8.

YK.momnomnan Menimbang, bahwa dalam petitum ke7 dan ke8 ini Penggugatmenuntut agar secara hukum setelah harta bersama dibagi dua, makamasingmasing pihak saling memberi kuasa untuk segala peralihan hakmenjadi atas nama Penggugat dan atau anakanak di depan dan di hadapanNotaris/PPAT, Kantor Pertanahan dan Instansi terkait serta menuntut agarTergugat mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat setengahbagian harta kekayaan bersama yang dikuasai atau ditempati sendirimaupun dikuasai pihak lain dengan

Tergugat 1 ; Dan karena tanah obyek sengketa 2 tersebut sepenuhnya milikPenggugat 1 maka Penggugat 2 sama sekali tidak mengerti isi danmaksud akta jual beli tersebut, hanya menuruti permintaan orang tua ;Penggugat 1 untuk tanda tangan tanpa membaca akta tersebut.Dan setelah itu Penggugat 2 kembali mendapat tambahan uangdari Penggugat 1 dengan cek dari Tergugat 1 yang diperhitungkansebagai hutangnya Penggugat 1 pada Tergugat 1 sebesarRp 20. 000.000, ; Dari uraian diatas jelas bahwa jual beli dan peralihan

Bahwa selain peralihan hak antara Para Penggugat dan Tergugat 1cacat hukum dan tidak sah, karenanya tindakan hukum selanjutnya, ;Sual beli Tergugat 1 dengan Tergugat 2 sebagaimana yangterungkap di Kantor Pertanahan Kota Tegal dan Kanwil Semarangjuga tidak sah, batal demi hukum (belum dilakukan peralihan hak ),ternyata secara tidak terduga , pada tanggal. 8 Mei 2012 telahdatang Tergugat 3 ; Tn.

Menghukum Tergugat 1 atau orang lain yang mendapatkan hakdari padanya untuk melakukan peralihan hak dan membalik namaobyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 kembali menjadi atas namaPenggugat1 ; Ny. Kamerlin Herlina tanpa syarat apapun ; a.

yang dikenal dan terletak di Kelurahan Lidah Kulondahulu Kecamatan, Karang Pilang, sekarang Kecamatan Lakarsantri, KotaSurabaya;Bahwa, peralihan hak atas objek sengketa tersebut berdasarkan sebagaiberikut:Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) telah melakukan pengikatan jual beli dengan Turut TermohonPeninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut TerbandingI/Turut Tergugat ) berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 107 danAkta Kuasa Nomor 108 dan 109 tertanggal

ribu rupiah) jumlah uang mana menurut keterangan pihak pertamatelah diterima dari pihak kedua dengan tunai dan dengan sempurnasebelum penandatanganan akta ini dan untuk penerimaan uang mana aktaini berlaku juga sebagai kwitansinya";Sehingga dalam hal ini tidak dapat dipungkiri terjadi perjanjian jual beliTermohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/T ergugat)antara Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu~ TurutTermohon Peninjauan Kembali I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat 1)sehingga peralihan

denganmemberikan ganti rugi atas dasar musyawarah;Sehingga Pelepasan Hak Atas Tanah dari Turut Termohon PK II (dahuluTurut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat Il) kepadaPemohon Kasasi (Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat) telah sah dansesuai dengan aturan hukum;Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) dalam hal ini merupakan pembeli terakhir atasobjek sengketa yang sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) peralihan

Sebagaimana ketentuan Pasal 1474KUHPerdata jo Pasal 1475 KUHPerdata, yang menyatakan:Pasal 1474 KUHPerdata:la mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya danmenanggungnya";Pasal 1475 KHUPerdata:Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalamkekuasaan dan kepunyaan si pembeli;Bahwa, untuk itu peralihan hak yang terjadi dan telah dituangkan dalambentuk akta notariil kKepentingan hukum dari Turut Termohon PeninjauanKembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali Il (

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 HIR jo. 1234HIR yakni:Pasai 1233 HIR Tiaptiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baikkarena undangundang;Pasal 1234 HIR "Tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu.untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu";Bahwa, semua perikatan yang terjadi antara pihak telah terpenuhi, akantetapi justru Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembandlng/Terqugat) setelah menerima pembayaran atas peralihan hakatas objek

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan adalah karena adanya SuratJawaban dari TERGUGAT Ill kepada Penggugat bertanggal 31 Maret2016, yang memberikan tenggang waktu kepada Penggugat selambatlambatnya selama 30 hari terhitung sejak tanggal surat tersebut, untukmendaftarkan Gugatan ke Pengadilan ;Bahwa karenanya adalah sangat wajar secara hukum, untukmenghukum TERGUGAT Ill untuk tidak memproses permohohanpemecahan ataupun peralihan hak atas Objek Perkara oleh TERGUGAT baik menyangkut tanah Objek Perkara

kaum Penggugat,sebagaimana dinyatakannya pada halaman 5 angka 8 naskah gugatanPenggugat, karena yang Penggugat lakukan melalui Tergugat Ill adalahHalaman 14 dari 28 Putusan Nomor 194/PDT/2017/PT PDG.melakukan balik nama dari Tergugat kepada anak kandung Tergugat (yaitu Marah Hamdan Novri) yang dalam perkasa in casu tidak digugatoleh Kuasa Penggugat.Selanjutnya adalah tidak benar pernyataan Penggugat pada halaman 5angka 10 untuk menghukum Tergugat Ill untuk tidak memprosespermohonan pemecahan atau peralihan

Parak Gadang Timur, Surat Ukur 4 Desember 2014No. 00069/2014 in litis (yang sudah terbit sejak tanggal 4 Desember2014.10.Bahwa dengan uraian dan fakta di atas terbukti pernyataan para11Penggugat / Kuasa Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Ill(1,2,3 dan 4) serta Tergugat Ill telah berusaha untuk memecah sertifikatataupun peralihan hak atas Sertifikat No. 1400 in litis dan ataupunpermohonan sertifikat baru nantinya dan atau pun yang telah terbitsecara sah adalah pernyataan yang keliru dan tidak

objek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah sertabatal demi hukum atau dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Padang a quoselanjutnya menghukum Tergugat 1 dan Tergugat Il,1,2,3,dan 4 dengansuka rela mengosongkan objek perkara, Tergugat Ill melalui Pengadilanagar membatalkan Sertifikat No. 1400/ Kelurahan Parak Gadang Timur(objek perkara).Selanjutnya adalah tidak benar pernyataan Penggugat pada halaman 5angka 10 untuk menghukum Tergugat Ill untuk tidak memprosespermohonan pemecahan atau peralihan

hartapuisaka tinggi kaum Penggugat yang lokasi tanah sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan tahun 1912 dan Surat KAN 8 SukuNagari Padang No. 01/NMSS/PDG/SK/X/1993 tanggal 19 Oktober 1993yang luasnya + 11.850 M2, karena jelas Tergugat Ill mempunyaiHalaman 16 dari 28 Putusan Nomor 194/PDT/2017/PT PDG.16.17.kewenangan yang sah dan wajar memproses permohonan yang Tergugat ajukan dalam hal ini untuk membalik namakan kepada Hamdan Novridan ataupun melakukan pemecahan sertifikat in litis serta peralihan

tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November2020 sekira jam 08.00 WIB di depan rumah Saksi Desa Mak TeduhKecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan; Bahwa yang Saksi ketahui suami Saksi yakni Saksi Supir Bin Ismailalami adalah penipuan dengan cara awalnya Terdakwa melakukan pembeliandengan cara Over Kredit terhadap 1 (satu) unit mobil dengan merkMistsubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warnahitam tersebut kepada suami Saksi lalu Suami Saksi menyetujuinya, sertaakan mengurus peralihan

tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November2020 sekira jam 08.00 WIB di depan rumah Saksi Desa Mak TeduhKecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan; Bahwa yang Saksi Supir Bin Ismail ketahui sdr Supir yakni ayahkandung Saksi alami adalah penipuan dengan cara awalnya Terdakwamelakukan pembelian dengan cara Over Kredit terhadap 1 (Satu) unit mobildengan merk Mistsubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM1166 KI warna hitam tersebut kepada ayah Saksi lalu menyetujuinya, sertaakan mengurus peralihan

BK untuk atas keberhasilanTerdakwa membawa mobil tersebut, dan Terdakwa tidak pernah melakukanjanjinya sebagaimana kesepakatan dengan Saksi Supir Bin Ismail untukmelanjutkan anggsuran kredit mobil tersebut sampai lunas serta akan datangkembali pada hari Senin untuk bersamasama ke pihak Leasing di Pekanbaruguna proses over kredit atau peralihan mobil tersebut, maka dengan demikianperbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri secara melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan

rumah Saksi Supir BinIsmail, Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya masuk ke rumah Saksi SupirBin Ismail, lalu Saksi Supir Bin Ismail bersepakat dengan Terdakwa untukmenjual mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)sebagai biaya balik Down Payment (uang muka) dan Terdakwa akanmelanjutkan anggsuran kredit mobil tersebut selanjutnya sampai lunas sertaTerdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Senin untuk bersamasama kepihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan

BK yang secara bersamasama mendatangi rumahSaksi Supir Bin Ismail untuk membeli mobil tersebut dan mentransfer uangbiaya biaya balik uang muka (down payment) kepada Saksi Supir Bin Ismail,lalu membawa mobil tersebut ke Pekanbaru, namun selanjutnya tidak pernahmemenuhi janji Terdakwa untuk melanjutkan angsuran kredit mobil tersebutsampai lunas serta akan datang kembali pada hari Senin untuk bersamasamake pihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan mobilsebagaimana telah diuraikan

SPHSPH tahun 1993 untuk PT Elok Abadi Pertama diblok Pilar dan menurut keterangan Saksi H Sugandi bahwa saksi pernahdimintai keterangan oleh Polisi dalam perkara pidana atas namaTersangka Abdul Fatah (Tergugat Il) atas Laporan dari Penggugat(sesuai bukti P7A, 7B, P82)*;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukanoleh Majelis Hakim bersama para pihak pada tanggal 10 Juli 2012 diKantor Kepala Desa Sumur Batu untuk melihat Buku C Desa telahdiperoleh fakta fakta, sebagal berikut: Peralihan

hak dari Said Bin Ayub kepada Yayasan Tirasa/Penggugat; Peralihan hak dari Drs.

Sulistyo kepada Yayasan Tirasa; Peralihan hak dari Hapid H. Said kepada Yayasan Tirasa; Peralinan hak dari Arsani Arpani kepada Yayasan Tirasa; Peralihan hak dari Santibi Bariji kepada Yayasan Tirasa;Bahwa terdapat bukti T 11155 tentang Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah untuk kepentingan swasta dari Said Bin Ayub kepada PTElok Abadi Pertama yang terletak di blok pilar; T 11145 tentang SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan swasta dariDrs.

, bukan untuk tanah objek sengketa a quo yang terletak di Blok Pilar,yang telah dibebaskan oleh Penggugat pada tahun 1997 dan telah terbit suratukur dari Tergugat Ill sendiri;Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal15 Mei 2012 dan tanggal 10 Juli 2012, penguasaan Penggugat atas objeksengketa secara nyata (faktuil) telah dapat dibuktikan dengan berdirinya 3(tiga) buah bangunan permanen berupa Villa dan Gudang milik Penggugatserta dari data buku C Desa setempat dicatat: peralihan