yaitu TERMOHON IT , PEMOHON dan TERMOHONIll tersebut adalah satusatunya para ahli waris dari TERMOHON I( Almarhumah ) dimana harta asal / harta bawaan tersebut dimohonkan olehPemohon ( PEMOHON) berupa sebidang tanah pekarangan yang tertulis atasnama TERMOHON I dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1237 / KelurahanMimbaan, GS : tanggal 28 Maret 1985 No. 928 / 1985, Luas 380 M2, yangterletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yaitusalah satu para ahli waris yang bernama PEMOHON peralihan

menggunakannya untuk menerbitkan akte hibah padahari Rabu tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat oleh Akmal Hasan S.Sos pejabatpembuat akta tanah (PPAT) wilayah kerja kecamatan Wara Timur, dan dalamakte hibah seolaholah para saksi korban bertanda tangan sebagai pihak pertama,tetapi semua tanda tangan diatas dipalsukan oleh terdakwa.e Adapun tujuan dan maskud terdakwa menerbitkan Akte Hibah adalah untukmelakukan balik nama sertifikat hak milik Nomor 772 Desa Tompotika PersilEmpang, yang telah dicatatkan peralihan

tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slemantanggal 20 Juli 2011 No.144/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : DALAM EKSEPSI: =Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II dan Turut Tergugat I untukseluruhnya; Menolak eatDALAM POKOK PERKARA : 1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Hak Milik No.4143/Sumberarum;AMenyatakan bahwa peralihan

., kKemudian dengan menetapkan IsbatNikah tersebut Pemohon dapat mengurus peralihan pensiun dari almarhumH.l., kepada Pemohon sebagai istri sah pada kantor PT. Taspen CabangAmbon;Berdasarkan dailildalil Pemohon diatas, Pemohon memohon kepadaBapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan penetapansebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

./2020/PN.Skt. tanggal 9 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berakibat hukum surat-surat Turut Tergugat Konpensi II berupa :

) kaviing dan beberapa telahdibangun rumah oleh yang membeli kavlingan kepada orang tua saksi pada tahun1997 dengan cara mencicil, bahkan sekitar tahun 2010 2011 orangorang yangmembeli tanah kavlingan tersebut sudah ada yang lunas cicilannya, namun SHMHalaman 36 dari 44 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Snt.No.116 dan SHM No.117 tersebut sekarang tidak atas nama orang tuanya lagitetapi atas nama Zulhair Zisvar dan Depi Indra;Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Tintan Dindyati menerangkanmembenarkan peralihan

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78 Tahun 2012tanggal 6 Agustus 2012 (Vide bukti T1, TIl, TIll, TIV, TVI 1) dan Akta JualBeli Nomor 79 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 (Vide bukti T1, Tll, Tlll, TIV, TVI 2), namun peralihan dimaksud karena setelah orang tuanya meninggaldunia sekitar tahun 2011 datang anak Bapak Salman Syahril (pemilik pertama)kerumah saksi Tindtan Dindyati dan mengajak Saudara Zulhair Zisvar (Tergugat )yang mengatakan bahwa posisi tanah SHM No.116 dan SHM No.117 tersebuttertukar

membeli tanahkaviingan dengan cara mencicil;Menimbang, bahwa sedangkan bukti materil berupa keterangan saksi dariTergugatTergugat yang dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangandibawah sumpah, yakni saksi Hafiz dan saksi Yuslizal Hamid, tidak ada satupunsaksi yang mengetahui secara jelas dan tegas dengan dasar pengetahuannyamengenai letak luas dan batasbatas tanah milik Tergugat dan Tergugat Il dandari saksisaksi dimaksud tidak pula diperoleh keterangan lebih lanjut mengenaibagaimana proses peralihan

Tergugat dan Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan antara SHMNomor 116 dan SHM Nomor 117 atas nama Tergugat dan Tergugat Il denganSertifikat Hak Milik Nomor 4214 Tahun 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 4259Tahun 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4260 Tahun 2013 atas namaPenggugat tidaklah tumpang tindih/overlaping, karena Tergugat dan Tergugatll lah yang yang memperoleh tanah sengketa dengan meletakkan posisi tanahSHM Nomor 116 dan SHM Nomor 117 kedalam tanah Penggugat, peralihan

manamenurut Majelis adalah merupakan peralihan yang tidak sah;Menimbang, bahwa oleh karena perolehan SHM Nomor 116 dan SHMNomor 117 oleh Tergugat dan Tergugat II dari Ahli Waris Dadang Sutarja berasaldari peralihan yang tidak sah, maka peralihan dimaksud tidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas olehkarena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sementara darialatalat bukti yang diajukan Tergugat dan tergugat Il tidak berhasil membuktikandalildalil

Menyatakan Penggugat untuk dan atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, ,Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV memiliki kewenangan serta kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli ataupun peralihan hak kepemilikan lainnya dan memiliki kewenangan serta kuasa untuk melakukan segala

Bib.Tergugat XV di hadapan Turut Tergugat XVI selaku Notaris/PPAT tersebutTergugat telah melakukan proses peralihan berupa pengikatan jual beliterhadap tanah aquo kepada diri Tergugat sendiri, dimana Tergugatmelakukan pengikatan jual beli terhadap diri Tergugat sendiri atas tanahsecara satu hamparan dengan total luas secara keseluruhan 36.150 M2terletak di Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung BaratProvinsi Jawa Barat yang merupakan objek perkara aquo tanpa melibatkanataupun tanpa seizin

milik Turut Tergugat XIV, Akta Pengikatan jual beli No. 66Tanggal 31 Maret 1994 terhadap objek tanah milik Turut Tergugat XVyang dimana pengikatan jual beli tersebut dibuat oleh dan dihadapan TurutTergugat XVI selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpasepengetahuan maupun tanpa seizin dari Penggugat yang dimana uangyang dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan proses pengikatan jualbeli tersebut adalah semuanya berasal dari Penggugat ;Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa proses peralihan

Menyatakan Penggugat untuk dan atas nama Turut Tergugat , TurutTergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, TurutTergugat VI, Turut Tergugat VIl, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX,Turut Tergugat X, ,Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut TergugatXlll, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV memiliki Kewenangan sertakuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli ataupun peralihan hakkepemilikan lainnya dan memiliki kewenangan serta kuasa untuk melakukansegala tindakan

Bahwa adapun pembuatan Akta Kuasa Menjual serta Akta PengikatanJual Beli aquo bertujuan untuk mempermudah proses peralihan objektanah perkara aquo dikarenakan pada saat itu pemilik tanah semulaobjek perkara aquo yaitu Turut Tergugat sampai dengan TurutTergugat XV sudah mendesak Tergugat agar segera dilakukanproses peralihan dikarenakan ada calon pembeli lain yang berminatatas objek tanah perkara aquo, sementara Penggugat saat itusangatlah sulit untuk dihubungi dikarenakan berbagaikesibukannya.9.

Bib.bisa melakukan proses balik nama kepada Penggugat melalui Turut TergugatXVII ;Menimbang,bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpedomanpada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sebagai dasar dalam sistemkeagrariaan di Indonesia, dan oleh karena dalil penjualan terjadi pada tahun1994, maka untuk peralihan haknya digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar untukmempertimbangkan apakah

Bdg33.34.35.pihak Tergugat sampai dngan Tergugat Ill yang bersipat merugikan pihakPara Penggugat sebagai ahliwaris AHMAR yang berhak atas tanah darattersebut diatas ;Bahwa dengan segala bentuk peralihan kepada Tergugat atau ke pihak lainharus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mempunyaikekuatan hukum setidak tidaknya cacat Hukum ;Bahwa pihak Para penggugat tetap bersabar namun dan tidak berdiam diri dantidak membiarkan Tanah Miliknya di kuasai oleh Tergugat namun tetap PihakPara

Bdg41.42.kewajiban Hukum si Pelaku sendiri bertentangan dengan hak subyektif oranglain, bertentangan dengan Tatasusila, bertentangan dengan azas kepatutandalam masyarakat dan juga lebih lebih telah melanggar peraturan tata caraperalihan hak kepada orang lain khususnya kepada Tergugat namun sampaisaat ini baik peralihan maupun penguasaan Kepada pihak Tergugat tidakmempunyai kekuatan Hukum karena Pihak Tergugat bukan pemiliknya yang sahatas Obyek tanah sengketa akan tetapi pemiliknya yang sah adalah

Menyatakan tidak sahnya Peralihan ke empat HGB yaitu:1. No.006 Tanggal 06 April 1998 Gambar situasi 15 Juli 1998 No.3132 seluas1524 m2 seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi ;2. No.015 Tanggal 16 Juli 1998 Gambar situasi 16 Desember1997 No.5246seluas 1597 m2 seribu lima ratus sembilan puluh tujunh meter persegi ;3. No.016 Tanggal 16 Juli 1998 Gambar situasi 16 Desember 1997 No.5247seluas 6.33 m2 Enam ratus tiga puluh tiga meter persegi ;4.

belikan kepada pihak laindan hanya sisa + 7.498 M2. adalah sama persis dengan batas dari tanah yangtelah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan sisa dari11.954 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 23.Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) butir 29 (dua puluhSembilan) Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat Ill menerbitkan 3(tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan, sementara dalam petitum butir 5(lima), Penggugat memohon kepada Majelis untuk menyatakan tidaksahnya Peralihan

sehingga orangyang namanya tercatat di Buku Tanah Desa merupakan orang yang berhak atastanah tersebut sepanjang namanya belum dicoret atau belum dialinkan kepada pihaklain ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang bersesuaian dengan bukti P4dapat disimpulkan bahwa bidang tanah Persil 83 a D II Kelurahan Tugujaya tertulisatas nama Ahmar dan belum ada peralinan hak apapun, hal ini Sesuai pula denganketerangan saksi Il yang menyatakan nama Ahmar masih tercatat dalam Buku TanahDesa dan belum ada peralihan

huruf (c) UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan sebagaiberikut:(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat.Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan sebagai berikut:Halaman 15 dari 70 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT.BJM1) Hak = milik, demikian pula setiap peralihan

, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktianyang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan danpembebanan hak tersebut.Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyatakansebagai berikut:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya

1978 dan Sertifikat HakMilik No. 11958/2012.Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UndangUndang Republik Indonesia No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,menyatakan sebagai berikut:(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat.Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan sebagaiberikut:(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan

, hapusnya dan pembebanannyadengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yangdimaksud dalam pasal 19.Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan haktersebut.Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyatakansebagai berikut:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya

dahulu;Bahwa warkah tidak bisa dipinjampinjam yang dikeluarkan fotocopynyayang bisa meminta polisi atau pihak pengadilan;Bahwa untuk sertifikat nomor 134 surat ukurnya tertanggal 6 Maret 2000dilinat di sertifikat, surat ukur sebelum terbitnya sertifikat;Bahwa berdasarkan surat permohonan proses balik nama yang mengajukanadalah camat;Bahwa secara formalitas persyaratan telah terpenuhi, bila syarat tidakdipenuhi proses baliknama tidak bisa dilakukan;Bahwa Di BPN untuk balik nama hanya butuh akte peralihan

ada;Bahwa Akta Jual Beli No.77 sudah benar tetapi kurang pengawasan danharus ada yang dicoret;Bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan sertifikat nomor 133 ada masalahperdatanya yang dimenangkan oleh tergugat tetapi pidananya saksi tidaktahu;Bahwa pihak yang menang dapat mengajukan proses pembatalandankemudian baru diterbitkan sertifikat baru;Saksi mengakui pada sertifikat no.134 tersebut adalah tandatangan saksi;Sertifikat 133 dan 134 pecahan dari sertifikat M. 71 pada tahun 2000;Sertifikat 133 peralihan

tidak bisa dilihat apakah tanah tersebut harta bawaanatau bukan;Bahwa proses balik nama ini secara formal sudah betul;Bekerja di Kantor BPN Pasaman sejak tahun 1983;28Bahwa Sertifikat No.134 ini format lama jadi tidak terlinat sertifikat ini berasaldari pecahan sertifikat mana;Bahwa Warkah adalah dokumendokumen pertanahan yang tersimpansecara lengkap di Kantor Pertanahan;Bahwa seingat saksi tidak ada pengechekan atau diteloon PPAT ketika praAkta Jual Beli No. 77 tersebut;Bahwa sertifikat No. 133 peralihan

haknya berdasarkan surat keteranganwaris tahun 2003 dibuat oleh ahli waris dibenarkan oleh Wali Nagari danCamat;Bahwa ketika saksi menandatangani balik nama sertifikat no.133berdasarkan peristiwa hukum yang secara formil benar tetapi bila kKemudiandibuktikan salah secara materiilnya maka bisa diurus pembatalannya;Bahwa setelah peralihan hak sertifikat no.134 ada pihak yang keberatanyaitu ahli waris dari H.

hak yang mengakibatkan banyak hakorang lain yang dilanggar sehingga berujung pada banyaknya sengketa perdatayang seharusnya tidak perlu apabila setiap orang mematuhi dan tidakmelanggar undangundang yang menurut pendapat Majelis Hakim itulah salahsatu tujuan di aturnya (kriminalisasi) perbuatan sebagaimana dalam Pasal 266ayat (1) dan (2) KUHPidana, sehingga untuk menimbulkan efek jera bagi oranglainnya untuk mematuhi setiap ketentuan perundangundangan yang berkaitandengan prosedur peralihan hak atas

Turut TERGUGAT II didalam perkara a guo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak,dan agar tidak membantu peralihnan hak (lelang, jual beli, sewa dan Gadai)terhadap objek bidang tanah dan bangunan milik PENGGUGAT sampai denganadanya putusan yang bersifat final dan mengikat, selaku demikian mohon pulakepada hakim yang mulia menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT dan Turut TERGUGAT Il untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalamperkara a quo terutama dalam haltidak membantu proses peralihan

Menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT dan TurutTERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quoterutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, jual beli, sewadan gadai) terhadap Objek jaminan aquo sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;12.

Bahwa sebagaimana Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa peralihan hak melalui pemindahanhak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan Kutipan RisalahLelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.

Obscuur Libel)Bahwa gugatan Penggugat tidak terang, kabur, atau isinya gelap(onduidelijk) karena Penggugat dalam positanya hanya menerangkanhubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tanpamenjelaskan secara rinci keterlibatan Turut Tergugat II hanya menyebutkan halyang sama dalam posita, provisi dan petitum Penggugat meminta supayaMajelis Hakim menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat II untuk tundukdan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama dalam hal tidakmembantu proses peralihan

Pada posita No. 16 menyebutkan agar Turut Tergugat II tidak membantudalam peralihan hak dalam hal ini sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat IIadalah melaksanakan lelang objek perkara;8. Dapat Turut Tergugat II jelaskan sesuai dengan Pasal 13 PMK No.27/PMK.06/2016 yang berbunyi:Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonanlelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudahlengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.9.

TERGUGAT ADALAH PEMILIK SAH ATAS SHGB 580 DAN SHGB 699BERDASARKAN TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN AKTA OTENTIKDIHADAPAN TURUT TERGUGAT DAN DIDAFTARKAN PADA TURUTTERGUGAT Il;Bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan SHGB 580dan SHGB 699 yang diperoleh berdasarkan peralihan hak dari Penggugatkepada Tergugat yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanahselaku pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual BeliNo.355

dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yangkuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan haktersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 :Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanahwakaf, hak milik atas satuan

Tergugat ll menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa jual beli atas SHGB 580 dan SHGB 699 merupakan jualbeli purapura (vide dalil gugatan Penggugat angka 5,12,13, dan 14halaman 4, 8 dan 9) karena :(i) jual beli tersebut dinyatakan dalam akta otentik (vide AJB 355 dan AJB354) yang mempunyai kekuatan bukti sempurna;(ii) dibuat dan ditandangani oleh Penggugat dan Tergugat sendiri (tanpadiwakilkan oleh pihak lain);(iii) dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untukmencatatkan peralihan

(iv) telah didaftarkan dan tercatat pada lembaga yang bertugas danberwenang mencatatkan peralihan atas tanah dan bangunan diwilayah Kabupaten Cianjur (ic.

TurutTergugat l), yang merupakan pejabat yang diberi kewenangan untukmencatat peralihan hak atas tanah yang teijadi diwilayah keijanya, dalamhal ini di wilayah Kabupaten Cianjur sesuai lokasi keberadaan SHGB 580dan SHGB 699 tersebut.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 PP 24/1997 yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabatumum yang diberi kewenangan untuk membuat aktaakta tanah tertentu;Bahwa dengan telah ditandatanganinya

Bahwa jual beli dilakukan dengan terang dan tunai serta telah memenuhisegala prosedur hukum yang ditetapkan peraturan perundangundangan.Sebelum jual beli dilaksanakan, telah dilakukan checking atas Buku TanahHak Milik Nomor 2/Sawerigading melalui PPAT dan mendapatkan konfirmasidari Tergugat bahwa tidak terdapat catatan sengketa ataupun pembebananpada Buku Tanahnya, sehingga terhadap objek yang bersangkutan dapatdilakukan jual beli dan peralihan haknya ;Kemudian dilaksanakan jual beli dengan akta

PPAT setelah melunasi pajakBPHTB dan PPh dan didaftarkan peralihan hak/balik nama sertipikat yangsemula atas nama Dokter Hasan Anoez menjadi atas nama NyonyaMargaretha Tjandra (Penggugat) ; Karena jual beli telah dilaksanakan secaraprosedural dan tidak menyalahi ketentuan perundangundangan yangberlaku, maka jual beli telah dilaksanakan dengan itikad baik dan Penggugatadalah pembeli yang beritikad baik, sehingga jual beli dengan segala akibathukumnya adalah sah ;Pembeli yang beritikad baik harus mendapat

hukum tetap, hanya dapat dibatalkan oleh putusanpengadilan yang lebih tinggi ;Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggidalam tingkat Peninjauan Kembali justru telah menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/G.TUN/PTUN.U.Pdg.tanggal 22 April 1996 melalui Putusan Nomor 146 PK/TUN/2010 tanggal 15Juni 2011, dengan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanTergugat ;Dengan demikian batalnya Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura dengansegenap peralihan

Putusan Nomor 328 K/TUN/2017power) dan melanggar berbagai peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu :UUPAA.a.Pasal 21 ayat (1), yang menegaskan hanya warga negara Indonesiayang dapat mempunyai hak milik objek sengketa yang diterbitkanTergugat sebagai pemulihan Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkuraadalah atas nama Tjoa Soei Hoo, Warga Negara Asing, sehinggatidak dibenarkan untuk mempunyai hak milik, sehingga sertipikat tidaksah sejak awal dengan segala peralihan haknya ;Pasal 19 ayat (1) dan

alas hak atau tanda bukti hak atas suatu objektanah adalah Sertipikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (2)huruf c UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 1 angka 20Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997),yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA : Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah Pendaftaran hakhakatas tanah dan peralihan

atas nama: HENDRIK WIJAYA;Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan kalau ada iktikad burukTergugat I untuk mengalihkan, memindahkan (menjual dan semacamnya) TanahObyek Sengketa karena antara lain Tergugat I ada memohonkan surat tanggal 28Oktober 2013 atau 2 (dua) tahun setelah Penggugat sah menjadi pemilik TanahObyek Sengketa agar Turut Tergugat II memblokir segala bentuk peralihan hakdan peralihan Sertifikat dalam bentuk apapun.

yang lebih parah lagi pada SHM a quoadalah pada peralihan hak dari HAMA kepada SYAMSU AMAN SYAMSU ALAMyaitu terjadi pada tanggail2Desember 1974, hal ini sangat tidak wajar sebab SHM aquo menurut data yuridisnya terbit tahun 1976, dan dialihkan kepada SYAMSUAMAN SYAMSU ALAM tahun 1974?

mengikatmenurut hukum.4 Menyatakan jual beli antara Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensimelalui kuasanya Tergugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan Tergugat IRekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana akta jual beli Nomor 452 / 2011tanggai 28 September 2011 yang dibuat oleh Notaris / PPAT PIETERSJAYAKUSTIO, SH adalah perbuatan tanpa hak oleh karenanya di batalkan dan tidaksah dan tisak mengikat menurut hukum.Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Sgm5 Menyatakan peralihan

atas nama : HENDRIK WIJAYA;Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan kalau ada iktikadburuk Tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan (menjual dansemacamnya) Tanah Obyek Sengketa karena antara lain Tergugat I adaHalaman 35 dari 46 Putusan Perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Sgmmemohonkan surat tanggal 28 Oktober 2013 atau 2 (dua) tahun setelahPenggugat sah menjadi pemilik Tanah Obyek Sengketa agar Turut Tergugat Il memblokir segala bentuk peralihan hak dan peralihan Sertifikat dalambentuk

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensijugasebagai pemilik sertipikat yang sah menurut hukum, mengutip Pasal 19Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pat.G/2019/PN Kkaayat (1) dan ayat (2) poin a, b, dan c UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yangdimaksud oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiadalah Justruyang melakukan pendaftaran tanah, pengukuran, perpetaan, pembukuantanah, pemberian suratsurat bukti (Sertipikat), dan peralihan

ParajahiSedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimelakukanpembukuan tanah dan atau pensertipikatan nanti ditahun 2002, sehinggajeda waktu perbedaan tahun pensertipikatan antara TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensidan orang tua PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensibeda 16 tahun (20021986 = 16) dan darisertipikat peralihan hak atas nama Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensitanah ahli waris/warisanbeda 14 Tahun (20021988 = 14).3.

Sehingga secara Substansi gugatan,yang memiliki Sertipikat Hak Milik yang sah menurut hukum danperaturan perundangundangan adalah PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi, karena PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagai pemilik sertipikat awalsejakHalaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pat.G/2019/PN Kkatahun 1986 atas nama orang tuanya DARMIN, dan terjadi peralihan hakatas nama Warisan sejak tahun 1988.4.

Yang menandakan bahwa,Sertipikat Hak Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensitidakmengalami peralihan hak, atau perubahan status tanah,baikPemecahanSertipikatataupun Pemisahan Sertipikat.e. BahwaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensijuga telahmengajukanPermohonan Pengembalian batas pada tanggal 10 Juli2017, dan telah dilakukan Pengembalian Batas sesuai dengan BeritaAcara Pengembalian Batas Nomor: 05/BA/VII/2017, pada hari Rabu,tanggal 19 Juli 2017.f.

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat.Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang lebih duluanmelakukan Pendaftaran Tanah, pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah,pemberian suratsurat bukti (Sertipikat), dan peralinan hakhak (sertipakat)adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiberdasarkan

Agarlebih jelasnya Vide buku tanah Hak Milik Nomor 963, Gambar Situasi tanggal8 Desember 1994 Nomor : 7576 ;Bahwa selanjutnya, adapun proses peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor678/ Lariangbangi, seluas 873 m2 atas nama Haji Kalamang kemudianberalih ke Ahli Waris H. Kalamang lalu ke Ahli Warisnya lagi H. Kalamangkemudian beralih lagi ke sdr. Ridwan kemudian beralih lagi ke Linda Wijaya,dan yang terakhir kini obyek tersebut telah dijaminkan ke PT.

Bank DanamonIndonesia, Tbk ;Bahwa selanjutnya adapun proses peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 963/Lariangbangi, seluas 846 m2 atas nama Manan Djampa yang mana dasarpemberiannya sehingga menjadi Hak Milik adalah SK Surat KeputusanHalaman 4 dari 39 halaman.

Hotel Kota, padahalsertipikatsertipikat dimaksud telah dialihkan dan terakhir ke atas nama ParaTergugat II Intervensi ;Bahwa dari uraian tersebut diatas sudah sangat jelas menunjukkansubstansi gugatan Penggugat tersebut menyangkut peralihan sertipikatbukannya prosedur penerbitan sertipikat sehingga sangatlah tepat apa yangditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakanbahwa " Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari

Agar lebih jelasnya Vide bukutanah Hak Milik Nomor : 963, Gambar Situasi tanggal 8 Desember1994 Nomor: 7576 ;Bahwa selanjutnya, adapun proses peralihan Sertipikat Hak MilikNomor : 678/Lariangbangi, seluas 873 m? atas nama HajiKalamang kemudian beralih ke Ahli Waris H. Kalamang lalu ke AhliWarisnya lagi H. Kalamang kemudian beralih lagi ke Sdr. Ridwankemudian beralih lagi ke Linda Wijaya, dan yang terakhir kiniobyek tersebut telah dijaminkan ke PT.

Bank Danamon Indonesia,Tbk ;Bahwa selanjutnya adapun proses peralihan Sertipikat Hak MilikNomor : 963/Lariangbangi, seluas 846 m?

Bahwasanya dalilPenggugat dan II sepanjang protes dan keberatan peralihan hak adalahmengadaada dan selayaknya dikesampingkan, sebab proses hukum yangHalaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Bitberlangsung dilakukan oleh dan dihadapan PPAT yang berwenang di KotaBitung;8.

Bahwa pokok perkara a quo tentang peralihan hak, maka dapatdisimpulkan bahwa Penggugat dan II mempersoalkan tentang tanahobyek sengketa / SHM atas nama Tergugat III;b. Bahwa akan tetapi ternyata dalam gugatan aquo Para Penggugatmengakui sendiri (karena itu tidak perlu dibuktikan oleh Tergugat II)bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Sertifitkat HakMilik Nomor : 188/Girian Weru seluas 836 M2 (delapan ratus tigapuluh enam meter persegi) adalah atas nama Tergugat III;c.

Bahwa pokok perkara a quo tentang peralihan hak, maka dapatdisimpulkan bahwa Penggugat danll mempersoalkan tentang tanahobyek sengketa / SHM atas nama Tergugat III;b.

Bahwa berdasarkan kondisi hukum tersebut pada huruf a b diatas, makamenurut hukum Penggugat dan Il secara khusus seharusnya dinilaitidak memiliki Kedudukan hukum atau legal standing (persona standi injudicio) dalam mengajukan tuntutan gugatan a quo, sebab peralihan hakmelalui Jual Beli tersebut dilangsungkan sudah sesuai koridor dandilandasi hukum yang berlaku ;4.

Bahwasanya dalil Penggugat dan II sepanjang protes dankeberatan peralihan hak adalah mengadaada dan selayaknyadikesampingkan, sebab proses hukum yang berlangsung dilakukan olehdan dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang di Kota Bitung;.

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadiharta benda bersama, maka atas dasar tersebut harta obyek sengketa adalahsebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding;Menimbang,bahwa tentang dalil telah terjadi jual beli terhadap obyeksengketa tersebut,dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang,bahwa obyek sengketa tersebut adalah berbentuk tanahyang sudah terdaftar pada Kantor Pertanahan ,maka berdasarkan Pasal 37 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah,peralihan

harusterpenuhi syarat materiil sahnya jual beli hak atas tanah sebagaimana jiwaUndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria yaitu penjual sebagai yang berhak penuh atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, tidak terdapatsatupun bukti autentik yang menunjukkan telah terjadinya jual beli hak atastanah sengketa;Menimbang, bahwa jika benar telah terjadi jual beli hak atas tanah obyeksengketa antara Terbanding dengan pihak ketiga, maka proses peralihan

hakatas tanah tersebut dilakukan secara dibawah tangan tidak sesuai denganketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah yang mensyaratkan bahwa peralihan hak atastanah bersifat terang dan riil,disamping itu tindakan Terbanding mengalihkanhak atas tanah tersebut juga belum memenuhi syarat materiil sahnya jual belihak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh jiwa UndangUndangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria yaitupenjual

Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua, bertindak untuk dan atas nama : MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 dan NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001, keduanya masih dibawah umur ( belum berusia 21 tahun ), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu mengurus peralihan hak karena warisan ( turun waris ) dan ijin menjaminkan

yang merupakanhak Pemohon dan anakanak sebagai ahli waris dari suami Pemohon yang telahmeninggal dunia, dan oleh karena ketiga orang anak Pemohon tersebut masihdibawah umur ( belum berusia 21 tahun ) sehingga belum bisa melakukantindakan hukum, maka mohon kiranya dapat ditetapkan Pemohon sebagai ibukandungnya bisa bertindak sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaansebagai orangtua bertindak dan mewakili atas nama ketiga orang anak Pemohontersebut untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengurus peralihan

kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan jugasebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua,bertindak untuk dan atas nama : PUTU KHARISMA AYU PANGESTUSUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 21 Maret 1995, MADE BILLYCHRIST LUKITO SUDINA, Lakilaki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 danNYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir diDenpasar, 26 Januari 2001, ketiganya masih dibawah umur ( belum berusia 21tahun ), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu mengurus peralihan

Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan jugasebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua,bertindak untuk dan atas nama : MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA,Lakilaki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 dan NYOMAN MUTIARA CITAANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001, keduanyamasih dibawah umur ( belum berusia 21 tahun ), untuk melakukan tindakanhukum, yaitu mengurus peralihan hak karena warisan ( turun waris ) dan ijinmenjaminkan

Leleng, dan kebetulan masihsaudara sepupu Karim Dg Masisong, sedangkan saksiPeredin bin Langko tidak tahu masalah peralihan iahanya mengetahui orang tua saksi pernah kerja di situatas suruhan Kr. Leleng Dg Baji, saksi A. Sakka hanyaHal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2822K/Pdt/2008tahu di tahun 1959 Kr. Leleng Dg Baji mengatakantidak seorangpun boleh mengganggu tanah tersebutkecuali anak keturunannya.

Bahwa dari saksi saksi tersebut hanya satu orangmengetahui peralihan tanah sengketa ke Dea sehinggadengan demikian terjaring Azas Unus testis Nullustestis (satu saksi bukan saksi) itupun saksi tersebutketika terjadi peralihan berumur 10 tahun.