• 4.187.569.727,00Menurut TerbandingBahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi DPP PPN sebesarRp 3.620.465.027,00 dengan alasan bahwa Pemohon Banding menerapkanharga yang berbeda untuk barang yang sama dalam penjualannya yang dilakukankepada PT Krama Yudha Tiga Berlian dan PT Mitsubishi Krama Yudha, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Terbanding melakukan koreksiatas harga jual yang menyebabkan terjadinya koreksi DPP PPN;Bahwa pada saat proses keberatan Terbanding melakukan perhitungan

  Atas transaksi ini Terbanding menetapkan harga secara sepihak tanpamelakukan konfirmasi kepada lawan transaksi Pemohon Banding;Perhitungan Pajak menurut Pemohon BandingBahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan pemohon banding diatas,maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut :Halaman 4 dari 24 halaman.

  Ndibanding PT B adalah sebesar 12%.Dengan demikian perhitungan harga wajar penjualan barang x kepadaPT. N adalah sebagai berikut : diskon wajar bagi PT. N adalah : 25% + 12% = 37% harga wajar penyerahan barang kepada PT.

  Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilandan/atau pengenaan pajak. Kalau PT. A adalah Pengusaha Kena PajakHalaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/2012(PKP), ia harus menyetor kekurangan PPNnya (dan PPn BM kalauterutang).Atas kekurangan tersebut dapat diterbitkan SKP dan PT. A tidak bolehmenerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut, sehingga tidakmerupakan kredit pajak bagi PT.B.

  harga jual kepada PT KTB (Divisi OEM PT KTBdan Divisi Spareparts PT KTB) maupun PT MKM (Divisi OEM PT MKM)yaitu sebesar harga jual barang tertinggi antara kepada Divisi OEM PTKTB, Divisi Sparepart PT KTB dan Divisi OEM PT MKM Divisi OEM PTKTB dan Divisi OEM PT MKM, sehingga diperoleh nilai koreksi atasDasar Pengenaan Pajak sebesar Rp4.187.569.727,00 telah sesuaidengan tata cara perhitungan untuk transaksi dengan pihak yangmempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam KEP01/PJ.7/1993 juncto

• Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ) yang di laporkan dan dibayarkan per April2018 dari Pertamina sebagai Hak PENGGUGAT, sebesar 166.271.465,(seratuSs enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratusenam puluh lima rupiah);Dan atau jumlah lainnya, sesuai dengan hasil Audit Eksternal tersebutnantinya;Perhitungan tersebut diatas sesuai data dan catatan yang dimiliki olehPENGGUGAT, jumlah tersebut akan bertambah, setelah TERGUGATbersedia untuk melakukan Audit secara eksternal;Oleh karenanya

  adalah beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memintaTERGUGAT melakukan Audit eksernal melalui Akuntan Publik tersumpah,sehingga akan diperoleh perhitungan keuangan yang up to date dan bisadipertanggungjawabkan;8.

  Fotocopy sesuai asli (dari Print Out), email Penggugat kepada Tergugat tanggal16 April 2018, dengan lampiran .perhitungan versi PT Bumi Baureksa Pratama,yang selanjutnya diberi tanda P 4;Fotocopy dari Print Out komunikasi melalui Whatsapp antara penggugat danTergugat dalam kurun waktu 10 Januari 2018 sampai dengan 19 Januari 2018;yang selanjutnya diberi tanda P 5;Fotocopy dari Print Out Rekening Koran dari Bank OCBC NISP milik/ atas namaPT.

  GLOBAL MANDIRA SEMESTA (Tergugat),untuk mencocokan perhitungan dengan PT.

  operasional, danprofit yang akan dibayar;Bahwa data yang dimaksud adalah data dari pihak Penggugat danTergugat;Bahwa dalam pertemuan dan pembicaraan antara Penggugat dan Tergugattersebut berdasarkan catatan Saksi menyampaikan bahwa totalpenerimaan dari kerjasama dengan PT Pertamina adalah sejumlahRp.36.949.214.549, dan sepengetahuan Saksi dari nilai penerimaantersebut perhitungan hak untuk Penggugat ( PT.

• PajakPratama Kupang, yang diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, bahwa atas penyerahan Mangan yang dilakukan oleh Pemohon Bandingterhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp937.728.000,00 dan Jumlahkurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasiadalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkan Pasal 36Undang undang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harus melakukanpembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalah sebesar Rp0,00untuk itu perhitungan

  Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 633.600.000,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00e.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,00 633.600.000,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 633.600.000,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 304.128.000,006.

  berikut:MENGADILIMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1289/WPUJ.31/2014 tanggal 31 Desember2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00060/207/11/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PT Soe MakmurResources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: Jalan Raya NikiNiki RT 016RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa TenggaraTimur, sehingga perhitungan

  pajaknya menjadi:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp0,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp0,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp0,00Kompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakvetlearnye woe, P Rp0.00PPN yang kurang dibayar Rp0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put

• Putusan Nomor 62 P/HUM/2017Contoh dari ayat ini adalah :Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/ouruhadalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan besarnya jaminanpensiun menurut program pension adalah Rp6.000.000,00 (enam jutaRupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telahditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluhperseratus) dan oleh pekerja/ouruh 40% (empat puluh perseratus),maka :Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusahaadalah

  Direksi BRI Nomor 883 (Pasal 4) yangdirumuskan sebagai Uang Pesangon adalah sebagai berikut:= 2 (dua) kali Uang Pesangon (UP) (yang merujuk pada ketentuanpasal 156 ayat (2) UndangUndang Ketenagakerjaan) + 1 (satu)kali Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) (yang merujuk padaketentuan pasal 156 ayat (3) UndangUndang Ketenagakerjaan) +1 (satu) kali Uang Penggantian Hak (UPH) (yang merujuk padaketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang Ketenagakerjaan);= ((2 UP) + UPMK + UPH);Dengan mengacu pada rumus perhitungan

  SK Direksi BRI Nomor 883tersebut, apabila terdapat kondisi dimana perhitungan Uang Pensiunyang diterima oleh Pekerja BRI (yang mencapai usia pensiun normal)Halaman 16 dari 25 halaman.

  Putusan Nomor 62 P/HUM/2017lebih kecil (selisih kurang) dari Perhitungan (2 UP) + UPMK + UPH,maka BRI wajib membayarkan selisih kurang perhitungan tersebutkepada Pekerja BRI dimaksud;Namun apabila sebaliknya yakni besar Uang Pensiunan Pekerja BRIyang mencapai usia pensiun lebih besar (selisin lebih) dariPerhitungan (2 UP) + UPMK + UPH, maka BRI tidak akan memintaselsih lebih tersebut kepada Pekerja BRI;Berdasarkan halhal tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa apayang diperbandingan dengan Uang

  Pensiun yang di terima Pekerjalebih besar dengan yang seharusnya di tentukan oleh Pasal 167 ayat(3) UndangUndang Ketenagakerjaan sehingga dengan demikianmaka akan meminimalisir adanya Selisin Kurang terhadapperhitungan Uang Pensiunan Pekerja BRI, dan justru akan lebihbanyak adanya Selisin Lebih terhadap perhitungan Uang PesiunanPekerja BRI, dengan demikian adanya SK Direksi BRI Nomor 883justru lebih menguntungkan perhitungan pesangon pihak Pekerja BRIyang mencapai usia pensiun normal;Sehingga menjadi

• Nomor 2552 K/Pdt/201710)11)12)13)Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Penggugat mengirim surat kepadaTergugat Il sebagai pemberitahuan bahwa sisa hutang telah dilunasidengan perhitungan hutang pokok Rp80.500.000,00 dan total sisa hutangRp63.700.000,00 dimana dalam surat Penggugat menyatakan apabilaTergugat II mempunyai perhitungan yang berbeda agar disampaikan dalam7 hari (bukti P5):Bahwa pada hari berikutnya Penggugat menerima tilopun dari Tergugat yang intinya:(a) Menolak pelunasan sebesar Rp63.700.000,00

  :Padahal dengan perhitungan pelunasan tanggal 6 Februari 2013 bungayang Para Penggugat bayarkan sebesar 1.42% per bulan sudah melebihiiklan Tergugat II (PT Prioritas Finance Centre) sebesar 0,33 % per bulan;Bahwa kurang lebin dua minggu dari tanggal pemberitahuan pelunasanterlerwati Penggugat membuat pengaduan ke Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) beralamat JI.Pancoran Barat danditindak lanjuti dengan mengirim surat Nomor 80/PNG/YLKI/2013 Tanggal28 Februari ke Tergugat Il namun

  hilangnya potensi penghasilan usaha sebesar Rp3.535.000,00 (tigajuta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan terhitung mulai bulanpelunasan Hutang yaitu bulan Februari 2013 sampai ditetapkannyaPutusan Perkara gugatan ini dan mengembalikan uang pelunasan sebesarRp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) denganmemperhitungkan pembayaran angsuran hutang per Maret 2013 sampaiditetapkan Putusan Perkara gugatan ini serta memperhitungkan angsuranhutang oleh Para Penggugat dengan perhitungan

  Nomor 2552 K/Pdt/20174)bahwa setelah enam kali membayar angsuran pinjamannya sebesarRp3.401.000,00 perbulan, pada tanggal 5 Februari 2013 PemohonKasasi dahulu Pembanding mempercepat pelunasan Hutangnya (dariTenor 36 bulan) kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding I.sebesar Rp63.700.000,00 (perhitungan lihat bukti P5), Hutang Pokoksebesar Rp80.500.000,00 atas dasar Perjanjian Persetujuan danKepatuhan Refinancing tanggal 19 Juli 2012. bahwa atas pembayarantersebut Termohon Kasasi dahulu Terbanding

  menyatakan jumlahpembayaran pelunasan dipercepat tersebut masih kurang, karenamenurut perhitungannya posisi Saldo Hutang Pemohon Kasasi II dahuluPembanding Il per 5 Februari 2013 masih sebesar Rp98.629.000,00sehingga masin ada kekurangan pembayaran pelunasan sebesarRp20.989.259,00 (linat catatan pada Bukti P8);bahwa karena adanya perbedaan perhitungan sisa Hutang Pokok yangmasih harus dibayar oleh Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding IIkepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding serta besaran HutangPokok

• No. 613 K/PDT.SUS/201110.11.12.13."4.1.1 Fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur(aviation turbin) yang dimasukkan ke dalam komponen tarif tiketpesawat penerbangan yang dibebankan kepada konsumen.1.1.2 Fuel surcharge bertujuan untuk menutup selisih biaya bahan bakaravitur maskapai penerbangan yang diakibatkan oleh kenaikanharga avtur yang digunakan dalam perhitungan tarif batas atassebagaimana dimaksud dalam KM No. 9 Tahun 2002.Fuel surcharge merupakan kelaziman pada industri

  AU/1386/DAU.260/08 tertanggal 3 Maret 2008 tentang FormulasiPerhitungan Fuel Surcharge ("Surat No. 1386) (Bukti P8).Formula yang dijadikan acuan oleh Departemen Perhubungan dalammenghitung besaran fuel surcharge memperhitungkan komponenkomponen: (i) harga avtur setelah pajak (A); (ii) harga dasar avitur yangdipergunakan dalam perhitungan (B); dan (iii) ratarata konsumsi avturper kilometer (C).

  Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan olehKPPU berdasarkan pada kerugian senyatanya yang dialami penderita.Dalam hal ini KPPU akan menerapkan prinsipprinsip penetapan gantirugi sesuai dengan konteks hukum perdata dimana beban pembuktianberada pada pelaku usaha yang meminta ganti kerugian.Proses perhitungan ganti rugi dilakukan berdasar pihak yang menerimakompensasi ganti rugi.

  Untuk melakukan perhitungan kompensasi gantirugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut wajib membuktikanbesar kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukanperhitungan mengenai kebenaran (validitas) perhitungan tersebutberdasar asas kesesuaian, keadilan dan kepatutan.

  Perhitungan KerugianSenyatanya olehPelaku UsahaPelaku UsahaPelapor Vv y Perhitungan KerugianSenyatanya oleh Putusan/KPPU Penetapan KPPU 0 Bahwa, pada kenyataannya KPPU/Termohon Keberatan dalammenerapkan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Garuda/PemohonKeberatan telah tidak menerapkan Pedoman Pasal 47 tersebut di atas.Tidak adanya pihak yang mengajukan permohonan ganti rugi kepadaKPPU/Termohon Keberatan atas kerugian yang diakibatkan olehGaruda/Pemohon Keberatan seharusnya tidak diartikan bahwaKPPU

• ICHSANSUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterimasebesar Rp. 7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :Perhitungan Volume fisik : Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m? Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar :181.498,5 m*%()1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermagaLabuhan Haji : 153.498,5 m.2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT NewmontNusa Tenggara : 28.000 m*. Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m?

  Perhitungan Jumlah Pembayaran :Kenyataan urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m?*Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m*)Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : 119.629,81 m?Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidakdibayar dan telah diterima oleh Ir. ICHSAN SUAIDI sebesar : 119.629,81 m?

  ICHSANSUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterimasebesar Rp. 7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :Perhitungan Volume fisik : Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m?22 Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar : 181.498,5 =m?()1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermagaLabuhan Haji : 153.498,5 m*.2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT Newmont Nusa Tenggara : 28.000 m*. Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m?

  Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik UniversitasMataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telahmenerima pembayaran sebagaimana tersebut diatas.

  (dua ratus juta rupiah), begitupundengan perhitungan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa kerugiankeuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp.3.165.900.

• Nomor 759 K/Pdt.SusPHI/2017Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan SosialTenaga Kerja menyebutkan bahwa upah sebulan adalah upah yangsebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perhitungan besarnya iuranJaminan Hari Tua (JHT) yang harus disetorkan Tergugat kepada PTJamsostek adalah didasarkan pada perhitungan 3,7% dikali upah yangditerima pada

  Sebagaimana diketahui, upahterdiri dari upah pokok tambah tunjangan yang bersifat tetap, yangrinciannya dapat dilihat dari uraian perhitungan yang biasa diterima olehPenggugat setiap bulannya (Lampiran 4), dengan ringkasan sebagaiberikut:Gaji Sesungguhnya April 2008 s/d Oktober 2016 Rp2.780.800,00Gaji yang menjadi dasar perhitungan JHT oleh Tergugat Rp485.250,00Selisin kurang gaji sebagai dasar perhitungan JHT Rp.2.295.550.000,Tarif luran JHT ditanggung Tergugat 3,7%Kekurangan luran JHT ditanggung

  yang harus diterima Penggugat sehubungan denganpemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan sebagai berikut:Dasar Perhitungan Upah Sesuai Pasal 157 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan:(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hakyang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) upah pokok;b) segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikankepadapekerja

  /oburuh dan keluarganya, termasuk harga pembeliandari catu yang diberikan kepadapekerja/buruh secara cumacuma,yang apabila catu harus dibayar pekerja/ouruh dengansubsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/ouruh.Sehingga Perhitungan Upah per bulan adalah sebagai berikut:a) Upah Pokok = Rp. 35.000.000,b) * Tunjangan Tetap = Rp. 3.500.000,*Catu mobil inventaris (Lampiran 9) = Rp. 7.500.000,+Komponen upah sebagai dasar perhitungan = Rp

  . 46.000.000, (empatpuluh enam juta Rupiah)Maka perhitungan besarnya Uang Pesangon, Penghargaan danPenggantian Hak adalah sebagai berikut:2 X Ketentuan Pasal 156 ayat 2:Uang Pesangon: 9 bulan upah X Rp. 46.000.000, X 2 =Rp828.000.000.,1 X Ketentuan Pasal 156 ayat 3:Halaman 34 dari 58 hal.

• upah sebesar Rp. 2.938.524, (duajuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018,tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenDeli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut := Rp. 2.938.524, x 6 bulan Upah= Rp. 17.631.144,(Tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh empatrupiah)Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya

  upah sebesar Rp. 2.938.524, (duajuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018,tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenDeli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :> SURYA PRADANA masa kerja selama 2 (dua) tahun.a.

  Uang Penggantian Hak: 15 %X Rp. 17.631.144,=Rp. 2.644.671,Jumlah Rp. 20.275.815,(Dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima belasrupiah).Menghukum Tergugat untuk membayar uang tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) huruf bPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaankepada Penggugat, dengan dasar perhitungan upah sebesar

  upah sebesar Rp. 2.938.524, (duajuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018,tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenDeli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut := Rp. 2.938.524, x 6 bulan Upah= Rp. 17.631.144.

  harian, satuan hasil, potongan/boronganatau komisi untuk perhitungan pembayaran pesangon, sehingga sistem pembayaranupah bukanlah penentu status pekerja tetap atau tidak tetap, tetapi berdasarkanwaktu dan jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 dari KepmenakertransNo.100/2004 PKWT Karyawan Pekeraja Harian Lepas (PHL) wajib dicatatkan olehpengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaankabupaten/kota

• Setelah para pemasangmemasangkan angka pasangannya barulah bandar membuka mata daduyang tertutup tempurung kelapa; Bahwa taruhan dikatakan menang apabila bukakan mata dadu bandaryang keluar sama dengan angka pasangan dadu yang dipasangi taruhanoleh pemasang, dan dikatakan kalah apabila bukakan mata dadu bandarberbeda dengan pasangan angka dadu yang dipasangi oleh pemasang; Bahwa perhitungan uang kemenangan yaitu sama dengan besarnyauang pasangan, dengan contoh pemasang pasang Rp.10.000.00 (sepuluhribu

  Setelah para pemasangmemasangkan angka pasangannya barulah bandar membuka mata daduyang tertutup tempurung kelapa; Bahwa taruhan dikatakan menang apabila bukakan mata dadu bandaryang keluar sama dengan angka pasangan dadu yang dipasangi taruhanoleh pemasang, dan dikatakan kalah apabila bukakan mata dadu bandarberbeda dengan pasangan angka dadu yang dipasangi oleh pemasang; Bahwa adapun perhitungan uang kemenangan yaitu sama denganbesarnya uang pasangan, dengan contoh pemasang pasang Rp.10.000.00(

  Setelah para pemasangmemasangkan angka pasangannya barulah bandar membuka mata daduyang tertutup tempurung kelapa; Bahwa pemasang dikatakan menang apabila bukakan mata dadubandar yang keluar sama dengan angka pasangan dadu yang dipasangitaruhan oleh pemasang, dan dikatakan kalah apabila bukakan mata dadubandar berbeda dengan pasangan angka dadu yang dipasangi olehpemasang; Bahwa perhitungan uang kemenangan yaitu sama dengan besarnyauang pasangan, dengan contoh pemasang pasang Rp.10.000.00 (sepuluhribu

  Setelah para pemasangmemasangkan angka pasangannya barulah bandar membuka mata daduyang tertutup tempurung kelapa; Bahwa taruhan dikatakan menang apabila bukakan mata dadu bandaryang keluar sama dengan angka pasangan dadu yang dipasangi taruhanoleh pemasang, dan dikatakan kalah apabila bukakan mata dadu bandarberbeda dengan pasangan angka dadu yang dipasangi oleh pemasang;Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pbg Bahwa perhitungan uang kemenangan yaitu sama dengan besarnyauang pasangan

• lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;

• Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

  Menyatakan barang bukti berupa :Putusan Nomor :80/Pid.Sus//2019/PN Srl Halaman 2 dari 48 halaman Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019(Formulir model C KPU) ; Formulir model C1PPWP ; Formulir model C1DPD ; Formulir model C1DPR ; Formulir model C1DPRD Provinsi ; Formulir model C1DPRD Kab/Kota ; DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019 ; DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019; 5 (lima) lembar surat uara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari PartaiNomor 02 Partai Gerindra

  surat suara;Putusan Nomor :80/Pid.Sus//2019/PN Srl Halaman 12 dari 48 halaman Bahwa pada pukul 17.30 WIB saksi pulang ke rumah untuk sholatdimana saat itu saksi masih melihat amplop yang berisi sisa Surat Suarayang tidak terpakai berada di atas meja Ketua KPPS dan sekira pukul19.15 saksi kembali ke TPS 04 untuk melakukan perhitungan suaraDPRD Propinsi dimana diatas meja Ketua KPPS sudah tidak terlihatamplop yang berisi surat Suara yang tidak terpakai; Bahwa saat dilakukan perhitungan suara untuk

  suara di Gedung Serba Guna di Dusun Dalam;Putusan Nomor :80/Pid.Sus//2019/PN Srl Halaman 16 dari 48 halaman Bahwa dalam rekapitulasi perhitungan suara diketahui bahwa suarayang diperoleh di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung tidak sesuai dengandata pada formulir C1; Bahwa saksi hanya mendengar isu yang berkembang di masyarakatbahwa yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kalidiantaranya terdakwa III.

  Sarolangun telah dilakukan pencoblosanSurat Suara pemilu dan dilanjutkan perhitungan surat Suara; Bahwa benar jumlah DPT di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung adalah 264(dua ratus enam puluh empat); Bahwa benar surat suara yang diterima TPS 4 Desa Teluk Kecimbung padasaat pencoblosan saat itu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 % (duapersen) sehingga jumlah surat suara yang diterima sebanyak 270 (duaratus tujuh puluh) lembar untuk masingmasing kertas surat suaraPemilinan Presiden dan Wakil Presiden, DPR

  Menyatakan barang bukti berupa : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019(Formulir model C KPU) ; Formulir model C1PPWP ; Formulir model C1DPD ; Formulir model C1DPR ; Formulir model C1DPRD Provinsi ; Formulir model C1DPRD Kab/Kota ; DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019 ; DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019; 5 (lima) lembar surat uara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari PartaiNomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n.

• Terdapat kelebihan perhitungan dalam Penyusunan PerencanaanAnggaran Biaya kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun sebesarRp.16.162.448,5. Terdapat kelebihan perhitungan dalam penyunan perencanaan anggaranbiaya kegiatan pembangunan Rabat Dusun II sebesar Rp.901.242,6. Terdapat kelebihan perhitungan dalam penyusunan perencanaananggaran biaya kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun III sebesarRp.3.216.898,7.

  Terdapat kelebihan perhitungan dalam penyusunan perencanaananggaran biaya kegiatan pembangunan Jembatan Beton sebesarRp.50.773.053,2. Terdapat kekurangan Volume pekerjaan pembangunan Tanggul BakPenangkapan Air sebesar Rp.5.049.573,3. Terdapat item pekerjaan yang belum dikerjakan pada pembangunansarana air bersih sebesar Rp.38.042.100,4. Terdapat kelebihan perhitungan dalam Penyusunan PerencanaanAnggaran Biaya kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun sebesarRp.16.162.448,5.

  Terdapat kelebihan perhitungan dalam penyunan perencanaan anggaranbiaya kegiatan pembangunan Rabat Dusun II sebesar Rp.901.242,6. Terdapat kelebihan perhitungan dalam penyusunan perencanaananggaran biaya kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun III sebesarRp.3.216.898,7. Tidak ditemui bukti Surat pertanggungjawaban dana kampung tahunanggaran 2016 sebesar Rp.49.887.311,8.

  dikerjakan pada pembangunan saranaair bersin sebesar Rp.38.042.100, Terdapat kelebihan perhitungan dalam Penyusunan Perencanaan AnggaranBiaya kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun sebesarRp.16.162.448, Terdapat kelebihan perhitungan dalam penyunan perencanaan anggaranbiaya kegiatan pembangunan Rabat Dusun II sebesar Rp.901.242, Terdapat kelebihan perhitungan dalam penyusunan perencanaan anggaranbiaya kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Ill sebesarRp.3.216.898, Tidak ditemui bukti surat pertanggungjawaban

• DO : 036/WAM/l08 tanggal 13 Maret 2008Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan JanuariFebruari2008 tertanggal 28 Februari 2008 ;Hal. 43 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/201436.37.38.39.40.Al,42.Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT.

  JTT Yogyakarta bulan Maret 2008tertanggal 31 Maret 2008 ;Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan April 2008tertanggal 30 April 2008 ;Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Mei 2008 tertanggal30 Mei 2008;Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT.

  JTT Yogyakarta bulan Juni 2008 tertanggal29 Juni 2008 ;Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT.

  DO : 036/WAM/V08 tanggal 13Maret 2008Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan JanuariFebruari 2008 tertanggal 28 Februari 2008 ;Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Maret 2008tertanggal 31 Maret 2008 ;Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT.

  JTT Yogyakarta bulan April 2008tertanggal 30 April 2008 ;Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Mei 2008tertanggal 30 Mei 2008;Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan(termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Juni 2008Hal. 100 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014tertanggal 29 Juni 2008 ;.

• Spice Lines International) untuk membayarkan hak hak Penggugat berupa 2 (dua) kali uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp.55.443.231 (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

• Uang Pesangon 6 x Rp 3.443.679,- x 2 = Rp.41.324.148

• 1 (satu) buah bag (tas) anjungan tunai mandiri;
• 2 (dua) buah cassette anjungan tunai mandiri;
• 1 (satu) lembar checklist / faktur pengisian anjungan tunai mandiri;
• 1 (satu) lembar berita acara check list selisih perhitungan uang, anjungan tunai mandiri;

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. Citra Inti Garda Sentosa (CIGS) melalui saksi Thabrani Bin Romli.

6.

• Penggugat sebagai karyawan Tetap (PKWTT); Menyatakan telah terjadi Pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ; Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Pengganti Hak sesuai dengan kententuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah bulan Maret 2015 dan Upah Proses selama 6 (enam) bulan sehingga diperoleh perhitungan

  bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 164ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaknimemerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugatberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuaidengan kententuan pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga diperoleh perhitungan

  Rp. 9.000.000, =Rp. 18.000.000,Uang pengganti hak; 15% x Rp. 18.000.000, =Rp. 2.700.000,Jumlah = Rp. 20.700.000,Menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah Para Penggugat yang belumdibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada bulan Maret 2015, maka MajelisHakim berpendapat agar Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada ParaPenggugat berupa upah bulan Maret 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :e Penggugat I (ic. Roy Ferry) sebesar Rp. 8.000.000,e Penggugat II (ic.

  Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Jo Pasal 155ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugatberhak atas upah proses yang sebenarnya berdasarkan rasa keadilan bagi kedua belah pihaksebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyeselaian Perselisihan Hubungan Industrial, ditetapkan sebesar 6 bulan upah sehinggadiperoleh perhitungan

  Tergugat dengan Para Penggugat sebagaikaryawan Tetap (PKWTT);3 Menyatakan telah terjadi Pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat ;4 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat secara tunai dansekaligus yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Pengganti Hak sesuai dengan kententuan pasal 156 ayat (4) UndangundangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah bulan Maret 2015 dan UpahProses selama 6 (enam) bulan sehingga diperoleh perhitungan

• Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal sejak tanggal 1 Juli 2019; enghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan THR 2019, total sejumlah Rp21.448.000,00

  jutasembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan juga Tunjangan Hari Rayat (THR)tahun 2020 sebesar 2 bulan gaji sejumlah Rp7.660.000 (tujuh juta enam ratus enampuluh ribu rupiah) kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim oleh karena hubungankerja Penggugat telah diputus oleh Tergugat sejak tanggal 1 Juli 2019 makapermohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan sebatas pembayaranuang pesangon dan THR yaitu menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlahuang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan

  Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besarperhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuaiketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuaiketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danTHR 2019, total sejumlah Rp21.448.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empatpuluh delapan ribu rupiah), yang perinciannya seperti berikut :

• Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean d4. pemungutan pajak oleh pemungut PPN d5.Kegiatan membangun sendiri d6. penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untukdiperjualbelikan d7.jumlah (d1 atau d2 atau d3 atau d4 atau d5 atau d6) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar lpajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 82.942.433,00 164.372.918,00 Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1773/B/PK/PJK/2016 (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) b.

  Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad)(737.446.818,00)(656.016.333,00) Kelebihan Pajak yang sudah . a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 737.446.818,00 656.016.333,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak...

  Gatot Subroto Kav 7173Tebet, Jakarta Selatan 12870, sehingga penghitungan Pajak PertambahanNilai yang terutang dihitung kembali sesuai dengan perhitungan dalam SuratPemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2009, sebagaiberikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp829.424.330,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 61.616.860,00Jumlah Rp891.041.190,00Halaman 14 dari 55 halaman.

  PPN yang terutang untuk Masa Pajak Desember2009 ini kembali pada perhitungan SPT Masa PPN Masa DesemberHalaman 31 dari 55 halaman.

  dalam Surat Pemberitahuan PajakPertambahan Nilai Masa Desember 2009, sebagaimana perhitungan diatas;adalah tidak benar serta nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 52 dari 55 halaman.

• No.489/B/PK/PJK/2011Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00169/207/06/055/08 tanggal 6 Agustus 2008 untuk Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 ;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan yang Dibanding :Bahwa perhitungan menurutKeputusan Keberatan yang diterbitkanTerbanding adalah sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN yang kurang (lebih) dibayar 445.478 .622,00 0,00 445.478.622,00Sanksi Bunga 0,00 0,00 0,00Sanksi kenaikan

  445.478.622,00 0,00 445.478.622,00Jumlah yang masih harus dibayar 890.957.244,00 0,00 890.957.244,00 Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor00169/207/06/055/08 tanggal 6 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :No Uraian Pemohon Banding Terbanding Koreksi(Rp) (Rp) (Rp)1 Penyerahan yang terutang PPN 245.255.777.819,00 245.679.663.3 10,00 423.885.491,002 Penyerahan yang tidak terutang PPN 0,00 0,00 0,003 Jumlah Penyerahan

  memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan SuratBanding atas Keputusan keberatan yang diterbitkan Terbanding tersebut, telah dilakukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak, sehingga sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima olehPengadilan Pajak ;Koreksi TerbandingBahwa perhitungan

  menunjukkan bukti pembayaran dari pelanggan Pemohon Banding (Cold PartsSdn., Bhd.) sebesar USD 3,537.00 pada tanggal 4 Agustus 2006 dengan Nomor InvoiceO1SAWWYI/VII/2006/CPM senilai Rp.30.900.735,00 (USD 3,388.61), kelebihansejumlah USD 148.39 Pemohon Banding catat sebagai Advance Received untukpembayaran ataspenjualan ekspor berikutnya ;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan Surat BandingPemohon Banding,dan perhitungan

• yang menangani klaim Penggugatmenyatakan pembayaran tersebut sudah benar dengan berdasarkan SkepDireksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor Sk.109/KADW RE/X/0311 tanggal1 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat, ini berarti SkepDireksi Tentang Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak benar;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Penggugat mengeluh kepada Bp.Syahrul Z, Asman Hl/Penegakan Disiplin Ka Divre X untuk mohon bantuanmendampingi Penggugat ke PT Taspen untuk membantu pengurusankesalahan perhitungan

  sambil menungguPenggugat membawa Surat Keterangan yang menerangkan bahwaPenggugat PHK dengan hak pensiun;Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 Penggugat menerima SuratKeterangan dari Tergugat yang diminta yang menerangkan bahwaPenggugat PHK dengan Hak Pensiun dan pada hari itu juga Penggugatbergegas ke PT.Taspen (Persero) untuk menyerahkan, dan dari pihak PT.Taspen juga menyerahkan kepada Penggugat tembusan surat kepada PTTaspen (Persero) Pusat Nomor SRT155/CU.06/032011 tanggal 14 Maret2011 Perihal Perhitungan

  Agus Mulya padatanggal 2 Juni 2009 sebesar Rp9.633.805,00 yang terbit berdasarkanPHK APS oleh Penggugat dijadikan objek gugatan PerselisihanHubungan Industrial dan dimenangkan oleh Penggugat dengandikabulkannya pada tingkat Kasasi pada MA RI yaitu pada putusannyamembatalkan PHK APS, sehingga harus dikembalikan ke kantor pusatuntuk dibatalkan untuk diadakan perhitungan ulang ternyata hilang atauada dugaan sengaja dihilangkan oleh Ka. MPC Bp.

  diterbitkan adalah SK Pemberian ManfaatPensiun dipercepat oleh karena Dapenpos berdasarkan tembusan SkepDirelcsi Nomor SK 109/KADIVRE X10311 tanggal 1 Maret 2011 TentangPHK atas nama Penggugat yang tidak jelas kategori jenis PHKnya dantanoa surat keterangan tambahan lainnya yang menjelaskan hal ikhwalPHK dimaksud sebagaimana pengurusan Klaim Asuransi Multi Guna dariPT Taspen (Persero) dan beliau menyatakan bahwa kalaupun Penggugatkeberatan silahkan ke Perusahaan dalam hal ini Tergugat;Bahwa adapun perhitungan

  Penerima pensiun normal.Sedangkan selama ini Pemohon dipersamakan sebagai pensiun normalsehingga berhak jaminan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannyamerujuk pada pasal 20 yaitu sistem restitusi, bukti (P4) sebagaimana jugapembayaran hak atas manfaat pensiun normal harus dibayarkanberdasarkan perhitungan yang ada perbulan sebesar Rp383.300,00;.