Bahwa dalam ketentuan pasal 1338 dan pasal 1340 KUHPerdata di sebutkan :Pasal 1338 KUHPerdata: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya.Pasal 1340 KUHPerdata: Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Oleh karena Surat Perjanjian Sewa Menyewa bangunan/gudang tertanggal 12 Oktober2004 dibuat oleh Pelawan (Herman Djaya) sebagai pihak yang menyewa denganTerlawan Termohon Eksekusi/Termohon Eksekusi (Irawan) sebagai pihak yangmenyewakan

Pakabaja mendapat komisi 0,6 % dari jumlahhasil penjualan.Bahwa sehubungan hakhak yang terdakwa terima dari manajemen PT.Jayabaya Raya dalam peran terdakwa membantu) memasarkanproduknya adalah berupa komisi dari hasil penjualan yangdilakukannya sebesar 0,25 % dari jumlah hasil penjualan.Bahwa selama ini hakhak yang terdakwa sebutkan diatas sudahterdakwa terima, baik dalam peran terdakwa sebagai sales di PT.Pakabaja ataupun sebagai sales yang diperbantukan di PT.

keperusahaan sebesar Rp. 2.265.400; (dua juta dua ratus enam puluhlima ribu empat rupiah), dan karena terlalu banyaknya uangHalaman 30 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Skttagihan yang terdakwa pakai, terdakwa menjadi bingung sehinggaterdakwa menulis kas bon tersebut terdakwa tulis asal saja dantidak menyebutkan nomor nota dan tokonya, namun sebenarnyaterdakwa memang memakai dana sebesar yang dituliskan dalamkas bon tersebut, namun terdakwa lupa tagihan toko mana.Bahwa selain caracara yang terdakwa sebutkan

penggugat poin 14 s/d 18 dari posita gugatanpenggugat:Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalildalil penggugat pada poin14 s/d 18 dari posita gugatan penggugat sebab dalil tersebut selain tidakbenar juga bohong sebab para tergugat yang harihari tinggal bersamaorangtua tidak pernah mendengar atau melihat atau mendapat cerita baikdari Bapak Kasmir sendiri maupun dari keluarga besar Bapak Kasmir kalauEma Kasmir ada jual tanah dengan penggugat melaui prosesproses/tahapantahapan yang seperti penggugat sebutkan

Tanggapan atas dalil penggugat poin 41 dari posita gugatanpenggugat:Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 41yang mengatakan bahwa pada tanggal 18 November 2011 tergugat datang ke rumah Bapak Florentinus Jeharum untuk bertemu denganpenggugat untuk minta tanah dibagi 2 (dua), tapi ditolak penggugat denganalasan tanah kecil/ tidak besar adalah tidak benar dan karangkarang.Tergugat tidak pernah menemui penggugat untuk membicarakan/menyampaikan halhal yang seperti penggugat sebutkan

tahun 2009 tentang tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, abhlimadya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asistenapoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan sepertiyang Saksi Ahli sebutkan

tahun 2009 tentang tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahlimadya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asistenapoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan sepertiyang Saksi Ahli sebutkan

Bahwa gugatan Permohon Cerai Talak, yang di ajukan oleh ANDINASRUL SE Bin Andi Muh Natsir Abdullah sebagaimana di sebutkan Padahalaman 1 (satu ) Point angka, 1, Dalil dalil Posita Cerai talak gugatanCerai Talak Perkara Nomor 818 / Pdt G / 2019 / PA.

menyiapkan makan dan minum Pemohon selama dalammembina dan membangun rumah tangga, sehingga berdasarkanpengakuan pemohon tersebut diatas adalah merupakan pengakuan yangbersifat pembuktian secara fakta hukum bahwa termohon sebagai iburumah tangga telah melakukan segala kewajiban yang di lakukan selamabersama hidup dalam rumah tangga dengan pemohon sebagai kepalarumah tangga (Suami) sehingga secara patut Termohon berhakmendapatkan Hak hak sebagai seorang istri yang akan diceraikan olehsuami sebagaimana di sebutkan

Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan DepartemenKehutanan RI ;e Bahwa dengan memperhatikan suratsurat yang dilampirkan di dalampermohonan seperti kami sebutkan di atas, maka persyaratan administrasiuntuk memperoleh KUHR sebagaimana dikehendaki oleh Keputusan MenteriKehutanan No.49/Kpts/II/1997 tanggal 20 Januari 1997 tentang : Pendanaandan Usaha Hutan Rakyat serta Keputusan Dirjen Reboisasi dan RehabilitasiLahan Departemen Kehutanan RI Nomor: 02/Kpts/V/1997 tanggal 27 Januari1997 tentang Juklak

DirjenReboisasi dan Rehabilitasi lahan Departemen Kehutanan RI ;Bahwa dengan memperhatikan suratsurat yang dilampirkan di dalampermohonan seperti kami sebutkan di atas, maka persyaratan administrasi untukmemperoleh KUHR sebagaimana dikehendaki oleh Keputusan Menteri KehutananNo.49/Kpts/II/1997 tanggal 20 Januari 1997 tentang : Pendanaan dan Usaha HutanRakyat serta Keputusan Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi lahan Departemen KehutananRI Nomor : 02/Kpts/V/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang Juklak

tetapi Penggugat tidak mau;Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah Penggugat dan Saksitidak tahu berapa luas keseluruhan dari tanah Penggugat yang terkenakonsolidasi;Bahwa tanah dari Penggugat yang khusus kena pelebaran badan jalan ByPass seluas 2.150 M2 menurut cerita dari Penggugat;Bahwa saksi tidak ada mendapat informasi dari yang lain misalnya dari BPNatau Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Padang selain cerita dari Penggugat;Bahwa seluruh batasbatas tanah milik Penggugat yang saksi sebutkan

diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang, tahutahu oranglain pindah/bersertifikat di tanah miliknya Penggugatyaitu yang bernama VitaTaher dan Syamsuar Kartini;Bahwa saksi sebagai Ketua RT tidak ada dibawa untuk sosialisasi untukkonsolidasi, Penggugat ada diajak sosialisasi tetapi Penggugat tidak mau;Bahwa saksi tidak ada mendapat informasi dari yang lain misalnya dari BPNatau Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Padang selain cerita dari Penggugat;Bahwa seluruh batasbatas tanah milik Penggugat yang saksi sebutkan

Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin tempat usaha(SITU);Bahwa secara umum pengembangan kelapa sawit di Indonesia menggunakanbenih bina, akan tetapi benih yang dibibitkan dan diedarkan oleh Terdakwa bukanberasal dari kebun induk kelapa sawit yang telah ditetapkan oleh Pemerintahkarena saat ini yang memiliki kebun induk kelapa sawit yang sudah ditetapkanoleh Pemerintah adalah 14 (empat belas) produsen/sumber benih kelapa sawityang sudah Ahli sebutkan sebelumnya dan peredarannya

PN IV;Bahwa menurut Ahli bahwa bibit kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dapatdipastikan belum dilepas oleh Pemerintah karena sebagaimana penjelasanPenyidik tersebut di atas maka benih mili Terdakwa dapat dikategorikan sebagaibenih sawit illigitim atau illegal karena bukan berasal dari sumber benih yangsudah Ahli sebutkan;Bahwa benih kelapa sawit yang dibibitkan oleh Terdakwa tersebut dapatdikatakan merupakan hasil pemuliaan tetapi bukan termasuk benih bina yangdilepas karena diperoleh bukan dari

Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat(1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwaLembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakanNarkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelahmendapatkan izin Menteri.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undangundang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika di sebutkan

Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat(1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.Menimbang, bahwa Pasal 41 Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi.Halaman 29 dari

., Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit: Sinar Grafika,Jakarta, hal. 113)karena tidak dilibatkannya para pihak sebagaimana Penggugat sebutkan padapoint 5 di atas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dandapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung error in persona dalambentuk p/urium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan Penggugatkurang pihak.

(Sumber : M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit: Sinar Grafika,Jakarta, hal. 113)karena tidak dilibatkannya para pihak sebagaimana Penggugat sebutkan padapoint 5 di atas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dandapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung error in persona dalambentuk plurium itis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan PenggugatHal. 19 dari 46 hal. Put.

/AC/2009/PA JSsebagaimana Penggugat sebutkan pada poin 1 dan poin 2 tersebut di atastidak ada perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat dan selamadalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung telahmemperoleh harta bersama yang belum dibagi adalah sebagai berikut :A. Tanah dan Bangunan1) Tanah seluas 788 m? berikut bangunan/rumah, Sertifikat Hak GunaBangunan No. /Kelurahan Pondok Pinang.

Bahwa terhadap harta bersama yang Penggugat sebutkan di atas pernahdiajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdaftardalam perkara No. 0169/Pdt.G/2010/PA JS dan telah diputus pada tanggal25 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 Hijrian danperkara mana telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamperkara Nomor 57K/Ag/2013 tanggal 30 Januari 2014, yang pada pokoknyaamarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet onvakelijke verklaard

Interkon Kebon Jeruk maupun atas namaTergugat II Intervensi ;Bahwa, berdasarkan ketentuanketentuan peraturan perundangundangan yang telah Tergugat Il Intervensi sebutkan sebelumnya,39.untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh darijualbeli maka yang harus ditunjukkan adalah akta yang dibuat dihadapan PPAT yang kemudian harus didaftarkan di KantorPertanahan setempat ;Bahwa, Penjelasan Pasal 24 PP No. 24/1997 menyebutkan secararinci apa yang dimaksud bukti kepemilikan hak tertulis

Tentang PeradilanTata Usaha Negara, di sebutkan ada beberapa Keputusan Tata UsahaNegara yang secara normatif memenuhi rumusan pasal 1 angka 9 undangundang No. 5 Tahun 1986 akan tetapi dikecualikan atau tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara , antara lain :a.Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;merupakan pengaturan yang bersifat umum;Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukanpersetujuan ;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan

Bahwa terdakwa tidak ada mengambil barang lain selain barang yangterdakwa sebutkan diatas.Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya dan terdakwabersedia dituntut secara hukum yang berlaku.Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memang benarmelakukan pencurian bersama sama dengan teman terdakwa MAURICELENNY PUTRA dan ATIS TUANG SABARUA pada tanggal 10 Januari2021 mengambil barang berupa potongan besi yang sudah ada di dalamkarung bertempat di gudang PT MIC JI Pulau Belitung No 20 DenpasarSelatan

Subak Sari B No 19 Denpasar.Bahwterdakwa tidak mempunyai nama dan alamat lain selain yangterdakwa sebutkan diatas.Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu dan minggutanggal 23 dan 24 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat diPT MIC yang beralamat di JI. Pulau Belitung No 20 Denpasar. Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman temanterdakwa yang bernama Pak MAURICE LENNY PUTERA dan PakPAULUS LUPUITUKU.

dikonfirmasi mengenai hal itu (videBukti P1);Articel 2.1 Cooperation Agreement.For the training division activities as referred to in Article 1, the partieshereto agre to equally (50:50) assume the capital required namelyamounting to Rp1.000.000.000,00 (one billion rupiah),of wch anotheracounting shall be setup for the Training Division estabilished underMatch Consulting International owed by the Second Party.Terjemahan resminya:Pasal 2 ayat 1 Agreement:Untuk Kegiatan Divisi Pelatihan sebagaimana telah di sebutkan

keluarkan oleh Penggugat.Pasal 1239 KUH Perdata: Tiaptiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuatsesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikanpenggantian biaya, rugi dan bunga.Pasal 1246 KUH Perdata:Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh di tuntut akanpengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanyadan untung yang sedianya harus dinikmatinya ...Bahwa berdasarkan Tabel Prospek di sebutkan

Bahwa dalildalil Penggugat tersebut sama dengan dalildalilPenggugat dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pati(yang telah kami sebutkan di atas) yang telah berkekuatan hukumtetap dan dalildalil Penggugat dalam gugatan perdatanya itu telahditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara perdatatersebut;Dimana pertimbangan hukum majelis hakim di dalam putusan PengadilanNegeri Pati No. 14/Pdt.G/2000/PN.Pt tanggal 19 September 2000 halaman 42alinea terakhir menyebutkan; Menimbang, bahwa

Bahwa kemudian perlu Tergugat II Intervensi sampaikan pula jikaperalihan hak atas tanah berkaitan dengan terbitnya objek sengketa,telah sah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan demikianTergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah HakMilik Nomor: 883/Desa Sendangrejo tanggal 19 November 1998,Surat Ukur Nomor: 1.728/II/98 tanggal 24 Agustus 1998, luas: 1.170 Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah Tergugat IIIntervensi sebutkan di atas, maka sudah (sangat) jelas jika objeksengketa

Ekseptio Obscuur Libel / Gugatan Tidak Jelas Atau KaburBahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur (Obscuur libel), hal inididasarkan pada:Sebagaimana Penggugat sebutkan dalam gugatannya yaitu :Pada halaman 2(dua):4.

SHM)Nomor 3560/Karang Mulya tanggal 10 Maret 2014, atas nama GERSONIUSROTUAH SARAGIH, MBA (GERSONIUS R SARAGIH, MBA), luas 200m2,terletak di Blok B.2/5, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah,Kota Tangerang.Bukan 2 (dua) buah tanah dan bangunan, masingmasing atas namaPENGGUGAT, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 543/Karang Mulyaseluas 120 M2 (Seratus Dua Puluh Meter Persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 64, seluas 80M2 (Delapan Puluh Meter Persegi), sebagaimanaPenggugat sebutkan

ditempat/dilokasi pembangunan PKS, oleh penggugat menyerahkandana kepada tergugat dengan bertahap yakni : a. 3,5 Milyar (tiga setegahmilyar rupiah) diberikan secara langsung, b. 710.000.000, (tujuh ratussepuluh juta rupiah) yang langsung ditransfer langsung ke rekening bankmandiri 108000433043755 saudara DJON RINALDI (Tergugat 1);tertanggal 07 Oktober 2014, c. senilai Rp. 310.000.000, ( tigaratus sepuluhjuta);13.Bahwa selain dana untuk keperluan pembanguna PKS tersebutsebagaimana yang telah kami sebutkan

saksi saksi dan pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa walaupun penggugat didepan persidangan tidakdapat menunjukkan asli dari Buktibukti Surat seperti dijelaskan diatas, namunternyata Tergugat telan mengakui bahwa semua Suratsurat kepemilikan atastanah dan suratsurat yang berhubungan dengan kepemilikan Pabrik KelapaSawit (PKS) Mini sebagaimana di jelaskan oleh Penggugat dalam suratGugatannya ada aslinya, hal ini dapat dilinat dari beberapa fakta fakta hukumyang terdapat dalam perkara ini seperti di sebutkan

Dan perubahan gugatan tersebut tidaklahmerugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian,sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara ;Dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat hukum sehingga tidakmemenuhi syarat formil pembuatan gugatan sehinggagugatan Penggugatpatutlah ditolak dan dikesampingkan.Bahwa Kutipan Akta Perceraian Nomor 3209CR290120200001 adalahbukan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebonseperti yang Penggugat sebutkan dalam dalil Surat Gugatan

Bahwa kutipan Akta Perceraian Nomor 3209CR290120200001 adalahbukan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebonseperti yang Penggugat sebutkan dalam dalil Surat Gugatan pada tanggal 09Halaman 30 dari 45Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN SbrJuni 2020 yangkemudian secara tersirat dibenarka terbukti tidak ada revisidalam Surat Gugatan pada tanggal 05 Agustus 2020.

serahkan kepada saksi HjDra FAUZAN HILDA sebesar Rp 7.668.200, (tujuh juta enam ratus enam puluh delapanribu dua ratus rupiah) berdasarkan dari rekapitulasi laporan penjualan tiket yangterdakwa buat setiap hari yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Hj Dra FAUZANHILDA, dan dibandingkan dengan hasil penjualan tiket setiap maskapai setiap harinya diPT BAHTERA BINTAN pada tahun 2013.Terdakwa menerangkan sebabnya terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tiketmilik PT BAHTERA BETHA yang terdakwa sebutkan

diatas dikarenakan gaji yangterdakwa terima di PT BAHTERA BETHA, tidak sesuai dengan jam terdakwa bekerja ditempat tersebut.Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan tiket PT BAHTERA BETHA yangtidak terdakwa serahkan kepada saksi Hj Dra FAUZAN HILDA, sudah sudah habisterdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan hidup terdakwa sehari hari.Terdakwa menerangkan tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang membantuterdakwa untuk melakukan perbuatan yang telah terdakwa sebutkan diatas, perbuatantersebut

Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkanbahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehpemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, danmenggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologisetelah mendapatkan izin Menteri.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undangundang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika di sebutkan

Sedangkan berkaitan denganpenyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanyadapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah.Menimbang, bahwa Pasal 41 Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi.Menimbang, bahwa