Ditemukan 256479 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekeayaan kejkasaan kebiasaan kekaayaan kekayaan
Penelusuran terkait : Menyalahgunakan kekuasaan; Penyalahgunaan kekuasaan Penyalahgunaan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 20-04-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 17/PDT.P/2015/PN Tab
Tanggal 28 Mei 2015 — I Gede Oka Pramana
17 — 13
  • GEDE OKA PRAMANA,lakilaki, tempat lahir di Dusun Alas, tanggal 15 Oktober 1982,Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut landasan hukumkewenangan Pengadilan menyelesaikan Permohonan atau Yuridiksi Voluntair,merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok KekuasaanKehakiman sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 35 Tahun1999 tentang perubahan atas UndangUndang No. 14 Tahun 1970 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan
    Kehakiman kemudian diganti denganUndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan digantidengan UndangUndang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No.14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasangugatan voluntair.
    verklaard );Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan TidakDapat Diterima ( niet ontvankelijke verklaard ), maka materi pokok permohonandari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak DapatDiterima ( niet ontvankelijke verklaard ), maka segala biaya yang timbul dalamPermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalamdiktum Penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan UndangUndang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 09-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 68/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 9 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : TARMUTI
Pembanding/Penggugat II : AKHMAD MAHMUDDIN
Terbanding/Tergugat I : PT BRI UNIT BANDAR KEC BANDAR KAB BATANG
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN
Terbanding/Turut Tergugat I : ERNAWATI
Terbanding/Turut Tergugat II : Dadang Ariyanto
45 — 22
  • Batang.Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ParaPenggugat adalah warga negara Indonesia yang tidak dapatHalaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2021/PT SMGdikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaanyang sah dalam hal ini dan menurut tata cara yang diatur dalamundangundang;5.
    (vide pasal 20 ayat 1 huruf (a) UUHT).Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan olehpemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum.
    Oleh karena tidak terdapat itikadbaik dari Para Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya,maka Tergugat sebagai Kreditur Pemegang HakTanggungan akan melaksanakan haknya untuk melakukanLelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai ketentuan dalamPasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Serta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,yang menyatakan bahwa Apabila debitor cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyal hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui
    Kedudukan Hukum ParaTergugat dan Para Turut Tergugat :Bahwa Para Turut tergugat ....mengikatkan diri dalam sengketa karenadengan sengaja menggunakan kekuasaan jabatannya untuk merampas,menguasal jaminan dan merugikan para penggugat.Pernyataan tersebut sangat keliru dan sangat menyinggung saya turut tergugatIl karena dalam pelaksanaan penanganan kredit bermasalah merupakan tugasdan tanggung jawab saya sebagai Kepala Unit BRI Bandar .
    Bahwa Para Penggugat telah berusaha mengait ngaitkan apayang telah dilakukan oleh Turut Tergugat Il sebagai suatu kesengajaanmenggunakan kekuasaan jabatan untuk merampas, menguasai jaminandan merugikan Para Penggugat demi kepentingan Pribadi dalamkeselurunan uraiannya. Uraian Penggugat dalam gugatannya(khususnya dari angka 4,5,8,11,13) NAMPAK dalil dalil gugatan ParaPenggugat selain mengada ada juga absurd.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2017 — DOMINGGUS MAURITS LUITNAN., S.H., M.H;1. KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, DKK
90 — 46
  • Bahwa dengan dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi PengacaraIndonesia, menimbulkan kerugian bagi organisasi profesi advokatsebab lembaga tersebut bukan merupakaninstitusi yangdilembagakan oleh UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentangAdvokat dan tidak termasuk kategori fungsi Kekuasaan Kehakiman(Yudikatif), sebagaimna ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (1)Halaman 10 dari 80 halaman.
    Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKTPolisi, Jaksa dan Hakim, keempat profesi tersebut telahdiamanatkan dalam KUHAP termasuk dalam sistim terpaduperadilan pidana (integrated criminal justice system) yang fungsinyaberhubungan dengan kekuasaan kehakimansebagaimana diaturdalam Pasal 24 ayat (8) UUD 1945, masingmasing memiliki hakdan kewenangan bebas dan mandiri dalam wujud undangundang;.
    Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak memiliki Legal Standing/Kepentingan Hukum karena Para Penggugat mendalilkan bahwaterbitnya Objek Sengketa telah membuat Organisasi Advokat tidakdapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakimannya sebagai penegakhukum (butir d. halaman 4 Gugatan), serta menimbulkan kerugianbagi organisasi profesi advokat (butir e.
    Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI Menolak dalil PARAPENGGUGAT pada Posita hurup D angka 6 halaman 6 yangmendalilkan BahwaProfesi Pengacara yang dikatakan Tergugat ....dst, adapun = sejatinya dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidakberhubungan dengan fungsi Kekuasaan Kehakiman sebagaimanadidalilkan oleh PARA PENGGUGAT sendiri dalam posita SuratGugatannya pada hurup D Angka 6 halaman 6, Bahkan penerbitanObjek Sengketa sama sekali tidak akan mengakibatkan AdvokatHalaman 37 dari 80 halaman.
    Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKTUndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ataupun UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapatdiajukan dan mutlak menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI untukmengujinya, akan tetapi gugatan Para Penggugat mempermasalahkankeberadaan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP.0562/BNSP/2016tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesiatanggal 24 Mei 2016 yang masuk dalam ranah sengketa Tata UsahaNegara.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Ckr
Tanggal 4 Januari 2022 — Pemohon:
Warnih
21 — 13
  • Kemudian dalamperkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali.
    pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P6 yaitu Kutipan AktaKelahiran No. 6001/JT/KL/2013 atas nama Aulia Al Viva dari suami pertamapemohon yang bernama Almarhun Sukastoyo diperoleh fakta bahwa anakPemohon tersebut secara hukum perdata dianggap belum dewasa;Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPerdata ditentukan bahwasetiap pemangku kekuasaan
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Putus : 19-09-2013 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 119/Pdt.P/2013/PN.TTD
Tanggal 19 September 2013 — JONNER SINAGA
23 — 5
  • Negeri akan mempertimbangkan apakah fakta fakta tersebut dapatmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 54 Tahun 2007 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak Jo Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor:2 Tahun 1979;Menimbang, bahwa pengangkatan anak pada dasarnya adalah perbuatan hukumyang mengalihkan seorang dari lingkungan kekuasaan
    orang tua, wali yang sah atauorang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anaktersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan oleh karenanya, Orang TuaAngkat diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebutberdasarkan peraturan perundangundangan dan adatistiadat (vide : Pasal 1 ayat (2),(4) Peraturan Pemerintah No. 54 Thn 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak),dengan kata lain bahwa anak angkat harus dipelihara dan diperlakukan
    angkat tersebut saat ini berada dalampengasuhan PemohonPemohon dan Hakim Pengadilan Negeri melihat dan menilaiadanya kedekatan hubungan antara calon orang tua angkat dengan calon anakangkatnya;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeriberpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh PemohonPemohon tidaklain adalah merupakan usaha untuk mensejahterahkan anak dalam suatu konsepnormatif yang merupakan elemen yang sangat mendasar yang dalam kenyataannyamenjalankan kekuasaan
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 12-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Bgl
Tanggal 13 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
15 — 6
  • tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum darianak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas,Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 47ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
    orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anaktersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan,selanjutnya Pasal 50 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidakberada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 409/Pdt.P/2018/PN Smg
Tanggal 18 Oktober 2018 — Pemohon:
YENY AGUSTIN
32 — 9
  • LIE THIAN KIEN) ; Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1974menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun ataubelum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) menyebutkan orang tuamewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1974menyebutkan : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)
    tahunatau belum menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernamaPATRICK OWEN DJUHADI, lakilaki, lahir di Jakarta, tanggal 8 Februari2011, umur 7 (tujuh) tahun atau belum menikah, menurut hukum di Indonesiadinamakan tidak cakap melakukan hukum, tidak diperbolehkan melakukanhukum jual beli / menjaminkan apabila dilakukan maka perbuatannya sejakawal sudah batal demi hukum ; Menimbang, bahwa supaya perbuatan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 22-04-2014 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pdt.P/2014/PN.Smg
Tanggal 22 April 2014 — ENDANG SULISTYOWATI, dr
52 — 14
  • sebidang tanahSertifikat Hak Milik Tanah No. 592, Desa/ Kelurahan Sendangguwo, KecamatanSemarang Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas + 590 m2 (limaratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan letak dan batas sebagaimana GambarSituasi No.10774/ 1984, atas nama pemegang Hak Milik Dhodit ListyawanAditya Wardhana;Menimbang, bahwa Pasal 47 (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,menentukan anak yang belum mencukupi umur 18 (delapan belas) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
    orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kKekuasaannya dan didalam ayat 2ditentukan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdi dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 50 (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawahkekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali;Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UndangUndangNomor:
    23 Tahun 2002 yang dimasud anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa Putusan MARI tanggal 13 Oktober 1976 Nomor: 477K/ SJP/ 1976, menentukan dengan berlakuknya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 50 UndangUndang tersebut batasseseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 (delapanbelas) tahun, bukan 21 (dua puluh satu tahun);Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.6 anak bernama BIMANDIKASUNU
Pengadilan PA Wangi Wangi Perdata Agama
Register : 14-06-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 8
  • Pasal 1 huruf (h) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipahamibahwa perwalian merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorangterhadap anak yang belum cakap bertindak secara hukum serta tidak beradadalam kekuasaan orang tuanya atau telah dicabut kekuasaan orang tuanyaoleh pengadilan dan seorang wali dapat bertindak di depan maupun di luarpengadilan untuk kepentingan anak tersebut;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anakanak yang bernamaANAK I, ANAK II, ANAK
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 240/Pdt.P/2020/PN SDA
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
SRI NUR RAHAYU
24 — 9
  • Selama jalannya persidangan Hakim tidak menemukan bukti bahwakekuasaan orang tua tersebut telah dicabut, dengan mengacu aturan tersebutHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pat.P/2020/PN Sdamaka dalam perkara ini anak Pemohon yang masih berumur 9 (Sembilan) tahunmasih berada di bawah kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon sendiri selakuibu kKandungnya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku ibu kandung dari anakpemohon masih hidup dan kekuasaan atas anak tersebut tidak dicabut, makaPemohon dapat
    Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan TataCara Penunjukkan Wali, yang dimaksud wali adalah orang atau badan yangdalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadapanak. Untuk dapat ditunjuk sebagai wali harus dipenuhi keadaan tertentu yaitukarena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaanya atau orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 16-04-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Tbn
Tanggal 29 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 14
  • Yang untukmenjualnya diperlukan tanda tangan dari semua ahli waris.Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) joPasal 50 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak beradaPenetapan Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 8 dari 12.dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwaliantersebut tidak saja mengenai pribadi
    sesuai denganketentuan Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, makaanak Pemohon yang bernama IMROATUR ROSIDAH umur 16 tahun 2 bulanPenetapan Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 9 dari 12.dan ANY KUSNAWATI umur 5 tahun 6 bulan), belum dewasa dan belum bisabertindak hukum sendiri, sehingga memerlukan perwalian;Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalammelakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 05-02-2013 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 191/PDT.P/2012/PN.GS
Tanggal 8 Oktober 2012 — DEWI AMINAH
29 — 6
  • secara hukum, yang dikarenakan masih dibawah umur, selanjutnyasaudara kandung dan ibu kandung dari almarhum NOOR IZZAH, telah sepakatmemberikan ijin atau kuasa penuh kepada DEWI AMINAH untuk mewakilisaudari MASYITHOH PRATAMA untuk mengurus pensiun atas nama NOORIZZAHMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada dibawah kekuasaan
    orang tua, berada dibawah kekuasaan wali danPerwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan denganbukti surat P2, P3, dan P4, dan keterangan saksi MUHAMMAD MUROD DUSAN,saksi FARHATUN NI MAH, saksi ALI MACHSUN, dan saksi MUHAMMAD AGUS9SHOLEH yang diajukan di persidangan, bahwa benar anak yang bernamaMASYITHOH PRATAMA belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan tidak berada dibawah
    kekuasaan orang tuanya, karena kedua orang tuadari anak tersebut yaitu : M.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perwalian
Register : 22-04-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 22-10-2016
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0426/Pdt.P/2016/PA.Kab.MlgV
Tanggal 16 Mei 2016 — PEMOHON
17 — 6
  • Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal aquo diuraikanjenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain putusan tentang pencabutankekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai valioleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang walidalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalorangtuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) yangmenyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri
    Pasal 112Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur initelah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untukmempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalammenjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;Menimbang, bahwa sebagai
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 429/Pdt.P/2019/PN Ckr
Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
ERNI
21 — 16
  • Dalam Pasal 330 KUHPerdatadisebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umurgenap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali.
    2013 atas namaMonalisa yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bekasi, sehingga pada saat permohonan ini diajukan yangbersangkutan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena Monalisabelum berusia 18(delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, makadalam hubungan keperdataan menurut hukum ia termasuk dalam pengertianAnak (belum dewasa);Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPerdata ditentukanbahwa setiap pemangku kekuasaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 04-10-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2768/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DUTA MELLIA, SH
Terdakwa:
AHMAD FIRDIAN
24 — 5
  • Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil* dalam unsurini adalah perbuatan memindahkan barang dari Ssuatu tempat ke tempat lainsehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atauterlepas dari kekuasaan pemiliknya;Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tanganpelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinyaperbuatan mengambil
    dianggap berharga, danbarang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itudisamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki" dalamunsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya,seolaholah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap melawanhukum (wederrechtelijk)" Karena telah sedemikian rupa membuat pelakunyamemperoleh kekuasaan
    nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saatyang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas bendatersebut dari pemilik yang sebenarnya.
Pengadilan PN Bintuhan Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-10-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN Bintuhan Nomor 59_Pid_B_2017_PN_Bhn_31102017_HUKUM_PENGGELAPAN
Tanggal 31 Oktober 2017 — - MEYKI PAGUA Bin ANSORI THAMRIN
124 — 38
  • Perbuatan mengambil berarti perobuatan yangmengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perobuatan mengambilHalaman 7 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.
    Bhnsudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas bendadari pemiliknya;Menimbang bahwa pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilaididalam kehidupan ekonomi dari seseorang;Menimbang, bahwa unsur barang harus seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;Menimbang, bahwa unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karenakejahatan merupakan penyerahan (/evering) yang sah menurut hukum dalamkerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Srl
Tanggal 23 Agustus 2021 — Pemohon:
WINDA ANNISA
54 — 20
  • 23042009 Nomor 384/Pasar Sarolangun/2009, yang luasnyaadalah luas 19 m*, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Bangunanberdasarkan bukti surat tertanda bukti P9 serta didukung keterangan ParaSaksi; Bahwa toko tersebut hendak dijual kepada Saksi Abdul Majid;Menimbang, bahwa secara tegas dinyatakan dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelelaskan anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan
    orang tuaberada dibawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Ssuami Pemohonatas nama Irwandi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018berdasarkan bukti surat tertanda P4 didukung oleh keterangan para Saksi,maka sejak itu demi hukum Pemohon telah menjadi wali bagi anaknya yangbelum dewasa atas nama Daffa Alhaqul Faaig berumur 16 tahun, Alfath KarimulHaq berumur 11 tahun, dan Yumna Fathiyyaturrahmah perempuan berumur 6tahun;Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan
    Pemohon adalah merupakan Ibu kandungdari anak yang atas nama Daffa Alhaqul Faaig berumur 16 tahun, Alfath KarimulHaq berumur 11 tahun, dan Yumna Fathiyyaturrahmah berumur 6 tahun, dalamarti anak tersebut masih berusia dibawah umur/belum dewasa, maka denganmeninggalnya suami Pemohon yang bernama Irwandi, maka demi hukumPemohon adalah sah ibu kandung serta menjadi wali bagi anakanaknyatersebut;Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Padt.P/2021/PN Srl.Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa kekuasaan
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 09-07-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 434/Pdt.P/2015/PA.Sgm
Tanggal 6 Agustus 2015 — PEMOHON
20 — 9
  • dunia terdapatpeninggalan almarhum berupa tabungan pada Bank BRI;e Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkankepastian hukum sebagai wali dari anak ketiga pemohon dan untukmengurus tabungan pada Bank BRI.Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, maka ternyata daripermohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yangHal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Sgm.sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapayang akan ada dalam kekuasaan
    wali;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anakyang bersangkutan maupun harta bendanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3434 KUH Perdata joPasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Pencurian
Register : 08-12-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 679/Pid.B/2014/PN Pdg
Tanggal 21 Januari 2015 — ANDRE SINAGA Pgl UCOK BIN WARDI
57 — 3
  • DARMANSYAH Pgl UWAN serta saksi ke 3DELIANTO, dimana terdakwa memberikan keterangan dengan bebas dandalam keadaan sehat jiwa / jasmani dan tidak ditemukan alasan pemaafmaupun alasan pembenar atas perbuatan / kesalahan terdakwa dan dapatterdakwa pertanggung jawabkan maka unsure ini telah terbuti;e Unsur mengambil sesuatu barang ;e Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatubarang dari sesuatu tempat ketempat lain yang berarti juga membawabarang dibawah kekuasaan yang nyata;e Adapun
    Lohan tersebutadalah milik saksi JONI VERDINAL Pgl JON yang saat itu diletakkan diDALAM BENGKEL saksi korban yang diambil oleh terdakwa tanpa seijinpemiliknya dan terdakwa juga tidak memiliki hak sama sekali atas barangyang diambilnya tersebut ;e Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan ;e Unsur ini terwujud dalam keinginan , kehendak atau tujuan dari pelakumemilki barang secara melawan hokum, sedangkan perbuatan melawanhokum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hakdan kekuasaan
    yang terungkap dipersidangan dan keterangansaksi saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa ANDRESINASGA Pgl UCOK BIN WARDI pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014sekira pukul 05.45 Wib, bertempat di bengkel Prima Servis Watas kelurahanpisang Kota Padang terdak wa masuk kedalam bengkel saksi korban JONI*VERDINAL dan mengambil radiator hino lohan milik saksi korban joni verdinaldan menyimpannya adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yangmengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MAROS Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Mrs
Tanggal 3 Maret 2021 — Pemohon:
DHECY OLIVIA FADLHANIE
29 — 6
  • Farel Fahruz;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa Anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wallHalaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN MrsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Wali sedapatdapatnya diambildari
    FarelFahruzi harus berada dibawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana telahdiuraikan diatas, bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Ahsan Zainal Fachryyang telah meninggal dunia dan Ipar dari Sri Puji Astuti, yang keduanya telahmeninggal dunia yang merupakan orang tua kandung dari anak Muh. Farel Fahruzi,yang sebelumnya perwalian atas anak Muh.