MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaM Imron Htelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa tersebut membayar denda sebesar

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaROKIMtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 99.000,00 (sembilan puluh

Menyatakan Terdakwa M.SAFII, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaAinul Ariftotelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa tersebut membayar denda

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaMartintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 99.000,00 (sembilan

M E N G A D I L I

• Menyatakan TerdakwaDARUL RAHMATULLAHterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Sukabumi;
• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluhriburupiah), dengan ketentuan apabila denda

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh Bahwa yang menyaksikan kejadian saat itu diantaranya saksiFaisal Heri, saksi Ikra Udin saksi Mursalin Soleman, Kepala DesaLaluin Viki Salamat bersama stafnya; Bahwa yang saksi ketahui, sebelumnya ada masalah, saksipernah melaporkan Kades Laluin bersama ke tiga stafnya terkaitadanya penyerangan terhadap saksi; Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Satgas Covid19saat itu; Bahwa sebelumnya saksi tidak ada dihampiri dan ditegur olehTerdakwa agar tidak berkumpul dengan alasan pencegahan

saat itudari depan sedangkan memukul dari belakang samping kanan saksikorban;Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh Bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian saat itusekitar 13 (tiga belas) orang; Bahwa yang menyaksikan kejadian saat itu diantaranya saksiMursalin Soleman, saksi Ikra Udin dan Kepala Desa Laluin Viki Salamatbersama stafnya; Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Satgas Covid19saat itu; Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban sempat diteguroleh Terdakwa tentang Pencegahan

; Bahwa saksi yakin bahwa yang melakukan pemukulanterhadap saksi korban adalah Terdakwa karena saksi melihat langsungsaat kejadian; Bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian saat itusekitar 13 (tiga belas) orang; Bahwa yang menyaksikan kejadian saat itu diantaranya saksiFaisal Heri, saksi Ikra Udin dan Kepala Desa Laluin Viki Salamatbersama stafnya; Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Satgas Covid19saat itu; Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban sempat diteguroleh Terdakwa tentang Pencegahan

pulang ke rumah saksi; Bahwa saksi tidak mengetahuil apa penyebabnya; Bahwa yang saksi lihat saksi korban mengalami memar danbenjolan pada bagian leher saksi korban; Bahwa yang saksi ketahui, sebelumnya saksi korban danTerdakwa pernah terlibat masalan penulisan berita pengrusakanekosistem laut di Desa Laluin; Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Satgas Covid19saat itu;Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban sempat diteguroleh Terdakwa tentang Pencegahan

TimSatgas Covid Desa Laluin diantaranya Udin Salim, Viki Salamat danwarga masyarakat yang berkumpul malam itu; Bahwa dari depan Terdakwa memukul saksi korban danmengenai bagian punggung telinga sebelah kiri saksi korban; Bahwa Terdakwa hanya menampar, tidak mencekik leher saksikorban; Bahwa Terdakwa tidak melihat ada yang mencekik saksi korbansaat itu; Bahwa tidak benar keterangan saksi korban yang mengatakanbahwa penyebabnya karena Terdakwa dendam, Terdakwa hanya niatuntuk mengamankan korban untuk pencegahan

Mengingat Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta pasal-pasal KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I1.

pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan saksisaksi serta keterangan terdakwa dipersidangan;Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimenjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa SAINUL Bin Z.ARIPIN (Alm) bersalahmelakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan

dan jenis kayubalam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m*, dan ketika saksiHolmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan SuratKeterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izinPengangkutan terhadap kayu, saksi M.Zohri dan saksi Eko Surosomaupun terdakwa tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

dan jenis kayubalam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m*, dan ketika saksiHolmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan SuratKeterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izinPengangkutan terhadap kayu, saksi M.Zohri dan saksi Eko Surosomaupun terdakwa karena kemudian tidak dapat menunjukan suratpengangkutan tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalamketentuan pidana pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b UndangundangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umumtersebut disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Primer, apabila dakwaan primair tidak terpenuhi makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan

dakwaan selebihnya;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan., sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatutersebut memuat unsurunsur sebagai berikut:1 Setiap OrangDengan SengajaMengangkut, Menguasai atau memiliki Hasil Hutan Ww WNYang Tidak Dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangansahnya hasil hutanAd.1.

yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa DONO HENDARJO alias NANANG bin SUDIONO(alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana bersama sama mengangkut, hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) hurufbUU No. 18 tahun 2013 pencegahan

dari 17 pohon jati yang hilang diperkirakan Perhutanimengalami kerugian sekira Rp. 59.744.646 ( lima puluh sembilan juta tujuhratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).Terdakwa dalam memiliki dan menguasai kayukayu jati yang di perolehdari Perhutani tersebut tidak memilik dokumendokumen yang sah atau ijindari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal83 ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan

empat puluh satu)berbagai potongan merupakan kayu asal hutan Negara yang diambil dariHutan Perhutani;Bahwa untuk mengetahui kayu tersebut berasal dari hutan rakyat lebihkepada insting dan ciri cirinya, yang mana kayu perhutani memilkitekstur lebih tebal serta memiliki kualitas yang lebih baik;Bahwa terhadap perbuatan terdakwa dapat dikatakan telah melanggarpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana dalam Pasal 83ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan

Unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan; Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 16 Undang Undang No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajibmemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan /SKSHH adalahdokumendokumen yang merupakan bukti

dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap barangbukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurutketentuan Pasal 222 Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undangundang

Menyatakan terdakwa DOYO WASITO Bin Alias DOYOK Bin MARGOALIBAT telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutandalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Kesatu.2.

ProvisiSumber Daya Hutan) sebesar Rp. 1.353.190, (satu juta tiga ratus limapuluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), GRT (Ganti RugiTegakan) sebesar Rp. 13.531.904, (tiga belas juta lima ratus tiga puluhsatu ribu sembilan ratus empat rupiah) dan DR (Dana Reboisasi) sebesarS 306,58 (tiga ratus enam koma lima delapan dollar Amerika).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

2017/PN BisSumber Daya Hutan) sebesar Rp. 1.353.190, (satu juta tiga ratus limapuluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), GRT (Ganti RugiTegakan) sebesar Rp. 13.531.904, (tiga belas juta lima ratus tiga puluhsatu ribu sembilan ratus empat rupiah) dan DR (Dana Reboisasi) sebesarS 306,58 (tiga ratus enam koma lima delapan dollar Amerika).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalamdakwaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga setelah Majelis Hakimmemperhatikan faktafakta hukum yang ditemukan di persidangan, MajelisHakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadapperbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yang sebagaimanadiatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangundangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Matsuka yang beralamat di Agung Timur 4 BlokO 1 Nomor 4243, Sunter Podomoro, Jakarta Utara atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriJakarta Utara, telah, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakanharta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Menyatakan Terdakwa Yu Feng alias le Fung alias Atu terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian uang sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu :Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Ketiga : Pasal 5Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.2.

didasarkan pada alat buktiyang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, tanpamempertimbangkan ada persesuaian dengan alat bukti lainnya, sehinggaseandainya Judex Facti tidak melakukan kekeliruan dengan tidakmenerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka tentunyafakta perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur pasalyang telah didakwakan, yaitu : dakwaan kesatu : Pasal 378 KitabUndangUndang Hukum Pidana dan ketiga : Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

ini.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :e Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum;e Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara in casu tentang apakahperbuatan Terdakwa Yu Feng alias le Fung alias Atu adalah suatuperbuatan yang sesuai dengan Pasal 378 Kitab UndangUndang HukumPidana berupa penipuan ataukah telah melakukan perbuatan sebagaidimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan

persidangan;Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang padapokoknya:= Menyatakan ABDULLAH ALS DULAH BIN M.NUR bersalah telah melakukantindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasurat keterangan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b JoPasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun 2013 Tentang pencegahan

Nota Perusahaan.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 83Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telahmengerti isi dan maksudnya, serta tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk mendukung serta menguatkan surat dakwaannya, PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi dan Ahli yang telah didengar keterangannya

mobilPick Up L 300 dan kayu olahan yang masih berada diatas mobil yangmengangkut kayu olahan tanpa dokumen tersebut serta saksi FITRI Als IFITyang pada saat itu berada didalam mobil dan selanjutnya dibawa ke MapolresDumai untuk proses lebih lanjut.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan DakwaanAlternatif, karenanya Majelis akan dipertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat,yaitu dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b, UU No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan

setiap pengangkutan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan negara wajib dilengkapi dengan dokumen suratketerangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini jelas sudah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur daridakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, yaitu melanggarPasal 83 Ayat (1) huruf b, UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Menyatakan Terdakwa Damis bin Lasulo dan Terdakwa II Nasi Bin Tansi tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak idana Orang erorangan ,dengan sengaja, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2.

Bahwa terdakwa . maupun terdakwa Il. sama sekali tidak memiliki izin dari pinakyang berwenang untuk menebang pohon dalam kawasan hutanPerbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKeduaBahwa terdakwa . Damis Bin Lasulo bersamasama dengan terdakwa Il.

Bahwa terdakwa . maupun terdakwa Il. sama sekali tidak memiliki izin dari pihakyang berwenang untuk membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutankayu yang berasal dari kawasan hutan.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 87 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo.

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan perbuatan.Menimbang, Bahwa mengenai unsur tindak pidana Pasal 82 ayat (1) huruf cUU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, majelis memberikan pertimbanganhukum sebagai berikut;Ad. 1.

Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana telah terbukti.Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo.

Menyatakan Terdakwa SAIFULLAH Alias IPUL telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidanadi bidang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan dengan cara dengan Sengaja mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf eUndangundang RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimanadalam

Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 49 (empat puluh sembilan)batang berbentuk bantalan/pacakan berbagai macam jenis dan ukuran yangtanpa disertai dokumen SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat)jika berasal dari dalam kawasan hutan negara melanggar Permenhut No.P.41/MenhutII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal darihutan alam dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undangundang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sedangkan jika berasal dari hutan

Halaman32dari44Primair : Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;Subsidair : Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan;Menimbang, bahwaolehkarenabentuksuratdakwaanadalahSubsidairitas,makaMajelis Hakimakanmempertimbangkanterlebihdahuludakwaan Primairtersebut, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e

Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan, yang unsurunsurnyaadalahsebagaiberikut:1.

Indonesia Tahun 1945, kualitassumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modalpembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkansecara terusmenerus, termasuk derajat kesehatannya;. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkankesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatandi bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antaralain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenistertentu. yang sangat dibutuhkan sebagai obat sertamelakukan pencegahan

dan pemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika danPrekursor Narkotika;mencegah dan memberantas penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia dalam pencegahan dan pemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika danPrekursor Narkotika;meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yangdiselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;memberdayakan

masyarakat dalam pencegahanpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika danPrekursor Narkotika;memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatanmasyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baikregional maupun internasional, guna mencegah danmemberantas peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika;mengembangkan laboratorium Narkotika dan PrekursorNarkotika;melaksanakan administrasi penyelidikan

keberatanterhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yangbersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) harisetelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.Seluruh harta kekayaan atau harta benda yangmerupakan hasil tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindakpidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap dirampas untuk negara dan digunakanuntuk kepentingan:a. pelaksanaan pencegahan

danpemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapNarkotika dan Prekursor Narkotika.Pasal 105Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upayapencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.Pasal 106Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika diwujudkan dalam bentuk:a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanyadugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika

Kolam Brastagi Sumut dengan alat angkut Truk BK 8710 SE yang jugadiangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAU KEDUA.Bahwa mereka terdakwa I Sahala Sialagan Alias Allagan Bin Punten Sialagan danterdakwa II Zainudin Ritonga Bin Hamonangan Ritongan secara bersamasama pada hariSenin tanggal 12 Mei 2014

Kolam Brastagi Sumut dengan alat angkut Truk BK 8710 SE yang jugadiangkut oleh terdakwa I dan terdakwa IL.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 83 ayat (2) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umumberdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) tanggal 16 September 2014, Reg.Perk.No :PDM20/SKL/07/2014 sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa SAHALA SIALAGAN Alias ALLAGAN Bin PUNTENSIALAGAN dan ZAINUDIN RITONGA Bin HAMONANGAN RITONGAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Melakukan Perbuatan Mengangkut Hasil hutan Kayu yangTidak Dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b UU No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;2.

LAMIN terbukti bersalah melakukantindak1.pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke2KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI LAMIN oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu)tahun.Menetapkan barang bukti berupa :Nota Timbang Kopra ;Surat Penegasan dari Camat Likupang tertanggal 19 Juli 1996 ;Surat Keterangan dari Kepala Desa Johanis Sompie nomor:47/SK/P/IX/1993 tanggal 9 September 1993 ;Surat pencegahan

Menetapkan masa penahanan rumah tahanan Negara yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhnkan kepadaTerdakwa, dan masa penahanan kota yang telah dijalani olen Terdakwadikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa;Menetapkan bukti suratsurat sebagai berikut : Nota timbang kopra ; Surat Penegasan dari Camat Likupang tertanggal 19 Juli 1996 ; Surat Keterangan dari Kepala Desa Johanis Sompie nomor47/SK/P/IX/1993 tanggal 9 September 1993 ; Surat Pencegahan

Menetapkan barang bukti : Nota Timbang Kopra ; Surat Penegasan dari Camat Likupang tertanggal 19 Juli 1996 ; Surat Keterangan dari kepala desa Johanis Sompie nomor:47/SK/P/IX/1993 tanggal 9 September 1993 ; Surat Pencegahan atas tindakan dari Ribka Makapetti danKeluarganya (anakanak) yang dibuat oleh hukum Tua Desa PaslatenJakson L Rottie, SF tanggal 6 Oktober 2008 ; Kutipan Register Tanah Desa Paslaten Nomor Reg. 133 Folio 067 An.Temil Mandow tanggal 6 Oktober 2008 ; Berita Acara pengukuran tanah

Ilterungkap bahwa Febi Lisnahan (Pemohon Il) yang lahir di Kupang padatanggal 11 Februari 1993 sekarang telah berumur kurang lebih 26 (duapuluh enam) tahun;Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksisaksidihubungkan dengan uraian pasalpasal dalam peraturan tentang jjinmenikah diatas, maka Pemohon dan Pemohon II dalam hal untukmenikah tidak diperlukan ijin dari kedua orangtua maupun ijin dari instansiterkait;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penghalang pernikahandalam Bab Ill tentang Pencegahan

;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan olehPemohon dan Pemohon II bahwa perkawinan mereka ditentang olehorangtua kandung dari Pemohon II dengan alasan keterbatasan kondisifisik, yaitu karena kondisi mata Pemohon yang sakit rabun dandikhawatirkan tidak mampu menafkahi Pemohon II, dalam hal saksisaksimenerangkan bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan yangberpenghasilan tetap;Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksisaksi dan pasalpasal yang berkaitan dengan Bab Ill tentang Pencegahan

dari yang menentang perkawinan tersebutdengan alasan bahwa perkawinan tersebut dapat membuat kesengsaraanbagi calon mempelai, namun dalam hal ini didalam keterangan saksisaksibahwa Pemohon dan Pemohon II telah tinggal serumah dan sudahdewasa serta telah mempunyai seorang anak dalam kandungan yang saatini sudah berusia 7 bulan, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak dalam pengampuan, sehingga pelarangan dari keluarga(orangtua kandung) Pemohon II tidaklah beralasan hukum;Menimbang, bahwa pencegahan

HANAFI Als NAFIBin TENGKUSYAHBUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TENGKU ABD.

datang petugas PolisiPerairan dengan menggunakan Speed Boat melakukan penangkapan danpemeriksaan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telahterpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1)huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan

/PN.BlsMemperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILLI:1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ABD.

yaitumemberikan perlindungan terhadap anak, sedang yang dimaksud dengan anakdalam UndangUndang Pengadilan Anak adalah umur 18 (delapan belas)tahun, maka terdakwa pun berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimanadimaksud UndangUndang Perlindungan Anak tersebut dan demi kebaikanmasa depan terdakwa agar hidupnya lebih sejahtera sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 64 ayat (2) huruf d UndangUndang PerlindunganAnak;Menimbang, bahwa manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidanaterhadap terdakwa adalah sebagai upaya pencegahan

(preventif) dilakukannyatindak pidana baik pencegahan atas pengulangan oleh Terdakwa sendiri(prevensi khusus), maupun pencegahan bagi anggota masyarakat lainnya agartidak melakukan perbuatan pidana tersebut karena melakukan tindak pidanadapat dijatuhi pidana (prevensi umum), sehingga sudah sepatutnya apabilaterdakwa diberikan pembelajaran agar dimasa yang akan datang terdakwa tidakmelakukan perbuatan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, makakepada terdakwa dibebani