Akan tetapi tidak berhasil, karenaPenggugat tetap pada pendiriannya;Bahwa, sebagaimana perintah PERMA nomor tahun 2008, bahwa setiapperkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus melalui proses Mediasi, tanpamelalui proses Mediasi, putusan menjadi batal demi hukum, menurut Majelis Hakimkarena pihak Termohon telah tidak pernah datang menghadap sidang, maka mediasitidak dapat dilaksanakan.

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;1011Menimbang, bahwa karena pihak Termohon telah tidak datang menghadapsidang, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas PengadilanAgama Tangerang, maka apa yang diamanatkan oleh Perma nomor tahun 2008tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu menurut Majlis Hakimuntuk diputuskannya perkara ini tidak perlu lagi berpedoman kepada Perma nomor 1tahun 2008, karena pada dasarnya mediasi telah gagal;Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, tujuan perkawinansebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undangundang nomor 1 tahun 1974, yaituikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istriuntuk membentuk rumah tangga yang

Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat.SUBSIDER : Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhirasa keadilan.Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil, kemudian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2016, Ketua Majelis telah memberi penjelasan tentang mediasi danmemerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian

Oktober 1991 dan ikatanperkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini,dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugat cerai ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 juga telah dilakukanperdamaian melalu lembaga mediasi sesuai dengan PERMA

Nomor 1 tahun2008 yang telah diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediatornon Hakim ( Ahmad Ubadillah, SHI.), akan tetapi tidak berhasil sebagaimanalaporan mediasi tertanggal 20 Februari 2018 ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis,akan tetapi sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadipertengkaran dan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganyasecara terusmenerus

tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Termohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

sebagaimana yang tercantum dalam suratpermohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonanPemohon tersebut;Hal. 5 Nomor 368 1/Pdt.G/2020/PA.TsmBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada halhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

berperkara secara CumaCuma/Prodeo;3 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini melalui DIPAPengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2014;Bahwa segala yang telah dipertimbangkan di penetapan secara mutatis mutandis telahdianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam uraian putusan ini;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkaraakan tetapi tidak berhasil;Bahwa, berdasarkan Perma

sidang pemeriksaan perkara ini, dipandang telahdiungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan isi surat permohonan Pemohon a quo sebagaimanadiuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon danTermohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupayamendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjunya denganmengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma

Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi,maka usaha perdamaian dilanjutkan dengan ditempuh prosedur mediasi;Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim para pihak telah dilakukan mediasisebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tanggal 14 April 2014dan 21 April 2014, Mediator dalam laporannya menyatakan gagal;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tanggaPemohon dan Termohon semula harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaranpenyebabnya Termohon tidak

Ne.1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b)PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan perlu dilakukanmediasi, sehingga berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat HakimKetua menunjuk Mediator yaitu Abdul Hamid, SHI. akan tetapi berdasarkanlaporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil:Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang !

Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan/memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidakbercerai dalam setiap persidangan dan bahkan perkara ini sudah melaluiproses mediasi dengan seorang mediator yang bernama LugqmanHariyadi, SHI., akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendakiPasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintan No.9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1)Perma

No. 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b)PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;Hal.6 dari 13 Nomor :0644/Pdt.G/2017/PA.

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1Tahun 2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugatagar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,maka Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

/No.0338/Pdt.G/2016/PA SlwSALINANMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka Jawabannya atas gugatan Penggugattidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak adapetunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo.Pasal 130 HIR, tidak pernah dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dantidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka jawabannyaatas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalamHal. 7daril5 halaman Nomor 0885/Pdt.G/2015/PA.Mtppersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

datangannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikanPemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada PemohonPutusan Nomor : 0496/Pdt.G/2017/PA.Bicn, tanggal 23 Januari 2018.2agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumahtangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemuhadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA

Nomor 1tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan;Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yangisinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengartanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangansekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakanbahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap

Nomor 7tahun 1989, pasal 65 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 KompilasiHukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimalmendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Pemohon untukmengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Pemohondengan Termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008dengan diperbaharui PERMA

No. 2073/Pdt.G/2019/PA.JS.21 Oktober 2019, hal mana pada pemeriksaan perkara ini Penggugat datanglangsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat telah tidakdatang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadapdipersidangan sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relaastersebut diatas, Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut ;Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Penggugattentang kewajiban mediasi Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016

memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat dan Tergugat,para pihak dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telahterikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenaitu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat (2) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yangharus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telan membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutupuntuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan ceraigugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugattidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak adapetunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma

Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pulareplik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;Surat Bukti :Him.3 dari 13 hilm./Put./No.0621/Pdt.G/2016/PA SlwMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugattelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33280542089XXXXxX, tanggal20 Juli 2012, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan telahdinazegelen.

Perma Nomor 1 Tahun2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah terlaksana.

Pasal 6 ayat 3 Perma nomor3 tahun 2019, Pemohon memiliki kualitas hukum sebagai Pemohon untukmengajukan permohonan ini;Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 262/Pdt.P/2020/PA.KdsMenimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan DispensasiKawin untuk anak Pemohon bernama Anggita Radiansyah Damayanti bintiSuradi untuk menikah dengan calon suami bernama Aris Wahyu Utomo binKartono, oleh karena anak Pemohon baru berusia 15 tahun 4 bulan maka KUAKecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menolak menikahkan anak Pemohondengan

keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suamisudah lama saling kenal dan akan menikah yang didasari sudah salingmencintai, anak Pemohon dan calon suami sudah sering berduaan, keduanyatidak dapat dipisahkan serta tidak ada paksaan dari sSiapapun juga untukmelaksanakan perkawinan dan antara anak Pemohon dengan calon suaminyatidak halangan secara syari maupun undangundang untuk menikah;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan persyaratanadministrasi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 5 Perma

keterangan keHamilan anakPemohon dan keterangan saksi yang mendukung keterangan orang tua bahwaperkawinan tersebut Sangat mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti rencanaperkawinan tersebut atas kehendak kedua calon pengantin dan tidak adapaksaan serta tidak ada unsur transaksional dan kedua orangtua calonpengantin bersedia membantu dan membimbing mereka setelah menjalanihidup berumah tangga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16huruf c, i dan j Perma

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Hal. 6 Nomor 4305/Padt.G/2020/PA.TsmMenimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

tanggal 15 Juni 2021 untuk persidangantanggal 22 Juni 2021 dan risalah panggilan sidang yang kedua tanggal 23 Juni 2021untuk persidangan tanggal 28 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patutsedangkan Para Tergugat tidak ada pemberitahuan atas tidak datangnya disebabkansesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkantanpa hadirnya Para Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan tidak hadir makaupaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma

perkaraoleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat adalahpihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR dengan sendirinya petitum padaangka 6 (enam) dapat dikabulkan yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayarPutusan Nomor: 115/Pdt.G.S/2021/PN Btg, Halaman 8 dari 10 Halamanbiaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusandibawah ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1250 dan, Pasal 1763KUHPerdata, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma

Nomor 4 Tahun 2019Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta PeraturanPerundangUndangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

yang amarnya berbuny/I :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat ;Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT)Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya ;Putusan Nomor 0353 /Pdt.G/2018/PA.CNHalaman 2 dari 11 halamanBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugathadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak namuntidak berhasil, selanjutnya sesuai PERMA

acara persidangan perkara ini,dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat a quosebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnyaMajelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapltidak berhasil, selanjunya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1)Perma

Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka usaha perdamaiandilanjutkan dengan ditempuh prosedur mediasi:;Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim para pihak telah dilakukanmediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi,Mediator dalam laporannya menyatakan gagal;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 ayat (1) dan (4)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanayang diubah dan ditambah

Membebankan biaya perkara sesuai peraturanhukum yang berlaku.Subsider:Atau mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan,penggugat dan tergugat hadir di persidangan.Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikanpenggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akantetapi tidak berhasil selanjutnya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008penggugat dan tergugat menempuh mediasi dengan mediator yang dipiliholeh penggugat dantergugat

kesanggupannya yaitusebesar Rp 5.000.000,00 (lima uta rupiah).Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalamberita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam konvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugatsebagaimana telah diuraikan di muka.Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akantetapi tidak berhasil dan sesuai PERMA

jutalima ratus ribu rupiah)Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalamberita acara pemeriksaan perksara ini adalah merupakan bagian yang tidakter pisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugatsebagaimana telah diuraikan di muka.Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan makaupaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

hukum;Atau,Mohon Putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidakmenyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Juli 2012 dan tanggal 08Agustus 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa untuk memenuhi PERMA

2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadilidan menyelesaikan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan MahkamahAgung Nomor Tahun 2008 Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehinggaproses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusahamendorong mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukunkembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal18 ayat (3) Perma

dalam satu tempat tinggalbersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai denganPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma

untukberacara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan denganHalaman 3 dari 10 putusan Nomor 5700/Pdt.G/2020/PA.Sbydokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dantidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, makapemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di PengadilanAgama Surabaya (PERMA

kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuandaripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracarasecara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acarabiasa berdasarkan Penetapan Nomor 5700/Pdt.G/2020/PA.Sby, dalampersidangan tanggal 17 Desember 2020 (PERMA

Nomor 1 Tahun 2019 danKeputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggaldi Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dandengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakankompetensi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkanoleh Perma