Ditemukan 23753 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-04-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA.TL Tanggal 9 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman128:ELnXpU+ EurY EviIRU aeni PYi ORX7Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan;Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengancalon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupunperaturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkanmenurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohonmengajukan dispensasi kawin terhadap
Register : 18-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0386/Pdt.P/2018/PA.TL Tanggal 21 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
Halaman 9 dari 12Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calonsuaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupun peraturanperundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menuruthukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan paraPemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya adalahpenolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat
Register : 09-01-2019 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.TA Tanggal 23 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 0
10 — 0
Kabupaten Tulungagung adalah patut untuk dikabulkan;Penetapan Perubahan Nama, nomor 0020/Pdt.P/2019/PA.TA Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa untuk perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkankaidah hukum yang berbunyi :daluoalls Le pie dye sl (gle ple a yaaArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan,maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
Register : 18-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PA SAMBAS Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Sbs Tanggal 7 Nopember 2016 — Pemohon
22 — 2
22 — 2
Kawinkepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 6 Huruf (e) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hal tersebut sejalan dengan pendapatpakar hukum Islam yang diambil alin sebagai pendapat Majelis sebagaimanaHal. 11 dari 14 hal.Pen.No.0102/Pdt.P/2016/PA.Sbsqoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah WanNadhoir hal.128 yang diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :in od Bole she Wend 3 gle MawlrdArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 03-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA SUMBER Nomor 627/Pdt.P/2020/PA.Sbr Tanggal 22 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 15
21 — 15
Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadist NabiMuhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi dari Sahalbin Sa'ad yang berbunyi:J isto V Epo Wa Deb JlHal. 9 dari 13 hal.Artinya : Pemerintah (dapat bertindak) sebagai wali bagi orang yangtidak mempunyai wall;Menimbang, bahwa demikian juga menurut pendapat ahli figin dalamKitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang kemudian diambil alin menjadipendapat Majelis Hakim berbunyi :doebaall Jo gin de I gle play G patArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 268/Pdt.P/2017/PA.TA Tanggal 13 September 2017 — Pemohon
14 — 1
14 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzairhalaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 11-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 29/Pdt.P/2016/PA.Ktp Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Halini sesuai dengan kaidah ushul figh dalam kitab AlAsybah WanNadhoirhal.128 yang berbunyi :igda Woswlra 1a oa 408 IVolo Glia Ile yoArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang
Register : 01-08-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 228/Pdt.P/2017/PA.TA Tanggal 14 Agustus 2017 — Pemohon
20 — 9
20 — 9
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 01-07-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Prg. Tanggal 14 Juli 2015 — Pemohon,
6 — 3
6 — 3
prfowle wl saLooIlArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.poi pL le acy) bgio arboolbArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum
Register : 16-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PA KEBUMEN Nomor 205/Pdt.P/2015/PA.Kbm Tanggal 3 Desember 2015 — Pemohon
8 — 0
8 — 0
Pasal 51 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalilsyar sebagai berikut :Artinya : Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang
Register : 03-04-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Tgt Tanggal 17 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 6
8 — 6
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:aaboodJL bgic ac,Jl Jc eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fiqhtyah yang berbunyi :blood ul> ole prac rawledJl s,oArtinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambilkemashlahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutdikabulkan
Register : 15-11-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PA BANGIL Nomor 221/Pdt.P/2016/PA.Bgl Tanggal 5 Januari 2017 — PEMOHON I , PEMOHON II
16 — 4
16 — 4
perubahan biodata mengenai namaPemohon dan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :125/11/V1/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PorongKabupaten Sidoarjo, patut untuk dikabulkan, dan kepada para Pemohondiperintahkan untuk segera mencatatkan perubahan nama tersebut pada KantorUrusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidah hukumyang berbunyi:daloalls Lye dsc pl fle aleY) Ca paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 10-12-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PA TENGGARONG Nomor 354/Pdt.P/2018/PA.Tgr Tanggal 20 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
Jika merekamiskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan8karuniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya), MahaMengetahu;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol L beic ate JI le plo Vid faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam
Register : 24-09-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 10 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
11 — 4
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :doch bee Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama
Register : 12-01-2018 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 45/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 30 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan NamaKeluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalilsyari dalam kitab Asybah wan Nadghaair halaman 83 yang berbunyi :Penetapan NomorHalaman 7 dari 9 halamanSowuckl bas Ae ol a aley) naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
Register : 19-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Pwk Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 0
15 — 0
sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006, dan pasal 56 Undangundang No. 7 tahun 1989, yaitu hakim harus menggali hukum yang hidupdalam masyarakat yang disebut dengan living law maka Perbaikan Identitaspada Akta Nikah tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telahsesuai dengan dalil syari sebagai berikut :adrbasdhl boyic auc Jl We epLYl 9 paiArtinya : Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
Register : 15-01-2018 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 30 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 0
7 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentangPerubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal inisesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83yang berbunyi :Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halamandoch bye el de pli GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
Register : 13-12-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA LAHAT Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Lt Tanggal 20 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
17 — 2
17 — 2
Pendapat Fugaha yang terdapat dalam kitab alAsybah wan Nadzair hal128, sebagai berikut ;Logie aac JI le ploVI 09 pasaaLoolArtinya ; Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Hal 9 dari 11 hal Pen. No 103/Pdt.P/2017/PA. Lt2.
Register : 11-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Pkl Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
17 — 4
:anbool L bgic ac Jnl ploVics p05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal7 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dapatdibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi ( vide Pasal 147 HIR ) makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,sesuai dengan
Register : 17-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 2
18 — 2
untuk pengurusan administrasi pendaftaran IbadahHaji dan hal tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan saksiSaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yangamarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk diterapkan dalam perkara ini Majelis Hakimsependapat dengan berpedoman pada Kaidah Ushul Figh yang berbunyisebagai berikut :arbadhl beio ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya