tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, olehkarena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil , sertamempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, berdasarkan bukti P1 tersebut Pemohon berdomisili diWilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara demikian pula Termohonberdasarkan pengakuannya berdomisili di Wilayan Hukum Pengadilan AgamaBanjarnegara maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a)UU.No

No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.No. 3 tahun 2006 dan UU.

kantor urusanagama kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. bukti tersebut tidak dibantaholeh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal danmateriil, Serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P2, para pihak beragama Islamdan perkawinannya dilakukan secara Islam maka perkara ini termasuk sengketaHalaman 15 dari 26 HalamanPutusan Nomor 1087/Pdt.G/2016/PA.Ba.perkawinan dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1)huruf (a) UU.No

Menyatakan terdakwa Yudi Putra Kurnia Bahar, SE.MM Bin Hendri Baharterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80(1) jo Pasal 76C UU.No.35 tahun 2014 ttg. perubahan atas UU. No.23tahun 2002 ttg. Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan PenuniutUmum.2.

Didapatkan luka sayat pada lengan bawah tangan kanan dan kiri.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 80 ayat 1 jo Pasal 76C UU.No.35 Tahun 2014 tentang perubahanatas UU.

Pemberantasan (Represif) ;Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil makaakan mengurangi atau memberantas pelakupelaku yang lama maupunyang baru;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsipprinsippemidanaan khususnya Pasal 80 (1) jo Pasal 76C UU.No. 35 tahun 2014Tentang perubahan atas UU.

penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarterdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaTerdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 80 (1) jo Pasal 76C UU.No

golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiranUndangUndangNarkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Terdakwa menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, tanpa ada ijin dari pihakyang berwenang.Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (satu) bungkus ganja dengan beratsisa laboratorium + 2,1810 gram, setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwamembenarkannya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanKesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU.no

Kedua : Pasal 111Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; dan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1)huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaanKesatu : Pasal 114 ayat (1) UU.no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Tanpa hak atau melawan hukum ;Putusan Perkara Pidana Nomor :347/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 11 dari 163 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima

, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganMajelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yakni pasal 114 ayat (1) UU.no.35Tahun 2009 tentang Narkotika., salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut , maka selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkan dakwaan Kedua, yakni Pasal 111 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun2009 tentang Narkotika.

perlu dibuktikan adalah, apakah Terdakwa dapat dipersalahkandan dihukum atas kesalahannya, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, sesuaidengan fakta hukum tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telahmelakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif yaitu :Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor:35 Tahun 2009 TentangNarkotika ; atauKedua : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor:35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHAP, UU.No

ganja kering adalah positif daun ganja yang termasuk jenis NarkotikaGoL sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulanunsur Narkotika Golongn I telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa dari selurun apa yang telah dipertimbangkan di atas,maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telahmemenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggarPasal 114 Ayat (1) UU.No

Terdakwa belum pernah di hukum ;Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009tentang Narkotika, pasal 197 KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981) dan KetentuanKetentuan Hukum lain yang bersangkutan:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN TANJUNG ALS ARIF BIN MUKDITANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual belliNarkotika Golongan jenis tanaman ;2.

plastik beningberisikan kristal warna putih shabu dengan berat netto seluruhnya 0,876 gramdengan sisa barang bukti netto akhir setelah diperiksa dengan berat nettoseluruhnya shabu 0,7728 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening bekasberisikan urine habis tak tersisa, setelah diperlihatkan kepada terdakwa,terdakwa membenarkannya ;Putusan Perkara Pidana Nomor :626/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 9 dari 15Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU.no

.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Subsidiair : Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkandakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU.no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair yakni pasal114 ayat (1) UU.no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah atas perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan faktafakta hukumtersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primairyakni Pasal 114 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupontidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putihdari pihak yang berwenang.w Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KeLKUHPidana Jo pasal 2 UU.No. 7 tahun 1974.ATAUKe dua :n Bahwa mereka Terdakwa JUSRIADI Alias BADHY, pada hari Senintanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa diJalan

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupontidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putihdari pihak yang berwenang.w Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke2 KUHPidana Jo Pasal 2 UU.No. 7 tahun 1974.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MIIATAUKe Tiga Bahwa mereka Terdakwa JUSRIADI Alias BADHY, pada hari Senintanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam

Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke1 KUHPidana Jo pasal 2 UU.No

apabila dicampur dengan bahanbakar minyak solar atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak berjenisANFO (Amonium Nirate Fuel Oil) dan apabila dirangkaikan denganKontainer (wadah), sumbu berisi kepala korek api sebagai detenator akanmenjadi suatu BOM, yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilautyang dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut dan yang dapatmerugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan /atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)UU.No

Nirate apabila dicampur dengan bahanbakar minyak solar atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak berjenisANFO (Amonium Nirate Fuel Oil) dan apabila dirangkaikan denganKontainer (wadah), sumbu berisi kepala korek api sebagai detenator akanmenjadi suatu BOM, yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilautyang dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut dan yang dapatmerugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan /atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU.No

bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatmengacu pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 394/PIDB/2014/PN.Bkn tanggal 20 November 2014 vide bukti bertanda T1 dan buktibertanda T2 maka Majelis Hakim dapat mengabulkan PHK tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang meminta agarhakhak Para Penggugat diberikan akibat PHK tersebut maka Majelis Hakim menilaiwalaupun hal tersebut tidak dikuatkan oleh Para Penggugat dengan bukti tertulismaka berdasarkan Pasal 97 UU.No

.2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial dan berdasarkan Pasal 158 ayat 4 dan Pasal 156ayat 4 UU.No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim akanterlebin dahulu menguraikan atas pesangon dan penghargaan para Penggugatsehingga memunculkan nilai 15 % yang menjadi hakhak Para Penggugat, yaitu :a.

27.262.500, Uang Perumahan dan Pengobatan :15% x Rp. 27.262.500, = Rp. 4.089.375,Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas maka hakhak ParaPenggugat adalah bagi Penggugat sejumlah Rp. 4.077.772, (Empat Juta TujuhPuluh Tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan bagi Penggugat Il sejumlahRp. 4.089.375, (Empat Juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh limarupiah) ;Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan batuan buat keluarga ParaPenggugat sebagaimana perintah dari Pasal 160 UU.No

DIKI SAPUTRA setiap bulan sampaidewasa sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, jo pasal 149 huruf a, b dan dKompilasi Hukum Islam dan dan sesuai pula dengan Firman Allah dalamsurat Al bagoroh ayat 241:ar aslk US 635332 Ele ou1b UsArtinya: cepade ne a wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa.dan

Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitanMaka, kepada Pemohon patut dihukum untuk membayar kepadaTermohon nafkah iddah dan mutah serta nafkah anak tersebut, yangbesarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan UU.No3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua denganUU.No.50 Tahun 2009, Jo pasal 35 PP.

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.2151/Pdt.G/2020/PA.PLGsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.2057/Pdt.G/2020/PA.PLGsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Putusan No.2095/Pdt.G/2020/PA.PLGMenimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16Tahun 2019 jo.

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

Putusan No.1261/Pdt.G/2020/PA.PLGsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70 Ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Putusan No.1946/Pdt.G/2020/PA.PLGMenimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16Tahun 2019 jo.

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

gugatanPenggugat tersebut formil dapat diterima;Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana pulaternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatSalinan Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2013/PA.KdsNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus tangial 22 Juni2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2) terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah berdasarkan hukumislam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No

No. 3 tahun 2006 dan UU.No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili danmemutus perkara a quo; Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah sungguhsunguh berupayamenasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangganyasebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, Jo.

Putusan No.1574/Pdt.G/2020/PA.PLGtidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16Tahun 2019 jo.

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

No. 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun 2006 dan perubahannyang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenanganPengadiklan Agama Jombang;Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat sudah pergimeninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan tanpa alamat yang jelas;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa disyari'atkannya perkawinan dalam Islam mempunyaitujuan suci dan mulia, idealnya perkawinan hanya sekali untuk

tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : Cekcok,hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No

majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan danterbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugatsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No